ANALISA PENDIDIKAN INDONESIA PENDAHULUAN (Gambaran singkat pendidikan)

ANALISA PENDIDIKAN INDONESIA
PENDAHULUAN (Gambaran singkat pendidikan)
BAB I
DUNIA PENDIDIKAN
I. Filosofi Pendidikan
a. Landasan Pendidikan
Dahulu kala dalam masyarakat yunani kuno usaha untuk memperoleh pengetahuan tidak dilakukan dalam ruang kelas dengan kurikulum, jadwal, dan fasilitas yang serba sudah di tentukan sebelumnya, praktek penidikan dilakukan dengan mengunjungi pasar, mimbar pengadilan, istana atau suatu tempat yang tenang untuk melihat realitas secara langsung sehingga lebih memahami hakikat hidup. Dialog dan kontemplasi menjadi sesuatu yang harus dilakukan untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan guru hanya berfungsi melahirkan kebenaran dalam setiap individu, bukan sebagai pihka yang paling mempunyai kebenaran untuk dihadiahkan pada para murid. ―kebenaran: demikian kata Socrates., ―adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia sejak lahir, sehingga masing-masing individu tersebutlah yang dapat mewujud di dunia.‖
Paradigma pendidikan sokratik meyakini bahwa kebenaran adalah sesuatu yang inheren dalam diri manusia merupakan ekspresi dari tujuannya untuk mengembalikan fitrahnya sebagai makhluk yang bebas merdeka, lepas dari segala bentuk ketertindasan, rasa takut,dan tidak berdaya. Pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar (scholae) diesbutnya juga sebagai kebijaksanaan hidup yang memberi peta jalan bagi manusia untuk melepaskan diri dari kefanaan menyesatkan menuju hidup abadi.
Setiap pandangan zaman berimplikasi terhadap ranah pendidikan. Hal itu tampak pada semangat demokratik yunani kuno memberi warna pembebasan pada pola pendidikannya, sakralitas gereja di abad pertengahan membangun system pendidikan dogmatis dan spirit modernitas tak urung membawa pula perubahan konsepsi tentang pendidikan berikut institusinya. Modernitas menandai runtuhnya tradisi, mitos, dan ritus keagamaan sebagai momen yang irasional. Dan menganggap manusia sebagai subjek pembentuk dunia dengan akal budinya. Rasionalitaspun menjadi instrumen sentral pencarian kepada objektivitas (kebenaran hakiki) yang ideal. Konstruksi pikir ini membawa pada paradigma pendidikan pembentukan manusia yang penuh hasrat penaklukan material dan dimensi manusiawi. Tanpa disadari esensi belajar sebagai solidaritas bersama untuk membangun dunia telah hilang.
Institusi pendidikan modernpun terbangun diatas fundamen kepentingan kapital yang terus-menerus melakukan akumulasi dan ekspansi. Kompleksitas pengetahuan, peningkatan produktivitas, dan jumlah konsumen yang terus tumbuh mengharuskan spesialisasi dan peningkatan kapasitas kekuatan produksi. Pemunculan kelompok intelektual hanya menjadi eksperimen borjuasi untuk memperteguh system yang menguntungkan, dan pendidikan hadir sebagai sarana untuk melanggengkan status quo melalui hegemoni atas kesadaran setiap peserta didik. Teknisi dan ahli humaniora dikungkung di seputar elit pemilik modal untuk terus menerus melakukan reproduksi wacana dan sophistikasi alat alat produksi.
Manusia kemudian dibentuk oleh system besar kapitalisme yang melingkupinya. Ia tidak dibiarkan berkembang dan memiliki otoritas atas dunianya. Kekuatan yang merasuk mempersuasi emnuangkan ancaman menadi realitas yang tidak terbantahkan. Kebebasan berganti dengan ketertundukan. System pendidikan menjadi lapangan unjuk rasa intruksi dan arogansi otoritas-pengetahuan. Guru mendefinisikan diri sebagai subjek yang maha tahu, sedangkan murid adalah objek yang dijejali ilmu pengetahuan dan hanya terdiam bisu dalam kelas yang tidak demokratis.
Esensi sepihak melakukan produksi secara terus menerus, yang dikonstruksi sebagai realitas tunggal memberi dampak pada nihilnya wilayah reflektif, sebagai esensi yang lain. Gagasan dipisahkan dari kerja. Kerja yang seharusnya merupakan objektivasi gagasan direposisi menjadi sesuatu yang utama. Kerja hadir begitu saja sebagai akibat dari sebab tunggal peningkatan kualitas dan kuantitas barang dan jasa. Jika demikian adanya, lantas intelektual macam apa yang dibentuk oleh peradaban saat ini?
b. Beberapa teori pendidikan
– Paulo Freire
Untuk permasalahan subsistem pendidikan yang mendehumanisasi ini, freire menjawabnya dengan mengajak untuk mendekonstruksi seluruh struktur kesadaran yang menindas, dan memposisikan peserta didik sebagai objek, melenyapkan kepentingan ideologisasi dan penakluan. ―mereka bukanlah pihak luar‖, mereka dimanfaatkan oleh kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, seharusnya bukanlah menjadikannya ―orang dalam‖ namun mengarahkannya menjadi orang yang sanggup membebaskan dirinya sendiri, karena memang senyatanya mereka tidak termarginalkan, namun berada dalam struktur social yang menindas. Tidak ada jalan lain kecuali mengubah struktur yang mendehumanisasi.
– Antonio Gramscy
Gramsci menyatakan bahwa setiap manusia adalah intelektual, karena pada dasarnya ia mempunyai dan secara kontinu membentuk dunia/konteksnya sendiri. Tapi tidak setiap manusia mempunyai fungsi intelektual secara social.
Adalah Gramscy yang dibesarkan dalam keluarga kurang mampu yang membuatnya begitu menghargai pengetahuan merumuskan term baru tentang intelektualitas. Intelektualitas terbagi menjadi dua jenis. Pertama adalah intelektual ―tradisional ―. Kelompok ini membangun intelektualitasnya sendiri terpisah dari struktur ekonomi yang mendahului. Ia mengada dengan kontinuitas historisnya sendiri. Kedua adalah ―intelektual organic‖. Merupakan kelompok terpelajar yang hadir diatas wilayah orisinal sebuah fungsi esensi dari struktur produksi. Kaum proletar mempunyai struktur intelektualnya sendiri, begitu pula sekte kapitalisme.
Intelektual organic inilah yang akan menjadi mata pedang dan garda terdepan dalam perjuangan kelas. Selain itu, intelektual organic juga berfungsi membangun identitas
bersama, tujuan, dan watak entitas kelas rakyat-bawah vis a vis elit borjuasi. Dan pada akhrnya Gramscy pun meragukan bahwa intelektualitas merupakan kategori tunggal yang terpisah sama sekali dari struktur kelas. Intelektual tradisional yang memposisikan diri di tengah-tengah ketegangan konflik kelas adalah sebuah mitos.
II. Sejarah Pendidikan Dunia
(Perkembangan Pendidikan dunia hingga kini)
BAB II
PENDIDIKAN DI INDONESIA
I. Sejarah Pendidikan di Indonesia
Pendidikan sebagai sarana sosialisasi merupakan kegiatan manusia yang melekat dalam kehidupan masyarakat, sehingga usia pendidikan hampir sama tuanya dengan usia manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbagai rentang peradaban. Perjalanan panjang perkembangan pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan dapat di telusuri sejak zaman hindu budha pada awal abad ke-5. dari perkembangannya sejak masa itu, diperoleh gambaran bahwa pendidikan telah berlangsung sesuai dengan tuntutan zaman yang berbeda-beda dengan penyesuaian pada ideology, tujuan serta sistem penyampaiannya.
Pendidikan yang telah berkembang dari zaman ke zaman senantiasa memperlihatkan terjadinya pergeseran pandangan masyarakat terhadap pendidikan pada zamannya masing-masing. Secara garis besar, semula pendidikan hanya dipandang sebagai pembina budi pekerti, sikap dan perilaku, kemudian di pandang sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan warga negara yang dapat meingkatkan produktivitas nasional. Pendidikan bahkan dianggap sebagai sarana ampuh investasi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka mempersiapkan masa depan generasi muda kearah mencapai kemampuan dan daya saing bangsa dalam lingkungan global. Pergeseran pandangan ini penting untuk dikaji sehingga dapat mendorong timbulnya pemkiran baru melalui analisis kebijakan pembangunan pendidikan untuk waktu selajutnya
Sistem pendidikan Indonesia dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa berkembang secara dinamis pada lingkungan masyarakat yang juga berkembang baik dalam dimensi ideology, politk, ekonomi, maupun social budaya. Dalam perkembangannya dari waktu ke waktu, pendidikan di bumi nusantara secara konsisten dianggap sebagai wahana transformasi, transmisi, dan sosialisasi nilai-nilai, tradisi, ilmu pengetahuan serta teknologi dan seni dari masyarakatnya, yang berlangsung baik melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Sistem pendidikan dan pengajaran berubah-ubah sesuai dengan konteks lingkungan alam dan social budaya masyarakatnya. Sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan bukti-bukti empiris mengenai hal tersebut.
a. Masa Sebelum Kemerdekaan
Pemaparan sejarah pendidikan dalam rangka perjuangan mewujudkan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan, dimulai pada pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan, dan pendidikan yang berlandaskan pada kepentingan penjajah
1. Pendidikan berlandaskan penyebaran agama
Sebelum penjajahan belanda, bumi nusantara telah dikenal di dunia sebagai pusat pendidikan, pengajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnyapada masa kerajaan Hindu Budha, yang dalam perkembangan selanjutnya pendidikan banyak di pengaruhi oleh ajaran islam.
Pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha, pendidikan dipengaruhi oleh ajaran kedua agama tersebut sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat pada saat itu. Demikian juga pada zaman permulaan masuk dan berkembangnya agama islam, pendidikan dilaksanakan dalam rangka penyebaran agama islam. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan pendidikan dan pengajaran agama islam mulai berpengaruh terhadap tumbuhnya pusat-pusat kekuasaan islam di daerah-daerah pesisir sebagai pusat-pusat kekuasaan baru yang secara perlahan-lahan menggantikan pusat-pusat kekuasaan Hindu Budha di pedalaman.
Hindu Budha
Sistem pendidikan pada zaman hindu-budha dimulai dengan masuknya ajaran agama Hindu dan Budha ke Indonesia. Hinduisme dan Budhisme yang datang ke Indonesia tumbuh dan berkembang berdampingan secara harmonis. Meskipun hinduisme dan budhisme adalah agama yang berbeda, namun dalam perkembangannya tampak terdapat kecenderungan sinkretisme, yaitu keyakinan untuk mempersatukan figure syiwa dan budha sebagai satu sumber dari Yang Maha Tinggi. Sembyan Bhinneka Tunggal ika –yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua- adaah perwujudan dari keyakinan tersebut.
Di daerah kalimantan (Kutai) dan Jawa Barat (Tarumanagara) ditemukan adanya prasasti adanya kebudayaan dan peradaban hindu tertua, yaitu pada abad ke-5. Gambaran tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan di Indonesia, kurang lebih satu abad kemudian didapat dari sumber-sumber Cina. Cendekiawan, ulama-biarawan. Musafir dan peziarah Budha dalam perjalanannya ke India, singgah di Indonesia untuk mengadakan studi pendahuluan dan persiapan lainnya. India merupakan tanah suci dan merupakan sumber inspirasi spiritual, ilmu pengetahuan serta kesenian bagi pemeluk agama Budha.
Dari sumber-sumber Cina yang berasal dari zaman dinasti Tang diketahui bahwa pada masa pemerintahan Ratu Simo (Hsi-mo) di Ho-ling (Jawa) telah ada seorang pendeta agama Budha yang terkenal bernama Jnanabadra. Pendeta ini telah membantu seorang pendeta Cina bernama Hui-ning menerjemahkan kitab suci agama Budha dari bahasa sanskerta kedalam bahasa cina. Hui-ning tinggal di jawa selama tiga tahun (664-667). Kitab yang mereka terjemahkan ialah kitab nirwana yang tergolong dalam kitab-kitab sutra yang pertama dari aliran hinayana.
Seorang pendeta cendekiawandan musafir cina lain bernama I-tsing, singgah dan tinggal beberapa tahun di Sriwijaya. Dalam karya-karyanya yang ditulis di Sriwijaya antara tahun 689 dan 692, ia menyebutkan betapa mashurnya sriwijaya sebagai pusat agama Budha. I-tsing menyebutkan bahwa di ibukota kerajaan Sriwijaya yang dikelilingi benteng terdapat lebih dari seribu orang pendeta yang belajar agama Budha, seperti halnya di India (Madhyadesa). Kaum pendeta cina yang ingin belajar untuk mengerti dan membaca kitab-kitab Budha yang asli di India harus belajar dahulu di Sriwijaya.
Pada waktu I-tsing baru kembali dari belajar gama Budha di Nalanda, India, ia tinggal di Sriwijaya selama 4 tahun dari tahun 685-689, untuk meneerjemahkan kitab-kitab agama Budha dari bahasa sanskerta ke Bahasa Cina. Rupanya pekerjaan ini terlalu berat baginya, karena itu pada tahun 689 ia pulang ke Kanton dan kembali lagi ke Sriwijaya dan menulis dua buah buku. Pada tahun 692 buku itu dikirimkan ke cina melalui seorang pendeta lain, dan ia baru kembalike cina pada tahun 695.
Pada waktu itu pulau jawa dan sumatera merupakan pusat pengembangan agama Budha dengan guru-guru besar yang berasal dari wilayah itu sendiri. Diantaranya adalah Jnanabhadra yang dienal sebagai pujangga sastra dan bahasa, ia seorang juru tafsir kitabkitab agama Budha. Dalam pengelolaan karya-karya ilmiah selain bahasa sanskerta juga dipergunakan bahasa K‘un-lun, yang merupakan lingua franca di kawasan asia tenggara, dan bahasa jawa kuna.
Dalam Hinduisme dikenal sistem kasta, tetapi pelaksanaannya di Indonesia tidak setajam di India. Kaum Brahmana, yaitu kaum ulama menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Mereka mempelajari dan mengajarkan ilmu-ilmu teologi, sastra, bahasa, dan ilmu kemasyarakatan; eksakta, seperti ilmu perbintangan, ilmu pasti, seni bangunan, senirupa; dan ilmu pengetahuan lainnya.
Kebudayaan dan sistem pendidikan hindu di India pada masa itulah yang sangat berpengaruh dan berkembang diindonesia. Sebagaigambaran mengenai pendidikan tinggi di India, seorang penulis cina tersohor bernama Fa-Hian (pendahulu I-Tsing) melukiskan bahwa pada masa pemerintahan Candragupta II pada tahun 375 terdapat satu biara dengan ribuan orang biarawan yang membaktikan hidupnya dengan melakukan studi. Biara tersebut bertingkat tiga dan dilengkapi dengan 6 ruang, dan ruangan yang luas untuk mengadakankegiatan diskusi atau seminar. Seluruh kompleks dikelilingi oleh tembok setinggi 10 meter dengan tiga menara yang tinggi.
Dalam perkembangannya, kebudayaan Hindu telah membaur dengan unsure-unsur Indonesia asli dan memberikan ciri serta coraknya yang khas. Sampai jatuhnya kerajaan Hindu terakhir di Indonesia, yaitu Majapahit pada awal abad ke-16, ilmu pengeahuan terus berkembang, khususnya di bidang sastra, bahasa, ilmu pemerintahan, tata negara dan hukum. Kerajaan-kerajaan Hindu seperti Kalingga, Mataram, Kediri, Singasari, dan Majapahit melahirkan para empu, pujangga yang melahirkan karya-karya seni yang bermutu tinggi. Selain karya seni pahat dan seni bangunandalm arsitektur yang bernilai tinggi, juga ditemukan beberapa karya ilmiah dalam bidang filsafat, sastra dan bahasa.
Pendidikan keterampilan, seperti pertanian, pelayaran, perdagangan, seni dan ilmu bela diri termasukseni perang), diselenggarakan secara turun temurun melalui jalur kastanya masing-masing. Pada sekitar abad ke-14 sampai abad ke-16 menjelang atuhnya kerajaanHindudi Indonesia, kegiatan pendidikan tidak lagi dilakukan secara meluas seperti sebelumnya, tetapi dilakukan para guru kepada siswanya yang jumlahnya terbatas dalam suatu padepokan. Pada padepokan tersebut para siswa diajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum dan yang bersifat spiritual religius, selain mereka juga harus bekerja untuk kehidupannya sehari-hari.pendidikan pada saat itu, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi pada umumnya dikendalikan oleh para pemuka agama. Namun demikian pendidikan dan pengajaran tidakdilakukan secara formal, sehingga siswa yang merasa belum puas akanilmu yang diperolehnya dapat mencari dan pindah
dari guru yang satu ke guru yang lain. Kelompok bangsawan, ksatria, dan kelompok elit lainnya mengirimkan anak-anaknya kepada para guru untuk dididik, atau guru diundang untuk datang mengajar anak-anak mereka.
Islam
Pada abad ke-13, sebagai akibat perkembangan perdagangan internasional, banyak pedagang asing yang meluaskan perdagannya ke Indonesia. Selain saudagar cina, terdapat sekelompok pedagang berasal dari daerah Gujarat, India, yang mengadakan kontak secara teratur dengan pedagang Indonesia yang berasal dari sumatera dan jawa. Saudagar-saudagar dari Gujarat tersebut telah memeluk agama islam. Disamping berdagang mereka juga berupaya mengajarkan dan mengembangkan agama islam di kalangan pribumi dan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Pada waktu itu pola kekuasaan berpusat pada suatu kerajaan inti yang berkedudukan di pedalaman. Kerajaan-kerajaan pesisir hanya merupakan bawahan (vassal) dari kerajaan inti, yang banyak berhubungan dengan kerajaan asing justru kerajaan pesisir. Agama islam yang dibawa oleh pedagang-pedagang Gujarat dengan nilai-nilai budaya baru disambut dengan hangat dan diterima dengan baik oleh kerajaan pesisir. Oleh karena itulah merekalah yang lebih dulu masuk islam. Motivasi penyebaran agama itu, antara lain, agar kerajaan-kerajaan tersebut dapat melepaskan diri dari belenggu kerajaan pedalaman yang masih beragama Hindu.
Dengan beralihnya pusat kekuasaan dari daerah pedalaman ke daerah pantai, penyebaran agama islam lebih berkembang pesat ke seluruh kepulauan Indonesia. Peralihan dari agama dan kebudayaan Hindu Budha ke islam walaupun ada peperangan, pada umumnya berlangsung secara damai. Ketika agama islam memasuki Indonesia, pengaruh ajaran dan cara berpikir Hindu masih kuat dan berakar di kalangan penduduk. Pada masa itu ada dua tipe guru; yang pertama adalah guru untuk kalangan keraton dan bangsawan yang diundang atau hidup di lingkungan keraton untuk mengajar para putera raja dan ksatria lainnya; dan yang kedua adalah guru pertapa yang menyendiri bertapa di tempat-tempat jauh dari keramaian sambil belajar, seta mendalami ilmu-ilmu ketuhanan beserta ilmu-ilmu lain, dan muridnya berasal dari kalangan bangsawan atau orang kebanyakan. Para penyebar agama islam banyak menghubungi guru tipe kedua ini sehingga melalui merekalah agama islam tersebar luas di Indonesia. Beberapa tokoh agama islam di jawa, yang paling terkemuka berjumlah sembilan, kemudian disebut wali sanga, dan diberikan sebutan atau gelar sunan (berasal dari kata susuhunan) yang berarti yang dijunjung tinggi. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Kudus dan Sunan Muria.
Sejalan dengan semakin banyaknya pemeluk agama islam, atas swadaya masyarakat didirikan lembaga-lembaga pendidikan, yaitu langgar, pondok pesantren, dan madrasah.
Pendidikan di langgar; langgar merupakan tempat ibadah yang ada di desa-desa. Tempat tersebut umumnya dikelola oleh seorang imam, amil, modin, atau lebai (di sumatera). Imam suatu langgar mempunyai fungsi ganda, disamping membacakan doa pada waktu ada upacara keluarga atau desa, juga berfungsi sebagai gur agama. Tujuan pendidikan dan pengajaran di langgar ialah emmberikan kemampuan dasar kepada murid untuk dapat membaca ayat-ayat Alquran dengan baik. Pelajran agama di langgar sangat
sederhana, yaitu, menghafal rukun iman dan rukun islam, belajar tuntunan shalat, dan belajar membaca Alquran. Pelajaran agama di langgar dimulai dengan membaca Alquran. Para murid mengikuti guru dengan menirukan apa yang telah dibacakan dari Alquran. Murid-murid diajar secara peroranagn dengan cara mengahdap kepada gurunya satu persatu yang disebut Metode Sorogan. Dalam menunggu giliran untuk diajar, mereka duduk bersila di sekeliling dan di sekitar guru sambil berlatih membaca ayat-ayat suci Alquran menurut bagiannya masing-masing. Bila perlu, guru mengadakan koreksi kepada murid-murid yang salah membaca atau keliru melagukan ayat-ayat tersebut. Pelajaran diberikan pada pagi hari setelah shalat subuh berjamaah atau petang hari setelah shalat magrib kurang lebih 2 jam. Sesudah murid menyelesaikan pelajaran dalam arti tamat membaca Alquran, diadakan khataman dan murid yang telah khatam tersebut mendemonstrasikan kemampuannya. Hubungan antara murid dan guru umumnya tetap berlangsung, walaupun murid meneruskan pendidikan pada lembaga yang lebih tinggi.
Pendidikan pesantren; pelajaran utama yang diberikan pada pendidikan di pesantren adalah ilmu keagamaan (ushuluddin), yaitu dasar kepercayaan dan keyakinan islam serta ilmu fikih. Para santri, yaitu murid-murid yang belajar diasramakan dalam suatu kompleks yangdinamakn pondok. Pondok tersebut dibangun atas biaya guru yang bersangkutan ataupun atas biaya bersama dari masyarakat desa. Para santri belajar pada bilik-bilik terpisah dan belajar sendiri-sendiri, tetapi sebagian besar waktunya di gunakan untuk belajar di luar ruangan, baik untuk membersihkan ruangan, halaman atau bercocok tanam. Adakalanya untuk memenuhi kebutuhan pesantren secara keseluruhan, dalam bentuk materi, kerapkali para santri bergerak keluar pesantren untuk mencari dana pada umat islam, dan pada umumnya mereka dengan sukarela dan hati terbuka memberikan dana atau materi yang diperlukan.
Pendidikan madrasah; seorang perdana menteri terkenal dari irak di Kota Baghdad bernama Nizam-el-mulk (1019-1092) adlah pendiri dan pelopor dari lembaga pendidikan madrasah. Tokoh ini mengadakan pembaharuan dengan memperkenalkan sistem pendidikan yang semula bersifat murni teologi (ilmu ketuhanan) dan menambahkan ilmu-ilmu yang bersifat keduniawian seperti astronomi (ilmu perbintangan) dan ilmu obat-obatan. Dalam perkembangannya, madrasah ini ada yang berjenjang, sejajar dengan pendidikan dasar dan menengah. Pada madrasah guru-guru diperkenankan menerima imbalan dalam bentuk uang tunai secara tetap.
Katholik
Setelah menguasai Malaka pada permulaan abad ke-16, orang-orang Portugis bergerak mencari daerah sumber rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Mereka menguasai pulau-pulau Ternate, Tidore, Ambon dan Bacan, dan dalam gerakannya selalu diikuti oleh Misionaris Katholik Roma. Segera setelah mereka menduduki suatu daerah atau pulau, langlkah pertama yang dikerjakan adalah menjadikan penduduk setempat memeluk agama Katholik Roma. Tugas ini dilaksanakan oleh Padri-padri dari ordo Franciscan. Peran para misionaris dari ordo Franciscan ini kemudian terdesak oleh klaum Jesuit (salah satu kelompok Padri Katholik) di bawah pimpinan Franciscus Xaverius (1506-1552) yang kemudian menjadi peletak dasar Katholikisme di Indonesia. Pada tahun 1536, penguasa portugis di Maluku, bernama Antonio Galvao, mendirikan sekolah seminary untuk anak-anak dari pemuka pribumi. Selain belajar agama, mereka
juga belajar membaca, menulis dan berhitung. Penyebaran agama katholik di daerah kepulauan maluku, demikian pula penyelenggaraan pendidikannya, tidak banyak mengalami kemajuan yang berartikarena selain hubungan Portugis dengan Sultan ternate kurang baik, mereka harus bersaing dan berperang melawan spanyol dan kemudian dengan Inggris. Akhirnya, belandalah yang dapat menghalau orang Portugis dari Indonesia bagian timur dan kemudian mengambil alih segala harta benda termasuk gereja Katholik beserta lembaga pendidikannya.
2. Pendidikan berlandaskan kepentingan penjajah
Perkembangan pendidikan pada masa penjajahan di tanah air tidak terlepas dari peranan beberapa bahasa pergaulan/perdagangan. Bahasa Melayu dan bahasa Portugis telah bersaing secar ketat dalam fungsinya sebagai bahasa pergaulan/perdagangan di belahan bumi bagian timur, sedangkan bahasa belanda tidak berkembang kearah itu. Keadaan ini telah menimbulkan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengembangkan penggunaan bahasa belanda di lingkungan sekolah.
Bahasa Pergaulan/Perdagangan (Lingua Franca)
Jauh sebelum belanda datang ke timur, bahasa pergaulan/perdagangan pertama di kepulauan Indonesia adalah bahasa melayu. Sebelum tahun 700 di bagian barat dan abad ke-15 di bagian timur Indonesia, bahasa melayu yang digunakan ntuk berkomunikasi. Bahasa Melayu digunakan sampai ke Persia (Iran) dan sekitarnya, juga digunakan di Filiphina. Di Timur, mereka yang tidak mengerti bahasa melayu dianggap tidak terdidik. Korespondensi sultan Aceh, ternate, makassar dengan orang-orang eropa berlangsung dalam bahasa melayu. Baik misionaris islam maupun Kristen menyebarluaskan agamanya dalam bahasa melayu. Orang-orang portugis sendiri, sedikitnya di Maluku menggunakan bahasa melayu dalam pekerjaan misi dan pengajaran yang berhubungan dengan itu. Mereka menganggapnya bahasa latin dari timur. Antonio Pigafetta yang menyusun daftar kata-kata Italia-Melayu pada tahun 1522 mendasarkannya pada bahasa melayu yang digunakan di maluku.
Bahasa pergaulan/perdagangan kedua di kepulauan Indonesia adalah bahasa portugis mulai permulaan abad ke-17. bahasa ini digunakan di India, Malaysia, Birma, Muangthai, Cina sampai ke Persia, Saudi Arabia (Mekah), dan Turki. Bahasa portugis dianggap sebagai bahasa agama Kristen dan pengetahuan tentang bahasa ini dipandang sebagai suatu indeks kebudayaan Eropa. Sejak permulaan abad ke-17, bahasa portugis lebih banyak dipergunakan sebagai bahasa pergaulan daripada bahasa melayu. Bahasa portugis sampai abad ke-19 masih merupakan bahasa pergaulan di Indonesia, sedikitnya di lingkungan Eropa-Asia di mana bahsa ibu adalah bahasa portugis.
Ada sejenis persaingan antara kedua bahasa pergaulan/perdagangan ini (bahasa melayu dan bahasa portugis). Pada permulaan abad ke-18 bahasa portugis jauh lebih dominan dibandingkan dengan bahasa melayu. Namun mulai pertengahan abad ke-18 secara pelan namun pasti bahasa portugis memberi tempat kepada bahasa melayu, dan pada permulaan abad ke-19 menghilang kecuali di timur-timur (sampai tahun 1975 integrasi).
Pengajaran bahasa belanda dihalangi oleh kedua bahasa pergaulan/perdagangan (lingua franca) yakni bahasa portugis dan bahasa melayu yang sudah saling mengisi dan
melengkapi (melayu-portugis atau portugis-melayu) itu. Pada akhir abad ke-17 hanya 4% penduduk Batavia/Jakarta yang mampu berbahasa belanda; sekitar tahun 1740 turun menjadi 2 %, dan pada akhir abad ke-18 turun menjadi kurang dari 1%. Bahasa belanda disebut-sebut sebagai bahasa pengantar, namun tidak dilaksanakan terlebih sejak tahun 1758 di putuskan, bahwa Nederland diputuskan, bahwa Nederland tidak akan mengirimkan guru-guru lagi ke Hindia Belanda. Namun untuk abad-abad selanjutnya tetap diusahakan, agar bahasa belanda, disamping jalan ke agama, jalan ke peemrintahan dan jalan ke pengetahuan sains dan keterampilan barat, juga jalan ke identitas budaya. Salah satu cara ialah menjadikan bahasa belanda menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah.
Zaman Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
Kepentingan utama VOC mendirikan sekolah ialah agar penganut agama Kristen di kalangan penduduk pribumi dapat membaca kitab injil. Pada abad ke-17 dan ke-18 segala kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan dan pengajaran di negeri belanda dilaksanakan oleh lembaga keagamaan. Peemrintah tidak ikut campur tangan langsung dalam penyelenggaraannya sehingga gereja mempunyai kebebasan yang besar dalam bidang pendidikan. VOC pada waktu menguasai Hindia –Belanda (Indonesia) tidak menghendaki lembaga keagamaan mempunyai wewenang besar dalam mengatur masyarakat di daerah yang mereka kuasai. Kegiatan gereja merupakan sebagian saja dari kegiatan VOC yang bertujuan komersial untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
Pada akhir abad ke 18 di Hindia Belanda diselenggarakan berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Sistem pendidikan yang diselenggarakan
Zaman Kolonial Hindia Belanda
Pendidikan pada Abad Ke-20
Zaman Pendudukan Jepang
3. Pendidikan dalam rangka Perjuangan
b. Masa Pergerakan
c. Masa Kemerdekaan
II. Situasi Nasional Indonesia
Sebelum lebih jauh membedah system pendidikan di Indonesia, maka sangat penting bagi kita untuk dapat memahami situasi nasional Indonesia. Ekonomi, politik dan social budaya sangat erat kaitannya dengan pendidikan sebagai sub system dalam masyarakat modern. Pemahaman terhadap perkembangan masyarakat Indonesia akan menjadikan pandangan kita lebih obyektif dalam meneropong system pendidikan yang berlaku saat ini. Namun, situasi nasional yang terjadi dalam sebuah negara tidak lepas dari perkembangan situasi di negara lain tapi merupakan bagian yang integral dan mempengaruhi satu sama lain, karena adanya interaksi antar negara dalam system kapitalisme.
Kerjasama yang terjadi antara negara indonesia dengan negara lain di dunia, semenjak masa orde baru hingga saat ini terjadi dalam segala bidang. Hal ini di sebabkan, negara Indonesia
merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Negara kepulauan yang kaya akan hasil laut, juga pernah swasembada pangan di tahun 70-an, kaya akan hasil tambang dan hasil hutan serta hasil kerajinan tangan sebagai produksi budaya local yang berkualitas ekspor.
a. Ekonomi
Seiring dengan industrialisasi di Indonesia, terjadi pula pergeseran struktur masyarakat yang pada awalnya merupakan negara agraris dengan jumlah kekuatan produktif mayoritas menetap di desa dan bekerja di sector pertanian, menjadi negara industri. Data BPS pada tahun 2000 menunjukkan bahwa hanya 45,1% angkatan kerja Indonesia yang bekerja di sektor pertanian. Lainnya bekerja di berbagai macam industri, mulai dari Industri Manufaktur (13%); Pertambangan, Energi dan Konstruksi (4,5%); Perdagangan dan Perbankan (21,6%); dan sisanya (15,8%) di sektor Jasa. Perlu diperhatikan bahwa ―sektor pertanian‖ mencakup para petani pemilik tanah, petani penggarap dan proletariat desa yang bekerja pada agroindustri. Cara BPS mengambil data menunjukkan bahwa ia tidak memperhatikan kelas dalam pengambilan data tersebut. Pokoknya semua orang yang bekerja di sektor pertanian dimasukkan di sini. Sektor jasa memasukkan pula jasa transportasi.
Lebih jauh lagi, data Produk Domestik Bruto Indonesia tahun 1999 menunjukkan bahwa sektor pertanian hanya menyumbang 19,5% dari PDB. Sektor Industri Manufaktur menyumbang 25,9%; sektor Pertambangan, Energi dan Konstruksi menyumbang 17,8%; Perdagangan dan Perbankan menyumbang 11,3%. Sisanya yang 25,5% disumbangkan oleh sektor Jasa, termasuk transportasi.
PertanianManufakturTambang, Energi, KonstruksiPerdagangan, PerbankanJasa01020304050% Penyerapan Tenaga Kerja per Sektor
Mayoritas rakyat Indonesia tidak lagi bekerja di sektor pertanian. Sekalipun jumlah orang yang bekerja di sektor industri manufaktur hanya sedikit lebih dari sepersepuluhnya, jika kita total semua orang yang bekerja dalam salah satu industri telah lebih besar dari 50% dari seluruh kekuatan produktif Indonesia. Selain itu, sektor pertanian sudah sangat kehilangan produktivitasnya. Sekian banyak orang yang bekerja di sektor pertanian itu tidak lagi memberikan sumbangan yang berarti bagi perekonomian Indonesia. Mayoritas kekuatan produktif Indonesia tidak lagi terdapat di pedesaan, melainkan di perkotaan. Bukan saja secara kuantitatif yang bersangkutan dengan jumlah pekerjanya, melainkan (terutama) dari tingkat produktivitasnya. Data kependudukan Indonesia telah dengan meyakinkan menunjukkan pada kita bahwa Indonesia kini adalah sebuah negara industri.
Data ini juga menunjukkan bahwa Industri Manufaktur, poros sebuah Masyarakat Industrial, kita masih lemah. Sekalipun tetap menyumbang seperempat dari total produk negeri ini, hanya industri-industri ringan saja yang ada di negeri ini – sesuatu yang ditunjukkan oleh perbandingan angkatan kerja yang bekerja di sektor industri manufaktur dan tingkat output-nya.
Jumlah dan produktivitas dari mereka yang bekerja di sektor-sektor industri perdagangan, jasa dan perbankan jauh lebih besar dari mereka yang ada di sektor industri manufaktur. Ini menunjukkan bahwa sektor-sektor yang seharusnya hanya menjadi pendukung manufaktur malah menjadi tumpuan industrialisasi Indonesia.
Dengan demikian, kapitalisme Indonesia juga masih lemah. Fundamental ekonomi sebuah negeri kapitalis haruslah didasarkan pada tingkat produktivitas yang tinggi pada sektor industri manufakturnya. Dengan lemahnya sektor industri manufaktur Indonesia, dan penumpuan kekuatan industrinya pada jasa yang seharusnya menjadi industri sekunder, kapitalisme Indonesia sangat rawan krisis. Hal ini disebabkan karena kapitalisme yang ada di Indonesia merupakan kapitalisme suntikan dari penguasa politik di masa penjajahan.
Kapitalisme suntikan ini tentunya tidak dapat berkembang sesempurna kapitalisme di negeri-negeri di mana sistem sosialnya sudah siap untuk menerima sistem ekonomi-politik baru itu. Hukum-hukum dialektika mendiktekan bahwa sistem ekonomi-politik ini berkembang secara campur-aduk. Tentara kapitalis memungkinkan kapitalisme bertahan menghadapi gempuran dari para penguasa feudal setempat. Namun, ujung-ujungnya,
PertanianManufakturTambang, Energi, KonstruksiPerdagangan, PerbankanJasa01020304050% Sumbangan Sektor Pada PDB
kekuatan produktif pulalah yang menentukan perkembangan sistem ekonomi-politik. Karena kekuatan produktifnya tidak cukup untuk menunjang satu hubungan produksi kapitalistik yang utuh, maka yang terjadi kemudian adalah sebuah kapitalisme yang cacat.
Dalam bidang ekonomi, misalnya, kapitalisme yang muncul tidaklah mendasarkan diri pada penguatan kemampuan dan kapasitas produksi, melainkan pada penggunaan teknologi rendah dan kerja manual yang tinggi. Kita tahu bahwa salah satu bentuk pemberontakan buruh yang pertama terjadi Inggris adalah pemberontakan kaum Luddites yang menggunakan perusakan terhadap mesin sebagai bentuk perjuangannya. Jelas bahwa peningkatan produktivitas secepat-cepatnya melalui mekanisasi industri selalu menjadi prioritas dari kaum borjuasi Eropa ketika baru berkuasa. Ini tidak terjadi di negeri-negeri jajahan.
Akibatnya, susunan kependudukan (demografi) masyarakat di negeri jajahan juga timpang. Sebuah masyarakat industri seperti di Eropa mengandung jumlah proletar yang besar, merupakan mayoritas dari masyarakatnya. Namun, di negeri bekas jajahan, kelas proletar tidak pernah dapat menjadi mayoritas dalam masyarakatnya.
Dengan susunan demografis dan formasi kekuatan produktif yang sedemikian lemah, negeri-negeri kapitalis bekas jajahan tak akan sanggup mengembangkan kekuatan produktifnya sendiri. Perekonomiannya menjadi sangat tergantung pada catu modal asing – terutama dalam hal barang-barang modal (capital goods). Ketergantungan seperti ini (bukan ketergantungan dalam perdagangan, seperti yang dikampanyekan orang-orang ―Kiri Baru‖!) menyebabkan para penguasa borjuasi di negeri kapitalis bekas jajahan sangat rentan terhadap tekanan penguasa borjuasi asing, terutama dari para penanam modal utamanya. Jadi, para penguasa borjuasi setempat bukannya tergantung sama sekali, atau disetir total, oleh penguasa borjuasi asing (seperti halnya yang akan terjadi jika negeri itu adalah negeri semi-koloni), melainkan sangat berhati-hati dalam segala tindakannya: jangan sampai menyinggung perasaan para pemasok barang-barang modal.
Pada masa orde baru, ketergantungan kepada imperialisme ini dicoba untuk diputus oleh negara, pertama melalui kebijaksanaan negara, bantuan kredit dan fasilitas kepada unsur-unsur pribumi sehingga harapannya mengubah distribusi kekuatan ekonomi dan pemilikan aset-aset produksi ke tangan pribumi. Kedua, melalui delinking (pemutusan) dengan imperialisme (pasar internasional) dan melakukan pengambilalihan aset-aset produksi dan distribusi kekuatan ekonomi serta menggantikan sistem pasar dengan sistem ekonomi terpusat. Hasil dari kebijakan negara ini gagal juga karena terjadinya kontradiksi dalam kebijakan tersebut. Kebijakan pengambilalihan dan distribusi aset-aset produksi dibelokkan menjadi nasionalisasi oleh negara dan itu berarti oleh militer AD. Hal ini terjadi sejak keluarnya Dwi Fungsi TNI yang dicanangkan A.H Nasution yang memberikan kewenangan besar kepada militer untuk ambil bagian dalam kegiatan ekonomi. Sementara pada saat yang sama Soekarno dan kekuatan Komunis semakin menunjukkan posisi yang vis-à-vis dengan AD, sehingga kedua belah pihak saling menghimpun diri dan itu berarti termasuk dalam lapangan ekonomi. Di sinilah carut marut itu muncul, karena perekonomian yang dinasionalisasi merupakan peninggalan kolonial sehingga tergantung pada ekspor ekstraktif terpaksa terhambat oleh kebijakan untuk memutus diri dengan pasar internasional yang disokong oleh kelompok politik kiri dan Soekarno. Sehingga terjadi dislokasi dan stagnasi ekonomi besar-besaran yang mendorong terjadinya inflasi besar-besaran yang memuncak dengan penyingkiran kalangan kiri revolusioner (atau politik kelas) dari kancah politik
Indonesia pada tahun 1965. Militer AD bersama imperialis berhasil merangkai kembali produksi kapitalisme semi-kolonial Indonesa dengan pasar internasional (imperialis).
Orde Baru meletakkan pembangunan ekonomi dari sektor agraris menuju industri dengan menggantungkan diri pada modal internasional seperti yang terlihat dari UU yang pertama kali diundang-undangkan di era Orde Baru yaitu UU Penanaman Modal Asing. Pemerintah Orde Baru menjelma seperti pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1870 yang membuka peranan swasta sembari tetap memakai perusahaan-perusahaan negara untuk mendinamisir perekonomian. Terjadi penguatan luar biasa terhadap birokrasi yang bahkan melampaui birokrasi negara kolonial yang pernah dibangun oleh Belanda sehingga melahirkan kelas kapitalis birokrat yang semakin besar dengan indikasi-indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang luar biasa.
Di mana-mana rakyat, baik petani kecil, buruh, pengusaha kecil, dan kelas-kelas pinggiran lainnya berhadapan dengan kaki tangan negara ketika mengalami gempuran dari penanaman modal asing dan “pembangunan”. Jargon “pembangunan” mengisi hari-hari rakyat, di media massa, dalam pidato-pidato pejabat dan sebagainya. Penggusuran paksa tanah-tanah rakyat untuk pembangunan dan fasilitas publik merupakan hal biasa atas nama pembangunan. Serikat-serikat buruh di luar organisasi korporatis dianggap sebagai pembangkangan atau pemberontakan. Artikulasi politik kelas benar-benar dimampatkan dalam ruang-ruang yang sangat kecil dan terbatas karena terancam dengan pemenjaraan atau pidana. Orde Baru merupakan sebuah negara “mesin politik” yang menjadi sapi perahan bagi imperialisme.
Perekonomian yang mengandalkan diri pada ekspor ekstraktif semakin digalakkan menyusul terjadinya krisis minyak dunia pada tahun 1980-an. Industri yang sebelumnya digalakkan untuk substitusi impor dialihkan menjadi orientasi ekspor sehingga membuat stagnasi pertumbuhan kelas kapitalis industrialis baru di Indonesia karena sektor ekstraktif telah dimonopoli oleh imperialis-imperialis dan borjuis-borjuis komprador. Industrialisasi nasional yang terhambat oleh imperialisme ini mengakibatkan, pertama kelas kapitalis domestik sangat sulit mengembangkan diri menjadi industrialis (borjuis nasional) kecuali bergerak di bidang ekstraktif atau pengolahan hasil ekstraktif seperti makanan dsb. Kedua, ketika terjadi pengambilalihan populasi pertanian akibat penetrasi kelas kapitalis (baik domestik ataupun imperialis), kelas-kelas semi-proletar dan proletar yang dihasilkan tidak mampu tertampung dalam struktur industri yang berjalan lambat sehingga membuat penggembungan kelas tengah yaitu borjuis kecil, lumpen-proletariat, pengangguran dan semi-proletariat. Ketiga, industrialisasi atau penanaman modal asing diarahkan pada sektor padat karya dan padat alam namun tipis modal karena terjadinya surplus tenaga kerja dan berlimpahnya kekayaan alam. Hasil akhirnya adalah perekonomian Indonesia mengalami stagnasi atau lebih tepatnya perlambatan terus menerus karena akumulasi modal yang dihasilkan dari cara produksi kapitalisme banyak berada di luar negeri menjadi super profit, bukannya beredar dan diinvestasikan kembali di dalam negeri.
Penetrasi imperialisme ke dalam struktur ekonomi pertanian (yang ekstraktif) terus merangsek masuk sampai ke wilayah pedesaan. Terjadi pengambilalihan lahan pertanian, baik melalui pengkonsolidasian lahan-lahan kecil milik petani ataupun mengambilalih lahan “adat” yang berbentuk tanah marga (komunal) atau feodal pada daerah tertentu. Lahirnya bentuk Perkebunan Inti Rakyat yang mengarahkan populasi pertanian ke dalam sistem perkebunan yang kapitalistik merupakan sebuah contoh baik dari penetrasi modal ke
dalam struktur pertanian. Seringkali penetrasi modal ini didukung oleh aparatus negara baik birokrasi maupun militer. Kasus-kasus tani atau agraria yang muncul seringkali adalah kasus-kasus seperti ini, misalnya Tanah Tapos, PIR di banyak tempat, dan lain-lainnya.
Situasi Orde Baru ini menimbulkan konsekuensi bagi kelas kapitalis borjuis kecil yang tumbuh untuk bersikap pertama menjadi komprador bagi imperialis, kedua meminta fasilitas pada negara yang kuat (kapitalisme kroni), atau yang ketiga mengkombinasikan kedua pilihan tersebut. Namun pada perkembangannya sering terjadi konflik kepentingan antara pilihan pertama dan kedua, yaitu antara kapitalis komprador/ imperialis dengan kapitalis kroni misalnya pada kasus Mobil Nasional Tommy Soeharto. Konflik ini terus membesar seiring dengan makin bobroknya negara “mesin politik” Orde Baru sehingga menghambat bagi ekspansi imperialisme lebih lanjut untuk meningkatkan taraf eksploitasinya. Pada saat yang sama, borjuis-borjuis domestik juga semakin gerah dengan kapitalisme kroni Orde Baru sehingga mendorong kerjasama atau klik dengan imperialis. Inilah akhirnya yang membuahkan Reformasi ’98. Apalagi pada saat itu negara-negara di Asia diguncang oleh krisis. Di Indonesia, nilai rupiah merosot drastis sebesar 85 % (antara Juli- dan Februari 1998, bahkan pernah nilai rupiah menyentuh angka Rp. 16.000, per 1 US dollar) banyak pabrik-pabrik bangkrut: terutama industri yang berbahan baku impor, dan industri yang modalnya diperoleh dari hutang luar negeri; puluhan juta buruh kehilangan pekerjaan akibat PHK; harga-harga barang naik hingga lebih dari 100 %; inflasi tajam terjadi hingga menyentuh angka 77,6 % dari satu tahun sebelumnya. Krisis, telah menyebabkan pendapatan per kapita merosot dari 1.200 US dollar menjadi 500 US dollar. Dampak sosial yang paling nyata adalah jumlah penduduk miskin meningkat menjadi hampir 80 juta orang menurut BPS.
Reformasi ’98 merupakan contoh sukses dari kerjasama borjuis nasional baru dengan imperialis untuk menumbangkan Orde Baru. Kerjasama ini membuahkan hasil berjalannya program-program mutakhir imperialisme yang lebih liberal daripada sebelumnya. Deregulasi ekonomi, liberalisasi, dan privatisasi merupakan inti program dari rejim imperialisme neo-liberal ini. Artinya jika sebelumnya negara masih sah untuk melakukan peran-peran ekonomi, maka pada rejim ini peran pemerintah dipeloroti dalam bidang ekonomi.
Pada kondisi kekinian, setelah jatuhnya orde Baru yang menggulingkan Orde Lama yang sosialistik, dan sekarang berkuasanya rejim pro neoliberal, tentu saja perlahan tapi pasti kelas-kelas kapitalis terus berkembang dan pada saat yang sama proletar sebagai kelas berhari depan dalam sistem kapitalisme juga berkembang. Berdasarkan sensus industri dari tahun 1976-1986, setiap tahunnya terjadi pertumbuhan tenaga kerja di sektor manufaktur 12,2% setiap tahunnya. Bahkan pertumbuhan ini menunjukkan trend struktur industri (baik itu investasi asing atau dalam negeri) berbanding terbalik dengan struktur pertanian. Artinya ketika terjadi industrialisasi, sekecil apapun, akan mengakibatkan penurunan peran pertanian dalam perekonomian.
Krisis ekonomi menyebabkan bangunan sistem ekonomi Indonesia ambruk: sektor riil terseok-seok, terpuruknya perbankan nasional, tekanan terus-menerus terhadap nilai rupiah, dan beban hutang luar negeri menyebabkan pemerintah Indonesia kesulitan dana untuk me-recovery perekonomian.
Dengan alasan karena kebutuhan dana, pemerintah tunduk dan patuh pada saran dan kebijakan lembaga-lembaga keuangan Internasional (IMF, Paris Club, WTO, World Bank, CGI, dll). Kemudian yang dijadikan kambing hitam penyebab krisis, yaitu, KKN dan praktek konglomerasi.
Kebijakan neoliberalisme, dimana salah satuya adalah skema SAP (Structural Adjusment Program) atau Program Penyesuaian Struktural yang didiktekan IMF melalui LoI (letter of intents) kepada pemerintah Indonesia. Skema SAP tersebut secara garis besar, adalah:
1. Liberalisasi perdagangan
2. Swastanisasi BUMN
3. Penghapusan subsidi (BBM, listrik, pendidikan, kesehatan, telepon, dll)
4. Restrukturisasi keuangan
1. Liberalisasi Perdagangan dan Investasi
Kebijakan ini bertujuan untuk membuka pasar Indonesia lebih luas bagi barang-barang dari luar negeri — menghapus proteksi bagi barang-barang domestik — dan yang kedua adalah liberalisasi investasi. Jadi pasar domestik harus didasarkan pada mekanisme pasar (kompetisi), regulasi dan birokrasi yang menghambat harus dihapuskan. Proses terebut ditempuh dengan cara menghapus tarif bea masuk beras dan gula impor hingga 0 % — dan komitmen dalam jangka panjang penghapusan secara keseluruhan bea masuk produk agroindustri. Kebijakan tersebut sangat menyengsarakan petani padi dan tebu, harga beras dan gula jatuh. Jutaan petani menjerit, bahkan petani tebu harus merugi 2,1 juta per hektar (Kompas, 27 Desember 1999). Demikian pula petani yang memproduksi beras menderita kerugian, tidak mengherankan jika kemudian banyak petani tidak mampu mengembalikan KUT. Bahkan, jika keadaan ini terus berlangsung, dimana beras dan gula impor membanjiri pasar domestik sampai pada tingkat over produksi, petani akan kehilangan semangat untuk menanam padi dan tebu–bukankah dalam jangka panjang sangat mungkin terjadi krisis pangan domestik ditengah kemelimpahan produksi pangan dunia.
Kebijakan ini mendapat kritikan dimana-mana, sehingga kemudian terjadi perubahan kebijakan tarif bea masuk beras impor ditetapkan sebesar 30 % dan bea masuk gula impor ditetapkan sebesar 25 % per 1 Januari 2000. Tetap saja perubahan kebijakan ini masih merugikan petani karena harga beras dan gula impor lebih rendah, dengan kualitas yang lebih bagus dibandingkan harga dan kualitas produk lokal.
Modal internasional sangat diuntungkan dengan kebijakan ini karena mereka membutuhkan pasar untuk produk-produk industri pertaniannya, terutama Kanada dan AS, juga Uni Eropa. Bahkan, Amerika Serikat sendiri mengenakan tarif bea masuk gula impor sebesar 200 %. Jadi liberalisasi pasar ini maknanya negara dunia ketiga secepatnya meliberalkan pasarnya, sementara negara maju tetap mengenakan proteksi (dengan tarif ataupun hambatan non tarif) terhadap pasarnya sendiri.
Pengurangan tarif produk kimia, besi/baja, impor kapal, produk kulit, aluminium, dan semen adalah sektor-sektor perdagangan yang juga harus diliberalkan. Jadi, produk domestik yang rendah kualitas, karena teknologi produksinya yang rendah dipaksakan untuk bersaing dengan produk negara-negara maju, yang karena teknologi produksinya lebih maju, produknya menjadi lebih murah dan lebih berkualitas. Sementara disisi lain
pemerintah tidak membantu dan mendorong pengembangan teknologi produksi (pertanian, farmasi, baja, dsb).
Di bidang investasi, sebagai syarat pencairan hutang direkomendasikan kepada pemerintah untuk: menghapus batasan kepemilikan saham 49 % bagi investor asing, menghapuskan larangan berinvestasi pada sektor perkebunan, dan mencabut larangan investasi asing dalam perdagangan eceran (supermarket, mall, waralaba, dsb). Dengan dicabutnya larangan-larangan tersebut, modal internasional akan leluasa mengeksploitasi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan menggusur pasar-pasar rakyat.
2. Privatisasi (Swastanisasi) BUMN
Untuk menutupi kekurangan (defisit) anggaran APBN, tidak ada jalan lain, terpaksa pemerintah harus menjual BUMN-BUMN untuk memperoleh devisa. Pemerintah mengatakan: BUMN-BUMN selama ini menjadi sarang korupsi, dan pengelolaan oleh swasta akan lebih menguntungkan negara. Tidaklah mengherankan jika kemudian puluhan BUMN dijual, atau sedang dalam proses penjualan. BUMN-BUMN tersebut, antara lain: PT Pupuk Kaltim, PTP Nusantara IV, PTP Nusantara V, PTP VI, PT Tambang batubara Bukit Asam, PT. Indofarma, PT. Kimia Farma, PT Angkasa Pura II, PT. Aneka Tambang TBK, PT. Semen Padang, PT. Semen Gresik (sudah terjual), PT. Pelindo II Tanjung Priok, PT. Pelindo III Surabaya, PT Jasa Marga, PT. Krakatau Steel, dan PT. Indosat — dari keseluruhan BUMN yang dimiliki pemerintah, yang berjumlah sekitar 160 BUMN. Tidak terhitung lagi perusahaan yang semula bukan BUMN, tetapi karena tersangkut kredit macet dan BLBI, akhirnya disita dan dikelola oleh BPPN, yang juga dijual lagi kepada swasta seperti: PT. Astra, Bank BCA, dll.
Dampak dari swastanisasi BUMN bagi rakyat adalah, pertama, mayoritas rakyat akan kehilangan jaminan untuk membeli komoditi dan jasa vital/pokok dengan harga murah/terjangkau oleh rakyat. Untuk selanjutnya rakyat harus membeli komoditi dan jasa tersebut sesuai dengan mekanisme pasar — dan pasti lebih mahal. Padahal, jika BUMN-BUMN tersebut berada dibawah kontrol rakyat, komoditi dan jasa yang dihasilkan bisa lebih berkualitas dan lebih murah. Kedua, pengelola yang baru (swasta) segera melakukan kebijakan merasionalisasi (mem-PHK) buruh guna mencapai efisiensi biaya produksi dan atau melakukan mekanisasi alat-alat produksi yang berujung juga pada pengurangan buruh. Tujuannya agar pencapaian profit bisa lebih maksimal.
Keuntungan bagi modal internasional dengan adanya kebijakan ini adalah :
Pertama, modal internasional berkepentingan untuk meluaskan lahan bagi investasi modal mereka. Apalagi, konsumen produk komoditi dan jasa dari BUMN-BUMN adalah mayoritas rakyat Indonesia (dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia). Bukankah ini potensi pasar yang sangat besar, dan jaminan bagi investor dalam mengejar profit. Kedua, ditengah keterpurukan perekonomian dan keterdesakan kebutuhan dana dari pemerintah tentu nilai jual dari BUMN-BUMN tersebut bisa sangat murah, ditengah kemelimpahan kapital di negeri-negeri kapitalisme maju dan keterpurukan borjuasi domestik. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, PT. Astra Internasional, dan PT. Bentoel telah berpindah kepemilikan ke tangan George Soros. Karena saat ini, yang paling siap untuk membeli BUMN dijual adalah modal internasional. Argumentasi-argumentasi ini, tidaklah ditujukan untuk membela borjuasi
domestik yang sedang terpuruk, tapi bertujuan untuk menggambarkan kenyataan ekonomi politik yang sedang berkembang dan apa dampaknya bagi mayoritas rakyat (buruh, kaum miskin kota, petani, dan mahasiswa). Dampak swastanisasi surplus lari ke MNC, bukan untuk rakyat. Contoh-contoh (freeport, dll).
3. Penghapusan subsidi
Pencabutan subsidi tanpa terkecuali terjadi di semua sector. Mulai dari subsidi BBM, TDL, Telpon, Air, Pupuk, pendidikan, kesehatan, dll. Pencabutan subsidi di hampir semua sector ini mengakibatkan melonjaknya harga kebutuhan pokok masyarakat. Kebijakan pencabutan subsidi berarti juga ikut menambah beban biaya produksi. Kenaikan biaya produksi ini, jelas akan dibebankan kepada naiknya harga produk barang maupun jasa. Hal ini juga bisa berarti perusahaan-perusahaan akan melakukan efisiensi dengan menurunkan jumlah upah yang diberikan kepada buruhnya atau dengan melakukan PHK. Pada saat kebijakan pencabutan subsidi berlaku efektif, di Indonesia kemudian terjadi PHK besar-besaran, karena banyak perusahaan yang gulung tikar.
Pencabutan subsidi untuk pupuk, membawa dampak yang sangat besar bagi petani. Sehingga patut dimaklumi petani melakukan perlawanan karena tidak mampu membeli pupuk, bahkan di beberapa daerah seperti Blora petani beramai-ramai menjarah gudang-gudang pupuk milik KUD dan agen penyalur pupuk, atau memaksa KUD menjual dengan harga lama. Akibat pengurangan subsidi tersebut, harga pupuk melonjak naik hampir 100 %, sementara harga jual (riil) produk pertanian mengalami penurunan. Bahkan penderitaan petani semakin parah, pemerintah demi mengakomodir kepentingan modal internasional, me-liberalkan tarif impor beras dan gula, seperti sudah diuraikan dimuka.
Kenaikan TDL yang dianggap tidak akan memberatkan rakyat, karena untuk konsumen golongan 900 watt ke bawah, yang banyak dikonsumsi mayoritas rakyat menengah ke bawah tidak dinaikkan. Juga menimbulkan efek domino bagi masyarakat. Sekalipun tarif 900 watt ke bawah tidak naik, dengan naiknya listrik untuk sektor industri kenyataannya menyebabkan kenaikan harga produk yang dihasilkannya. Tidak akan mungkin pengusaha mau menanggung beban kenaikkan biaya produksi ini, atau pun jika tidak menaikkan harga jual produknya, mereka akan mengurangi biaya untuk upah buruh atau menunda kenaikkan upah buruh. Fakta lainnya adalah, terancam gulung tikarnya puluhan pabrik baja di Indonesia, demikian juga pabrik-pabrik tekstil sangat terancam kelangsungan produksinya akibat kenaikan TDL — karena listrik adalah energi pokok dalam dunia industri. Di sisi yang lain pemerintah menghambur-hamburkan dana untuk membeli listrik swasta — kasus kontrak listrik PT. Paiton dan Tanjung Jati — dimana harga listrik swasta tersebut 3 kali lipat dari harga pasar.
4. Restrukturisasi keuangan.
Restrukrisasi keuangan ini menyangkut dua hal yaitu, rekapitalisasi perbankan dan penyelesaian hutang (hutang luar negeri pemerintah dan swasta, penyelesaian kredit-kredit macet domestik oleh BUMN-BUMN maupun oleh swasta). Biaya untuk rekapitalisasi perbankan menelan dana yang luar biasa besar, hingga ratusan trilliun rupiah. Keseluruhan dana tersebut (baca: BLBI) dipergunakan untuk menutupi dampak kredit macet dari segelintir orang.
Maka, tidaklah mengherankan anggaran untuk rekapitalisasi perbankan dari APBN 2000 sangat besar, yaitu, RP. 58, 9899 triliun ( 30 % lebih dari total pengeluaran APBN 2000), dengan rincian; untuk membayar utang bunga obligasi pemerintah sebesar Rp. 42,3649 triliun, dan untuk cicilan bunga utang luar negeri Rp. 16,625 triliun. Dana rekapitalisasi perbankan tersebut jelas sekali sangat membebani APBN. Padahal pemerintah terus mengeluarkan obligasi (hakekatnya adalah hutang pemerintah) untuk keperluan dana bagi biaya rekapitalisasi perbankan. Artinya, setiap tahun beban APBN untuk biaya rekapitalisasi perbankan ini akan semakin besar.
Modal internasional sangat berkepentingan terhadap pulihnya dunia perbankan, karena perbankan adalah instrumen penting dalam penyediaan modal bagi beroperasinya sistem kapitalisme. Perbankan yang sehat, akan menopang kelancaran eksploitasi surplus value dari Indonesia. Maka, bukan menjadi persoalan bagi pemerintah demi tercukupinya dana rekapitalisasi perbankan dilakukan dengan memotong subsidi-subsidi untuk rakyat banyak (pupuk, BBM, listrik).
Persoalan lain yang juga sangat membebani perekonomian, adalah, penyelesaian hutang luar negeri, yang hingga saat ini mendekati angka 155 millyar US dollar — lebih dari setengah total hutang tersebut adalah hutang pemerintah. Rezim Orde Baru, setelah era ‗Oil Boom‘ pada akhir dekade 70‘-an berlalu, dimana devisa negara tidak bisa diraup lagi dari ekspor minyak, segera mengalihkan sumber pendanaannya, yaitu, hutang luar negeri. Dari tahun-ke tahun ketergantungan terhadap hutang luar negeri ini bukannya semakin berkurang tetapi justru semakin meningkat. Dengan jumlah hutang yang sangat besar itu, maka Indonesia saat ini berada dalam kondisi Fischer Paradox. Suatu situasi dimana nilai pinjaman baru lebih kecil dibandingkan dengan nilai hutang dan bunga hutang yang harus kita bayarkan untuk hutang-hutang lama lebih besar jumlahnya untuk tahun yang sama. Dan ironisnya lagi, dana dari hutang ini peruntukannya tidak jelas, bahkan menurut banyak pengamat tingkat kebocoran dana pinjaman ini mencapai 30 % — prosentase kebocoran tersebut menurut pernyataan Jeffrey Winters, seorang pengamat Bank Dunia — dari total hutang luar negeri pemerintah. IMF, World Bank, ADB, dan institusi-institusi keuangan internasional lain sebagai lembaga kreditur bukannya tidak mengetahui persoalan ini, tapi mereka terus mengucurkan pinjaman
Bahkan lebih jauh, lembaga-lembaga keuangan internasional sebagai kreditur, sudah cukup banyak memperoleh keuntungan dari pinjaman-pinjaman ini, baik dalam bentuk bunga hutang, pemakaian jasa konsultan proyek yang dari negara kreditur, tender proyek yang diberikan kepada perusahaan dari negeri kreditur, ataupun konsesi-konsesi ekonomi yang selalu menyertai pinjaman-pinjaman tersebut. Sangat masuk akal sebenarnya, jika rakyat Indonesia mengajukan tuntutan pemutihan hutang luar negeri. Dengan kebijakan ekonomi yang demikian, dari tahun ke tahun pembayaran hutang luar negeri ini akan semakin membebani APBN.
5. Upah Buruh Murah, Jaring Pengaman Sosial, Dana Kompensasi
Langkah yang dilakukan peerintah untuk menarik dana dari investor (terutama investor asing), yaitu dengan tetap dipertahankannya kebijakan upah buruh murah. Jadi, tidak jauh berbeda dengan kebijakan-kebijakan Orde Baru yang lalu. Maka, tidak mengerankan jika kenaikkan UMR 2000 hanya 25 %, kenaikkan yang sangat kecil,
dibandingkan nilai riil upah buruh yang mengalami penurunan sekitar 100 % (sebagai dampak dari inflasi). Kebijakan yang tentu saja disambut gembira oleh pemodal internasional.
Bahkan, beberapa waktu yang lalu untuk menakuti-nakuti kaum buruh agar tidak melakukan pemogokan menuntut kenaikkan upah, beberapa investor mengancam buruh-buruhnya bahwa jika pemogokan dilakukan mereka akan memindahkan investasinya ke negeri lain — kejadian ini dialami oleh buruh PT. Sony dan PT. Kong Tai. Bagaimana cara peemrintah meredam dampak kebijakan Neoliberalisme yang sangat merugikan rakyat tersebut? pemerintah menggulirkan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan dana kompensasi bagi peningkatan pendidikan. Program JPS dan dana kompensasi pencabutan subsidi ini menjadi lahan korupsi yang besar — karena tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.
b. Politik dan Hukum
Cacat yang di derita oleh negara Indonesia bukan hanya di bidang ekonomi saja, melainkan juga dalam bidang sosial dan politik.
Kita tahu dari sejarah bahwa segala norma demokratik yang kini dianggap standar ―demokrasi-liberal‖ – seperti hak pilih yang bebas dan rahasia bagi segenap lapisan masyarakat, pendidikan untuk semua, upah minimum, jam kerja maksimum, parlemen yang keanggotaannya dipilih langsung – merupakan hasil perjuangan kaum buruh di seluruh Eropa (dan juga Amerika Serikat) selama kurang-lebih satu abad. Perjuangan kaum Chartist di Inggris merupakan satu contoh klasik dari adu kekuatan antara kelas pekerja dan para penguasa borjuisnya. Kekuatan kelas pekerja merupakan gada yang mampu memaksa kaum borjuis untuk memberikan ruang demokrasi.
Dengan kondisi kependudukan di negeri bekas jajahan, di mana kelas pekerjanya lemah, jelaslah bahwa demokrasi adalah sebuah barang mewah. Penguasa borjuis di negeri-negeri bekas jajahan tidak merasa perlu untuk memberikan demokrasi – apalagi demokrasi liberal – karena, toh, kelas pekerjanya tidak akan mampu merebut demokrasi liberal itu. Terlebih lagi, lapisan borjuis kecil, yang watak politiknya mendukung untuk timbulnya kediktatoran, cukup tebal. Ini merupakan kantung dukungan yang tak habis-habisnya bagi siapapun yang mampu muncul sebagai diktatur di negeri bekas jajahan.
Di samping itu, hanya kediktaturan politik yang akan memungkinkan kapitalisme di negara bekas jajahan untuk berkembang menjadi sebuah kapitalisme-negara (state capitalism). Sistem kapitalisme-negara, seperti yang terjadi di Uni Sovyet (di jaman Stalin) dan blok Eropa Timur, telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas industri berlipat-lipat. Ketika Inggris hanya mampu melipatduakan output-nya pada dasawarsa pertama setelah Perang Dunia II, Polandia mampu melipatkan sampai tujuh kali lipat dan Hungaria sampai lima kali lipat. Sekalipun hal ini hanya berlaku untuk jangka pendek, prospek pengembangannya sangat menarik hati borjuasi nasional di negara-negara bekas-jajahan yang struktur ekonominya lemah. Mereka, sebagai kelas, membutuhkan kediktaturan untuk mampu bersaing dengan borjuasi internasional.
Telah sedikit di urai di atas bahwa kediktaturan pada masa orde baru, yang berhasil dihancurkan semakin membuka keran masuknya program-program neo-liberal ke Indonesia.
Dengan demikian, kehancuran perekonomian Indonesia yang semakin bertambah parah akan melahirkan ekses baru yakni gejolak perlawanan. PHK, penurunan upah, liberalisasi impor, pencabutan subsidi, penggusuran dan berbagai kebijakan neo-liberalisme lainnya berbuah pemogokan, aksi-aksi politik baik dari gerakan mahasiswa maupun gerakan rakyat. Gejolak perlawanan yang bermunculan secara sporadic di berbagai daerah di Indonesia, kemudian coba diredam dengan memberikan konsesi ekonomis, yang kemudian melahirkan beberapa program-program social, seperti Jaring Pengaman Sosial, dana kompensasi, dll. Idealnya, program tersebut sangat efektif dalam mengurangi gejolak perlawanan rakyat, akan tetapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sangat dalam sehingga konsesi ekonomi tersebut hanya akan berlangsung dalam waktu yang singkat dan gejolak social akan kembali berkobar. Selain itu, praktek KKN yang telah tumbuh subur dan membudaya akan membuat pelaksanaan program-program social tersebut berjalan tidak efektif.
Seperti yang terjadi di negeri-negeri Amerika Latin, jika program JPS tidak efektif memanipulasi kesadaran rakyat dan tetap tidak mampu meredam perlawanan-perlawanan rakyat, pemerintah akan kembali menggunakan kekuatan militer untuk meredam perlawanan kaum buruh, kaum miskin kota, dan petani yang menjadi korban kebijakan neoliberalisme. Apakah penggunaan kekuatan militer untuk meredam perlawanan rakyat yang menjadi korban kebijakan neoliberalisme akan, atau sedang terjadi di Indonesia? Bagaimana nasib transisi demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia? Dengan melihat realitas ekonomi politik yang sedang berkembang tentu kita bisa melihat kecenderungan dan ke arah mana muara kebijakan neoliberalisme tersebut bagi kelangsungan demokrasi.
Praktek kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi juga ikut didukung dengan dilahirkannya berbagai perundang-undangan yang akan mengekang dan mencegah terjadinya gejolak social. Seperti UU Ketenagakerjaan, RUU PPHI, UU TNI, UU Pendidikan, RUU BIN, dll. Produk perundang-undangan tersebut jelas mengundang aksi protes masyarakat dari semua sector.
Sejumlah pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia hingga saat ini belum juga diusut tuntas. Sementara jumlah tersebut kian hari kian bertambah banyak seiring dengan terjadinya perlawanan dalam bentuk aksi massa menolak penggusuran serta gejolak social, seperti yang terjadi di aceh, serta beberapa daerah lainnya di Indonesia. Beberapa diantaranya memang telah diajukan dan di proses oleh Komnas HAM. Namun, hanya sebagian kecil saja, itupun tidak sampai menyeret para aktor-aktor besar yang berada di belakangnya.
Demikian halnya dengan program pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di Indonesia, yang seakan terdengar seperti angin lalu. Gerakan pemberantasan korupsi yang mendapat dukungan yang besar dari sejumlah LSM dan organisasi-organisasi mahasiswa pada awalnya bagaikan angin segar yang akan membawa perubahan bagi masyarakat. Akan tetapi program tersebut ternyata tidak sampai pada penangkapan koruptor-koruptor kakap yang telah merugikan negara hingga trilyunan rupiah.
Krisis ambalat dan menguatnya nasionalisme adalah sebuah variasi tema lain dari krisis politik yang dipicu oleh krisis minyak secara khusus, dan krisis ekonomi secara umum. Persaingan yang semakin tajam di tengah industri minyak dunia dan fluktuasi (naik-turunnya) harga minyak membuat sumber minyak menjadi satu hal yang layak diperebutkan
melalui perang sekalipun. Ribuan orang telah mendaftar sebagai sukarelawan untuk dikirim jika perang pecah.
Yang paling menarik untuk dicermati adalah pelaksanaan pemilihan Presiden dan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang dialektikanya pada pemilihan kepala daerah langsung. Strategi yang dijalankan untuk membangun legitimasi pemerintahan yang kuat sehingga kekuatan oposisi semakin melemah. Hasil dari proses politik pemilihan presiden langsung telah menempatkan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang membawa janji perubahan dengan perolehan suara sebesar 67.345.331 suara atau sekitar 60,8817 % dari jumlah total suara. Di ssi lain jumlah masa yang golput atau tidak meggunakan hak pilihnya dinyatakan sebesar 33.981.479 atau sekitar 22,56 % dari jumlah pemilih terdaftar sebanyak 150.644.148 jiwa. Bila di tengok jauh ke belakang, dalam pemilihan uum legislative 2004 yang diselenggarakan sebelumnya didapatkan beberapa fakta, yakni kemenangan partai golkar untuk mendapatkan kursi di DPR dan DPRD di berbagai kota dengan menggususr PDIP sebagai partai yang berkuasa. Munculnya kekuatan baru yang di pimpin oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan suara cukup besar dan tingginya angka golput yang mencapai hampir sekitar 20% dari total pemilih. Dari dua proses pemilihan yaitu legislative dan eksekutif didapat kenaikan jumlah golput. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah : restorasi kekuatan orde baru, Golkar-Militer telah nyata dalam politik Indonesia.
UU No.22/1999 telah mengubah praktek bernegara kita secara fundamental: dari sentralisme kekuasaan di tingkat pusat ke daerah (kabupaten/kota dan propinsi). Kendali pemerintah pusat yang penuh hanya di empat bidang (pertahanan, keamanan, kebijakan moneter, dan politik luar negeri). Perubahan mendasar ini berlangsung dalam tempo yang sangat singkat apabila dibandingkan dengan pengalaman Filipina dan Amerika Serikat, misalnya. Pegawai pusat yang dialihkan menjadi pegawai daerah sekitar 2 juta orang dan praktis berlangsung tanpa gejolak.
Hingga tahun ketiga penerapan otonomi daerah tentu saja dijumpai berbagai masalah dan kendala. Sejumlah ekses juga muncul, misalnya: daerah cenderung memaksimumkan pendapatan asli daerah (PAD) ketimbang ―kue‖ daerah atau produk domestik regional bruto (PDRB). Ekses dalam bentuk euporia terjadi di mana-mana sebagaimana tercermin dari pemekaran propinsi dan kabupaten/kota, tuntutan putra daerah untuk menduduki jajatan-jabatan kunci, praktek korupsi yang merata baik di eksekutif maupun legislatif, dan beberapa jenis pelayanan publik yang memburuk. Namun berbagai ekses tersebut tidak sepatutnya dijadikan pembenaran untuk kembali ke format semula. Dengan segala kelemahannya, kita sepatutnya semakin memperkuat sendi-sendi otonomi sehingga bisa mengembalikan karakteristik keberagaman—sebagai suatu kekuatan—yang selama Orde Baru justru diseragamkan. Kami meyakini bahwa tingkatan otonomi yang paling tinggi dan optimal adalah federalisme. Preseden ke arah sana sudah terwujud dengan diterapkannya undang-undang otonomi khusus bagi propinsi Aceh dan Papua. Menyusul selanjutnya adalah propinsi Yogyakarta. Ketiga propinsi ini bisa dijadikan benchmark bagi propinsi-propinsi lain untuk menghasilkan bentuk otonomi yang lebih optimal.
Sejauh ini yang kerap menjadi salah satu sumber masalah ialah ketakjelasan batas-batas kewenangan antara pusat, propinsi dan kabupaten. Peraturan pemerintah yang ada hanya merinci secara eksplisit kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi. Oleh karena itu perlu dirumuskan secara eksplisit pula kewenangan perintah kabupaten/kota.
Kendala lainnya ialah UU No.25/1999 masih berjiwa sentralistik, sehingga jiwanya tak selaras dengan UU No.22/1999. Dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menarik pajak-pajak yang selama ini sepenuhnya dikendalikan oleh pusat—dengan aturan tarif maksimum, misalnya 5 persen untuk pajak penghasilan dan atau 5 persen untuk pajak penjualan—diharapkan muncul kompetisi antar daerah yang lebih sehat.
c. Sosial Budaya
Negara indonesia memiliki budaya yang sangat beragam dan terdiri dari ratusan suku bangsa dengan berbagai macam corak tradisi yang hingga saat ini di beberapa tempat, masih terus di jaga dan di lestarikan. Pelestarian tradisi turun temurun oleh masyarakat local, biasanya bertentangan dengan norma-norma social yang berlaku secara umum. Pergesekan antar budaya dan penghancuran nilai-nilai budaya local kerap terjadi di daerah-daerah yang dilewati modal. Hal ini juga dipengaruhi oleh akses masyarakat terhadap perkembangan informasi dan teknologi yang semakin modern. Masih ada daerah di Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap perkembangan informasi dan teknologi serta masih terdapat suku terasing. Di sebut suku yang terasing karena tidak mampu bersosialisasi dengan masyarakat/suku lain yang berada di sekitar lingkungannya. Bahkan lebih parah lagi, biasanya justru terjadi bentrokan. Inilah wujud resistensi masyarakat local terhadap perkembangan kapitalisme yang tidak merata di Indonesia.
Perubahan (shifting) secara permanen trend PDB ke bawah sangat mungkin akan diikuti oleh trend pengangguran dan kemiskinan. Cerra dan Saxena (2003) menunjukkan bahwa krisis perbankan di Swedia awal tahun 1990-an diikuti oleh tingkat pengangguran secara permanen yang lebih tinggi. Dalam kasus Indonesia ada dua hal yang perlu dicermati, yaitu: pertama, definisi pengangguran terbuka yang sangat fleksibel; dan kedua, sulit bagi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki jaminan sosial memadai untuk sepenuhnya menganggur (too poor to be unemployed). Pengangguran terbuka meningkat dari 4,7 persen di tahun 1997 menjadi 5,4 persen di tahun 2001, sedangkan pengangguran terselubung justru turun dari 37,5 persen (1997) menjadi 30,6 persen (2001). Naiknya angka pengangguran terbuka menunjukkan semakin banyak masyarakat kelas menengah yang menganggur. Turunnya pengangguran terselubung memperlihatkan bahwa krisis ekonomi memaksa sektor produksi untuk memaksimalkan penggunaan para pekerjanya ataupun para pekerja harus mengorbankan lebih banyak waktu senggangnya untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan tambahan untuk mempertahankan tingkat hidupnya.
Akibat terpaan krisis, tingkat kesejahteraan rakyat merosot jatuh. Daya beli rakyat menurun sementara harga-harga barang membumbung tinggi, jauh tak terbeli oleh mayoritas rakyat yang tingkat pendapatannya sangat minim. Bahkan lebih buruk lagi dampak menurunnya daya beli rakyat menimbukan kekhawatiran hilangnya satu generasi akibat ketidakmampuan mengkonsumsi gizi, kesehatan yang buruk karena mahalnya obat-obatan dan jasa pendidikan.
Gelombang aksi massa yang terjadi secara sporadic di berbagai daerah akibat pencabutan subsidi oleh SBY-JK di Tahun 2004, terinterupsi dengan terjadinya musibah internasional yang melanda bagian barat Indonesia, yakni di pulau sumatera. Di Aceh terjadi gelombang Tsunami yang gelombangnya sampai di Pantai Malindi di Kenya, yang jaraknya 4500 km dari pusat gempa. Selain itu, gempa terjadi juga di pulau Nias, Nabire, dan Sulawesi
Tenggara. Bencana alam tersebut merebut korban jiwa yang tidak sedikit, serta bencana lain yang menyusul seperti : Kelaparan, Muntaber serta wabah penyakit lainnya.
Kebijakan penataan keindahan kota mendorong terjadinya pengusuran PK-5 dan pemukiman kumuh yang berada di pinggiran kota. Pembangunan secara massif, diwilayah yang dianggap produktif bagi akumulasi modal, akan semakin meningkatkan jumlah kaum miskin kota.
III. Sistem Pendidikan di Indonesia
Situasi pendidikan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan situasi nasional Indonesia. Satu sama lain sangat erat kaitannya. Hal-hal yang telah diurai dalam situasi nasional Indonesia tersebut memberikan dampak langsung terhadap proses pendidikan yang ada di Indonesia. Situasi nasional yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi ekonomi politik internasional merembes ke sector pendidikan kita, artinya secara tidak langsung pendidikan di Indonesia di pengaruhi oleh perkembangan situasi ekonomi politik di negara lain. Selain itu, pendidikan di Indonesia memiliki factor kesejarahan yang unik, sehingga tercipta sebuah system pendidikan unik pula.
Mendiknas: ‘Pendidikan Indonesia Terendah di Asia’
Jakarta(info-ri), Apa yang patut di banggakan di negeri ini. Di samping krisis ekonomi masih terus menyerimpung, ternyata sistem pendidikan kita berada di urutan 12 dari 12 negara Asia. Temuan itu diungkap oleh sebuah lembaga konsultan di Singapura (PERC – The Political and Economics Risk Consultancy) September 2001.
Pada Pertemuan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM bidang Pendidikan, di Jakarta, Rabu (17/10/01), Mendiknas A Malik Fadjar mengatakan hasil survei PERC itu menyebutkan Korsel menduduki urutan I dan Singapura II.
Sedang Indonesia menduduki urutan ke-12 dari 12 negara yang disurvei dan Vietnam menduduki urutan ke-11. ”Hasil survei itu didasarkan pada kualitas pendidikan yang menjadi tenaga kerja dengan argumentasi bahwa untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas didasarkan sistem pendidikan yang berkualitas,” kata Mendiknas.
Hasil penilaian Program Pembangunan PBB (UNDP) pada 2000 menunjukkan bahwa kualitas SDM Indonesia menduduki urutan ke-109 dari 174 negara, atau jauh dibanding Singapura (24), Malaysia (61), Thailand (76), dan Filipina (77).
Karena itu, katanya, pemerataan pendidikan perlu dibarengi peningkatan mutu pendidikan, antara lain pengajaran bahasa Indonesia, Inggris, dan teknologi untuk menyiapkan siswa terjun di dunia kerja.
Menurut Mendiknas, hanya sekitar 11 persen lulusan SLTA yang melanjutkan ke perguruan tinggi, sedangkan 89 persen masuk ke dunia kerja, sehingga perlu menekankan pendidikan pada keterampilan siswa untuk kerja.
Untuk itu, katanya, materi pendidikan pada SD hingga SLTA harus memiliki kurikulum
kemampuan hidup (life skill), seperti membaca dan menulis bahasa Indonesia, bahasa asing, menghitung tanpa bantuan teknologi, dan berpikir ilmiah.
Di samping itu, pelajaran kemampuan teknologi (pertanian, peternakan, kerajinan, kesehatan, kesenian, olahraga), mengelola sumber daya lama, sosial, budaya, kemandirian, lingkungan hidup, dan kemampuan bekerja dalam tim.(republika)
Secara nominal anggaran pembangunan yang tersedia dalam tahun 2002 adalah sebesar Rp47,1 triliun, yang bersumber dari Pembiayaan Rupiah Murni sebesar Rp22,7 triliun dan dana pinjaman luar negeri Rp24,4 triliun.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar manusia dialokasikan dana untuk sektor pendidikan sebesar Rp11,6 triliun
untuk sektor pendidikan sendiri mencapai 24,7% dari seluruh anggaran pembangunan
Dana untuk sektor pendidikan digunakan antara lain untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dasar dan menengah terutama percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, meningkatkan mutu pendidikan, pemberian beasiswa kepada anak-anak keluarga tidak mampu, penyediaan buku pelajaran, peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik lainnya melalui berbagai pelatihan.
Tabel jumlah siswa dan mahasiswa terhadap penduduk seluruhnya
Tahun Ajaran
Siswa Tingkat I SD
Jumlah Siswa SD sampai PT
Jumlah Penduduk
% Siswa Tk.I SD terhadap Siswa seluruhnya
% Jumlah Siswa ter hadap Penduduk
1985/1986
5.131.557
36.569.288
165.154.800
14,03
22,14
1986/1987
5.175.897
37.340.982
166.158.848
13,86
22,47
1987/1988
5.393.727
38.069.695
169.338.634
14,17
22,48
1988/1989
5.410.496
38.448.006
172.579.272
14,07
22,28
1989/1990
5.266.544
37.897.855
175.881.926
13,90
21,55
1990/1991
5.106.085
37.525.754
179.247.783
13,61
20,94
1991/1992
5.056.351
37.544.658
182.940.100
13,47
20,52
1992/1993
5.008.587
37.477.741
186.042.700
13,36
20,14
1993/1994
4.948.443
38.036.486
189.135.600
13,01
20,11
1994/1995
4.885.970
38.864.678
192.216.500
12,57
20,22
1995/1996
4.808.218
39.423.290
195.283.200
12,20
20,19
1996/1997
4.849.131
40.128.739
198.342.900
12,08
20,23
1997/1998
4.856.096
40.184.816
201.390.300
12,08
19,95
1998/1999
4.987.500
40.631.758
204.423.400
12,27
19,88
1999/2000
4.897.361
41.120.161
204.783.931
11,91
20,08
Laporan terbaru dari UNDP tentang Human Development Index pada tahun 2000 melaporkan bahwa peringkat indeks pembangunan manusia Indonesia berada di posisi 109 dari 174 negara anggota PBB (Kompas, 4 Desember 2001). Bandingkan dengan negara-negara tetangga seperti
malaysia dan Philipina yang berada di kisaran puluhan. Juga bisa dilihat, pada tahun 2000, World Competitiveness Yearbook menempatkan peringkat daya saing manusia Indonesia pada urutan 46 dari 47 negara yang diberi peringkat. Bahkan peringkat ini, baik yang indeks pembangunan manusia dan daya saing manusia, selalu turun dari tahun ke tahun, terutama sejak krisis menimpa Indonesia. Belum lagi publikasi Asia Week (Juni 2000) yang membuat studi dan laporan mengenai kualitas pendidikan. Dalam publikasi tersebut disajikan peringkat-peringkat perguruan tinggi di Indonesia dalam segi kualitas maupun fasilitas. Beberapa perguruan tinggi Indonesia seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada hanya berada di posisi 60-an, dari banyak universitas-universitas lainnya di seluruh Asia. Inilah kualitas pendidikan Indonesia dan tentunya akan menentukan juga kualitas lulusannya.
Belum lagi memakai ukuran kuantitas. Prof Dr. Sutjipto, rektor Universitas Negeri Jakarta, mengatakan bahwa hanya 10% penduduk usia perguruan tinggi yang belajar di perguruan tinggi, pendidikan menengah 60%, dan pendidikan dasar 70%. Bahkan tahun 1998/1999 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sebelum namanya diganti menjadi Depdiknas) memperkirakan sekitar 5-6 juta anak tidak melanjutkan ke tingkat SLTP (Kompas, 7/8/1998). Kemudian di awal tahun 1999, Menko Kesra Haryono Suyono mengatakan bahwa terdapat 6-10 juta keluarga kesulitan menyekolahkan anaknya karena tidak mampu (Suara Pembaharuan, 23/3/1999). Statistik yang dikeluarkan oleh Balitbang Depdiknas, yang dikutip oleh Kompas (19/ 04/ 2001), juga melihatkan kenaikan angka putus sekolah dari tahun ajaran 1996/ 1997 ke tahin 1997/ 1998 (tabel 1). Tentunya ini bukanlah deretan angka-angka yang tidak sedikit. Angka-angka ini menunjukkan konsekuensi dari kemiskinan. Penduduk dengan penghasilan kurang dari 60 dollar Amerika Serikat setahun, yang berjumlah lebih dari 40 juta ini lebih memilih membeli makanan demi bertahan hidup daripada untuk membayar sekolah yang mahal dan penuh pungutan liar di sana sini. Sehingga akhirnya yang miskin semakin terpuruk dalam kemiskinan karena tidak bisa meningkatkan daya saingnya dalam dunia kapitalistik yang kompetitif ini.
Tabel 1
ANGKA PUTUS SEKOLAH 1996/ 1997 DAN 1997/ 1998
Tingkat Pendidikan
1996/ 1997
1997/ 1998
Sekolah Dasar
803.108
932.150
SLTP
226.007
389.346
SLTA
208.786
289.700
Sumber: Balitbang Depdiknas (1999) dikutip dari Kompas, 19 April 2001
Lalu kenapa ini bisa terjadi? Jawaban yang paling mendasar dan konkrit adalah pemerintah telah mengurangi anggaran untuk pendidikan dan lebih memilih prioritas anggaran untuk sektor lainnya seperti militer dan restrukturisasi perbankan. Perbandingan atau ratio anggaran untuk pendidikan di Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 1981 sampai sekarang (Nota Keuangan, Statistik Indonesia 1980-1998, BPS). Terakhir, dalam APBN 2001, pemerintah hanya menganggarkan 4,4% dari total APBN atau sekitar Rp. 5,5 triliun. Bandingkan dengan Malaysia yang biasanya mengalokasikan sekitar 20-25% dari total anggaran negaranya. Bayangkan dengan ratio yang seperti itu, Indonesia harus menghidupi 141.345 sekolah dasar, 30.710 sekolah menengah pertama, 15.645 sekolah tingkat menengah atas, dan 1.931 perguruan tinggi negeri dan swasta.
a. Tenaga Pengajar
Persatuan Guru Tidak Tetap Indonesia (PGTTI) menuntut realisasi dana senilai Rp 39 milar untuk tunjangan honorer daerah (Honda) bagi ribuan guru tidak tetap (GTT) di Jatim. Mereka meminta kejelasan tentang tunjangan Honda yang sampai kini ini tidak jelas.
“Sesuai SK Mendiknas dana sebesar Rp 39 miliar itu seharusnya sudah dialokasikan ke para GTT di Jatim sejak Januari 2001 lalu. Tapi hingga kini mengapa dana itu tidak kami terima sedikit pun,” tandas Ketua Umum PGGTI, Sapardi di Surabaya, kemarin (2/8).
Menurut Sapardi, para GTT di Jatim menerima gaji di bawah standar upah minumum regional (UMR). “Gaji mereka tidak lebih dari Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu per bulannya,” ungkap dia. Hal itu dibenarkan beberapa guru yang kemarin hadir di DPRD Jatim. Diungkapkannya, sejumlah tunjangan, seperti dari badan BP3 yang ditetapkan sebesar Rp 75.000 per orang ternyata banyak yang tidak diberikan. “Sehingga nasib kami lebih buruk dari para buruh pabrik,” tandas Sekretaris Umum PGGTI, Rima Damayanti menimpali.
Selain itu para guru yang mewakili 800 GTT di Jatim itu, juga mendesak kepada dewan agar dibuatkan Perda dan UU tentang kesejahteraan bagi para guru. Selama ini, papar dia, mereka hidup untuk mengabdi dengan gaji pas-pasan. Padahal, sambung dia, semua harga kebutuhan hidup saat ini sangat mahal. “Kalau gaji GGT saja tidak dibayarkan, lantas gaji tetap bagaimana?” keluh dia.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Nasioal (Kadiknas) Jatim, Drs Rasiyo mengatakan bahwa dana tunjangan untuk Honda itu memang masih belum terealisir. “Jadi anggaran dari pusat itu masih dalam rencana,” papar dia. Untuk itu, dia heran mengapa para guru itu ada yang mengatakan pemotongan dana, padahal dari pusat memang belum diterima. Rasiyo menambahkan, untuk sirkulasi penerimaan dana itu tidak melalui diknas, melainkan melalui pos khusus yang meneruskan langsung ke para GGT itu. Namun dia mengharapkan agar para GTT itu meminta ke masing-masing pemerintah daerah setempat.
Dalam era otoda, papar dia, dana alokasi umum (DAU) dari pusat langsung ke daerah-daerah, sehingga tidak hanya pemerintah pusat saja yang menanggung kesejahteraan para guru itu. Cho
b. Buta Aksara
Anak-anak Indonesia masih banyak yang belum bisa mengikuti proses belajar. Buktinya, kata Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Dr Faslih Djalal kepada wartawan di Jakarta kemarin, masih ada sekitar 5,2 juta anak usia sekolah yang tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung.
Angka ini, lanjut Faslih, belum termasuk angka putus sekolah. Padahal sejak krisis terjadi
beberapa tahun lalu, jumlah anak usia belajar yang putus sekolah terus meningkat tajam. Diperkirakan saat ini setiap tahun ada sekitar 1 juta anak usia belajar yang putus sekolah.
Faslih memperkirakan tingginya angka putus sekolah ini karena kondisi ekonomi orangtua siswa yang tidak memungkinkan, kondisi geografis sekolah yang berjauhan dengan tempat tinggal siswa, atau anak yang harus bekerja membantu orangtuanya mencari nafkah.
Ironisnya lagi, tak hanya anak usia sekolah ini saja yang mengalami nasib tak bisa baca, tulis dan hitung. Sekitar 40 persen kaum ibu juga mengalami nasib serupa.
Menurut Faslih bila ibu buta aksara ada kecenderungan anaknya akan putus sekolah. Artinya, lingkungan keluarga akan sangat mempengaruhi kelangsungan pendidikan si anak. Ini berdasarkan hasil penelitian yang mengaitkan antara tingkat pendidikan ibu dengan anaknya. Berdasarkan Human Development Index (HDI) tahun 2000, Indonesia berada di peringkat 109 dari 157 negara. “Diharapkan tahun ini HDI Indonesia bisa diperbaiki dan meningkat seiring dengan adanya penguatan mata uang rupiah terhadap dolaar Amerika Serikat,” ungkap Faslih di sela acara Lomba Karya Nyata Pamong Pelajar Tingkat Nasional kemarin.
Kendati begitu banyak masalah yang berkaitan dengan anak usia belajar namun bukannya tidak ditemukan jalan keluar. Menurut Faslih angka ini bisa diturunkan. Asalkan masyarakat khususnya dunia usaha dan industri lebih giat membantu mengentaskan masyarakat buta aksara ini. Misal, dengan mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di lingkungan mereka.
Selama ini baru ada sekitar 100 PKBM yang didirikan oleh industri. Mereka melatih anak miskin untuk mengikuti program belajar Paket A setara SD, Paket B setara SLTP dan Paket C setara SMU. “Pemerintah sendiri siap membantu memberikan modul matrikulasi secara gratis,” kata Faslih.
Dalam kesempatan itu, Direktorat Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda kemarin menggelar lomba karya nyata Pamong Belajar dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dan HUT RI 2001. Ini bertujuan untuk mendorong para Pamong Belajar yang saat ini jumlahnya 4137 orang untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.
Dari data yang ada pada pihak panitia lomba ini diikuti oleh 127 Karya Nyata Pamong Belajar, dengan rincian 80 karya perorangan dan 47 karya kelompok. Dari jumlah ini terpilih 26 karya terbaik yang akan dipilih lagi menjadi 5 karya terbaik tingkat nasional. Mereka akan mendapat penghargaan dari Menteri Pendidikan Nasional. Mag
c. SD dan SLTP
Sekolah Murah untuk Keluarga Miskin, masih Sebatas Obsesi
Andaikan di tengah melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok, pemerintah masih sanggup mewujudkan terselenggaranya pendidikan yang murah, terutama bagi kelompok masyarakat miskin di Tanah Air, maka optimisme masyarakat kelas bawah menyongsong masa depan agaknya masih bisa dipelihara. Benarkah selama ini upaya pemerintah
memberikan pelayanan pendidikan yang “murah” bagi kalangan rakyat miskin, kurang lebih masih sebatas obsesi dan belum bisa dikatakan mencapai sasaran yang diidealkan?
BERBAGAI program kebijakan pendidikan seperti Wajib Belajar Sembilan Tahun, yang idealnya dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis mulai dari sekolah dasar hingga lanjutan pertama (SLTP), agaknya hanya merupakan slogan yang tak realistis. Sebab, meskipun pemerintah mewajibkan anak Indonesia mendapatkan pendidikan hingga SLTP, kenyataannya masih banyak orangtua yang tak mampu menyekolahkan anaknya hingga jenjang SLTP tersebut.
Bagaimana mungkin semua orangtua — terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan — mampu menyekolahkan anaknya hingga SLTP, jika untuk membayar biaya “uang gedung” saja mereka tak sanggup. Sebagai contoh, jika seorang anak yang lulus SD tak bisa diterima di SLTP negeri (di lingkungan Jabotabek), dia harus mendaftar di SLTP swasta. Di sekolah swasta ini, dia harus mengeluarkan (rata-rata) Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Dalam kondisi perekonomian yang masih krisis seperti sekarang ini, orangtua yang pendapatannya pas-pasan tentu tak mungkin mengeluarkan biaya sebesar itu untuk menyekolahkan anaknya. Akibatnya, sang anak pun putus sekolah di tengah jalan. Dia lalu mungkin memilih menjadi pekerja anak, yang kalau di kota-kota besar bisa diimplementasikan dengan menjadi pengasong di jalanan atau penjaja koran.
Program “orangtua asuh” atau “aku anak sekolah”, yang sering diiklankan di media massa juga belum menjadi jawaban komprehensif atas persoalan pendidikan di Indonesia. Sering kali program-program semacam itu hanya membantu siswa secara sporadis, dan tak berkesinambungan. Dalam situasi semacam inilah maka seruan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof Dr Sutjipto tentang perlunya peningkatan alokasi anggaran pemerintah untuk bidang pendidikan menjadi kontekstual. Dalam konteks otonomi daerah, dia antara lain menyerukan agar Pemda kabupaten/walikota mengalokasikan anggaran sektor pendidikan minimal 25 persen dari total APBD agar terwujud peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan bagi semua kalangan masyarakat.
Sutjipto mengatakan, alokasi anggaran pendidikan 25 persen sesuai tuntutan zaman, membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi orang yang tak mampu dan untuk pemenuhan kebutuhan kesejahteraan dan peningkatan SDM tenaga pendidikan. Di samping itu, dana tersebut juga penting untuk memenuhi sarana pendidikan yang memadai seperti gedung sekolah, perpustakaan dan buku-buku pelajaran.
Ketinggalan Hasil pendidikan Indonesia, kata Sutjipto, ketinggalan dibanding negara tetangga, akibat anggaran pendidikan dalam 30 tahun terakhir hanya berkisar 8 – 10 persen dari APBN sehingga jumlah penduduk yang belajar di perguruan tinggi sekitar 10 persen, pendidikan menengah 60 persen sedang pendididan dasar sekitar 70 persen. Negara-negara yang telah menganggarkan dana pendidikan 25 persen dari APBN, telah memiliki kemajuan baik ekonomi maupun SDM, seperti Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, AS dan Eropa Barat. Karena itu, kata Sutjipto, dengan anggaran memadai, Pemda kabupaten/walikota akan mampu memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat secara optimal, seperti semua penduduk usia 7-15 tahun bisa bersekolah pada SD dan SLTP, yang berdampak pada berkurangnya jumlah penduduk usia produktif yang buta aksara.
Seruan peningkatan anggaran dana pendidikan sebenarnya berkali-kali dikemukakan oleh berbagai pihak baik dari kalangan profesional pendidikan maupun dari kalangan Parpol. Di setiap menjelang kampanye pemilu, partai politik berlomba-lomba untuk menjanjikan penyelenggaraan pendidikan yang murah, namun realitasnya jauh panggang dari api. Rektor Universitas Paramadina-Mulya Prof Dr Nurcholish Madjid bahkan menyayangkan kenapa pemerintah Orba dulu tidak memfokuskan perhatian dan dana pembangunan untuk bidang pendidikan. Gagalnya Indonesia membangun pendidikan yang tangguh, konon oleh berbagai kalangan dianggap menjadi penyebab kenapa krisis multidimensional yang melanda Indonesia tak kunjung teratasi.
Tampaknya, keteledoran masa lalu, yang bermula dari kurang ditanganinya sektor pendidikan secara serius, harus disikapi secara bijaksana. Itulah sebabnya, Sutjipto mengimbau agar pemda tak mengulangi kesalahan masa lalu, dan mulai memberikan perhatian yang ekstra pada pembangunan bidang pendidikan.
Sutjipto juga mengingatkan bahwa Program Pembangunan PBB (UNDP) dalam menentukan keberhasilan pembangunan di suatu negara melalui “Indeks Pembangunan Manusia (HDI)” setiap tahun selalu menggunakan tiga kriteria utama keberhasilan pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indonesia dalam HDI 1999 menduduki urutan ke-109 dari 174 negara, sedang pada tahun 1998 baru ke-105, sedang pada 1997 menduduki urutan 99 sehingga Pemda dituntut meningkatkan pembangunan pendidikan lebih intens lagi.
Jika seruan Sutjipto itu bisa dilaksanakan dalam waktu yang tak terlalu lama lagi, orang yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia, yang konon mencapai sekitar 40 juta jiwa itu, agaknya bisa hidup dengan memiliki optimisme yang tersisa. Sebab, meskipun harga-harga kebutuhan pokok sering mengalami kenaikan sebagai akibat dikuranginya subsidi BBM, rakyat miskin — dengan dinaikkannya dana anggaran untuk bidang pendidikan — masih sanggup menyekolahkan anak mereka sedikitnya hingga lulus SLTP. Itupun kalau dana pendidikan yang sudah dinaikkan itu dimanfaatkan untuk subsidi biaya pendidikan bagi mereka yang miskin.
MALANG — Akibat kesulitan biaya, sedikitnya 10.000 siswa di Kota Malang terancam putus sekolah. Para siswa Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Umum (SMU) itu, kini tengah menunggu/berharap uluran tangan dermawan.
Ketua Yayasan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) Kota Malang Dyah Supiah mengatakan, selama ini masalah biaya memang menjadi faktor utama penyebab siswa putus sekolah. Saat ini saja tercatat sebanyak 11.500 siswa di Kota Malang kesultan biaya pendidikan.
”Yayasan GN-OTA sendiri tidak mungkin membantu biaya para siswa itu karena dananya terbatas. Hingga Agustus 2001, kami baru bisa mengabulkan permintaan bantuan kepada 6.000 siswa. Sisanya harus menunggu giliran dan bila tidak segera mendapat bantuan, mereka tak akan mampu lagi melanjutkan pendidikannya” ujar Dyah didampingi Kabag Humas Pemkot Malang Supriyadi, kemarin (28/8).
Meski mengaku prihatin, Dyah mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk membantu para
siswa yang terancam putus sekolah tersebut. ”Sejak tiga tahun belakangan, pemasukan dana dari para donatur juga seret,” paparnya.
Untuk tahun 2001 saja, lanjut Dyah, Yayasan GN-OTA Kota Malang baru bisa mengumpulkan dana Rp 106 juta. Dari jumlah tersebut sudah disalurkan sebesar Rp 64,475 juta dalam bentuk beasiswa kepada 600 siswa, awal Agustus lalu. Masing-masing untuk 449 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah, 123 siswa SLTP dan Madrasah Tsanawiyah, dan 28 siswa SMU atau Madrasah Aliyah.
Setiap siswa SD, tambah Dyah, mendapatkan beasiswa Rp 100 ribu per tahun. Sedangkan siswa SLTP dan SMU masing-masing sebesar Rp 125 ribu dan Rp 150 ribu per anak per tahun. ”Siswa SMU tidak termasuk dalam program pemberian beasiswa dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 56 tersebut,” cetus Dyah.
Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa sebanyak 600 orang itu, sambungnya, sudah meningkat cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 1999, katanya, GN-OTA Kota malang hanya bisa menyalurkan beasiswa kepada 192 siswa dan tahun 2000 sebanyak 366 siswa. aim•
Pendidikan neo-liberal
d. SMU se-derajat
e. Perguruan Tinggi
– Otonomi Kampus
Akibat kekurangan dana UI selain menaikkan biaya SPP, juga mencari-cari jalan untuk menambah pemasukan dana. Beragam cara sudah mulai direncanakan oleh pihak Rektorat. Akankah efektif upaya-upaya tersebut?
Mau tahu posisi Indonesia di komunitas internasional? Kali ini dalam bidang pembangunan manusia. Dari 173 negara yang disurvei oleh UNDP Indonesia menduduki urutan ke-110.
Demikian isi siaran pers Patnership-UNDP Perwakilan Indonesia tentang Laporan Pembangunan Manusia (LMD) 2002, yang diterima detikcom Rabu (24/7/2002) pagi.
Menurut UNDP (United Nations Development Programme), posisi ke-110 itu merupakan kemelorotan yang beruntun jika dibandingkan posisi Indonesia dua tahun sebelumnya. Pada 2001 Indonesia berada pada posisi 109 dari 174 negara, sedang pada 2000 Indonesa menduduki urutan 102 dari 162 negara.
Selain berdasarkan indikator-indikator indeks pembangunan manusia dan indeks kemiskinan, LMD juga memberikan penilaian terhadap praktik demokrasi dan analisis atas kecenderungan dalam mencapai Sasaran Pembangunan Melinium, yaitu sasaran yang ditetapkan para pemimpin dunia dalm KTT Melinium PBB pada 2000.
Menurut LMD, demokrasi bukan suatu kemewahan atau obat mujarab untuk negara-negara miskin. ―Namun kebebasan dan pilihan, yang memberikan harga diri dan
pemuasan kepada orang atau kelompok adalah suatu yang hakiki dalam pembangunan manusia,‖ katanya.
Karena itu LMD menekankan pentingnya kebebasan politik sebagai sasaran pembangunan manusia, dan menyelidiki bagaimana institusi-institusi demokrasi membantu mempromosikan kemajuan sosial dan pertumbuhan ekonomi.
Ya pantaslah Indonesia masuk urutan bawah 100, karena lembaga-lembaga politik yang ada, seperti DPRD dan DPR justru jadi ajang untuk memperkaya diri para anggotanya. Banyak orang bermasalah (baca: tersangka) yang menghuni lembaga tersebut.
Hari ini, Rabu (24/7/2002) pukul 08.45 WIB, isi lengkap LMD 2002 akan diluncurkan oleah Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Bo Aslund bersama Ketua Patnership-UNDP Indonesia Erna Witular di Hotel Mandarin, Jakarta. Dalam acara tersebut akan digelar diskusi dengan nara sumber Ketua Bappenas Kwik Kian Gie, Dr. Chusnul Mariyah, Fajrul Falakh dan Bambang Harimurti. Rencana otonomi memicu kekhawatiran naiknya uangkuliah. Lihat saja UGM. PTN yang beradi di urutan 67 versi Asiaweek ini menaikkan uang kuliah (SPP) dua kali lipat untuk mahasiswa baru. Kalau mahasiswa sekarang dikenakan biaya Rp 200 ribu per semester, maka mahasiswa baru tahun ajaran 1999/2000 terkena Rp 400 ribu per semester. Ditambah dengan kewajiban lain seperti uang KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang dicicil per semester Rp 50 ribu dan asuransi kesehatan Rp 18 ribu per semester. Mahasiswa baru harus membayar totalnya Rp 468 ribu per semester.
ITB pun melakukannya. Sebelumnya, mahasiswa ITB membayar uang kuliah Rp 400-500 ribu rupiah. Awal tahun ajaran 1999-2000, mahasiswa baru dibebani biaya SPP dan PRP Rp 750 ribu. Ditambah biaya pelayanan balai kesehatan Rp 15 ribu, KTM Rp 35 ribu, perpustakaan Rp 7.500, santunan kecelakaan Rp 2.500, seragam olahraga Rp 90 ribu, program pengenalan kampus Rp 25 ribu serta biaya ikatan orang tua mahasiswa Rp 100 ribu, totalnya Rp 925 ribu.
UI juga tidak ketinggalan. Sebelum pengumuman penerimaan mahasiswa jalur UMPTN, rektorat mensosialisasikan total biaya yang membebani mahasiswa baru fakultas eksakta Rp 2.275.000, dan fakultas non eksakta Rp. 2.025.000 di awal tahun. Biaya per semester yang harus dibayar mahasiswa angkatan ’99 fakultas eksakta Rp 1.785.000 dan non eksakta Rp 1.535.000. Rinciannya: SPP sebesar Rp750.000, dana peningkatan kualitas pendidikan (DPKP) Rp 1juta untuk fakultas eksakta dan Rp 750 ribu untuk fakultas non-eksakta, serta biaya DKFM (dana kegiatan dan fasilitas mahasiswa) Rp 35 ribu.
Kepada Suara Mahasiswa, Pak Umar sempat menjelaskan alasan kenaikan SPP. Pertama, krisis ekonomi yang menyebabkan biaya pendidikan naik. “Beberapa fakultas sudah menjerit. MIPA misalnya, praktikum tidak berjalan baik, harga bahan kimianya naik empat kali lipat,” sahutnya. Bachtiar menolak hal ini dijadikan alasan. “Logikanya harus dibalik! Ekonomi jadi lemah. Mahasiswa kan orangtuanya pas-pasan,” tegasnya. Ia menolak sikap membebankan kekurangan dana PTN kepada mahasiswa. “Rektorat harus lebih pandai mencari duit,” tuturnya.
Lalu Pak Umar menyebut krisis ekonomi ini juga mempengaruhi subsidi pemerintah.”Bantuan pemerintah makin kecil. Bukan saja dalam nilai, tapi juga nominal,” jelas Pak Umar.
Tetapi, Dirjen Dikti, Dr Satryo Soemantri Brodjonegoro kepada Suara Pembaruan mengatakan, pemerintah tetap mensubsidi dengan besar yang sama dengan yang diterima selama ini. “Mereka tetap mendapat subsidi dan mempunyai dana taktis yang disediakan pemerintah, agar tetap menampung siswa yang tidak mampu atau berasal dari keluarga ekonomi lemah,” ujarnya.
“Satu hal yang sangat prinsipil, otonomi kampus, ” tegas Pak Umar menambahkan alasan kenaikan SPP. Namun, Hermawan Sulistiyo menyanggah, “Otonomi itu adalah masalah pendidikan dan substansi. Sekarang ini pemerintah tidak mau direcoki soal uang, jadi yang dinamakan otonom adalah PTN disuruh mencari uang sendiri. Itu kan gila!” serunya.
BEM UI berinisiatif menggelar forum diskusi dialog demokratisasi dan otonomisasi PTN (2/8). Bertempat di auditorium FE UI, BEM UI menghadir-kan Usman Chatib dan Prof dr Mohammad Kamil Tadjudin sebagai wakil dari rektorat. Sebagai pem-banding, hadir Hermawan Sulistyo, direktur RIDEP (Research Institute for Democracy and Peace). Juga Hanri Basel, mantan Presidium FKSMJ (Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta) tahun 1997/1998.
PR I Usman Chatib menjabarkan sebab rek-torat memutus- kan kenaikan SPP. Ia menunjukkan dana yang dida-pat UI dari SPP tahun 1998 Rp 61,373 milyar. Ditambah pinjaman dari pemerintah berupa Que Project sebesar Rp 14, 214 milyar, serta dana isian kegiatan (DIK) Rp 40,644 milyar yang juga dari pemerintah. Jumlah ini belum termasuk proyek-proyek “kecil” di fakultas.
Sementara perkiraan jumlah dana untuk otonomi PTN Rp 300 milyar. Di masa mendatang UI memperoleh sumber dananya sekitar sepertiga dari SPP, sepertiga dari pemerintah dan sisanya didapat atas usaha sendiri .
Kenaikan biaya kuliah yang awalnya mencapai empat lipat akhirnya diturunkan oleh pihak universitas menjadi sekitar dua sampai tiga kali lipat. Para mahasiswa fakultas eksakta angkatan ’99 harus membayar Rp 1,475 juta setiap semester. Sementara yang dari fakultas non eksakta dikenakan biaya Rp 1,225 juta. Rinciannya, DPKP fakultas eksakta Rp 1 juta dan fakultas noneksakta Rp 750 ribu. Ditambah biaya SPP Rp 475 ribu dan dana pelengkap Rp 275 ribu ( yang dibaayarakan ketika pertama kali masuk UI).
Tahun-tahun sebelumnya, UI tetap berjalan dengan dana sekitar Rp 100 milyar. Ini didukung dengan proyek-proyek kecil di fakultas. Menurut pihak rektorat, sebelumnya PTN yang mampu mencari dana harus menyerahkan dana terkumpul itu kepada pemerintah. Dalihnya, PTN milik pemerintah. Akibatnya UI tidak mendapatkan apa-apa.
Jika ingin minta dana untuk universitas, rektorat harus mengusulkan semacam proposal dengan anggaran yang dibutuhkan. Kemudian rektorat menunggu turunnya dana. Menurut pengalaman Pak Umar, dana biasanya cair setengah dari jumlah yang diajukan proposal.
Dalam praktiknya, sedapat mungkin proyek-proyek untuk universitas tidak dilaporkan pada pemerintah. Proyek-proyek ini pun berupa “proyek kecil”. Fakultas-fakultas yang gagal mendapat bantuan dari rektorat berusaha sendiri memenuhi kebutuhannya. Ini pun tanpa izin rektorat. Jika kegiatan ini ditegur, rektorat selalu berdalih mereka tidak tahu.
Dana memang selalu menjadi masalah klasik. Rektor UI Asman Boedisantoso menyampaikan, unit biaya kuliah mahasiswa lebih tinggi dibanding penerimaan dari SPP dan sumber dana masyarakat. Pemasukan finansial dari masyarakat yang didapatkan melalui pengelolaan jasa penelitian, jasa pakar dan konsultasi sampai saat ini baru mencapai 4% sampai 5% dari total kebutuhan biaya pendidikan.
Padahal idealnya pemasukan universitas dari mahasiswa dan unsur penelitian sebanding. Menurut pengamat pendidikan yang sekaligus juga Rektor Trisakti, Thoby Muthis, dikutip Media Indonesia, “PT perlu lebih mengoptimalkan unsur research and development sehingga bisa bersinergi dengan unsur litbang tiap departemen. Kalau itu sudah tercapai, maka pemasukan PT bukan semata-mata melalui tuition fee saja.”
Daftar Jenis Unit Usaha PT GMUM
No. Jenis Usaha Lokasi
1. Perumahan Sebelah Utara Amik Aster
2. Swa-Griya (kredit BTN) Tanah milik dosen/karyawan UGM
3. Bengkel Mesin Bengkel Pusat UGM
4. Murbei dan Ulat Sutera Mangunan, Imogiri
5. Medical Center Bulaksumur
6. “GAMA BOGA” Boga dan catering Timur Gedung Pusat
7. “GAMA WISATA” Tpurs 7 Travel Kantor PT GMUM
8. Radio Swaragama Sekip
9. Kebun tanaman obat Mangunan, Imogiri
10. Penggemukan Sapi Mangunan, Imogiri
11. Wisma UGM Kemang Jakarta
12. Graha Sabha Pramana Bulaksumur
13. Wisma UGM Kaliurang
14. Peternakan sapi perah Sedang dalam survey
15. Budidaya Ikan dan Udang Sedang dalam survey
16. Warung Internet Perpustakaan Unit II
17. Guest House UGM Kampus UGM
18. Pengolahan Hasil Pertanian Dalam survey
– Lembaga Kemahasiswaan
Meski hanya dapat memberi usulan nama bakal calon rektornya, pemilihan rektor (Institut Teknologi Bandung) ITB adalah pemilihan rektor paling demokratis yang pernah ada. Bagaimana tidak, selama ini mahasiswa sama sekali tidak dilibatkan pada pemilihan rektor. Yang mempunyai peran dalam pemilihan rektor hanyalah senat universitas–yang beranggotakan para guru besar–saja. Itupun hanya sebatas mengusulkan pada menteri saja. Nama yang diusulkannya pun belum tentu diangkat
menjadi rektor. Seringkali pemerintah pusat sudah memiliki calonnya sendiri yang sering disebut dengan pejabat drop-dropan. Proses panjang di ruang senat universitas kemudian tak punya arti.
Mekanisme ini juga penuh dengan kolusi atau paling tidak kompetisi yang tidak sehat. Di Universitas Indonesia (UI) Jakarta misalnya, selama ini yang terpilih menjadi rektor UI adalah guru besar dari Fakultas Kedokteran. Maklumlah fakultas itu adalah fakultas tertua dan paling banyak memeliki guru besar.
Perubahan paradigma pendidikan tinggi seiring penerapan konsep otonomi kampus, mengubah mekanisme pemilihan rektor yang selama ini diterapkan. Kini pengangkatan rektor adalah kewenangan Majelis Wali Amanat (MWA) yang beranggotakan perwakilan menteri pendidikan, senat akademik, masyarakat universitas (karyawan, dosen, mahasiswa), masyarakat (Industri pengguna lulusan, stakeholders, dll) serta wakil dari rektor. MWA akan memilih satu calon dari nama calon yang diusulkan senat akademik. Senat akademikyang merupakan badan normatif tertinggi dalam bidang akademik mempunyai kewenangan menyeleksi nama dari usulan-usulan yang masuk untuk ditetapkan menjadi calon rektor.
Berjiwa Dagang
Dalam paradigma otonomi, ada perubahan tanggung jawab yang dimiliki rektor. Tak lagi hanya sebagai pemegang birokrasi tertinggi, rektor ke depan diharuskan mempunyai jiwa entrepreuner untuk dapat menjual kampusnya serta mempunyai ide-ide inovatif untuk mengembangkan kampus. Memenuhi tuntutan demokratisasi kampus dan akuntabilitas pada masyarakat, memberi peluang pada orang luar lingkungan perguruan tinggi untuk menjadi rektor.
Seperti dalam pemilihan rektor ITB, panitia membuka kesempatan pada orang diluar civitas akademika ITB untuk menjadi rektor disana. Asalkan bergelar doktor (Non honoris causa), berwarga negara Indonesia dan mempunyai keinginan serta kemampuan mengembangkan ITB, boleh mencalonkan dirinya menjadi rektor ITB.
Dalam PP No. 153 tahun 2000 yang menetapkan UGM menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) pun juga mengatur hal serupa yang sedang dilakoni masyarakat ITB sekarang. Tahun 2002 nanti mungkin akan kita lihat pemilihan rektor UGM yang beda dengan pemilihan rektor-rektor UGM sebelumnya.
Pilih Langsung
Para penentu kebijakan pun sepertinya sudah sadar dengan tuntutan perkembangan jaman yang mengharuskan sebuah kampus yang demokratis, mempunyai akuntabilitas tinggi serta transparan. Dengan alasan itu seharusnya setiap anggota komunitas mempunyayi hak pilih untuk menentukan rektornya. Sudah seharusnya pejabat publik dipilih langsung oleh publik. Mulai dari presiden sampai kepala desa harus ditentukan oleh publik. Di lingkungan kampus pun harusnya dekan dan rektor dipilih langsung oleh ‘warganya’.
Yang tercetak dalam peratuaturan pemerintah yang menetapkan perubahan status menjadi BHMN (seperti yang dilakukan ITB sekarang) masih memposisikan pemerintah pusat sebagai pemain utama dalam menentukan nema rektor. Dalam aturan itu, satu anggota MWA wakil menteri pendidikan mempunyai suara 35% dalam menentukan nama rektor. Sisanya, 65% dibagi rata pada anggota MWA yang lain.
Sudah saatnya kampus memberi contoh baik dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi,akuntabilitas dan transparasi dengan memilih setiap pejabat publik di lingkungan kampusnya.
Pilih rektor langsung!!!
f. Lembaga Pendidikan Swasta
Yang kemudian lebih menarik kita ialah dari dana pendidikan yang relatif kecil tersebut ketika didistribusikan ke bawah ternyata tidak adil dan merata; dalam hal ini sekolah dan siswa swasta yang secara umum jumlahnya lebih besar justru mendapatkan bagian yang lebih sedikit dibandingkan sekolah dan siswa negeri yang jumlahnya lebih kecil.
– Religius
Untuk MTs di bawah pembinaan departemen agama kondisinya tidak jauh berbeda; siswa madrasah negeri yang jumlahnya 355.000 mendapat dana penyelenggaraan dan dana pengembangan sebesar 105 milyar rupiah sehingga setiap anak rata-rata memperoleh subsidi sebesar 296 ribu rupiah, sedangkan siswa madrasah swasta yang jumlahnya 1.103.000 mendapatkan dana penyelenggaraan dan dana pengem-bangan sebesar 23 milyar rupiah, sehingga setiap anak rata-rata hanya memperoleh subsidi sebesar 21 ribu rupiah.
– Umum
Marilah kita kutip data konkritnya sbb: untuk SLTP, siswa sekolah negeri yang jumlahnya 4.684.000 mendapat dana penyelenggaraan dan dana pengembangan sebesar 1.760 milyar rupiah hingga setiap anak rata-rata memperoleh subsidi sebesar 376 ribu rupiah, sedangkan siswa sekolah swasta yang jumlahnya 2.262.000 mendapat dana penyelenggaraan dan dana pengembangan sebesar 29 milyar rupiah, sehingga setiap anak rata-rata hanya memperoleh subsidi sebesar 13 ribu rupiah
Untuk satuan SMU, SMK dan MA petanya sama saja. Dalam hal ini sekolah dan madrasah negeri mendapatkan bantuan dana penyelenggaraan dan dana pengembangan sebesar 1.693 milyar rupiah sementara untuk sekolah dan madrasah swasta hanya mendapatkan bantuan duit sebesar 21 milyar rupiah. Jadi, dana pendidikan yang dikucurkan ke sekolah dan madrasah negeri sebanyak 81 kali lipat daripada yang diuapkan ke sekolah dan madrasah swasta.
Untuk tingkat perguruan tinggi, PT dan PTAI, pun tidak ada kebijakan yang berbeda. Pada perguruan tinggi negeri mendapat subsidi dana penyelenggaraan dan dana pengembangan sebesar 1.465 milyar rupiah, sementara itu untuk perguruan tinggi swasta hanya 73 milyar rupiah. Artinya, subsidi untuk perguruan tinggi negeri mencapai 20 kali lipat daripada swasta; padahal jumlah perguruan tinggi swasta mencapai 20 kali lipat daripada negeri. Hal ini tidak saja tidak fair akan tetapi sudah tidak rasional.
Potensi pendidikan swasta di Indonesia sebenarnya demikian besar dan dahsyat. Berdasarkan catatan Balitbang Depdiknas maka pada tahun 1999/2000 ini untuk SD dan MI terdapat 141.345 sekolah, dan 21 persen diantaranya sekolah swasta; sedangkan untuk SLTP dan MTs terdapat 30.716 sekolah, dan 62 persen di.antaranya adalah sekolah swasta. Untuk SMU dan MI terdapat 11.478 sekolah, dan 70 persen diantaranya merupakan sekolah swasta; sedangkan untuk SMK terdapat 4.169 sekolah, dan 81 persen diantaranya merupakan sekolah swasta. Sementara itu untuk PT dan PTAI terdapat 1.931 perguruan tinggi, dan 94 persen diantaranya merupakan perguruan tinggi swasta.
IV. Pendidikan dan Lapangan Pekerjaan
Ironis! Di tengah tingginya tingkat pengangguran ternyata 30% pasar tenaga kerja di dalam negeri diisi pekerja asing. Menurut Menakertrans Jacob Nuwa Wea, situasi ini diakibatkan oleh rendahnya mutu tenaga kerja Indonesia sendiri.
Hal ini diungkapkan secara tersirat oleh Jacob Nuwa Wea di sela-sela acara peresmian gedung baru Serikat Pekerja Pertamina di Jl. Ridwa Rais, Jakarta, Selasa (16/4/2002).
―Untuk memenuhi kebutuhan (tenaga kerja-red) dalam negeri kita hanya mampu memenuhi 60-70% saja. Sisanya tak dapat diisi tenaga kerja Indonesia karena kualitas yang rendah,‖ kata Jacob Nuwa Wea. Jacob menunjuk buruknya sistem pendidikan sebagai pangkal penyebabnya. ―Sistem pendidikan yang harus direformasi,‖ ujarnya.
Rendahnya kualitas pekerja Indoensia juga tercermin pada prosentase tenaga kerja yang bekerja di luar negeri (TKI). Menurut Jacob, statistik menyebutkan 51% TKI di luar negeri bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT), sedang 49% bekerja di sektor formal.
Sementara ini, dalam jangka pendek, menurut Jacob, pemerintah akan mengatasi masalah ini dengan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja Indonesia. Dengan langkah ini, diharapkan tingkat pengangguran Indonesia yang mencapai 7,9 juta orang dapat diantisipasi.
Perbaikan mutu TKI juga diharapkan membawa pengaruh positif pada TKI di luar negeri. Jacob berharap angka TKI yang bekerja di sektor informal dapat dikurangi. ―Target saya, di tahun-tahun mendatang, angka perbandingan 51%-49% (formal-informal-red) dapat dibalik,‖ kata Jacob.
Bila hal ini bisa diwujudkan, Jacob optimis angka penerimaan devisa dari sektor TKI bisa ditingkatkan menjadi US$ 4 miliar pada tahun ini. Tahun lalu, devisa dari TKI mendulang US$ 1,1 miliar. Angka ini dipandang masih terlampau kecil jika dibandingkan perolehan Filipina yang bisa meraup US$ 4,3 miliar dari para TKI-nya.
a. Lembaga –lembaga pelatihan
b. Program Diploma
c. Program Ekstensi
d. Kebijakan Publik
BAB III
PERBANDINGAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI BEBERAPA NEGARA
Mau tahu posisi Indonesia di komunitas internasional? Kali ini dalam bidang pembangunan manusia. Dari 173 negara yang disurvei oleh UNDP Indonesia menduduki urutan ke-110.
Demikian isi siaran pers Patnership-UNDP Perwakilan Indonesia tentang Laporan Pembangunan Manusia (LMD) 2002, yang diterima detikcom Rabu (24/7/2002) pagi.
Menurut UNDP (United Nations Development Programme), posisi ke-110 itu merupakan kemelorotan yang beruntun jika dibandingkan posisi Indonesia dua tahun sebelumnya. Pada 2001 Indonesia berada pada posisi 109 dari 174 negara, sedang pada 2000 Indonesa menduduki urutan 102 dari 162 negara.
Selain berdasarkan indikator-indikator indeks pembangunan manusia dan indeks kemiskinan, LMD juga memberikan penilaian terhadap praktik demokrasi dan analisis atas kecenderungan dalam mencapai Sasaran Pembangunan Melinium, yaitu sasaran yang ditetapkan para pemimpin dunia dalm KTT Melinium PBB pada 2000.
Menurut LMD, demokrasi bukan suatu kemewahan atau obat mujarab untuk negara-negara miskin. ―Namun kebebasan dan pilihan, yang memberikan harga diri dan pemuasan kepada orang atau kelompok adalah suatu yang hakiki dalam pembangunan manusia,‖ katanya.
Karena itu LMD menekankan pentingnya kebebasan politik sebagai sasaran pembangunan manusia, dan menyelidiki bagaimana institusi-institusi demokrasi membantu mempromosikan kemajuan sosial dan pertumbuhan ekonomi.
Ya pantaslah Indonesia masuk urutan bawah 100, karena lembaga-lembaga politik yang ada, seperti DPRD dan DPR justru jadi ajang untuk memperkaya diri para anggotanya. Banyak orang bermasalah (baca: tersangka) yang menghuni lembaga tersebut.
Hari ini, Rabu (24/7/2002) pukul 08.45 WIB, isi lengkap LMD 2002 akan diluncurkan oleah Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Bo Aslund bersama Ketua Patnership-UNDP Indonesia Erna Witular di Hotel Mandarin, Jakarta. Dalam acara tersebut akan digelar diskusi dengan nara sumber Ketua Bappenas Kwik Kian Gie, Dr. Chusnul Mariyah, Fajrul Falakh dan Bambang Harimurti.
pertengahan tahun 90-an yang lalu Indonesia hanya berani mengalokasikan dana pendidikan sebesar 2,8 persen terhadap GNP; sementara negara-negara dekat seperti India sudah mencapai angka 3,8 persen, Sri Lanka 3,2 persen, Thailand 3,8 persen, Singapura 3,3 persen, dan tetangga terdekat Malaysia sudah 5,3 persen.
Australia misalnya; negara yang mulanya tidak terbuka bagi pendidikan swasta itu kini mulai membuka diri terhadap sekolah dan perguruan tinggi swasta. Mulanya tak satupun PTS boleh berdiri di Australia, sekarang sudah ada satu PTS di daerah Goldcoast. Dan ketika satu-satunya PTS tersebut dapat menunjukkan kinerja yang maksimal maka kebijakan pemerintah mulai bergeser. Kini pemerintah Australia mengijinkan berdirinya PTS yang baru dan dalam lima tahun ke depan diperkirakan sudah muncul sepuluh PTS di negara Kangguru tersebut. Jelas sekali kini pemerintah Australia memberi komitmen yang positif dalam pengembangan pendidikan swasta.
Taiwan lebih konkrit lagi. Ketika akhir tahun 1997 saya dan rombongan PAPE diterima presiden, Lee Teng-hui, kepada beliau saya tanyakan mengapa pendidikan di Taiwan di dalam dua dekade terakhir ini dapat maju dengan pesat. Jawabnya jelas; yaitu karena pemerintah secara konkrit memberikan komitmen, termasuk bantuan keuangan, kepada sekolah swasta di dalam kerangka pengembangan pendidikan nasionalnya.
I. Negara Maju
II. Negara Berkembang
III. Negara Miskin
BAB IV
MEMBANGUN PENDIDIKAN NASIONAL
JAKARTA. Depdiknas harus segera menciptakan standar mutu minimal pendidikan untuk setiap mata pelajaran SD-SLTA, sehingga dapat ditetapkan tolok ukur mutu pendidikan secara nasional, kata Ketua Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan, Fuad Hassan, Seusai menyerahkan rekomendasi Komnas Pendidikan tentang Kebijakan Pendidikan kepada Mendiknas A Malik Fadjar, di Jakarta, Kamis siang.
Menurutnya, tolok ukur mutu pendidikan harus dikembangkan sesuai tuntutan sistem pendidikan.
Tuntutan penciptaan standar mutu pendidikan itu merupakan rekomendasi Komnas Pendidikan, untuk menghadapi tantangan pendidikan yang kompleks pada era desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah.
Karena itu, kata mantan Mendikbud (1985-1993) itu, Komnas Pendidikan mengharapkan, rekomendasi itu menjadi landasan pengembangan kebijakan pendidikan nasional sehingga dapat meningkatkan mutu SDM Indonesia.
Selain itu, salah satu kelemahan sistem pendidikan di Indonesia adalah belum dirumuskannya pola dan mekanisme pendanaan pendidikan yang memadai.
Untuk itu, Komnas Pendidikan menekankan perlunya penciptaan mekanisme pendanaan sektor pendidikan dengan formulasi yang transparan dari pemerintah pusat ke kab/kota maupun dari kab/kota ke sekolah.
Dengan demikian, dapat meningkatkan tanggungjawab publik atas sektor pendidikan serta pendidikan adalah tanggungjawab pemerintah dan masyarakat, sehingga pembiayaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama.
Komnas Pendidikan mengharapkan, agar ada mekanisme subsidi silang yakni subsidi yang diprioritaskan bagi golongan rakyat miskin, sehingga anak-anak dari keluarga miskin dapat menikmati pendidikan dengan standar mutu minimal.
“Anggaran pendidikan di negara maju berjumlah 4,5 – 7 persen dari jumlah produk domestik bruto (PDB), sedang di negara berkembang berjumlah 2,5 – 7,5 persen dari PDB,” kata Fuad.
Sementara anggaran pendidikan Indonesia untuk tingkat nasional rata-rata satu persen dari PDB, sehingga Depdiknas perlu meningkatkan koordinasi departemen terkait untuk meningkatkan anggaran pendidikan.
Fuad Hassan menambahkan, Pemerintah harus segera mewujudkan kejelasan penjabaran secara operasional tentang kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota. [ant/ton]
I. Anggaran Pendidikan
URABAYA — Kalangan pemerhati dan praktisi pendidikan meminta kepada pemerintah agar memberi subsidi pendidikan sebesar 30 persen. Selama ini, subsidi yang diberikan tak lebih dari 10-11 persen dari APBN. Akibatnya, dana operasional pendidikan ditanggung wali murid lewat sumbangan pembangunan pendidikan (SPP).
Pernyatan tersebut disampaikan ketua yayasan institut bisnis manajemen dan teknologi Indonesia (IBMT), Prof Marsetio Donosepoetro, dalam forum seminar di Surabaya, pekan lalu (4/8). Menurut dia, fenomena tersebut semakin diperparah dengan tidak adanya keseragaman SPP serta uang masuk sekolah dari tahun ke tahun.
“SPP bulanan dan uang masuk sekolah antara yang satu dan lainnya tidak sama. Apalagi sekolah swasta malah jor-joran pasang tarif. Akibatnya banyak sekolah dituduh melenceng dari misinya, dan hanya mementingkan profit oriented saja. Meskipun zaman sekarang realita semacam itu sudah merambah semua bidang,” tandas Marsetio.
Mantan Dubes Indonesia untuk Prancis ini lebih lanjut mengungkapkan, jika tarif biaya mahal diimbangi dengan kualitas pendidikan dan ekstrakulikuler yang baik, maka tidak menjadi masalah. “Yang menjadi masalah besar adalah tarif mahal namun kualitas sedang, atau bahkan di bawah standar,” papar dia.
Dikatakannya, di era pemerintahan Soeharto subsidi pendidikan diberikan hanya 16 persen. “Lha kok di era reformasi ini, subsidi justru turun menjadi 10-11 persen. Terlepas dari itu, pendidikan berkualitas jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit terutama untuk operasionalnya,” imbuh dia.
Untuk itu, ia memberi contoh bahwa sekolah murah dapat dipastikan kualitasnya rendah. Jika dibiarkan terus kualitas SDM-nya bagaimana? “Saya amati sektor pendidikan sering dianaktirikan, sementara tunjangan pejabat yang notabene sudah kaya terus disejahterakan,” tukas dia dengan heran.
Diterangkan, pemerintah seharusnya tanggap terhadap masalah tersebut. Dalam hal ini yang dirugikan adalah rakyat kecil, karena mereka merasa tercekik dengan biaya SPP dan uang masuk sekolah. Padahal tak sedikit anak cerdas datang dari keluarga tak mampu. “Anak cerdas yang putus sekolah karena tak punya biaya adalah tanggung jawab pemerintah. Subsisdi 11 persen jelas tak mencukupi apapun alasannya,” urai mantan Rektor Unair ini.
Di era perdagangan bebas, kata dia, SDM asing yang mempunyai skill mumpuni diberi keleluasan bekerja di Indonesia. Ironisnya, tambah dia, SDM lokal yang rata-rata punya skill pas-pasan, bahkan jauh di bawah standar akan dihadapkan persaingan ketat dengan mereka. “Persaingan ini jelas tidak fair. Namun apapun yang terjadi SDM lokal bakal kalah total ketika mereka bersaing di pasar global,” papar dia.
Hal senada disampaikan Direktur Sekolah Ciputra, Ir Ciputra ketika membuka sekolah Cyber Institute di Citraland, belum lama ini. “Saya sangat prihatin dengan kondisi SDM lokal. Karena itu saya ingin mencetak SDM yang berkualitas melalui sekolah saya ini,” tandas Ciputra.
Dijelaskan, berdasarkan data yang diketahuinya, dari 230 juta penduduk Indonesia, 4 juta tidak memiliki mata pencaharian alias pengangguran. Dan mayoritas pengangguran berpendidikan strata 1. Hal ini menunjukkan kualitas pendidikan perlu perhatian.
Untuk itu, ia sangat mendukung jika pemerintah menganggarkan subsidi pendidikan lebih tinggi dari sebelumnya. “Mumpung era AFTA belum berjalan, sudah saatnya pendidikan dibenahi secara serius. Jika tidak ditangani secepat mungkin habislah kita, sebab hanya orang-orang tertentu yang dapat menikmati pendidikan layak,” tukas Pak Ci, panggilan akrabnya.
Menurut pengusaha properti papan atas Indonesia ini, tak dapat disangkal jika faktor SDM sangat berpengaruh di segala sektor. Bahkan ambruknya perekonomian yang berakibat likuidasi sejumlah bank ditengarai kuat akibat SDM yang melempem. Sudah saatnya Indonesia, imbuh dia, menerapkan sistem fit and proper test (tes kelayakan) secara menyeluruh, tak terkecuali pendidik.
“Sekolah berkualitas dengan para pendidik yang berkualitas akan menciptakan SDM yang berkualitas pula. Kami berharap pemerintah merespon positif, tidak setengah-setengah dalam menyikapi masalah ini. Memperoleh pendidikan layak adalah hak setiap warga negara. Sudah saatnya kita semua peduli. Peningkatan subsidi tidak akan mengakibatkan negara bangkrut,” ungkap Ciputra sambil tersenyum. ita•
II. Kurikulum Pendidikan
III. Pendidikan Demokratis
IV. Lembaga Kemahasiswaan
BAB V
KESIMPULAN
Laporan terbaru dari UNDP tentang Human Development Index pada tahun 2000 melaporkan bahwa peringkat indeks pembangunan manusia Indonesia berada di posisi 109 dari 174 negara anggota PBB (Kompas, 4 Desember 2001). Bandingkan dengan negara-negara tetangga seperti malaysia dan Philipina yang berada di kisaran puluhan. Juga bisa dilihat, pada tahun 2000, World Competitiveness Yearbook menempatkan peringkat daya saing manusia Indonesia pada urutan 46 dari 47 negara yang diberi peringkat. Bahkan peringkat ini, baik yang indeks pembangunan manusia dan daya saing manusia, selalu turun dari tahun ke tahun, terutama sejak krisis menimpa Indonesia. Belum lagi publikasi Asia Week (Juni 2000) yang membuat studi dan laporan mengenai kualitas pendidikan. Dalam publikasi tersebut disajikan peringkat-peringkat perguruan tinggi di Indonesia dalam segi kualitas maupun fasilitas. Beberapa perguruan tinggi Indonesia seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada hanya berada di posisi 60-an, dari banyak universitas-universitas lainnya di seluruh Asia. Inilah kualitas pendidikan Indonesia dan tentunya akan menentukan juga kualitas lulusannya.
Belum lagi memakai ukuran kuantitas. Prof Dr. Sutjipto, rektor Universitas Negeri Jakarta, mengatakan bahwa hanya 10% penduduk usia perguruan tinggi yang belajar di perguruan tinggi, pendidikan menengah 60%, dan pendidikan dasar 70%. Bahkan tahun 1998/1999 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sebelum namanya diganti menjadi Depdiknas) memperkirakan sekitar 5-6 juta anak tidak melanjutkan ke tingkat SLTP (Kompas, 7/8/1998). Kemudian di awal tahun 1999, Menko Kesra Haryono Suyono mengatakan bahwa terdapat 6-10 juta keluarga kesulitan menyekolahkan anaknya karena tidak mampu (Suara Pembaharuan, 23/3/1999). Statistik yang dikeluarkan oleh Balitbang Depdiknas, yang dikutip oleh Kompas (19/ 04/ 2001), juga melihatkan kenaikan angka putus sekolah dari tahun ajaran 1996/ 1997 ke tahin 1997/ 1998 (tabel 1). Tentunya ini bukanlah deretan angka-angka yang tidak sedikit. Angka-angka ini menunjukkan konsekuensi dari kemiskinan. Penduduk dengan penghasilan kurang dari 60 dollar Amerika Serikat setahun, yang berjumlah lebih dari 40 juta ini lebih memilih membeli makanan demi bertahan hidup daripada untuk membayar sekolah yang mahal dan penuh pungutan liar di sana sini. Sehingga akhirnya yang miskin semakin terpuruk dalam kemiskinan karena tidak bisa meningkatkan daya saingnya dalam dunia kapitalistik yang kompetitif ini.
Tabel 1
ANGKA PUTUS SEKOLAH 1996/ 1997 DAN 1997/ 1998
Tingkat Pendidikan
1996/ 1997
1997/ 1998
Sekolah Dasar
803.108
932.150
SLTP
226.007
389.346
SLTA
208.786
289.700
Sumber: Balitbang Depdiknas (1999) dikutip dari Kompas, 19 April 2001
Lalu kenapa ini bisa terjadi? Jawaban yang paling mendasar dan konkrit adalah pemerintah telah mengurangi anggaran untuk pendidikan dan lebih memilih prioritas anggaran untuk sektor lainnya seperti militer dan restrukturisasi perbankan. Perbandingan atau ratio anggaran untuk pendidikan di Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 1981 sampai sekarang (Nota Keuangan, Statistik Indonesia 1980-1998, BPS). Terakhir, dalam APBN 2001, pemerintah hanya menganggarkan 4,4% dari total APBN atau sekitar Rp. 5,5 triliun. Bandingkan dengan Malaysia yang biasanya mengalokasikan sekitar 20-25% dari total anggaran negaranya. Bayangkan dengan ratio yang seperti itu, Indonesia harus menghidupi 141.345 sekolah dasar, 30.710 sekolah menengah pertama, 15.645 sekolah tingkat menengah atas, dan 1.931 perguruan tinggi negeri dan swasta.
I. Pengaruh Neo-Liberalisme terhadap Dunia Pendidikan
Apakah ini semata-mata masalah pemerintah yang tidak becus? Satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa proses pembodohan rakyat ini terjadi beriringan dengan liberalisasi ekonomi Indonesia yang dibawa oleh kepentingan modal internasional. Tahun 1981, pasca oil boom, negara-negara dunia ketiga kepayahan dalam melunasi hutang karena menurunnya harga minyak dunia. Indonesia sebagai salah satu korban akhirnya harus mengikuti segala kemauan dari IMF dan Bank Dunia, sang penghutang, untuk melakukan liberalisasi ekonomi termasuk pada akhirnya liberalisasi di bidang pendidikan. Berbagai aturan yang dibuat dalam paket Structural Adjustment Programmes (SAPs) telah meletakkan dasar bagi imperialisme Indonesia.
Pendidikan yang seharusnya dibiayai negara, sedikit-sedikit mulai dikurangi sehingga memaksa institusi-institusi pendidikan mencari biaya tambahan. Biaya tambahan inilah yang dibebankan pada pemakai jasa pendidikan sehingga membuat pendidikan mahal dan banyak pungutan liar
di sana sini. Atau sekolah-sekolah ini mencari biaya tambahan dengan membuat badan usaha—yang berarti melakukan industrialisasi sekolah. Bahkan pemerintah sendiri, dalam Peraturan Pemerintah No. 153 tentang Otonomi Perguruan Tinggi tahun 2000, telah mengakui posisi kaum pemodal dalam komposisi pengambilan kebijakan di sebuah perguruan tinggi. Otonomi Kampus yang pada tahun 1980-an menjadi isu bersama yang dituntut mahasiswa dipelintir menjadi privatisasi kampus. Bank Dunia kemudian menurunkan grant atau hutang kepada kampus-kampus negeri sebagai modal awal untuk persiapan cerai dengan negara. Lalu sekarang ini menjadi fenomena yang lumrah di kampus-kampus negeri terjadi penjualan aset-aset kampus kepada pemilik modal yang berminat dengan imbalan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan bentuk-bentuk imbalan lainnya seperti kontrak belajar yang dikenakan pada mahasiswa.
Pada proses transisi menuju pendidikan neoliberal ini, pertama kali yang akan merasakan efeknya adalah perguruan tinggi negeri (PTN), terutama perguruan tinggi negeri yang secara kualitas dan fasilitas biasa-biasa saja. Pengurangan subsidi memaksa PTN-PTN untuk melakukan komersialisasi pendidikan di mana biaya dibebankan pada pemakai jasa pendidikan. Bagi sebuah PTN yang memiliki reputasi bagus tentunya ini tidak masalah, namun bagi sebuah PTN berkualitas rendah tentunya akan menimbulkan masalah karena siapa yang mau berkuliah di sana.
Bagi PTN seperti UI dan UGM, yang memiliki reputasi bagus, proses neoliberalisasi ini justru bisa mendorong murahnya biaya yang ditanggung oleh konsumen (baca mahasiswa) karena sudah ditanggung oleh perusahaan-perusahaan multinasional besar. Namun ini mensyaratkan sebuah standar yang bisa dikatakan represif dan tidak adil bagi mahasiswa. Dikatakan tidak adil, karena yang akan menikmati fasilitas-fasilitas ini tentunya program-program studi yang berorientasi pasar seperti fakultas ekonomi, teknik, farmasi, MIPA, dan banyak lagi lainnya. Bagi program-program studi yang tidak berorientasi pasar tentunya harus menyesuaikan diri dengan merubah kurikulumnya supaya lebih sesuai dengan kebutuhan pasar.
Mungkin bagi sebuah PTS yang bagus kualitasnya tidak akan menjadi masalah, namun malang bagi PTS yang pas-pasan karena para calon mahasiswa akan mencari kampus negeri. Mekanisme pasar nantinya akan berlangsung, siapa yang tangguh dan kompetitif akan bertahan. Perguruan tinggi yang berkualitas semakin lama akan semakin kuat, sementara yang biasa-biasa saja akan kesulitan untuk meningkatkan kualitasnya karena kehilangan konsumen. Biaya murah akan mendapatkan mutu yang rendah, biaya mahal akan mendapatkan mutu yang tinggi.
II. Pendidikan Kerakyatan
DAFTAR PUSTAKA
Detik.com
Sumber: Balitbang Depdiknas (1999) dikutip dari Kompas, 19 April 2001
Gramsci Sejarah dan budaya
Freire, Politik Pendidikan ; kebudayaan, kekuasaan dan pembangunan

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: