Kapitalisme Bukanlah Penggerak Demokrasi

Dalam perjuangan untuk demokratisasi di Indonesia dewasa ini, sering timbul pertanyaan: kekuatan manakah yang akan menjadi penggeraknya? Kekuatan kapitalisme atau sosialismekah atau kekuatan sentrisme yang masih dipinggir, yang “masih diam”?

B. Hery Priyono, yang sedang studi doktoral pada London School of Economics (LSE)Inggris, dalam buku berjudul ” Demokrasi dan kapitalisme”, dalam dua bulanan Basis (No 03-04, thn ke-49, Maret-April 2000) mengatakan, sampai hari kejatuhannya, para pejabat Orde Baru tetap kerasan menjadi birokrat, sekaligus kapitalis. Kalaupun mereka mengalami konflik dalam identitas ganda (birokrat dan kapitalis), itu bukan terjadi karena tuntutan rasionalitas bisnis kapitalis mereka, melainkan karena digedor oleh gelombang protes mahasiswa, intelektual, LSM dan oposisi lain. Klaim bahwa kapitalisme sama dengan rasionalitas adalah sebuah kesesatan logika. Begitu juga klaim bahwa kapitalisme dan otoritarianisme merupakan kontradiksi adalah kerancuan logika.

Bahwa negara-negara demokratis pada umumnya adalah negara kapitalis bukanlah bukti bahwa demokrasi mensyaratkan kapitalisme. Kapitalisme bisa kerasan dalam fasisme, otoritarianisme maupun kesultanan, sebagaimana kapitalisme bisa berdampingan dengan demokrasi. Bisnis tumbuh subur di bawah Hitler, Pinochet, ataupun Shah Iran, sebagian bisnis juga bisa subur di bawah Jimmy Carter dan Kim Dae Jung.

Demokrasi tak mungkin kerasan dengan otoritirianisme, tetapi Kapitalisme bisa sangat akrab dengan kediktatoran. Sebagaimana kita alami dalam perubahan hesar yang baru saja terjadi di Indonesia, tak ada jaminan apapun bahwa kaum kapitalis merupakan kekuatan penggerak demokratisasi. Barangkali karena sebelum sempat bergerak, mereka yang banyak terdiri dari golongan etnis tertentu yang hak politiknya dikebiri selama Orde Baru sudah pingsan lebih dulu dihajar krisis ekonomi. Namun itu justru menunjukkan bahwa kekuatan mereka bagi proses demokratisasi jauh lebih kecil dibanding yang kita bayangkan.

Optimisme bahwa para kapitalis merupakan penggerak demokrasi makin perlu dipertanyakan, ketika kita melihatnya dalam konteks watak interaksi pelaku bisnis dan pegawai pemerintah yang baru mengakar di Indonesia sejak zaman Belanda. Jadi Robinson tidak benar ketika menunjukkan bahwa asal muasal para kapitalis Indonesia adalah hubungan kolusif dan nepotis dengan aparatur negara dan militer.

Keyakinan bahwa para kapitalis merupakan-penggerak demokrasi, kata B. Herry P, sama dengan, diantaranya, keyakinan bahwa mereka akan menjadi pengoreksi cara-cara interaksi seperti ini. Selamat berharap. Pada hemat saya, para kapitalis tidak punya posisi istimewa apapun dalam proses demokratisasi, apalagi sebagai penggerak. Mereka bisa kerasan berbisnis di bawah fasisme, otoritarianisme dan kesultanan, sebagaimana mereka juga bisa di bawah demokrasi. Demokrasi atau otoritarianisme bukan pokok keprihatinan mereka.

Menurut Herry bahwa dua tahun yang lalu Bartington Moore Jr melalui refleksi terbarunya dalam “Moral Aspects of Economic Growth and Other Essays (1998) mengemukakan sebuah kesimpulan, bahwa masalah moral kinerja kapitalis menjadi begitu jelas, ketika kita menyadari bahwa kerontokan bisnis merupakan dan membawa kegagalan etis. Berdasarkan fakta ini, adalah sebuah kesesatan besar untuk selalu menganggap kegiatan bisnis sebagai sumbangan moral dan penuh berkah bagi kemanusiaan.

Tulisan kecilnya ini diajukan, kata Herry Priyono, bukan sebagai argumen kontra kapitalis(me), bukan juga anjuran bagi sosialis(me), melainkan suatu catatan kritis terhadap keyakinan gegabah bahwa sektor bisnis merupakan penggerak demokrasi. Benarkah seperti yang dikatakan Herry tsb, bahwa tulisannya itu diajukan bukan sebagai argumen kontra kapitalisme, bukan anjuran bagi sosialisme dan hanya sebagai suatu catatan kritis terhadap keyakinan gegabah bahwa sektor bisnis merupakan penggerak demokrasi?!

Lima tahun sebelum Herry Priyono menulis bahwa kaum kapitalis bukan pengerak demokratisasi, di Kompas pernah ada tulisan tentang “Kelas Menengah Baru Indonesia Bukan Kekuatan Perubahan” (Kompas 29/1/95). Dalam tulisan itu dikatakan bahwa kelas menengah Indonesia yang muncul di bawah arahan teknokratis, efektif, seperti kerbau dicocok hidungnya. Pendidikan negara dan lapangan kerja di berbagai cabang birokrasi, membiasakan “burjuasi, khususnya yang secara keliru disebutkan “minoritas etnis” ini pada spesialisasi sempit, konformitas kelompok. Kurangnya minat pada lingkungan sekitarnya dan isu-isu politik yang meluas dan hormat pada pengetahuan kepakaran mereka sendiri dan orang lain”.

Karenanya, di Indonesia terlihat kelas menengah yang kurang artikulatif, secara politik bersikap pragmatis, dan mempunyai kepentingan yang sangat besar untuk berpihak pada penguasa. Seperti yang dikatakan Budiman Sujatmiko: “Ketika anda punya uang, anda butuh stabilitas”.

Sementara itu kerapuhan politik yang berkelanjutan mencerminkan budaya kelas menengah yang identik dengan minoritas etnis terus menerus mencari ketertiban, kepastian dan keamanan. Mereka tidak berani turun ke jalan dan meneriakan slogan, dengan sengaja memang bersifat tidak revolusioner: “ketertiban” (Order).

Djisman Simandjuntak mengungkapkan hasil pengamatannya bahwa kalangan kelas menengah Indonesia tidak memiliki alasan untuk bicara keras karena sejak zaman Belanda mereka sudah terbiasa tidak mengubah sistem, selama mereka menjadi pihak yang diuntungkan oleh sistem itu. Yang terlihat bukan adanya konflik antara elite yang berkuasa dengan kelas menengah, yang makin menegaskan diri, tetapi sebaliknya justru yang terlihat pemerintah yang secara ideologi, ekonomi dan menginginkan elit politik yang seratus persen etnis homogen (asli) dengan memanfaatkan kelas menengah yang terdiri dari kaum pendatang. Jelas, baik kelas menengah maupun para penguasanya tidak menginginkan pluralisme.

Sedang Nor Pud Binarto, pemerhati sosial politik dan kebudayaan, menulis tentang “Kelas menengah dan demokrasi” (MI, 11/6/95). Dalam tulisannya ia mengatakan banyak Orang mengira bahwa perjuangan untuk demokratisasi hanya bisa dilakukan oleh kekuatan elite sosial perkotaan yang untuk sementara waktu, sebagaimana dikatakan banyak pengamat Amerika sebagai basis kelas menengah. Sedangkan demokratisasi sebagai sebuah nilai yang diakui universal,

sebenarnya mempunyai makna yang luas, termasuk yang dipahami berbagai kekuatan anti struktur. Karena bukti-bukti yang lain harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dalam menyongsong perjalan demokrasi.

Kemungkinan ledakan-ledakan demokratisasi, justru akan dimulai bukan dari kekuatan struktural seperti kalangan elite perkotaan. Kenapa? Argumentasinya, bisa dijawab menurut pihak lain. Misalnya bisa meminjam teori kritis untuk mengkaji efek-efek pembangunan di tengah-tengah masyarakat kita. Kesenjangan ekonomi yang kian hari kian keras, sangat mungkin mendorong gerakan demokratisasi kaum pinggiran. Mereka akan datang sebagai kekuatan “massa diam”, yang justru tidak mempercayai lagi kekuatan elit kelas menengah perkotaan sebagai salah satu agen perubahan.

Bila tulisan di Kompas tadi senada dengan Herry Priyono bahwa kapitalis atau kelas mengenah bukan merupakan kekuatan untuk demokratisasi, dan Nor Pud Binarto malah menampilkan kemungkinan “massa diam” yang akan tampil sebagai agen perubahan, maka Arief Budiman membikin sebuah tinjauan: perubahan dunia sekarang, maju atau mundur (Kompas, 27/3/1996). Arief Budiman melalui tulisannya itu antara lain mengatakan: ketika pandangan sosialisme masih bertanding dengan kapitalisme dulu, orang masih berbicara tentang perlunya solidaritas dengan mereka yang lemah dan tertindas.

Para pendukung sosialisme memang merupakan orang-orang yang terlalu romantis yang berjuang dengan resiko yang besar bagi dirinya. Mereka bersatu dengan kaum buruh yang miskin menghadapi bayonet militer untuk menuntut kenaikan upah. Banyak di antara mereka yang terpaksa masuk ke penjara. Bahkan beberapa dari mereka harus menghadapi regu tembak.

Tapi dengan mata yang berlinang, mereka tetap tegak memandang ke depan, ke dunia yang mereka impikan, dimana manusia bisa hidup sama rata sama rasa. Tidakkah ini sebuah romantisme yang mengharukan.

Ideologi kapitalisme dengan pasar bebasnya, kata Arief Budiman, menciptakan manusia dengan ideal yang berlainan. Yang penting disini meningkatkan keunggulan komparatif dirinya, supaya memiliki daya saing yang kuat di pasar. Yang dituju adalah keuntungan materiel. Bagaimana dengan idealisme dan solidaritas dengan orang yang papa? Wah, itu kan hanya ada di khotbah para ulama dan pendeta. Kita sekarang sedang berbicara di dunia nyata, Bung! yang sangat keras dan penuh persaingan.

Maka muncul pertanyaan: apakah melemahnya ideologi sosialisme dan menguatnya kekuatan kapitalisme Barat dengan sistem pasar bebasnya, suatu kemajuan atau kemunduran? Kalau tentang demokrasi mungkin kita masih bisa sepakat bahwa ini adalah gejala kemajuan. Tetapi tentangkapitalisme dan sistem pasar bebasnya, kita tampaknya masih harus banyak bertanya.

Sebuah catatan perlu dikemukakan bahwa “ke dunia yang mereka impikan, di mana manusia bisa hidup sama rata sama rasa”, yang dimaksudkan Bung Karno dan Bung Hatta, tentu ke dunia di mana seseorang akan mendapat menurut prestasi kerjanya. Tinggi prestasi kerjanya, dia akan mendapat lebih banyak dari yang rendah prestasi kerjanya. Ketentuan ini berlaku dalam sistem yang dapat mengimbang arus sosialisme dan kapitalisme.

Bung Karno juga telah menganjurkan orang supaya jangan berpihak pada sosialisme, Negara-negara sosialis akan bubar dengan lantang beliau mengatakan bahwa ini adalah tanda bahwa sejarah sudah sampai diujungnya. Maksudnya masyarakat demokrasi yang dicita-citakan manusia, yang menurut Hegel merupakan ujung dari perjalanan hidup manusia, akan tercipta dimana-mana. Kapitalisme akan jaya, karena katanya hanya disinilah demokrasi tumbuh. Tapi dalam kenyataannya, kontradiksi antara pemilik modal dan buruh belum selesai di negara-negara kapitalis- maju. Mereka terus melanjutkan permainan “tarik tambangnya”, adu kuat antara menaikkan gaji dan aksi pemogokan.

Kontradiksi kelas masih terus berlangsung. Berapapun gaji guru dinaikkan, dia akan terus merasa diperlakukan tidak adil, karena gaji majikannya lebih besar. Dia terus akan menuntut. Titik akhirnya ialah keseimbangan dalam melakukan segala sesuatu, bukan berarti para buruh juga menjadi majikan atau memiliki secara bersama perusahaan tempat mereka bekerja. Hak kewajiban mereka diatur melalui jalur hukum sebagai panglima bukan seperti sekarang ditentukan semena-mena oleh majikan. Baru kalau titik ini dicapai, pemogokan barangkali bisa dihentikan.

Dan, (sekali lagi) Kapitalisme bukanlah kekuatan penggerak demokratisasi.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: