Otonomi Daerah dan Phobia Disintegrasi Bangsa

Oleh: Hardin

Berbagai sinyalemen negatif tentang pelaksanaan otonomi daerah yang dihubung-hubungkan dengan pemicu terjadinya disintegrasi bangsa dan negara, akhir-akhir ini sering diberitakan dan dipersoalkan di berbagai media massa dan forum-forum diskusi, seminar dan sebagainya. Sehingga kita melihat, ada upaya membangun image negatif dengan memberikan tuduhan-tuduhan yang bersifat sistematis ke arah itu, dengan menggunakan berbagai cara untuk meyakinkan publik bahwa memang pelaksanaan otonomi daerah itu kini sudah sedemikian berbahaya bagi terjadinya disintegrasi.

Apalagi kalau yang dicontohkan itu seperti kasus Aceh dan Irian Jaya (Papua), yang memang selama ini sangat kental menuntut kemerdekaannya. Secara umum dalam menyikapi hal tersebut, kita perlu menyadari bahwa pengesahan dan tuduhan seperti itu dalam kenyataannya sungguh terlalu berlebihan (disikapi sebagai phobia) dan hanya bersifat memojokkan pelaksanaan otonomi daerah yang sedang berjalan.

Justeru di balik adanya pengesahan dan tuduhan seperti itulah kita perlu menegaskankan adanya kesan sebaliknya.

Pertama, bagi mereka yang anti terhadap pelaksanaan otonomi daerahlah yang pertama kali harus dicurigai menyimpan keinginan-keinginan terjadinya disintegrasi bangsa. Lalu kemudian, kekuatan-kekuatan lama yang terlibat dalam pelanggaran HAM di daerah itu, karena takut, apabila otonomi daerah atau otonomi khusus berjalan ternyata berdampak pada mereka. Serta orang-orang yang masih berpola pikir gaya orde baru yang sentralistik yang tidak mampu membaca tanda-tanda perubahan zaman.

Kedua, dalam perspektif keadilan bahwa adanya tuntutan merdeka dari beberapa daerah itu mestinya dipahami sebagai akibat dan akumulasi kekecewaan rakyat di daerah itu yang sudah dirasakan sangat mendalam karena berpuluh-puluh tahun dizalimi, diinjak-injak rasa keadilan dan kemanusiaannya. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa akibat dari ketertindasan dan ketidakmerdakaan – yang asasinya bahwa hak untuk merdeka itu adalah hak setiap warga negara (termasuk warga Aceh dan Papua) -, akhirnya tidak ada pilihan lain yang dapat meyakinkan mereka, kecuali menuntut pemberlakuan otonomi khusus atau opsi yang lain yakni kemerdekaan.

Jadi, jelas sekali bahwa dari sisi yang terakhir ini, persoalan tuntutan merdeka bagi daerah-daerah (Aceh dan Papua) tersebut bukan karena pelaksanaan otonomi daerah (otonomi khusus) yang memang sama sekali tidak ada hubungan konteksnya, kecuali baru sekadar janji-janji otonomi khusus dari pemerintah pusat yang sangat mungkin diingkarinya kembali. Padahal itu merupakan tuntutan minimal dan lebih bersifat ekspresi daerah untuk memperjuangkan hak asasi dan keadilannya yang tidak pernah sungguh sungguh diperhatikan oleh pemerintah pusat.

Ketiga, berkaitan dengan komitmen pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, terutama pemerintah pusat yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda keseriusannya dan bahkan sebaliknya mensikapi pelaksanaan otonomi daerah dengan penuh kecurigaan dan ketidakkonsistenan kebijakan. Di samping kenyataan masih kuatnya bersarang ”penyakit-penyakit birokrat lama” atau birokrat bermental orde baru di dalam struktur pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan otonomi daerah.

Pada kenyataannya, memang sangat berat memperjuangkan pelaksanaan otonomi daerah tanpa dukungan pemerintah pusat. Akan tetapi begitulah kenyataan yang harus diterima daerah sebagai konsekuensi terburuk berpemerintahan di sebuah negara kesatuan yang ”tidak bertanggung jawab”. Daerah otonom harus berjuang sendiri mengatasi berbagai permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing, tanpa harus menunggu dan berharap lagi adanya ”politik baik hati” dari pemerintah pusat. Sebab, kalau pun ada ”perhatian” pemerintah pusat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, itu tidak lebih hanya sekadar ”politik basa-basi” dan ”basa-basi politik” saja, atau hanya janji-janji yang pasti akan dilanggarnya sendiri.

Apakah dengan pemerintahan di bawah Presiden Megawati Soekarnoputeri sekarang ini, keadaannya menjadi lebih baik, otonomi daerah semakin cerah, atau bahkan kemungkinan besar sebaliknya? Kecenderung-an sebaliknya inilah yang kelihatan menonjol. Otonomi daerah tidak lagi jalan di tempat, akan tetapi bisa lebih mundur ke belakang, karena ada spekulasi kekuatan yang berusaha terus menariknya kembali menjadi sistem yang sentralistik.

Keempat, isu-isu yang juga selalu dikaitkan dengan persoalan bahaya disintegrasi bangsa ini sebagaimana yang sering dipersoalkan adalah mengenai fenomena munculnya ego kedaerahan dan hilangnya rasa kebangsaan yang dianggap dapat mengancam disintegrasi bangsa. Alasan itu diperkuat lagi dengan terjadinya kasus berdarah di Sampit dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang oleh sementara pihak kasus itu dihubung-hubungkan dengan munculnya ego kedaerahan dari penduduk asli setempat, yang juga potensial terjadi di daerah-daerah lain, apabila pelaksanaan otonomi daerah tidak segera diantisipasi.

Berkaitan dengan terjadinya berbagai konflik kekerasan sosial di daerah, baik yang telah atau sedang berlangsung seperti di Sampit dan Palangkaraya, maupun di daerah-daerah lainnya yang juga berpotensi terjadinya konflik yang sama antar kelompok etnis dan umat beragama, maka tentu saja yang harus diupayakan terlebih dahulu adalah bagaimana memahami secara mendalam sebab-sebab terjadinya konflik atau potensi-potensi konflik kekerasan sosial itu, untuk kemudian baru segera ditindaklanjuti dengan melakukan langkah-langkah konkret, baik yang bersifat penyelesaian masalah maupun upaya antisipasinya.

Pemahaman mendalam terhadap permasalahan terjadinya konflik kekerasan sangat penting untuk memastikan langkah yang harus tempuh. Di samping juga meluruskan adanya kesalahan asuransi yang secara terburu-buru ”mengkambinghitamkan” pelaksanaan otonomi daerah sebagai penyebab terjadinya atau pemicu konflik kekerasan sosial itu.

Kendati harus diakui bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah memunculkan ekses ego kedaerahan yang sempit di beberapa daerah, akan tetapi hal itu tidak ada kaitannya dengan konflik kekerasan sosial seperti yang terjadi di Sampit dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebab dalam konflik yang terjadi itu telah lama ada permasalahan yang mendasar di luar konteks pelaksanaan otonomi daerah yang pada hakikatnya berakar pada masalah hubungan antar etnis itu sendiri.

Sedangkan dalam kasus-kasus seperti pertikaian antar nelayan di wilayah laut, terjadi di beberapa daerah, lebih disebabkan ketidakpahaman atau salah pengertian dari sekelompok nelayan terhadap apa yang maksudkan di dalam UU otonomi daerah itu. Untuk itu perlu disosialisasikan lebih luas lagi adanya Penjelasan Pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwa ”Khusus untuk penangkapan ikan secara tradisional tidak dibatasi wilayah laut”. Jadi ego kedaerahan dalam konteks ini bukan disebabkan pelaksanaan otonomi daerah, akan tetapi persoalan pemahaman yang salah kaprah dari sekelompok nelayan tradisional.

Sedangkan ego kedaerahan yang muncul dan mungkin relevan untuk dipersoalkan dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dalam hal pemilihan kepala daerah dan pengisian jabatan-jabatan penting di daerah yang mensyaratkan harus diisi oleh putera daerah setempat.

Kenyataan ini pun hanya terjadi di sebagian kecil daerah dan belum dapat dikatakan sebagai fenomena umum yang serius mengancam pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga dengan demikian, maka fenomena yang hanya terjadi di beberapa daerah ini tidak perlu dibesar-besarkan, apalagi dijadikan alasan untuk memojokkan dan menghentikan atau menarik kembali pelaksanaan otonomi daerah.

Percepatan Demokratisasi
Munculnya ego kedaerahan yang menghilangkan semangat kebangsaan dalam era pelaksanaan otonomi daerah, memang harus diantisipasi dengan salah satu caranya adalah mempercepat transpormasi demokrasi ke daerah-daerah. Percepatan ini sangat strategis dan dibutuhkan agar pelaksanaan otonomi itu dapat efektif berjalan, tanpa menimbulkan berbagai kendala negatif dan permasalahan serius di kemudian hari.

Upaya percepatan demokrasi dimulai dengan menumbuhkembangkan wacana-wacana demokrasi, menghidupkan forum-forum dialog dan mengintensifkan pemberdayaan demokrasi, baik yang bersifat kelembagaan, kelompok maupun individu warga masyarakat. Serta yang paling penting dalam upaya percepatan demokrasi itu adalah kesadaran semua pihak untuk menciptakan suasana yang kondusif, dengan penuh kesadaran dan kejujuran mengaktualisasikan diri sebagai insan-insan daerah yang demokratis.

Terutama kepada para pejabat daerah, sebagai pejabat yang digaji dan difasilitasi dengan uang rakyat, ia harus mencerminkan sikap ketauladanan yang tinggi dan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang demokratis. Mempercepat proses demokrasi di daerah, berarti menyelamatkan daerah itu dari berbagai ancaman konflik kekerasan sosial yang dapat setiap saat terjadi. Pelaksanaan otonomi daerah menjadi sangat kondusif dengan terbangunnya kesadaran demokrasi dari seluruh komponen di daerah. Dengan demikian, maka prinsip-prinsip demokrasi itu bukan hanya sekadar dijadikan dasar, akan tetapi juga harus secepatnya teraktualisasikan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Etika Berdemokrasi di Daerah
Bagaimanapun semangatnya berotonomi daerah saat ini, etika demokrasi tetap harus ditegakkan dan dipertahankan. Jangan sampai semangat atau euforia berdemokrasi di daerah justeru mengabaikan dan bahkan melanggar etika demokrasi itu sendiri.

Pelaksanaan demokrasi yang beretika dalam era otonomi daerah, terutama di bidang sosial politik, akan sangat menentukan keberhasilan mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Oleh sebab itu, maka etika yang berupa nilai-nilai demokrasi yang dijalankan harus mewarnai kehidupan sosial dan perpolitikan di daerah. Hal ini harus dimulai dengan suatu permahaman paradigma baru otonomi daerah, serta adanya tekad dan komitmen moral yang kuat dari semua pihak, terutama dari para pemimpin dan pejabat daerah yang pada umumnya mempunyai pengaruh sebagai figur tauladan masyarakat.

Kendati di sana-sini juga telah mengalami kemerosotan dan kehilangan kewibawaannya akibat dipolitisasi selama berpuluh-puluh tahun oleh orde baru sebagai perpanjangan tangan atau dijadikan alat kepentingannya yang tidak mencerminkan lagi jati dirinya sebagai pemimpin masyarakat setempat.

Harus disadari bahwa setiap pemimpin dan pejabat di daerah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pembentukan etika berdemokrasi dari masyarakatnya. Dan yang lebih utama tentu saja adalah mencontohkan etika berdemokrasi itu mulai dari dirinya sendiri sebagai pemimpin dan pejabat yang diberi kepercayaan. Sebab kalau para pemimpin dan pejabatnya tidak mencerminkan etika berdemokrasi, dan bahkan merusaknya, maka jangan diharap kehidupan sosial dan politik di daerah akan dapat berjalan secara wajar. Justeru yang terjadi adalah berbagai goncangan-goncangan politik, konflik yang menajam atau bahkan pertikaian fisik, baik antara sesama elite pejabat daerah itu sendiri, maupun antara elite atau pejabat itu dengan masyarakatnya.

Dalam hal ini patut diambil pelajaran yang sangat berharga terhadap apa yang dipraktekkan oleh para elite pemimpin dan pejabat di Jakarta, terutama di lembaga Kepresidenan, lembaga DPR dan MPR yang sangat memprihatinkan. Mereka-mereka ini pada umumnya tidak hanya sekadar melanggar etika berdemokrasi, akan tetapi yang sangat fatal telah menanamkan benih-benih pertikaian, saling balas dendam, teror politik dan kekerasan, menciptakan kekacauan sosial, ekonomi dan politik, menghancurkan harapan masa depan generasi muda serta mengancam kelangsungan kehidupan bangsa dan negara.

Dengan demikian, maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah ini, kebutuhan akan segera terciptanya demokratisasi yang beretika di daerah tidak dapat ditawar-tawar lagi, dan bahkan telah menjadi tugas penting semua pihak untuk selalu menegakkan dan mempertahankannya.

Penulis adalah Koordinator Front Mahasiswa Demokratik (FMD) Makassar

 

About these ads
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: