Tantangan dan Bahaya Politik Lokal


Ada kemungkinan para elite dominan lokal akan memainkan politik identitas demi kepentingan sendiri.

MULAI Juli 2005 akan banyak pesta politik digelar di berbagai daerah: pemilihan kepala daerah secara langsung, bupati atau wali kota di tingkat kabupaten/kota, gubernur di tingkat provinsi. Inilah pendulum demokrasi yang bakal mengubah peta politik daerah, setelah selama lebih dari tiga dasawarsa masyarakat terbiasa dengan drop-dropan pejabat daerah yang dikendalikan dari pusat.

Bagaimana membaca bangkitnya politik lokal karena diterapkannya instrumen “pilsungkada” (pemilihan langsung kepala daerah) itu? Apakah praktek desentralisasi kekuasaan itu otomatis akan menumbuhkan demokratisasi lokal? Atau hanya akan mengembangkan gejala desentralisasi oligarki? Apakah pluralisme masih dimungkinkan? Apakah daerahisme akan lebih menonjol? Atau apakah sektarianisme dan separatisme berbasis politik etnisitas dan agama bakal menjadi praksis politik yang menguat?

Untuk menghitung mana yang paling mungkin, data penelitian Demos memperlihatkan indikasi-indikasi berikut. Para informan di berbagai provinsi masih percaya pada potensi politik pluralis yang cukup besar sebagai basis pengembangan masyarakat sipil. Tetapi mereka juga melihat besarnya kemungkinan berlanjutnya kekuasaan negara yang berwatak otoritarian, juga berbagai operasi politik kalangan elite dominan yang memainkan isu-isu pertentangan agama dan etnis dalam berbagai konflik sosial di seluruh wilayah.

Mereka mendeteksi pula, praktek oligarki untuk penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi masih jauh dari tertanggulangi. Tiga kecenderungan ini masih sama berlangsung di dalam proses politik lokal. Jika praksis politik pro-demokrasi lebih memilih pluralisme, mereka harus membangun basis konstituen pluralis yang bersifat lintas agama dan lintas etnis. Tetapi, karena mereka tidak punya cukup kapabilitas membangun konstituen politik seperti itu sebagai kekuatan nyata, pilihan mereka ini tidak akan cukup menarik kekuatan-kekuatan politik yang memperjuangkan aspirasi lokal, yang lebih cenderung memainkan politik identitas.

Di sinilah ketegangan akan terjadi, antara pilihan mengenai politik pluralis dan politik konsosiasional. Politik pluralis mencari solidaritas alternatif yang bersifat non-etnis dan non-agama, sementara politik konsosiasional mendasarkan diri pada solidaritas komunitarian. Jika politik pluralis tidak berkaitan dengan identitas lokal, politik konsosiasional dalam beberapa hal justru merupakan ekspresi komunitarianisme berbasis kedaerahan, atau bahkan komunalisme.

Meski desentralisasi belum menghasilkan munculnya identitas lokal yang kuat, di beberapa wilayah dengan preseden ketegangan etnis dan agama ada kemungkinan para elite dominan lokal akan memainkan politik identitas demi kepentingan sendiri. Mereka bisa menggunakan instrumen-instrumen demokrasi untuk membakar sentimen massa dalam kerangka penguatan politik identitas dan dalam skenario politik konsosiasional yang dimanipulasi. Beberapa kemelut di sekitar pemilihan bupati dan walikota selama ini membuktikan gejala seperti itu mulai muncul sebagai pola perebutan pengaruh dan perang legitimasi, untuk meraih jabatan kekuasaan lokal.

Tapi itu bukan satu-satunya model. Riset Demos yang menyimpulkan data putaran pertama (2003) dan kedua (2004) memperlihatkan ada cara lain yang digunakan para elite lokal itu untuk mencapai kekuasaan politik. Selain memanfaatkan sentimen etnis dan agama (8 persen), mereka juga menggunakan cara-cara otoritarian (16 persen), membeli dukungan suara (13 persen), atau menggunakan sumber daya publik (10 persen). Pelbagai cara ini dipakai untuk menguasai lembaga-lembaga demokrasi melalui jalan legislatif (60 persen) atau dalam rangka menguasai organ-organ eksekutif (40 persen) di tingkat lokal.

Para elite dominan di tingkat lokal-sama seperti yang dikerjakan oleh elite pusat-terutama bergerombol sesama mereka, khususnya untuk menguasai lembaga-lembaga politik. Aliansi intra-elite di kalangan politisi adalah jenis aliansi yang terbanyak dilakukan (38 persen), lebih besar jika dibandingkan dengan kalangan dunia bisnis (26 persen). Dalam mempertahankan aliansi seperti itu, mereka terutama memanfaatkan sumber daya kekuasaan yang berkaitan dengan ekonomi (42 persen), di antaranya sumber daya publik (17 persen). Sumber daya kekuasaan yang bersifat non-ekonomi (32 persen) adalah birokrasi, agen-agen represi di kalangan militer dan polisi, lembaga-lembaga peradilan, dan premanisme/mafia.

Dengan gambaran seperti ini, politik lokal tampaknya memang segera akan berkembang menjadi locus bagi perluasan praktek oligarkis. Desentralisasi kekuasaan yang dimanfaatkan oleh aliansi-aliansi kepentingan elite politik dan ekonomi di tingkat lokal tak lain hanya menjadi wahana bagi desentralisasi oligarki. Dengan demikian, masih adakah ruang tersisa bagi munculnya desentralisasi demokrasi?

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: