DEMOKRASI KERAKYATAN

Sejarah Singkat Partisipasi Individu dalam Masyarakat

Sebelum kita dapat mendisikusikan tentang sebuah bentuk demokrasi, yang benar-benar memberikan kesempatan untuk semua anggota masyarakat terlibat di dalamnya dan kemudian juga sekaligus menegakkannya, paling tidak kita mencoba memahami bagaimana partisipasi anggota masyarakat berkembang hingga sekarang. Demokrasi dikatakan Abraham Lincoln: “Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Pernyataan ini memang sangat terbuka, dalam arti orang bisa terjebak dalam perdebatan untuk mengartikan siapa itu rakyat. Ataupun, justru kalimat ini menutupi kenyataan yang sebenarnya. Dalam kenyataannya, pada saat Lincoln mengatakan hal itu, demokrasi tak lebih sebuah klaim atas keseluruhan masyarakat. Sementara Lincoln mempromosikan emansipasi kaum kulit hitam, ia sendiri adalah wakil dari elemen masyarakat yang memiliki kendali atas alat-alat pemenuhan hajat hidup mayoritas rakyat (pabrik-pabrik dan perkebunan). Apakah para budak kulit hitam yang “diemansipasikan” kemudian memiliki kendali atas pabrik-pabrik? Apakah para buruh pada saat itu memiliki hak yang sama dengan para manajer dan pemilik saham dalam menentukan kerja di dalam sebuah pabrik? Demokrasi bukanlah sebatas dunia politik, tetapi juga harus diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kerja-kerja pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam bekerja, dalam menentukan produksi, dan hal-hal yang selama ini dianggap rutin dan remeh-temeh yang justru sebenarnya adalah penentu keberadaan manusia di dunia ini.

Demokrasi Yunani, Demokrasi Para Pemilik Budak

Demokrasi sering dikaitkan dengan pola pemerintahan dalam Athena, dan polis-polis lainnya di Yunani. Bahkan kata demokrasi inipun dari kata Yunani demos (rakyat) dan cratein (pemerintahan). Masyarakat Athena dan polis-polis lainnya adalah masyarakat yang terlibat dalam persaingan-persaingan ekonomi yang kemudian melahirkan konflik-konflik bersenjata. Kenyataan sejarah seperti inilah yang mengkondisikan pembentukan sebuah organisasi masyarakat yang bernama polis itu sendiri, di mana segala persoalan-persoalan publik dibicarakan dalam forum-forum yang melibatkan anggota masyarakat. Bentuk seperti ini akan menjamin tersedianya angkatan perang untuk membela kota mereka ataupun menyerang kota lain. Pada awalnya, para tuan tanah merupakan penduduk asli daerah tengah perkotaan. Lalu perdagangan telah dibangun, harga-harga tanah melambung tinggi dan para tuan tanah menggunakan posisinya untuk mengontrol pemasaran hasil produksi dan sudah barang pasti mereka menggunakan posisi dominan mereka untuk meminjamkan bibit kepada penduduk-penduduk miskin yang tinggal dipinggiran dan untuk menambah perbudakan.Semua Negara kota di Yunani dan Romawi dijalankan atas dasar dan prinsip yang sama, seluruh penghuni Negara kota (polis dalam bahasa Yunani ) bersatu untuk menghadapi Negara kota lainnya, tapi sebenarnya terbelah didalam dirinya sendiri, dibedakan menjadi dua kaum: antara wargakota dan budak. Pada awalnya wargakota yang miskin (mereka disebut Plebeian dalam bahasa Romawi ) sama sekali tidak memiliki hak-hak politik. Perjuangan mereka adalah perjuangan politik, perjuangan untuk meraih posisi yang dapat penentu kebijaksanaan di negara-kota mereka. Kemenangan demokrasi tak terelakkan di Athena, hal ini terjadi setelah warga negara kota yang miskin mampu memenangkan perang laut di Salamis melawan orang persia yang ingin merebut kota itu. Meskipun mereka terlalu miskin untuk mempersenjatai diri mereka sendiri, mereka menyediakan pendayung-pendayung yang handal kepada Armada Laut Athena. Sebuah persatuan yang rapuh telah tebentuk antara warga negara yang kaya dan yang miskin melalui ekspansi keluar dan penaklukan budak-budak. Kemudian penduduk yang miskin tidak terlalu tertekan, karena orang-orang kaya memiliki cadangan tenaga kerja. Tapi Demokrasi Athena -Demokrasi untuk warga kota – berbasiskan pada eksploitasi terhadap kaum-kaum non warga kota: yaitu para budak yang tidak memiliki hak-hak politik. Demokrasi Athena sebenarnya adalah sebuah mekanisme untuk memaksakan kepentingan-kepentingan kaum yang berkuasa kepada kaum-kaum yang tertindas dan untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan kaum yang berkuasa di dalam perang. Negara berpihak kepada kaum yang berkuasa, struktur masyarakat berdiri di atas kerja kaum budak -semua perkembangan pesat dalam bidang seni, budaya dan filsafat dapat terjadi karena kerja keras budak yang dieksploitasi, hal ini menyebabkan para pemilik budak memiliki banyak waktu untuk istirahat, masyarakat kemudian berkembang.  Kita dapat menarik kesimpulan, bahwa demokrasi model Yunani, demokrasi bagi minoritas untuk menundukkan mayoritas bukanlah demokrasi yang sejati.

Kekuasaan Tirani

Dalam perkembangan masyarakat manusia, telah berulang kali bagian terbesar masyarakat dipaksa untuk tunduk baik secara kesadaran maupun karena penggunaan alat-alat kekerasan seperti senjata. Tak jarang penggunaan kekerasan sebagai alat pemaksa kehendak dilakukan karena kehendak minoritas masyarakat memang bertentangan dengan kebutuhan mayoritas masyarakat. Sering kali, ketika kita melihat sebuah tirani kita hanya terfokus pada satu orang diktator, seorang tiran. Namun kenyataan yang terjadi selama berkuasanya sang Tiran tersebut, ia hanyalah perwakilan ataupun penampakan dari sekelompok minoritas yang ingin mendapatkan hak-hak khusus di atas penindasan terhadap mayoritas rakyat. Bagi sebagian besar orang Eropa di bawah Imperium Romawi, Julius Caesar adalah seorang tiran. Legiun-legiunnya yang membawa pedang dan tameng merah sangat efektif menaklukkan suku-suku primitif di dataran Eropa Barat. Sistem pajak dan kerja paksa diberlakukan tanpa perlawanan yang berarti. Tapi apakah Julius Caesar bertindak atas kehendaknya sendiri? Dari mana asalnya para legiuner-legiuner, perwira-perwira, dan jendral-jendral pasukan Romawi yang tak terkalahkan itu? Sangat jelas, mereka adalah orang-orang yang dibiayai ataupun memang berasal dari keluarga-keluarga tuan tanah di Roma. Caesar berkuasa atas dukungan Senat, sebuah badan permusyawaratan kaum patricia (tuan-tuan tanah dan pemilik budak) Romawi. Tanpa perluasan teritorial yang kemudian menghasilkan pajak dan budak, mustahil Romawi dapat berkembang. Dan para patricia pemilik colonate (perkebunan besar) pun akan kesulitan memperkaya diri karena mereka akan selalu membutuhkan budak-budak untuk mengerjakan colonate mereka. Gubernur-gubernur jendral Hindia Belanda juga memiliki latar belakang yang sama. Di tanah jajahan mereka adalah tiran, yang menggunakan bala tentara untuk menaklukan perlawanan-perlawanan reaksioner dan sia-sia para bangsawan Jawa dan untuk memastikan rakyat jajahan membayar pajak tanah dan pajak kepala. Tetapi siapakah pendukung mereka sebenarnya di tanah jajahan, apakah para prajurit “londo” dan setengah “londo”? Jelas bukan, mereka adalah justru orang-orang yang dipaksa secara ekonomi menjadi prajurit di tanah air mereka. Pendukung kebijakan-kebijakan para gubernur jendral adalah para pemilik (perampas tanah) perkebunan-perkebunan dan pabrik-pabrik baik di tanah jajahan ataupun negara induk mereka. Gubernur Jendral Hindia Belanda adalah wakil dari minoritas masyarakat Belanda, para bangsawan dan pemilik modal. Ketika Soeharto berkuasa, apakah Soeharto sendirian dalam merebut kepresidenan dari Soekarno? Jangan lupakan peranan Nasution dan jendral-jendral lainnya yang merebut kursi kepemimpinan MPRS! Jangan lupakan “jasa” para komandan-komandan wilayah militer yang melancarkan jalan Soeharto dengan membantai ratusan ribu anggota dan simpatisan PKI serta memenjarakan jutaan lainnya! Apakah tidak adanya tiran-tiran ini lalu masyarakatnya menjadi demokratis? Jangan lupa, mereka adalah penampakkan nyata dari minoritas masyarakat yang menginginkan hak-hak khusus dan kekayaan pribadi. Seorang tiran dapat muncul dan pergi, dapat diganti-ganti, tapi ketika ada minoritas masyarakat yang ingin memaksakan kehendak mereka dengan kemudian menindas mayoritas masyarakat, maka tidak dapat negara itu dikatakan demokratis. Kekuasaan tirani adalah wujud kasar kekuasaan minoritas di atas mayoritas.

Kritik atas Demokrasi Liberal dan Demokrasi Indonesia Sekarang

Ketika kita mendengar kata demokrasi, sebagian besar kita akan menghubungkannya dengan pemilu dan parlemen. Dan ini juga tampaknya menjadi kesadaran mayoritas rakyat, bahwa demokrasi hanyalah ada di pemilu dan parlemen. Bahwa mereka boleh berdemokrasi hanya di pemilu dan parlemen. Tak heran setiap kali pemilu di Indonesia selama 32 tahun represi rejim Soeharto, maka gegap gempita rakyat menyambutnya. Saat itulah rakyat bisa ikut campur ke dalam DPR melalui partai-partai yang bisa menawarkan janji perbaikan hidup. Terlepas dari adanya maksud-maksud dalam pendanaan kemeriahan tersebut, gegap gempita rakyat Indonesia menghadapi pemilu bukanlah sesuatu yang berdasar hanya pada bayaran. Lebih jauh daripada itu, itulah ekspresi kebebasan mereka setelah dalam kehidupan normal mereka selalu diwarnai oleh represi militeristik dari institusi-institusi militer dan sipil pendukung Orde Baru. Namun ketika kita pertanyakan: Apakah Rejim Orde Baru demokratis? Tentu saja jawabannya tidak. Dari pengalaman Indonesia, kitapun sudah tahu bahwa adanya pemilu dan parlementer bukanlah jaminan tegaknya demokrasi. Seorang demokrat liberal akan berteriak, “Tapi itu karena adanya Orde Baru!”

Kenyataan Lemahnya Kontrol Rakyat

Setelah Soeharto tumbang oleh desakan modal dan masyarakat, pada 7 Juni 1999 diadakan Pemilu multipartai pertama semenjak penggabungan partai-partai di 1970an. Tak kurang 100 partai politik berdiri, mendaftar sebagai kontestan pemilu. Hanya 48 partai yang lolos kualifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam kampanye, partai-partai lama berhasil melakukan penggalangan-penggalangan massa, menebar janji-janji, dan membagi-bagi uang untuk membeli suara rakyat. Rakyat Indonesia begitu percaya bahwa partai-partai besar ini akan memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang akan menguntungkan rakyat. Setelah Pemilu, masuklah masa persidangan MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, plus remeh temeh kenegaraan lainnya. Namun inilah yang membuktikan bahwa parlemen dan pemilu bukanlah sarana demokrasi untuk rakyat. Di sinilah bukti bahwa wakil-wakil “rakyat” di parlemen akan selalu memiliki kemungkinan untuk berkhianat kepada massa pendukungnya. Dan Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan 2000 dan sidang-sidang DPR terbukti bukanlah sidang untuk kepentingan rakyat. Sidang-sidang itu adalah sidang-sidang untuk membicarakan kepentingan kaum penguasa dan mengeluarkan produk hukum untuk membela kaum penguasa dan memaksakan kehendak minoritas kepada mayoritas.

Dan jika kita melihat negara-negara yang mengedepankan liberalisme, hal yang berbeda secara teknik namun sama pada intinya juga terjadi. Kebijakan-kebijakan peperangan yang menghabiskan pajak untuk persenjataan bukan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat justru terjadi pada negara-negara liberal. Dan justru kebijakan-kebijakan tersebut disahkan oleh lembaga perwakilan rakyat mereka. Akan tetapi memang tak aneh jika parlemen hanya memperhatikan kaum yang berkuasa secara ekonomi dan politik. Asal-usul parlemen di Eropa adalah sidang para pembayar pajak. “Tak ada pajak tanpa perwakilan!” teriak para bangsawan Inggris yang perlahan telah berubah menjadi kaum merkantilis (pedagang). Dipimpin Oliver Crommwell, mereka memenggal Raja Charles I, mendirikan Republik Inggris, dan di dalamnya sebuah sistem parlemen yang anggotanya adalah para tuan tanah dan pedagang kaya. Hal yang sama terjadi di revolusi Perancis, meski dengan intervensi rakyat pekerja yang lebih besar. Anggota Konvensi (parlemen hasil revolusi) hanyalah kaum intelektual, pengusaha, dan tuan tanah baru. Tidak ada para hamba dan petani penggarap, yang sebenarnya menjadi motor utama revolusi tersebut. Dan bentuk dan isi parlemen seperti ini masih dipergunakan di seluruh negara yang mengusung nama demokrasi. Dengan bentuk seperti ini, parlemen apapun yang akan dipilih oleh pemilu sebersih-bersihnya, pastilah hanya akan membela kaum penguasa ekonomi dan politik, pastilah hanya mementingkan minoritas di atas penindasan terhadap mayoritas rakyat. Artinya, kontrol rakyat terhadap berjalannya negara sangatlah lemah.

Pemerintah dan Masyarakat

Ketika desakan untuk terlibat dalam politik dari kaum pekerja Eropa terhadap para penguasa negeri-negeri mereka semakin mendekati garis revolusi, hak untuk ikut memilih wakil dalam parlemen, membentuk partai-partai politik, dan berorganisasi diberikan. Ilusi yang ingin dibuat adalah rakyat berperan dalam penentuan kebijakan negara. Bahkan dalam abad 20 ini, seorang buruh ataupun petanipun dapat masuk ke dalam parlemen. Partai-partai buruh diperbolehkan untuk ikut pemilu dan masuk parlemen. Lalu apakah kemudian ini sudah demokratis?

Contoh Indonesia dapat menjelaskan hubungan pemilu, parlemen, dan pemerintah. Tanggal 20 Oktober 1999, Gus Dur resmi menjadi kepala pemerintahan. Di parlemen, kursi-kursi mulai didominasi oleh kaum reformis, baik yang asli ataupun yang gadungan. Namun, apakah negara Indonesia saat ini akan tunduk kepada mayoritas rakyatnya? Meskipun rakyat kemudian bisa masuk ke dalam parlemen, selama birokrasi yang ada tidak dibubarkan maka kekuasaan rakyat menjadi dagelan populisme belaka. Kabinet di masa tahun 1950an datang dan berganti, anggota parlemen bisa diubah-ubah oleh pemilu, tapi apakah kepolisian, angkatan bersenjata, kehakiman, kejaksaan, departemen-departemen, dan pemda-pemda menjadi demokratis dan tunduk pada kontrol masyarakat? Jawabannya jelas tidak. Mereka memang diisolasikan dari awal dari pengaruh pemilu dan intervensi konstitusional masyarakat lainnya. Kalaupun ada demokratisasi di birokrasi seperti pemilihan kepala desa, kepala desa tersebut haruslah tunduk kepada camat dan bupati yang semuanya dididik oleh pendidikan birokrat dan selalu menjadi birokrat, pelaksana negara yang tidak dikontrol langsung oleh masyarakat yang ia perintah. Ketika kita amati metode rekrutmen pegawai negeri, contohnya, kita lihat untuk menjadi pegawai yunior dalam sebuah kementrian, harus melalui sebuah ujian. Aturan ini tampaknya sangat demokratik. Tetapi, tidak semua orang dapat mengikuti ujian apapun untuk tingkat manapun. Ujian untuk menjadi pegawai yunior sebuah biro kecil pemerintahan tidak sama dengan ujian untuk posisi sekretaris jendral sebuah kementrian atau kepala staf tentara. Selintas, ini juga kelihatan normal-normal saja. Tapi, sebuah tapi yang besar, ujian-ujian ini memiliki tingkat-tingkat yang memberikan ujian-ujian tersebut sifat selektif. Anda harus punya gelar tertentu, anda harus sudah mengambil kursus-kursus tertentu, untuk dapat mengambil posisi-posisi tertentu, khususnya posisi-posisi penting. Sistem seperti itu akan menyisihkan sejumlah besar orang yang tidak dapat mengikuti pendidikan tinggi ataupun setingkatnya, karena kesempatan yang sama untuk pendidikan sebenarnya tidak ada. Kalaupun ujian pegawai negeri terlihat demokratis di permukaan, ia juga sebuah instrumen yang selektif yang hanya akan menerima orang-orang yang tunduk kepada penguasa atau berasal dari kaum penguasa itu sendiri.  Setelah kita lihat awal dan hasil dari parlemen dan pemilu, dapatlah terlihat dengan nyata di hadapan kita: Tak satupun negara demokrasi liberal ataupun liberal malu-malu seperti Indonesia yang demokratis, tunduk kepada kehendak mayoritas masyarakat. Negara-negara tersebut justru kemudian menjadi alat pemaksa kehendak minoritas terhadap mayoritas.

Penindasan oleh Si Kuat atas Si Lemah

Kita tidak dapat berbicara demokrasi hanya sebatas untuk urusan politik belaka, urusan menentukan kebijakan negara saja. Namun kita harus jauh lebih dalam, ke dalam keseharian kehidupan masyarakat kita. Tidak demokratisnya demokrasi liberal, bukan terletak hanya sebatas pada parlemen, tetapi justru terletak di pabrik-pabrik, perkebunan-perkebunan, rumah-rumah, pasar-pasar, keluarga-keluarga dalam masyarakat kita. Kehidupan sehari-hari masyarakat adalah perjuangan anggota-anggota masyarakat sebagai sebuah kesatuan dalam memperoleh kebutuhan sehari-harinya. Artinya, dasar adanya masyarakat adalah pemenuhan ekonomi, dengan kata lain urusan perut. Tetapi ini tidak sesempit urusan perut belaka, justru hubungan-hubungan yang terjadi antar manusia dalam memenuhi urusan perut itulah yang mendirikan masyarakat. Tidak demokratisnya masyarakat, penindasan minoritas terhadap mayoritas, justru terlihat di dalam pabrik-pabrik, kantor-kantor, pasar-pasar, dan tempat-tempat mencari nafkah lainnya. Di dalam sebuah perusahaan, yang menentukan saat bekerja, saat istirahat, saat berlibur, perencanaan produksi, perencanaan penjualan, dan yang paling penting pembagian upah, adalah pemilik perusahaan yang pada prinsipnya tidak melibatkan partisipasi kaum buruh. Kalaupun ada pelibatan, biasanya berupa konsesi (sogokan kecil dan sementara) ketika posisi sosial dan politik kaum buruh sedang menguat, misalnya dalam keadaan gelombang pemogokkan besar-besaran. Namun begitu posisi buruh melemah, maka para pimpinan perusahaan (tentu saja mereka adalah para pemilik modal) langsung mencabut konsesi tersebut dan mengkonsumsi seluruh keuntungan yang diperoleh perusahaan. Padahal, seluruh keuntungan itu tak akan ada tanpa adanya kerja kaum buruh.

Demokrasi Kerakyatan

Lalu demokrasi seperti apakah yang akan membawa manusia ke dalam kemakmuran dan kesejahteraan bersama? Seperti apakah demokrasi yang benar-benar manusiawi?

Pertama, demokrasi baru ini haruslah menjadi jawaban atas segala pertentangan-pertentangan yang ada di dalam masyarakat yang ada. Ia harus menjadi alat keseluruhan masyarakat untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya untuk segelintir minoritas masyarakat. Ia harus tidak lagi memisahkan pemenuhan kebutuhan masyarakat (ekonomi) dengan pengaturan dalam masyarakat itu sendiri (politik) dan hubungan-hubungan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri (sosial). Tidak ada lagi pemisahan antara negara dan masyarakat, artinya tidak ada anggota masyarakat yang terus menerus kerjanya hanya menjadi aparat negara (tentara dan birokrat), akan tetapi semua anggota masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan negara dan berkesempatan yang sama serta bergiliran dalam menjalankan fungsi-fungsi aparat negara.

Kedua, demokrasi ini haruslah menjadi perwujudan kehendak sejati mayoritas anggota masyarakat (secara ekonomi, sosial, dan politik), didasarkan atas kesetaraan posisi dan kerja tiap anggota masyarakat (tidak ada lagi penghargaan berlebihan terhadap kerja mental dan kerja manual, tetapi menghargai usaha, kemampuan, dan kebutuhan tiap individu), dan haruslah melahirkan sebuah hubungan antar manusia yang bekerja sama saling menguntungkan sebagai satu kesatuan (kolektif).

Ketiga, segala hasil keputusan bersama, hasil dari proses demokrasi itu sendiri, harus secara disiplin dijalankan oleh semua anggota masyarakat. Minoritas yang tidak sepakat dengan keputusan tersebut boleh tetap beradu argumen dengan mayoritas lainnya, tetapi mereka harus dengan disiplin dan tanggung jawab menjalankan keputusan yang mereka tentang itu. Perbedaan pendapat yang mereka lakukan boleh mereka propagandakan sebagai bahan pembicaraan dalam proses pengambilan keputusan berikutnya.

Singkat kata, demokrasi jenis baru ini adalah demokrasi yang benar-benar melibatkan seluruh anggota masyarakat secara utuh dan nyata (tidak hanya di atas proklamasi-proklamasi yang indah-indah), yang benar-benar proses keseharian dalam hidup seluruh anggota masyarakat, dan direncanakan sekaligus dijalankan dengan kedisiplinan oleh seluruh rakyat. Karenanya dapat dikatakan sebagai Demokrasi Kerakyatan.

Partisipasi Semua Individu

Dalam mewujudkan dirinya, demokrasi kerakyatan harus dijalankan dengan prinsip partisipasi aktif setiap individu. Siapapun yang ingin memastikan terjadinya demokrasi kerakyatan harus memastikan adanya kesempatan dan kemauan untuk setiap individu berpartisipasi aktif. Karenanya, negara yang melandaskan dirinya kepada demokrasi kerakyatan haruslah memiliki ciri sebagai berikut.

Pertama, tidak memisahkan dengan jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Lembaga-lembaga yang dibutuhkan adalah yang dapat membuat hukum sekaligus menegakkannya. Singkatnya, masyarakat di setiap tempat kehidupan mereka harus bergabung dengan organisasi yang merencanakan sekaligus menjalankan kerja politik dan ekonomi. Ini sangat penting, sebagai jalan terbaik untuk mengurangi sebanyak mungkin ruang-ruang kosong antara kekuasaan nyata, yang semakin terkonsentrasi pada lembaga permanen (kepolisian, pemerintahan daerah, dan sebagainya), dengan kekuasaan fiktif yang tersisa pada dewan-dewan (parlemen). Kekosongan ini adalah ciri dari demokrasi liberal. Tidak akan cukup hanya mengganti musyawarah semu dengan musyawarah yang lain, jika tidak satupun yang berubah mengenai kekuasaan kosong ini. Dewan-dewan ini haruslah memiliki kekuasaan eksekutif

Kedua, jabatan-jabatan publik harus dipilih langsung, sampai tingkat setinggi-tingginya. Tidak hanya anggota dari dewan yang dipilih. Hakim, pejabat tinggi, perwira milisi, pengawas pendidikan, manajer pekerjaan umum, harus juga dipilih. Tentu saja akan sangat mengejutkan untuk negara seperti Indonesia. Tapi pada negara demokrasi liberal tertentu, AS, Swiss, Kanada, ataupun Australia, telah memakai pemilihan langsung pada sejumlah peran-peran publik. Di AS, serif dipilih oleh sesama warganya. Dalam demokrasi kerakyatan, pemilihan pejabat publik harus juga dibarengi dengan hak untuk menarik kembali pada semua kasus, misalnya menurunkan pejabat yang tidak memuaskan setiap saat.

Lalu, kendali permanen dan ketat atas penjalanan peran-peran negara harus dilakukan, dan pemisahan antara yang menjalankan kekuasaan negara dan masyarakat yang diatasnamakan dalam kekuasaan tersebut, dibuat sekecil mungkin. Itulah sebabnya diperlukan kepastian pergantian secara konstan dari pejabat terpilih, untuk mencegah orang memegang jabatan secara permanen. Penjalanan peran negara, dalam skala luas, harus dilakukan secara bergantian oleh warga secara keseluruhan.

Lenyapnya Diskriminasi dan Penghargaan Atas Kesetaraan Antar Manusia

Untuk menjamin dirinya tak lagi membiarkan penindasan yang kuat terhadap yang lemah, dalam menjalankan prosesnya demokrasi kerakyatan harus menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan ide-ide diskriminatif yang didasarkan kelamin, suku bangsa, ataupun cacat tubuh. Untuk itu, sebagai tahap pertama, negara harus melindungi kaum-kaum yang selama ini didiskriminasi oleh sistem penindasan yang ada. Dan ide-ide rasis, seksis, dan yang merendahkan orang-orang cacat harus dilarang.  Kedua, kesetaraan juga harus terjadi dalam proses penjalanan fungsi negara. Tidak ada gaji yang sangat tinggi. Tak satupun pejabat, anggota dewan perwakilan dan legislatif, individu yang menjalankan sebuah kekuasaan negara, menerima pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan pekerja terlatih. Inilah satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk mencegah orang dari mencari jabatan sebagai cara untuk memperkaya diri dan menghisap dari masyarakat, dan tentunya satu-satunya cara untuk menyingkirkan pemburu karir dan parasit yang ada pada mesyarakat sebelumnya. Kesetaraan yang dimaksud di sini bukanlah yang hanya diakui oleh hukum saja, tetapi didorong oleh fasilitas-fasilitas negara. Untuk menjamin arah kesetaraan ini, negara harus memprioritaskan kebijakan-kebijakannya kepada penyediaan lapangan pekerjaan bagi seluruh anggota masyarakat, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan konsumsi minimum, dan penyediaan fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dapur bersama, transportasi massal, binatu swalayan, penitipan bayi, dan tempat-tempat rekreasi di setiap wilayah tinggal yang dibangun dan kemudian dikelola bersama oleh masyarakat di wilayah tersebut. Dan yang paling utama adalah pemenuhan kebutuhan pangan dan pendidikan.  Ketika kebutuhan pangannya terpenuhi, tak seorangpun akan terpaksa menjajakan tenaganya kepada orang lain dan kesempatan untuk membeli tenaga (mempekerjakan) orang lain akan relatif kecil. Namun ini juga harus diikuti dengan kewajiban setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, maka tiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan kerjanya di dalam masyarakat. Salah satu alat diskriminasi saat ini adalah pendidikan yang telah diperoleh seseorang. Kesempatan yang sama dalam pendidikan juga akan membuat ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lagi dimonopoli oleh sebagian kecil masyarakat, tetapi menjadi milik masyarakat dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Mayoritas Di Atas Minoritas

Hal yang paling prinsip dalam menjalankan Demokrasi Kerakyatan adalah tetap menjaga demokrasi sebagai alat kepentingan seluruh anggota masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat. Memang sulit untuk mencapai kesepakatan untuk semua orang, namun perwujudan yang paling logis dari seluruh masyarakat adalah bagian mayoritas dari masyarakat tersebut. Inilah alasan kenapa kaum penguasa selalu menggunakan penipuan-penipuan seperti parlemen dan pemilu, untuk membuat seolah-olah keputusan yang diambil dalam parlemen adalah kehendak mayoritas masyarakat. Contohnya, ketika dalam pengaturan upah kita dapat lihat bahwa dengan mata telanjang kebutuhan mayoritas rakyat (kaum buruh) disetarakan dengan kerakusan para pemilik modal dalam negosiasi-negosiasi tertutup di dalam gedung parlemen. Sifat kerakyatan adalah sifat yang berorientasi kepada mayoritas rakyat. Jadi dalam demokrasi kerakyatan, keputusan diambil berdasarkan kehendak dan kebutuhan mayoritas dan ini secara nyata. Bukan sebatas pengambilan suara saja, tetapi proses diskusi, perdebatan, dan akhirnya penalaran haruslah diadakan di permusyawaratan rakyat terkecil. Bentuk-bentuk pemilihan umum dan parlemen seperti sekarang (sebatas pengambilan suara) adalah penghambat dari kekuasaan mayoritas rakyat, karena justru menjebak mayoritas ke dalam perintah-perintah minoritas. Namun, demi menjamin kesalahan seperti itu, kebebasan pendapat dan berekspresi harus dijamin, selama kebebasan tersebut tidak dimanfaatkan untuk menipu dan menindas mayoritas rakyat ataupun menghancurkan kekuasaan mayoritas. Tentu saja pelarangan tersebut dan pengadilan terhadap pelanggarannya juga harus melalui permusyawaratan-permusyawaratan rakyat.

Kesadaran Masyarakat Baru, Kepentingan Bersama Di Atas Kepentingan Pribadi

Setiap anggota masyarakat saat ini bertindak dan berpikir secara individual, hanya tentang diri mereka sendiri dan sebatas untuk diri mereka sendiri. Ini disebabkan oleh kerja-kerja mereka dapat dilakukan secara individu dan ketegangan yang sangat tinggi dari persaingan untuk bertahan hidup. Konflik-konflik sosial yang horisontal selalu terjadi antara dua kepentingan individual yang berbeda. Tapi harus dipahami juga, bahwa mayoritas masyarakat masih sebenarnya bekerja dalam sebuah kekolektifan, yang sudah jauh lebih modern dari kolektivitas “gotong royong”. Di dalam pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan telah terbukti bahwa kerja-kerja dalam group (“teamwork”) baik dalam unit-unit yang kecil maupun unit-unit yang besar mampu mendongkrak produktivitas. Tetapi mereka masih direpresi dan dikecoh oleh ideologi-ideologi usang dan kolot seperti demi kepentingan bangsa, kesatuan dan persatuan, kebajikan relijius, dan beban-beban parasit masyarakat seperti hubungan keluarga tradisional pedesaan.

Namun, inilah landasan berdirinya Demokrasi Kerakyatan: Kolektivisme untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Dari mulai urusan pembersihan lingkungan sampai penyediaan taman kanak-kanak, dari kerja-kerja di dalam pabrik-pabrik sampai berhubungan dengan dunia internasional.

Kolektivisme membuat semua orang menyerahkan segala kemampuan mereka untuk masyarakat dan mendapatkan segala kebutuhan mereka dari masyarakat. Demi kemajuan masyarakat, anggota-anggota masyarakat harus menyumbangkan kerja-kerja sukarela yang diarahkan oleh negara untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang akan mereka gunakan dan kelola bersama. Kerja-kerja sukarela inilah yang nantinya merubah masyarakat dan memperdalam kolektivisme tadi, sehingga posisi kepentingan bersama di atas kepentingan individu bukan sekadar slogan tetapi juga kenyataan dan kesadaran masyarakat.

Dewan Rakyat, pewujud Demokrasi Kerakyatan

Kita telah bicara tentang bermacam-macam bentuk demokrasi, tentang perubahan masyarakat, dan tentang demokrasi kerakyatan. Tapi bagaimana mewujudkannya? Apa alatnya? Apakah kita bisa memakai struktur negara yang ada sekarang? Untuk menjawabnya kita harus membuka kepala kita, singkirkan semua pemahaman-pemahaman kolot dan kuno tentang masyarakat dan negara, lihatlah kenyataan di sekitar kita yang selalu diwarnai oleh penderitaan dan pemaksaan kehendak, dan pikirkan logika yang ditawarkan oleh demokrasi kerakyatan.

Pertama, perubahan bentuk demokrasi ini membutuhkan sebuah pengorganisasian masyarakat, terutama bagian mayoritas yang selalu dipaksa oleh minoritas penguasa negara dan modal.

Kedua, perubahan bentuk demokrasi ini adalah perubahan yang revolusioner sekaligus evolusioner. Pada saat awal pertumbuhannya, proses pendidikannya kepada massa rakyat, dan pengorganisasiannya akan berkembang secara evolusioner dalam pertambahan jumlah massa aktif, terdidik dan terorganisasi. Namun di saat-saat tertentu ia akan berlipat ganda seperti jamur di musim hujan, dan dengan segera, bahkan terkesan dengan sangat mendadak, menjadi kekuatan yang dapat menjadi alat mayoritas rakyat untuk mewujudkan demokrasi sesejati-sejatinya.

Perwakilan dan Partisipasi

Kenyataan saat ini di mana jumlah anggota masyarakat luar biasa besar, ratusan juta, membuat sulit untuk melibatkan semuanya langsung dalam proses permusyawaratan. Sama dengan demokrasi liberal, demokrasi kerakyatan juga menggunakan perwakilan untuk permusyawaratan yang akan menentukan hajat sebuah masyarakat. Namun perwakilan ini tidak boleh mengalahkan prinsip partisipasi penuh dan aktif setiap anggota masyarakat dalam mengatur dan mengarahkan kerja-kerja pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di dalam Demokrasi Kerakyatan, permusyawaratan terkecil adalah fondasinya. Permusyawaratan terkecil adalah wujud dari demokrasi langsung, dimana partisipasi aktif setiap anggota masyarakat terfasilitasi. Ini berbeda dengan konsep perwakilan demokrasi liberal di mana demokrasi langsung lebih bermakna pemilihan dan pemungutan suara tanpa permusyawaratan yang sebenarnya. Para wakil-wakil rakyat dalam Demokrasi Kerakyatan adalah orang-orang yang bertanggung jawab kepada massa di bawahnya, sehingga bila ia tidak dapat menjalankan amanat yang diberikan oleh yang memilihnya, ia bisa setiap saat digantikan oleh masyarakat yang memilihnya. Wakil-wakil masyarakat inilah yang menjalankan fungsi-fungsi negara, terutama dalam mengkoordinasikan anggota-anggota masyarakat lainnya dalam kerja-kerja sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seluruh anggota masyarakat secara kolektif, yaitu kesamaan kebutuhan-kebutuhan secara individu. Pengorganisasian masyarakat yang menggunakan permusyawaratan langsung dan permusyawaratan perwakilan inilah adalah wujud negara dan masyarakat yang kembali dipersatukan, keduanya menjadi tidak berbeda dengan jelas. Negara adalah masyarakat dan masyarakat adalah negara. Dan organisasi para pelaksana fungsi-fungsi negara ini sesuai dengan konsep perwakilannya kita namakan saja Dewan Rakyat.

Dewan Rakyat adalah bentuk negara yang lahir dari masyarakat yang ada sekarang. Ia harus dibangun di dalam masyarakat sekarang dan ditegakkan oleh mayoritas masyarakat. Dalam tahap-tahap awal perkembangannya, ia harus dibentuk dari komite-komite aksi rakyat yang menginginkan perubahan, ia harus bisa memasukkan massa yang lebih luas, dan ia bergerak sebagai alat perjuangan mayoritas rakyat untuk mendirikan kedaulatan mereka, kedaulatan rakyat yang sejati.

Kekuasaan Legislatif sekaligus Eksekutif

Jaminan kedua atas sifat-sifat kerakyatan dan tetap berjalannya fungsi-fungsi koordinasi masyarakat adalah digabungnya fungsi eksekutif dan legislatif dalam Dewan Rakyat. Sekali lagi, masyarakat di setiap tempat kehidupan mereka harus bergabung dengan organisasi yang merencanakan sekaligus menjalankan kerja politik dan ekonomi.

Dalam setiap periode tertentu masyarakat mengadakan permusyawaratan, baik yang langsung di setiap tempat (lokal) kehidupan masyarakat ataupun yang perwakilan untuk mengkoordinasikan lokal-lokal dan regional-regional yang ada, untuk mengevaluasi kerja-kerja dan keadaan obyektif yang telah terjadi untuk kemudian merumuskan program kerja masyarakat ke depan: kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi, fasilitas apa saja yang harus dibangun, dan bagaimana keduanya harus dijalankan. Setelah perencanaan masyarakat ini tuntas, maka ia harus dijalankan oleh setiap anggota masyarakat dengan pengawasan orang-orang yang dipilih, para wakil-wakil masyarakat, untuk menjamin dijalankannya rencana bersama tersebut dengan dengan ketepatan dan kedisiplinan. Tanpa adanya pengawasan sangat wajar jika orang lupa menjalankan tugas-tugasnya sehingga program-program bersama kemudian justru terbengkalai dan masyarakat juga yang merugi.

***

Dewan Rakyat dan Demokrasi Kerakyatan adalah satu hal yang tak dapat dipisahkan, seperti tak bisa dipisahkannya teori dan praktek dalam kehidupan sehari-hari kita. Adalah tugas kaum demokrat radikal untuk mengorganisasikan massa rakyat untuk membangun dewan rakyat dan sekaligus mewujudkan demokrasi sejati, demokrasi kerakyatan.

 

Iklan

Kapitalisme Bukanlah Penggerak Demokrasi

Dalam perjuangan untuk demokratisasi di Indonesia dewasa ini, sering timbul pertanyaan: kekuatan manakah yang akan menjadi penggeraknya? Kekuatan kapitalisme atau sosialismekah atau kekuatan sentrisme yang masih dipinggir, yang “masih diam”?

B. Hery Priyono, yang sedang studi doktoral pada London School of Economics (LSE)Inggris, dalam buku berjudul ” Demokrasi dan kapitalisme”, dalam dua bulanan Basis (No 03-04, thn ke-49, Maret-April 2000) mengatakan, sampai hari kejatuhannya, para pejabat Orde Baru tetap kerasan menjadi birokrat, sekaligus kapitalis. Kalaupun mereka mengalami konflik dalam identitas ganda (birokrat dan kapitalis), itu bukan terjadi karena tuntutan rasionalitas bisnis kapitalis mereka, melainkan karena digedor oleh gelombang protes mahasiswa, intelektual, LSM dan oposisi lain. Klaim bahwa kapitalisme sama dengan rasionalitas adalah sebuah kesesatan logika. Begitu juga klaim bahwa kapitalisme dan otoritarianisme merupakan kontradiksi adalah kerancuan logika.

Bahwa negara-negara demokratis pada umumnya adalah negara kapitalis bukanlah bukti bahwa demokrasi mensyaratkan kapitalisme. Kapitalisme bisa kerasan dalam fasisme, otoritarianisme maupun kesultanan, sebagaimana kapitalisme bisa berdampingan dengan demokrasi. Bisnis tumbuh subur di bawah Hitler, Pinochet, ataupun Shah Iran, sebagian bisnis juga bisa subur di bawah Jimmy Carter dan Kim Dae Jung.

Demokrasi tak mungkin kerasan dengan otoritirianisme, tetapi Kapitalisme bisa sangat akrab dengan kediktatoran. Sebagaimana kita alami dalam perubahan hesar yang baru saja terjadi di Indonesia, tak ada jaminan apapun bahwa kaum kapitalis merupakan kekuatan penggerak demokratisasi. Barangkali karena sebelum sempat bergerak, mereka yang banyak terdiri dari golongan etnis tertentu yang hak politiknya dikebiri selama Orde Baru sudah pingsan lebih dulu dihajar krisis ekonomi. Namun itu justru menunjukkan bahwa kekuatan mereka bagi proses demokratisasi jauh lebih kecil dibanding yang kita bayangkan.

Optimisme bahwa para kapitalis merupakan penggerak demokrasi makin perlu dipertanyakan, ketika kita melihatnya dalam konteks watak interaksi pelaku bisnis dan pegawai pemerintah yang baru mengakar di Indonesia sejak zaman Belanda. Jadi Robinson tidak benar ketika menunjukkan bahwa asal muasal para kapitalis Indonesia adalah hubungan kolusif dan nepotis dengan aparatur negara dan militer.

Keyakinan bahwa para kapitalis merupakan-penggerak demokrasi, kata B. Herry P, sama dengan, diantaranya, keyakinan bahwa mereka akan menjadi pengoreksi cara-cara interaksi seperti ini. Selamat berharap. Pada hemat saya, para kapitalis tidak punya posisi istimewa apapun dalam proses demokratisasi, apalagi sebagai penggerak. Mereka bisa kerasan berbisnis di bawah fasisme, otoritarianisme dan kesultanan, sebagaimana mereka juga bisa di bawah demokrasi. Demokrasi atau otoritarianisme bukan pokok keprihatinan mereka.

Menurut Herry bahwa dua tahun yang lalu Bartington Moore Jr melalui refleksi terbarunya dalam “Moral Aspects of Economic Growth and Other Essays (1998) mengemukakan sebuah kesimpulan, bahwa masalah moral kinerja kapitalis menjadi begitu jelas, ketika kita menyadari bahwa kerontokan bisnis merupakan dan membawa kegagalan etis. Berdasarkan fakta ini, adalah sebuah kesesatan besar untuk selalu menganggap kegiatan bisnis sebagai sumbangan moral dan penuh berkah bagi kemanusiaan.

Tulisan kecilnya ini diajukan, kata Herry Priyono, bukan sebagai argumen kontra kapitalis(me), bukan juga anjuran bagi sosialis(me), melainkan suatu catatan kritis terhadap keyakinan gegabah bahwa sektor bisnis merupakan penggerak demokrasi. Benarkah seperti yang dikatakan Herry tsb, bahwa tulisannya itu diajukan bukan sebagai argumen kontra kapitalisme, bukan anjuran bagi sosialisme dan hanya sebagai suatu catatan kritis terhadap keyakinan gegabah bahwa sektor bisnis merupakan penggerak demokrasi?!

Lima tahun sebelum Herry Priyono menulis bahwa kaum kapitalis bukan pengerak demokratisasi, di Kompas pernah ada tulisan tentang “Kelas Menengah Baru Indonesia Bukan Kekuatan Perubahan” (Kompas 29/1/95). Dalam tulisan itu dikatakan bahwa kelas menengah Indonesia yang muncul di bawah arahan teknokratis, efektif, seperti kerbau dicocok hidungnya. Pendidikan negara dan lapangan kerja di berbagai cabang birokrasi, membiasakan “burjuasi, khususnya yang secara keliru disebutkan “minoritas etnis” ini pada spesialisasi sempit, konformitas kelompok. Kurangnya minat pada lingkungan sekitarnya dan isu-isu politik yang meluas dan hormat pada pengetahuan kepakaran mereka sendiri dan orang lain”.

Karenanya, di Indonesia terlihat kelas menengah yang kurang artikulatif, secara politik bersikap pragmatis, dan mempunyai kepentingan yang sangat besar untuk berpihak pada penguasa. Seperti yang dikatakan Budiman Sujatmiko: “Ketika anda punya uang, anda butuh stabilitas”.

Sementara itu kerapuhan politik yang berkelanjutan mencerminkan budaya kelas menengah yang identik dengan minoritas etnis terus menerus mencari ketertiban, kepastian dan keamanan. Mereka tidak berani turun ke jalan dan meneriakan slogan, dengan sengaja memang bersifat tidak revolusioner: “ketertiban” (Order).

Djisman Simandjuntak mengungkapkan hasil pengamatannya bahwa kalangan kelas menengah Indonesia tidak memiliki alasan untuk bicara keras karena sejak zaman Belanda mereka sudah terbiasa tidak mengubah sistem, selama mereka menjadi pihak yang diuntungkan oleh sistem itu. Yang terlihat bukan adanya konflik antara elite yang berkuasa dengan kelas menengah, yang makin menegaskan diri, tetapi sebaliknya justru yang terlihat pemerintah yang secara ideologi, ekonomi dan menginginkan elit politik yang seratus persen etnis homogen (asli) dengan memanfaatkan kelas menengah yang terdiri dari kaum pendatang. Jelas, baik kelas menengah maupun para penguasanya tidak menginginkan pluralisme.

Sedang Nor Pud Binarto, pemerhati sosial politik dan kebudayaan, menulis tentang “Kelas menengah dan demokrasi” (MI, 11/6/95). Dalam tulisannya ia mengatakan banyak Orang mengira bahwa perjuangan untuk demokratisasi hanya bisa dilakukan oleh kekuatan elite sosial perkotaan yang untuk sementara waktu, sebagaimana dikatakan banyak pengamat Amerika sebagai basis kelas menengah. Sedangkan demokratisasi sebagai sebuah nilai yang diakui universal,

sebenarnya mempunyai makna yang luas, termasuk yang dipahami berbagai kekuatan anti struktur. Karena bukti-bukti yang lain harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dalam menyongsong perjalan demokrasi.

Kemungkinan ledakan-ledakan demokratisasi, justru akan dimulai bukan dari kekuatan struktural seperti kalangan elite perkotaan. Kenapa? Argumentasinya, bisa dijawab menurut pihak lain. Misalnya bisa meminjam teori kritis untuk mengkaji efek-efek pembangunan di tengah-tengah masyarakat kita. Kesenjangan ekonomi yang kian hari kian keras, sangat mungkin mendorong gerakan demokratisasi kaum pinggiran. Mereka akan datang sebagai kekuatan “massa diam”, yang justru tidak mempercayai lagi kekuatan elit kelas menengah perkotaan sebagai salah satu agen perubahan.

Bila tulisan di Kompas tadi senada dengan Herry Priyono bahwa kapitalis atau kelas mengenah bukan merupakan kekuatan untuk demokratisasi, dan Nor Pud Binarto malah menampilkan kemungkinan “massa diam” yang akan tampil sebagai agen perubahan, maka Arief Budiman membikin sebuah tinjauan: perubahan dunia sekarang, maju atau mundur (Kompas, 27/3/1996). Arief Budiman melalui tulisannya itu antara lain mengatakan: ketika pandangan sosialisme masih bertanding dengan kapitalisme dulu, orang masih berbicara tentang perlunya solidaritas dengan mereka yang lemah dan tertindas.

Para pendukung sosialisme memang merupakan orang-orang yang terlalu romantis yang berjuang dengan resiko yang besar bagi dirinya. Mereka bersatu dengan kaum buruh yang miskin menghadapi bayonet militer untuk menuntut kenaikan upah. Banyak di antara mereka yang terpaksa masuk ke penjara. Bahkan beberapa dari mereka harus menghadapi regu tembak.

Tapi dengan mata yang berlinang, mereka tetap tegak memandang ke depan, ke dunia yang mereka impikan, dimana manusia bisa hidup sama rata sama rasa. Tidakkah ini sebuah romantisme yang mengharukan.

Ideologi kapitalisme dengan pasar bebasnya, kata Arief Budiman, menciptakan manusia dengan ideal yang berlainan. Yang penting disini meningkatkan keunggulan komparatif dirinya, supaya memiliki daya saing yang kuat di pasar. Yang dituju adalah keuntungan materiel. Bagaimana dengan idealisme dan solidaritas dengan orang yang papa? Wah, itu kan hanya ada di khotbah para ulama dan pendeta. Kita sekarang sedang berbicara di dunia nyata, Bung! yang sangat keras dan penuh persaingan.

Maka muncul pertanyaan: apakah melemahnya ideologi sosialisme dan menguatnya kekuatan kapitalisme Barat dengan sistem pasar bebasnya, suatu kemajuan atau kemunduran? Kalau tentang demokrasi mungkin kita masih bisa sepakat bahwa ini adalah gejala kemajuan. Tetapi tentangkapitalisme dan sistem pasar bebasnya, kita tampaknya masih harus banyak bertanya.

Sebuah catatan perlu dikemukakan bahwa “ke dunia yang mereka impikan, di mana manusia bisa hidup sama rata sama rasa”, yang dimaksudkan Bung Karno dan Bung Hatta, tentu ke dunia di mana seseorang akan mendapat menurut prestasi kerjanya. Tinggi prestasi kerjanya, dia akan mendapat lebih banyak dari yang rendah prestasi kerjanya. Ketentuan ini berlaku dalam sistem yang dapat mengimbang arus sosialisme dan kapitalisme.

Bung Karno juga telah menganjurkan orang supaya jangan berpihak pada sosialisme, Negara-negara sosialis akan bubar dengan lantang beliau mengatakan bahwa ini adalah tanda bahwa sejarah sudah sampai diujungnya. Maksudnya masyarakat demokrasi yang dicita-citakan manusia, yang menurut Hegel merupakan ujung dari perjalanan hidup manusia, akan tercipta dimana-mana. Kapitalisme akan jaya, karena katanya hanya disinilah demokrasi tumbuh. Tapi dalam kenyataannya, kontradiksi antara pemilik modal dan buruh belum selesai di negara-negara kapitalis- maju. Mereka terus melanjutkan permainan “tarik tambangnya”, adu kuat antara menaikkan gaji dan aksi pemogokan.

Kontradiksi kelas masih terus berlangsung. Berapapun gaji guru dinaikkan, dia akan terus merasa diperlakukan tidak adil, karena gaji majikannya lebih besar. Dia terus akan menuntut. Titik akhirnya ialah keseimbangan dalam melakukan segala sesuatu, bukan berarti para buruh juga menjadi majikan atau memiliki secara bersama perusahaan tempat mereka bekerja. Hak kewajiban mereka diatur melalui jalur hukum sebagai panglima bukan seperti sekarang ditentukan semena-mena oleh majikan. Baru kalau titik ini dicapai, pemogokan barangkali bisa dihentikan.

Dan, (sekali lagi) Kapitalisme bukanlah kekuatan penggerak demokratisasi.

Demokrasi Melahirkan Oligarki

Oleh: Muhammad Hardin

Beberapa waktu lalu, ketika beberapa partai politik mendeklarasikan koalisi kebangsaan untuk menyukseskan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi, sebagai calon presiden (capres) dalam pemilu langsung 20 September, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga seorang capres menuduh koalisi ini adalah perwujudan dari kepemimpinan oligarkhis. Menurutnya, koalisi ini berpotensi mengancam demokrasi, karena kepentingan rakyat bertabrakan dengan kepentingan elite partai. Karena itu, sebagai kontraaksinya, SBY kemudian mencetuskan apa yang disebutnya koalisi rakyat.

Tak pelak, tafsir SBY mendapat sanggahan dari elemen dalam koalisi tersebut. Ade Komaruddin, wakil ketua Fraksi Partai Golkar mengatakan, SBY telah melakukan kesalahan semantik, karena oligarki berarti kekuasaan dipegang oleh segelintir orang. Sementara koalisi adalah keputusan banyak orang dari beragam institusi (Kompas, 19/8/2004). Bantahan senada dilakukan Heri Akhmadi, sekretaris Mega-Centre, yang menganggap SBY tak paham politik karena tidak bisa membedakan antara koalisi dan oligarki. Heri justru mengritik balik konsep yang diusung SBY yakni, koalisi dengan rakyat karena hal tersebut bersifat manipulatif karena suara rakyat telah diwakilkan kepada partai politik dalam pemilu (SP, 19/8/2004).

Tulisan ini mau menguji tafsir SBY dan kontra tafsir terhadap SBY mengenai oligarki. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kepemimpinan oligarkis, dan bagaimana ia bekerja. Adalah Plato dalam magnum opusnya Republic, yang pertama kali mengkonstatasi oligarki sebagai kekuasaan yang dipegang oleh segelintir orang. Tetapi, yang dianggap paling otoritatif dalam studi klasik tentang oligarki adalah Robert Michels (1959). Menurut Michels, bentuk oligarki yang paling utama adalah pada sistem monarki dimana prinsipnya adalah sic volo sic jubeo, inilah kehendakku, dan berdasarkan itulah aku memerintah. Masa kekuasaan Louis XIX Perancis, dianggap sebagai representasi kepemimpinan oligarkis. Pada zaman modern, kepemimpinan Hitler di Jerman, Stalin di Uni Sovyet, dan Soeharto di masa rejim Orde Baru bisa dianggap sebagai wujud kepemimpinan oligarkis.

Dalam perkembangan lain, oligarki muncul dalam sistem aristokratik, dimana beberapa kaum yang karena kekayaan, keturunan, dan pengaruh membentuk dewan, yang kalau tidak memerintah, memberikan nasihat paling utama tentang bagaimana suatu pemerintahan dijalankan (Daniel Dhakidae, 2004). Pada masa ini, Singapura yang dikuasai oleh dinasti Lee Kuan Yew, bisa dianggap sebagai representasi kepemimpinan oligarkis. Demikian juga dengan Chile yang di masa transisi tetap menempatkan Jenderal Augusto Pinochet, penguasa kediktatoran militer sebelumnya, sebagai penasehat utamanya.

Oligarki Di Masa Demokrasi

Tetapi, kedua sistem pemerintahan di atas, monarki dan aristokratik, tentu saja berbeda dengan sistem demokrasi, dimana kekuasaan dengan sengaja melalui undang-undang dibagi-bagi. Dengan adanya pembagian cabang-cabang kekuasaan itu (termasuk pers bebas), diharapkan tidak terjadi pemusatan kekuasaan di satu tangan, karena akan terjadi apa yang disebut checks and balances.

Dalam sistem demokrasi, pengangkatan seorang pemimpin pun harus melalui jalan kompetisi dan pengambilan keputusan harus melibatkan banyak pihak, dengan kepentingan yang berbeda-beda. Dalam sistem demokrasi, yang dijadikan acuan adalah sistem bukan kemampuan individu yang luar biasa. Goenawan Mohamad (GM) sangat sering mengungkapkan bahwa dalam demokrasi kebenaran tidak ditentukan oleh orang kuat yang serba tahu. Kebenaran justru berasal dari orang-orang ramai dengan kemampuan yang terkadang sangat biasa. Demokrasi, oleh GM diibaratkannya seperti pasar dimana semua orang berkumpul dan bertumpuk di sana dan melakukan tawar menawar untuk mencapai kesepakatan, walaupun kadangkala kesepakatan yang diambil bukanlah yang terbaik.

Dengan pagar-pagar yang dibangun sedemikian rupa, ada semacam keyakinan bahwa dalam sistem demokrasi kekuasaan oligarki terpenjara. Ia dipenjarakan oleh sistem yang bekerja secara rasional, yang nantinya menyeleksi beragam kepentingan individu dan kelompok yang ada di dalamnya. Tetapi menurut Michels, demokrasi gagal menghentikan kecenderungan oligarkis untuk muncul ke permukaan. Apalagi dalam sistem demokrasi prosedural dimana faktor kelembagaan (organisasi) menempati kedudukan yang sentral. Bagi Michels, dinamika organisasi selalu ditentukan oleh faktor intelektualitas, finansial, dan kepemimpinan. Dan ketiga faktor ini selalu direpresentasikan oleh elite, bukan oleh massa dengan kemampuan yang beragam, yang menyebabkan organisasi tersebut jatuh dalam kekuasaan oligarki. Kata Michels (1959), “It is organizations which gives birth to the dominion of the elected over the electors, of the mandatories over the mandators, of the delegates over the delegators. Who says organization, says oligarchy.”

Memang analisa Michels lebih ditujukan pada internal organisasi, ketimbang hubungan antar organisasi. Baginya, organisasi adalah pertarungan tanpa henti antara kepentingan massa dengan kepentingan elite. Dalam konteks ini, kritikan Ade Komaruddin terhadap SBY bisa dipahami. Namun studi mutakhir tentang demokrasi menunjukkan, oligarki tidak hanya terjadi di internal partai tapi jua di antara partai yang berkuasa. Studi Adam Przeworski dalam bukunya Sustainable Democracy (1999), memperlihatkan bahwa kontrol terhadap dominasi politik dilakukan melalui birokrasi oligarki untuk menjadikan partai sekadar mesin pendulang suara pemilih dan konstituennya. Birokrasi oligarki ini membentuk kartel yang berkewajiban untuk menentang para pesaingnya sekaligus untuk membatasi kompetisi, menghalangi akses, dan mendistribusikan keuntungan kekuasaan politik di antara para anggota kartel. Mereka inilah yang kemudian menciptakan bahaya bagi demokrasi, karena menjadikannya sebagai proyek individual beberapa pemimpin partai politik dan asosiasi-asosiasi korporatisnya yang menghasilkan keuntungan bagi mereka dan melindungi uangnya dari pihak luar. Dalam konteks ini tafsir SBY terhadap koalisi kebangsaan yang mendukung Megawati-Hasyim Muzadi, menjadi relevan.

Oligarki Transnasional

Saat ini, ketika kita membicarakan kosakata demokrasi, ia tak bisa dilepaskan dari konteks ekonomi-politik yang melingkupinya kini, yakni neoliberalisme. Dalam sistem ekonomi-politik neoliberal, teori tentang oligarki mengalami perkembangan pesat. Titik pusat kajiannya tidak hanya berkutat pada internal organisasi a la Michels, atau sedikit meluas antar organisasi a la Przeworski. Dalam alam neoliberal, pengambilan kebijakan di tingkat nasional dipercaya tidak lagi bergantung pada kondisi nasional tapi, berjalin berkelindan dengan faktor-faktor internasional.

Adalah William I. Robinson, dalam bukunya “A. Theory of Global Capitalism Production, Class, and State in a Transnational World,” (2004) yang mengajukan bentuk baru oligarki di masa neoliberal yang disebutnya Transnasional State (TNS). Pada buku lain, Robinson mengatakan oligarki yang terbentuk di masa neoliberal ini adalah “oligarki transnasional” atau Poliarchy. Robinson mengatakan, aparatus TNS ini adalah jaringan yang terbentuk dari negara bangsa yang terintegrasi secara eksternal dan tertransformasi bersama dengan ekonomi supranasional dan forum-forum politik. Forum-forum ekonomi terdiri dari IMF, Bank Dunia, WTO, bank-bank regional, dan sebagainya. Sedangkan forum-forum politik terdiri dari negara-negara yang tergabung dalam Group of Seven (G-7) dan 22 negara besar lainnya, di samping PBB, Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD), the European Union (EU), the Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE), dan sebagainya.

Di dalam forum-forum itu bercokol segelintir orang yang berkantor di gedung-gedung bertingkat tinggi dan bergelimang kemewahan, yang hidup bagaikan para kaisar atau raja-raja di zaman feodal. Merekalah yang menentukan gerak maju dan mundur, masuk dan ke luar arus uang, barang, dan jasa. Para elite inilah menentukan lokasi dan besaran investasi, mereka terdiri dari pemilik-cum manajer perusahaan-perusahaan multinasional, lembaga-lembaga dana multilateral, serta elite politik dan elite militer yang menguasai negara bangsa. Ketika mereka berbincang tentang kebebasan (freedom), hal itu bermakna freedom of investment, freedom of capital flows, and freedom of trade in all goods and all services including living organism and intellectual property.

Dalam perspektif TNS ini, baik tudingan SBY maupun sanggahan Ade Komaruddin dan Heri Akhmadi tentang kepemimpinan oligarkis menjadi tidak relevan. Jika kita melihat struktur partai, sistem kaderisasi, intelektualitas, pembiayaan, kepemimpinan, dan program-program yang ditawarkannya, baik SBY maupun para pengritiknya sesungguhnya merupakan bagian atau telah membentuk oligarki itu sendiri. Dengan sendirinya, perdebatan mengenai kepemimpinan oligarkis ini adalah perdebatan di antara sesama oligarkh yang berbeda secara fraksional.

Kini, pertarungan menuju RI1 hampir usai, dengan pasangan SBY-Kalla dipastikan meraup kemenagan mutlak. Sebentar lagi kita akan menyaksikan postur kekuasaan yang baru, apakah mereka mampu melepaskan diri dari belitan kekuasaan TNS atau justru bergandeng mesra dengannya. Dugaan saya SBY-Kalla adalah bagian dari oligarki transnasional itu.

 

 

Demokrasi Partisipatoris dan Parlementer

oleh Rolliv Saptamaji

Kita tidaklah sedang menciptakan sebuah Transformasi sosial, rakyatlah yang melakukan Transformasi social, yang kita lakukan adalah mendorong kesadaran rakyat menuju Transformasi sosial dan mempersiapkan momentum itu.

Demokrasi merupakan sebuah sistem sosial yang muncul dari dialektika sejarah manusia yang mengorganisir dirinya kedalam sebuah kelompok dan mengatur pembagian kekuasaan di dalamnya. Sejak runtuhnya uni soviet di akhir tahun 80an, demokrasi dianggap sebagai sebuah sistem yang ideal yang dapat mengatur masyarakat dengan lebih adil dan mendorong kepada kesejahteraan juga sebagai sistem politik yang dinamis dan secara internal sangat beragam. Seorang teoritisi politik menjelaskan bahwa bahwa demokrasi setidaknya memiliki 10 keunggulan, yaitu menghindari tirani, menjamin hak asasi, menjamin kebebasan umum, menentukan nasib sendiri, otonomi moral, menjamin perkembangan manusia, menjaga kepentingan pribadi yang utama, persamaan politik, menjaga perdamaian dan mendorong terciptanya kemakmuran.

Proses demokrasi yang dianggap ideal adalah proses keterwakilan seluruh demos dalam proses pengambilan keputusan. Model yang dianggap ideal dalam pemahaman ini adalah model demokrasi langsung (urform) seperti konsep klasik polis Athena yang dianggap tidak akan dimungkinkan untuk dilaksanakan dalam kondisi Negara yang besar secara territorial dan dalam kondisi Negara yang memiliki jumlah penduduk jutaan. Sehingga kemudian muncullah demokrasi representatif sebagai penyelesaian masalah penerapan demokrasi. Demokrasi representatif sangat menekankan pada fungsi kepartaian sebagai alat representasi warga dalam proses politik. Partai politik ini diyakini muncul dari keinginan rakyat menyatukan pendapat dan persepsi secara berkelompok untuk menentukan representasinya dalam pemerintahan. Namun, pada faktanya partai dalam sejarahnya tidaklah berasal dari consensus dan kesadaran rakyat akan tetapi hanya dipergunakan untuk memenangkan kandidat dan bentuknya pun hanya seperti kepanitiaan. Meskipun begitu, tidak diabaikan juga bahwa proses dialektika sejarah membawa beberapa partai menjadi wadah perjuangan ideologis.

Pemahaman kendala demokrasi langsung menyebar sebagaimana pemahaman akan demokrasi menyebar di seluruh dunia hingga apa yang disebut demokrasi dalam pemahaman dunia adalah demokrasi representative dan diluarnya adalah bukan demokrasi. Demokrasi dicerabut dari esensinya yaitu pendistribusian kekuasaan ekonomi politik dan consensus seluruh rakyat, referendum pun disebut sebagai peristiwa langka padahal sebenarnya proses itu intrinsic dalam demokrasi. Demokrasi representative juga dikemas dalam ide liberalisme dan menjadikannya intrinsic di dalamnya, demokrasi pun bicara mengenai jaminan hak privat (privilage), hak berserikat pun diartikan sebagai hak pendirian perusahaan, partisipasi dibatasi dalam koridor pemilihan umum dan stabilitas pun diperkenalkan di dalamnya. Semakin lama demokrasi semakin tereduksi menjadi penguasaan sekeolompok kecil orang atas sebagian besar orang.

Dalam demokrasi representative, populasi memilih satu orang kandidat yang mereka percayai untuk dapat mewakili aspirasi mereka duduk di dalam parlemen dimana kebijakan public di buat, pemilih menyerahkan semua hak demokratiknya kepada kandidat tersebut. Permasalahan yang muncul kemudian adalah si kandidat memiliki jarak yang sangat jauh dari massa yang memilihnya denan berbagai macam alasan, pemahaman bahwa massa memiliki hak partisipasi demokratik dalam suatu Negara dan ketika ia melakukan pemilihan haknya diberikan kepada si kandidat pun agaknya asing di tingkatan massa. Kebanyakan massa hanya menagannggap pemilu adalah sebuah ritual kenegaraan dan meraka adalah penonton yang inferior di dalamnya. Banyaknya jumlah populasi yang mengharuskan kandidat melakukan komunikasi terhadap pemilih pun telah mendegradasi kualitas komunikasi politik dengan menggantikannya dengan symbol kampanye dan tentunya hanya orang-orang tertentu sajalah yang mampu membiayai kampanye tersebut. Hal ini telah menjauhkan kandidat dari pemilih sekaligus menutup kemungkinan kelas bawah untuk dapat menjadi kandidat dalam proses electoral. Proses ini kemudian akan memunculkan oligarki dalam kekuasaan. Meskipun begitu, kapitalisme membutuhkan oligarki untuk memastikan akumulasi modal dapat terus terkonsentrasi dan aman dalam bentuk kepemilikan privat.

Oligarki kemudian dengan sendirinya menciptakan krisis legitimasi di tataran rakyat ketidakpercayaan terhadap proses maupun konsistensi kandidat terpilih untuk membawa aspirasi rakyat mulai muncul, singkatnya kita dapat mengambil contoh dengan maraknya jumlah golput pada setiap pemilihan umum di berbagai Negara. Hal ini disebabkan langsung oleh kesenjangan proses demokrasi yang telah dipaparkan sebelumnya. Parlemen menjadi tempat yang asing bagi rakyat bahkan dapat disebut sebagai tempat yang terlalu mewah bagi rakyat, aspirasi tidak lagi didengarkan karena dihalangi oleh peraturan atas nama demokrasi sehingga mengharuskan rakyat melakukan aksi massa untuk menyampaikan aspirasinya karena memang para anggota parlemen tidak pernah bersentuhan langsung dengan rakyat yang diwakilkan oleh mereka bahkan rakyatpun tidak mengenal mereka sementara semua hak demokratik rakyat telah di berikan kepada mereka.

Bagi oligarki, golput bukanlah sebuah permasalahan serius. Keengganan massa memilih perwakilannya dianggap sebagai tindakan demokratis atau kesalahan teknis dalam proses pemilu. Golput bukanlah ancaman bagi oligarki karena meskipun tingkat golput tinggi pemerintahan yang terpilih oleh minoritas pun tetap terligitimasi secara yuridis. Disamping itu juga, pada kenyataannya golput lebih menjadi tindakan apolitis dan keputusasaan parsial dari pemilih (rakyat) terhadap setiap pergantian kekuasaan yang tidak memberikan perubahan apapun.

Demokrasi parlementer dan Oligarki seakan-akan telah menjadi dua hal yang sebenarnya satu. Tidak ada perbedaan mencolok diantara keduanya bahkan bisa dikatakan sama saja, begitupun juga dengan demokrasi. Jika begini masih layakkah demokrasi dipertahankan? Jika masih layak, adakah alernatif bagi demokrasi?

Peristiwa pembangunan demokrasi di Venezuela yang mengikuti proses demokrasi kuba pasca keruntuhan soviet mulai menggemparkan kaum prodem di seluruh dunia, belum lagi ketika secara bertahap namun pasti beberapa Negara amerika latin lain ikut membangun demokrasi dengan metode yang hamper sama dan keberanian politik yang layak diperhitungkan. Metode ini membalik semua proses demokrasi yang ada dan secara bertahap mengembalikannya ke tangan rakyat, meskipun kita ketahui bahwa belum sepenuhnya. Lalu apakah perbedaannya dengan demokrasi yang ada di sebagian besar Negara-negara di dunia? Inilah pertanyaan yang paling krusial bagi demokrasi yang mereka jalankan.

Demokrasi yang sedang di beberapa Negara di amerika latin ini di sebut sebagai Demokrasi Partisipatoris. Demokrasi model ini menjadikan demokrasi yang sebelumnya hanya menjadi ritual kenegaraan menjadi sistem yang nyata di tengah-tengah massa. sistem demokrasi ini memungkinkan massa memberikan aspirasinya secara langsung, merubah elitism parlemen menjadi proses partisipatoris dikalangan base massa terendah, memungkinkan massa mengorganisir dirinya sendiri dan merencanakan programnya sendiri untuk mereka. Dalam proses ini juga consensus rakyat merupakan hal yang paling utama sehingga referendum dipastikan dapat dilakukan kapan saja (tentunya dengan syarat). sistem demokrasi partisipatoris ini juga mensyaratkan terorganisirnya rakyat di setiap level dan pendidikan politik dilakukan secara simultan di dalamnya, system ini kemudian menjadikan demokrasi sebagai sistem social yang muncul secara integral dalam masyarakat hingga kemudian rakyat dapat menyadari bahwa kekuasaan ada di tangan mereka.

Metode ini mulai dilakukan di amerika latin oleh kuba ketika hubungan kuba dengan uni soviet kian memburuk sampai kemudian klimaksnya terjadi pada keruntuhan uni soviet di akhir 80 an, embargo ekonomi dan sabotase-sabotase ekonomi-politik yang dilakukan amerika serikat memaksa masyarakat kuba untuk menorganisir dirinya sendiri dalam kelompok-kelompok masyarakat untuk menanggulangi krisis ekonomi yang melanda Negara ini. Dewan-dewan rakyat yang sebelumnya tidak aktif dibawah pemerintahan castro yang pro soviet mulai diaktifkan oleh Negara dengan tuntutan paling mendasar menyelamatkan kesejahteraan dasar rakyat yaitu produksi pangan. Melalui dewan-dewan rakyat ini, rakyat mulai menggarap lahan-lahan kritis di seluruh kuba dengan tuntutan yang sederhana pula jika lahan kritis tidak dapat diperdayakan maka kebutuhan pangan rakyat tak akan terselesaikan. Dengan cepat kesadaran ini menyebar di seluruh rakyat, berbagai macam eksperimen pertanian dilakukan dengan teknologi tradisional hingga akhirnya lahan-lahan kritis tersebut dapat diberdayakan untuk pertanian kuba, produksi komoditas pertanian pun semakin membaik. Embargo bahan bakar juga memaksa masyarakat kuba mengkolektifkan kepemilikan atas kendaraan bermotor dan mempelajari otomotif secara otodidak.

Ketika kuba memulai hubungan dagang dengan perancis, dewan-dewan rakyat pun menuntut untuk jaminan kesejahteraan mendasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Konsentrasi pada kedua tuntutan ini menjadikan kuba sebagai Negara dunia ketiga pertama yang bebas dari buta huruf dan memiliki supply tenaga kerja kesehatan yang berlimpah karena pendidikan kesehatan tidak dikenakan biaya apapun sehingga dapat memaksimalkan jumlah pekerja kesehatan di negeri ini. Ketika kuba mulai menalankan sistem perdagangan (perdagangan kuba di dalam negeri adalah industry jasa pariwisata) dan monoter pun, dual economic sistem diterapkan, dua mata uang berlaku di negeri ini yaitu peso dan dollar. Peso kuba bagi rakyat hanya seperti kupon dibandingkan uang. Namun dalam hal ini proses demokrasi partisipatoris di kuba tetap tidak dapat dilihat seara jelas kecuali proses elektoralnya yang memakan waktu dua setengah tahun.

Proses demokrasi partisipatoris yang dapat dipantau lebih jelas adalah proses demokrasi di Venezuela. Proses ini mirip dengan proses yang terjadi di kuba namun lebih terbuka. Demokrasi partisipatoris di Venezuela menggunakan dewan komunal sebagai tenaga pokoknya dalam agenda revolusi bolvarian mereka. Dewan-dewan komunal ini dibentuk di berbagai level massa untuk memutuskan kebutuhan mendasarnya melalui program-program kerakyatan yang mereka usulkan ke pemerintah, konstitusi Negara ini dirubah menjadi konstitusi yang lebih kerakyatan.

Proses electoral di Negara ini berlangsung seperti halnya proses electoral di negar-negara lain pada umumnya, oposisi pun dijamin keberadaannya. Namun, proses electoral venezuela memiliki perbedaan mendasar yaitu seluruh pemilih menyadari betul pentingnya member suara pada proses electoral. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ya. Hal ini disebabkan oleh pengorganisiran lingkaran Bolivarian di barrios-barrios (desa) yang memungkinkan diskusi politik terjadi di seluruh tingkatan massa, konstitusi juga dibagikan di seluruh level massa, diskusi-diskusi mengenai konstitusi terjadi di setiap tempat, warung-warung keil dan pinggiran jalan-jalan di Venezuela. Tingkat golput pun menurun secara signifikan dari 65% sebelum Chavez berkuasa menjadi hanya 35% secara bertahap. Proses referendum kembali diaktifkan dan di informasikan kepada massa. Bahkan, aksi tanda tangan bisa menjadi pencabutan mandate rakyat terhadap pemerintahan yang berkuasa dan ini bisa dilakukan kapan saja jika pemerintah melakukan penyelewengan kekuasaan. Proses demokrasi ini memobilisasi seluruh rakyat untuk terlibat aktif didalamnya.

Efektifnya proses demokrasi partisipatoris in dalam menggalang kesadaran rakyat telah dibuktikan oleh rakyat Venezuela dan pemerintahan Chavez. Peristiwa kudeta di tahun 2002 ditanggulangi dengan mobilisasi rakyat dari kampong-kampung miskin dan desa-desa mengembalikan kekuasaan pada pemerintahan Chavez, sabotase ekonomi dari para kapitalis dijawab oleh rakyat pekerja dengan okupasi terhadap pabrik-pabrik yang ditinggalkan, program-program kerakyatan direncanakan, dioperasionalisasikan dan di awasi langsung oleh rakyat melalui dewan komunal.

Melihat proses ini, pertanyaan yang mendasar bagi kita adalah bagaimana dengan Indonesia? Jika dibandingkan dengan Indonesia, proses demokrasi Venezuela jelas sangat berbeda bahkan saling bertolak belakang. Indonesia, sebagaimana Negara-negara ‘demokratis’ pada umumnya meletakkan demokrasi pada pengertian ritual pemilu dan elitism parlemen, partisipasi politik rakyat hanya terjadi pada masa pemilu, tingkat golput semakin meningkat, rakyat buta politik, terlebih lagi proses referendum jangan harap proses ini dikenal oleh rakyat Indonesia. Seluruh proses yang terjadi di Venezuela merupakan hal yang asing bagi rakyat Indonesia bahkan tidak terpikirkan.

Jika kita mengambil contoh di Venezuela dan kuba, kita dapat menemukan bahwa terdapat sebuah proses ekonomi politik yang memaksa rakyat merubah paradigmanya terhadap demokrasi yang sudah diterapkan. Perubahan structural ekonomi politik merupakan factor utamanya, perubahan inilah yang mendorong perubahan kesadaran secara massal di tingkatan massa. Bisa kita ambil contoh embargo ekonomi terhadap kuba dan sabotase ekonomi di Venezuela, proses politik seperti percobaan pembunuhan terhadap castro dan kudeta atas pemerintahan chavez juga mendorong kesadaran rakyat untuk berperan serta dalam politik. Hal lain yang menggerakkannya juga dapat kita ambil dari perubahan struktur politik di kuba dan lingkaran Bolivarian di Venezuela yang. Kita bisa membagi kedua factor tersebut sebagai momentum dan kepemimpinan politik. Kedua factor inilah yang membuat demokrasi partisipatoris jadi memungkinkan untuk di terapkan. Demokrasi partisipatoris membutuhkan kesadaran partisipasi aktif dari rakyat dan alat atau wadah partisipatorisnya.

Pertanyaan bahwa apakah terdapat kemungkinan diterapkannya demokrasi partisipatoris di Indonesia, jawabannya adalah ada kemungkinannya. Meskipun tidak menemukan momentum seradikal kuba, dalam beberapa tahap keadaan di Indonesia hamper serupa dengan Venezuela dan Negara dunia ketiga lainnya. Pembentukan demokrasi partisipatoris di Venezuela pun tidak dilakukan secara parsial dari rangkaian gerak ekonomi politik Venezuela, begitupun juga kemungkinan yang ada di Indonesia. Demokrasi partisipatoris sebagai ide untuk mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh kaum prodemokrasi dan kaum progresif lainnya di Indonesia dengan meluaskan pembangunan organisasi-organisasi rakyat.

Demokrasi sebagai sebuah sistem social harus dibentuk dari sistem social itu sendiri melalui pengorganisiran di tingkatan rakyat dan mengenalkan proses demokrasi ini dalam bentuk tindakan keseharian dalam pengorganisiran. Membangun kesadaran rakyat melalui proses demokratis dan menjadikan demokrasi sebagai nilai social di tingkatan rakyat.

Rolliv Saptamaji, mahasiswa Fisip Unpad, kontributor Rumahkiri.net

 

Membongkar Jejak Sejarah Budaya Korupsi di Indonesia

Membongkar Jejak Sejarah Budaya Korupsi di Indonesia

 

“Korupsi yang semakin subur dan seakan tak pernah ada habisnya, baik ditingkat pusat sampai daerah ; merupakan bukti nyata betapa bobroknya moralitas para pejabat pemerintahan kita. Namun apakah korupsi hanya diakibatkan oleh persoalan moralitas belaka?. Kita akan tahu dengan belajar dari sejarah!!!”.

 

Pengantar

Ungkapan tersebut di atas terasa sangat keliru meski ada kebenarannnya yang dikandung di dalamnya. Kita tidak boleh serta merta melihat segi moral sebagai aspek tunggal dari praktek korupsi di Indonesia. Moralitas seseorang sangat ditentukan oleh lingkungan dan pergaulan sosialnya. Tinggi rendahnya moralitas yang terbangun dalam diri seseorang, tergantung seberapa besar dia menyerap nilai (pervade value) yang diproduksi oleh lingkungannya. Selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, moralitas masyarakat direduksi oleh kepentingan politik dominan ketika itu. Negara melalui pemerintah telah secara sengaja membangun stigma dan prilaku yang menyimpang (abuse of power), dengan melegalkan praktek korupsi dikalangan pejabat-pejabat pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan oleh bentuk serta pola praktek kekuasaan yang cenderung menindas sehingga secara terang-terangan telah melegalkan praktek korupsi, meski di depan mata masyarakat kita sendiri. Zaman itu, mungkin saja semua orang tahu (bahkan tak jarang yang pura-pura tak tahu), bahwa telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan penggunaan uang rakyat dalam bentuk korupsi yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru dan kroni-kroninya. Akan tetapi, budaya politik bisu yang dihegemonisasi oleh pemerintah, membuat masyarakat terkesan diam dan acuh akibat ketakutan-ketakutan mereka yang oleh pemerintah sengaja diproduksi secara sistematis ketika itu. Bersuara berarti berhadapan dengan kekuasaan, yang tentu akan berujung tekanan dan represi bagi yang berani menyuaraknnya.

Moralitas vs Sentralisme Kekuasaan

Korupsi merupakan sebuah masalah ekonomi yang berakar pada struktur sosial-politik masyarakat Indonesia. Korupsi bukanlah sebuah masalah moral semata, seperti yang dikatakan oleh sebagian besar orang yang meyakininya. Sekalipun tentu saja masalah moral memiliki peran penting dalam menyuburkan praktek korupsi di Negara kita, akan tetapi peran tersebut tidak tidak terlepas dari struktur politik kekuasaan yang memberikan ruang untuk munculnya masalah korupsi ini. Belakangan ini, begitu banyak terdengar upaya kampanye sederhana (soft campaigne), baik pemerintah, tokoh masyarakat, NGO/LSM, hingga tokoh-toko agama tentang seruan serta imbauan kepada masyarakat untuk terus memperbaiki akhlak dan nilai-nilai moral yang selama ini dianggap biang terjadinya korupsi di Indonesia. Media yang digunakan beragam, mulai dari iklan TV, Koran, Majalah, Tabloid hingga pamflet dan selebaran, yang intinya adalah menekankan kepada masyarakat bahwa, “jika ingin korupsi dibasmi, maka perbaikilah moral dan akhlak dasar kita, sebab moral yang bobrok merupakan akar penyebab korupsi di Indonesia”. Upaya tersebut bukan salah, namun keliru memandang persoalan secara objektif dan komprehensif. Bahkan kekhawatiran terbesar masyarakat adalah, “jangan sampai upaya kampanye anti korupsi yang terus menerus menyudutkan masalah moral sebagai biang keladi menjamurnya korupsi, hanya dijadikan sebagai upaya “cuci tangan” dan “pengalihan isu” dari para pejabat korup, sehingga dengan demikian, masyarakat kian lupa dengan faktor utama yang mendorong lahirnya praktek korupsi tersebut, yakni ; Bangunan kekuasan yang otoriter, menindas dan terpusat kepada segelintir orang saja”. Rendahnya moralitas seseorang, memang menjadi salah satu varian penyebab korupsi, namun masih ada hal yang lebih penting dari akar persoalan membudayanya praktek korupsi, yang tentu lebih substansial dari sekedar alasan moralitas.

Salah satu di antara banyak faktor yang berperan menyuburkan korupsi adalah “sentralisme kekuasaan”, atau struktur pemerintahan yang memusatkan kekuasaan di tangan segelintir elit saja. Bayangkan, jika kekuasaan dijalankan dengan tangan besi, betapa mudahnya praktek korupsi ini dilakukan atas nama kepentingan bersama. Sama persis dengan praktek kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru Soeharto, dimana pemerintah dengan begitu mudahnya menghisap pajak dan uang rakyat atas nama dan untuk pembangunan. Siapa yang menghalang-halangi, dicap sebagai anti pemerintah, membahayakan stabilitas Negara, hingga tuduhan komunis gaya baru dan lain sebagainya. Hakekatnya, kekuasaan Negara yang terpusat kepada segelintir orang saja, tentu akan mengakibatkan dominasi dan hegemoni yang kuat terhadap mayoritas rakyat Indonesia. Hal inilah yang menjadi factor penting mengapa korupsi begitu sangat mudahnya tumbuh subur dan berkembang di Indonesia.

Pada sisi lain, secara sosiologis dapat kita analisis bahwa kecenderungan korupsi yang menyebar dan menjamur dikalangan masyarakat umum, juga tidak lepas dari bangunan kekuasaan yang dipraktekkan oleh Orde Baru Soeharto. Pemikiran masyarakat telah secara otomatis terhegemoni dan tercekcoki oleh lingkungan social yang terbentuk dari bangunan kekuasaan yang sentralistik dan otoriter tersebut. Wajar kemudian ketika sebahagian besar pejabat-pejabat pemerintahan hingga tingkat daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah hingga kepala dusun sekalipun), juga ikut bertindak sama dengan prilaku yang diterapkan oleh kekuasaan Orde Baru yang otoriter dan sewenang-wenang. Pejabat lokal pemerintahan inipun, tak segan untuk menggunakan otoritasnya demi memperkaya diri sendiri dengan menghisap serta menindas masyarakat. Toh pada akhirnya, masyarakat terkesan diam dan tak berani bertanya apalagi melakukan protes akibat dominannya kekuasaan yang terjadi. Akibatnya, budaya politik yang terbangun ditengah masyarakat cenderung prematur dan prakmatis. Semisal, banyaknya masyarakat yang berlomba-lomba untuk menjadi Bupati atau Camat meski harus menghabiskan biaya yag tak sedikit dalam pemilihannya dengan satu pemikiran, “Bukankah biaya yang saya keluarkan ini tak seberapa jika dibandingkan dana yang akan saya dapatkan di pemerintahan jika berkuasa nanti? Bahkan bisa berlipat-lipat jumlahnya”. Sungguh situasi yang sangat menyedihkan ditengah kondisi dan kehidupan masyarakat yang semakin terpuruk.

Warisan Masa Lalu

Dalam konteks perjalanan bangsa Indonesia, persoalan korupsi memang telah mengakar dan membudaya. Bahkan dikalangan mayoritas pejabat publik, tak jarang yang menganggap korupsi sebagi sesuatu yang “lumrah dan Wajar”. Ibarat candu, korupsi telah menjadi barang bergengsi, yang jika tidak dilakukan, maka akan membuat “stress” para penikmatnya. Korupsi berawal dari proses pembiasan, akhirnya menjadi kebiasaan dan berujung kepada sesuatu yang sudah terbiasa untuk dikerjakan oleh pejabat-pejabat Negara. Tak urung kemudian, banyak masyarakat yang begitu pesimis dan putus asa terhadap upaya penegakan hukum untuk menumpas koruptor di Negara kita. Jika dikatakan telah membudaya dalam kehidupan, lantas darimana awal praktek korupsi ini muncul dan berkembang?. Tulisan ini akan sedikit memberikan pemaparan mengenai asal-asul budaya korupsi di Indonesia yang pada hakekatnya telah ada sejak dulu ketika daerah-daerah di Nusantara masih mengenal system pemerintah feodal (Oligarkhi Absolut), atau sederhanya dapat dikatakan, pemerintahan disaat daerah-daerah yang ada di Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh kaum bangsawan (Raja, Sultan dll).

Secara garis besar, budaya korupsi di Indonesia tumbuh dan berkembang melalu 3 (tiga) fase sejarah, yakni ; zaman kerajaan, zaman penjajahan hingga zaman modern seperti sekarang ini. Mari kita coba bedah satu-persatu pada setiap fase tersebut. Pertama, Fase Zaman Kerajaan. Budaya korupsi di Indonesia pada prinsipnya, dilatar belakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan. Literatur sejarah masyarakat Indonesia, terutama pada zaman kerajaan-kerajaan kuno, seperti kerajaan Mataram, Majapahit, Singosari, Demak, Banten dll, mengajarkan kepada kita bahwa konflik kekuasan yang disertai dengan motif untuk memperkaya diri (sebagian kecil karena wanita), telah menjadi faktor utama kehancuran kerajaan-kerajaan tersebut. Coba saja kita lihat bagaimana Kerajaan Singosari yang memelihara perang antar saudara bahkan hingga tujuh turunan saling membalas dendam berebut kekuasaan, mulai dari Prabu Anusopati, Prabu Ranggawuni, hingga Prabu Mahesa Wongateleng dan seterusnya. Hal yang sama juga terjadi di Kerajaan Majapahit yang menyebabkan terjadinya beberapa kali konflik yang berujung kepada pemberontakan Kuti, Nambi, Suro dan lain-lain. Bahkan kita ketahui, kerajaan Majapahit hancur akibat perang saudara yang kita kenal dengan “Perang Paregreg” yang terjadi sepeninggal Maha Patih Gajah Mada. Lalu, kerajaan Demak yang memperlihatkan persaingan antara Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang, ada juga Kerajaan Banten yang memicu Sultan Haji merebut tahta dan kekuasaan dengan ayahnya sendiri, yaitu Sultan Ageng Tirtoyoso (Amien Rahayu SS, Jejak Sejarah Korupsi Indonesia-Analis Informasi LIPI). Hal menarik lainnya pada fase zaman kerajaan ini adalah, mulai terbangunnya watak opurtunisme bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah posisi orang suruhan dalam kerajaan, atau yang lebih dikenal dengan “abdi dalem”. Abdi dalem dalam sisi kekuasaan zaman ini, cenderung selalu bersikap manis untuk menarik simpati raja atau sultan. Hal tersebut pula yang menjadi embrio lahirnya kalangan opurtunis yang pada akhirnya juga memiliki potensi jiwa yang korup yang begitu besar dalam tatanan pemerintahan kita dikmudian hari.

Kedua, Fase Zaman Penjajahan. Pada zaman penjajahan, praktek korupsi telah mulai masuk dan meluas ke dalam sistem budaya sosial-politik bangsa kita. Budaya korupsi telah dibangun oleh para penjajah colonial (terutama oleh Belanda) selama 350 tahun. Budaya korupsi ini berkembang dikalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan badut politik oleh penjajah, untuk menjalankan daerah adiministratif tertentu, semisal demang (lurah), tumenggung (setingkat kabupaten atau provinsi), dan pejabat-pejabat lainnya yang notabene merupakan orang-orang suruhan penjajah Belanda untuk menjaga dan mengawasi daerah territorial tertentu. Mereka yang diangkat dan dipekerjakan oleh Belanda untuk memanen upeti atau pajak dari rakyat, digunakan oleh penjajah Belanda untuk memperkaya diri dengan menghisap hak dan kehidupan rakyat Indonesia. Sepintas, cerita-cerita film semisal Si Pitung, Jaka Sembung, Samson & Delila, dll, sangat cocok untuk menggambarkan situasi masyarakat Indonesia ketika itu. Para cukong-cukong suruhan penjajah Belanda (atau lebih akrab degan sebutan “Kompeni”) tersebut, dengan tanpa mengenal saudara serumpun sendiri, telah menghisap dan menindas bangsa sendiri hanya untuk memuaskan kepentingan si penjajah. Ibarat anjing piaraan, suruhan panjajah Belanda ini telah rela diperbudak oleh bangsa asing hanya untuk mencari perhatian dengan harapan mendapatkan posisi dan kedudukan yang layak dalam pemerintahan yang dibangun oleh para penjajah. Secara eksplisit, sesungguhnya budaya penjajah yang mempraktekkan hegemoni dan dominasi ini, menjadikankan orang Indonesia juga tak segan menindas bangsanya sendiri lewat perilaku dan praktek korupsi-nya. Tak ubahnya seperti drakula penghisap darah yang terkadang memangsa kaumnya sendiri demi bertahan hidup (Survival).

Ketiga, Fase Zaman Modern. Fase perkembangan praktek korupsi di zaman modern seperti sekarang ini sebenarnya dimulai saat lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Akan tetapi budaya yang ditinggalkan oleh penjajah kolonial, tidak serta merta lenyap begitu saja. salah satu warisan yang tertinggal adalah budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal tersebut tercermin dari prilaku pejabat-pejabat pemerintahan yang bahkan telah dimulai di era Orde lama Soekarno, yang akhirnya semakin berkembang dan tumbuh subur di pemerintahan Orde Baru Soeharto hingga saat ini. Sekali lagi, pola kepemimpinan yang cenderung otoriter, anti-demokrasi dan anti-kritik, membuat jalan bagi terjadi praktek korupsi dimana-mana semakin terbuka. Indonesia tak ayal pernah menduduki peringkat 5 (besar) Negara yang pejabatnya paling korup, bahkan hingga saat ini.

Korupsi ; Kekerasan Struktural Terhadap Rakyat

Secara hakiki, korupsi merupakan bentuk kekerasan struktural yang dilakukan oleh Negara dan pejabat pemerintahan terhadap masyarakat. Betapa tidak, korupsi yang kian subur akan semakin membuat beban devisit anggaran Negara semakin bertambah. Hal ini kemudian akan mengakibatkan sistem ekonomi menjadi “colaps” dan berujung kepada semakin tingginya inflasi yang membuat harga-harga kebutuhan masyarakt kian melambung tinggi. Eknomi biaya tinggi ini berakibat terjadinya ketidakseimbangan antara daya beli masyarakat dengan tingkat harga komoditas terutama komoditas bahan pokok. Masyarakat cenderung dipaksa untuk menerima keadaan ini, meski ambruknya sistem ekonomi kita ini, adalah akibat dari ulah para pejabat yang mengkorupsi uang Negara demi kepentingan pribadi, kelompok dan golongan masing-masing. Intinya, masyarakat dipakda untuk menanggung beban yang tidak dilakukannya. Kita tentu masih ingat dengan “krisis moneter” yang terjadi antara tahun 1997/1998 lalu!!!. Penyebab utama dari terjadinya krisis yang melanda Indonesia ketika itu adalah beban keuangan Negara yang semakin menipis akibat ulah pemerintahan Orde Baru Soeharto yang sangat korup.

Korupsi dikatakan sebaga bentuk kekerasan struktural, sebab korupsi yang dilakukan oleh para pejabat merupakan bentuk penyelewengan terhadap kekuasaan Negara, dimana korupsi lahir dari penggunaan otoritas kekuasaan untuk menindas, merampok dan menghisap uang rakyat demi kepentingan pribadi. Akibatnya, fungsi Negara untuk melayani kepentingan rakyatnya, berubah menjadi mesin penghisap bagi rakyatnya sendiri. Relasi politik yang terbangun antara masyarakat dan Negara melalui pemerintah sungguh tidak seimbang. Hal ini berakibat kepada munculnya aristokrasi baru dalam bangunan pemerintahan kita. Negara dituding telah dengan sengaja menciptakan ketimpangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan yang semakin meluas, antrian panjang barisan pengangguran, tidak memadainya gaji dan upah buruh, anggaran social yang semakin kecil akibat pencabutan subsidi (Pendidikan, kesehatan, listril, BBM, telepon dll), adalah deretan panjang persoalan yang menghimpit masyarakat sehingga membuat beban hidup masyarakat semakin sulit. Bukankah ini akibat dari praktek kongkalikong (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah kita yang korup?. Salah satu fakta penitng yang bisa kita saksikan adalah bagaimana pemerintah dengan lapang dada telah suka rela melunasi hutang-hutang Negara yang telah dikorup oleh pemerintah Orde Baru dulu. Di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pemerintah mengalokasi anggaran kurang lebih 40 (empat puluh) persen untuk mebayar utang-utang luar negeri melalui IMF, Bank Dunia, Paris Club, CGI, serta lembaga donor lainnya. Belum lagi dana penggunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang harus ditanggung oleh Negara. Alokasi pemabayaran utang-utang Negara akibat korupsi ini, akan menuai konsekuensi, yakni ; membebankan pembayaran utang tersebut kepada rakyat indoensia yang sama sekali tidak pernah menikmati utang-utang tersebut. Membebankan dengan memilih mencabut anggaran dan subsidi social bagi masyarakat. Membebankan dengan semakin terpuruknya nasib dan kehidupan masyarakat. Sungguh tidak adil, “Koruptor yang menikmati, rakyat yang dikorbankan”!!!. Dari pemaparan tersebut, maka sangatlah wajar jika dikatakan bahwa praktek korupsi merupakan sebuah bentuk tindakan kekerasan secara sistemik, yang telah sengaja dibangun dan diciptakan oleh struktur kekuasaan negara terhadap masyarakat sendiri.

Mengambalikan Kepercayaan Masyarakat

Tidak bisa kita pungkiri bahwa tingkat praktek korupsi dikalangan pejabat-pejabat Negara, menjadikan masyarakat menarik dukungannya terhadap pemerintah. Kepercayaan serta harapan masyarakat (expectation) terhadap pemerintah bisa dikatakan semakin menurun, bahkan senderung apatis terhadap pemerintah beserta aparatur-aparatur hukumnya (polisi, jaksa, hakim, dan lain sebagainya). Selama ini, pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah terkesan berjalan dengan lamban. Berbelit-belit dan sangat birokratisnya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan, menjadi salah satu factor mendasar penyelesaiaan sebuah kasus. Semisal, pemeriksaan seorang pejabat legislatif (anggota DPRD) yang harus menunggu izin dan keputusan dari Menteri Dalam Negeri, atau pejabat pemerintahan daerah yang harus menunggu persetujuan presiden, dll, menjadi salah satu kendala utama yang harus mampu pemerintah carikan solusi yang tepat. Pemerintah dalam hal ini dituntut untuk membuat kebijakan (policy) yang bertujuan untuk mempelancar proses pemberantasan korupsi sehingga daapt berjalan cepat, efisien dan efektif tanpa harus dihalangi oleh aturan-aturan yang telampau birokratis.

Sejak periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla, program pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dalam program kerja pemerintahannya. Upaya ini harus kita apresiasi dengan memberikan bentuk penghargaan yang tinggi atas upaya yang dilakukan tersebut. Namun patut kita catat bahwa, meskipun pemerintahan SBY-JK telah berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat Negara (semisal kasus KPU, kasus Bulog, kasus Abdullah Puteh di Aceh, serta kasus-kasus yang melibatkan pejabat pemerintah di beberapa daerah), namun upaya pemberantasan korupsi ini belum mampu menyentuh para koruptor-koruptor kakap (dari era Soeharto sampai sekarang) yang hingga saat ini masih bebas berkeliaran tanpa pernah sedikitpun tersentuh oleh hukum. Jika pemerintah mampu memberikan bukti nyata dari komitmen pemberantasan korupsi, maka kpercayaan masyarakatpun akan kembali pulih, bahkan lebih partisipatif dalam setiap masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa dan Negara. Namun sebaliknya, jika pemerintah lamban dan gagal dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada, maka rakyat akan jauh semakin jauh meninggalkannya. Apa jadinya sebuah pemrintahan tanpa dukungan dari masyarakatnya?

Upaya Hukum Pemberantasan Korupsi ; Antara Mitos dan Realitas

Upaya yang harus dilakukan untuk memberantas dan membasmi korupsi ini bukan hanya sekedar menggiatkan pemeriksaan, penyelidikan, dan penangkapan koruptor. Upaya pemberantasan korupsi juga bukan hanya sekedar dengan menggiatkan kampanye peningkatan nilai-nilai moral seseorang. Namun upaya korupsi harus secara mendalam menutup akar peneybabnya melalui ; Pertama, Negara melalui pemerintah harus melakukan perbaikan kondisi hidup masyarakat secara menyeluruh, terutama dalam konteks perbaikan ekonomi. Negara dalam hal ini bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat, baik secara bathin maupun lahiriah, primer maupun sekunder, fisik dan non-fisik secara seimbang. Jika kehidupan masyarakat terus menerus didera dengan kemiskinan, maka keinginan untuk mencari jalan pintas demi memperkaya diri, akan terus muncul dan berkembang dalam pikiran masyarakat kita. Sebab masalah korupsi bukan hanya masalah penegakan dan kepastian hukum saja, namun masalah korupsi juga integral dengan masalah sosial, ekonomi dan politik.

Kedua, Membangun sistem kekuasaan yang demokratis. Seperti yang telah ditegaskan pada bagian awal tulisan ini, bahwa prilaku korup juga turut ditopang oleh sistem yang mendorongnya. Jika kekuasaan berwujud sentralistik, otoriter dan menindas, maka bukan tidak mungkin korupsi akan terus menerus terjadi. Kita memerlukan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, tidak anti kritik, serta meemiliki wujud penghormatan yang tinggi terhadap masyarakat sipil (civil society).

Ketiga, Membangun akses control dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Penanganan masalah korupsi ini tidak bisa dilakukan dengan cara memusatkan kendali pada satu badan atau menyerahkan penanganannya pada pemerintah saja. Sebab hal tersebut cenderung berjalan linear dan non-sturktural. Dalam arti, apakah mungkin pemerintah akan efektif memeriksa pejabatnya sendiri. Masalah klasik yang kemudian muncul adalah, “siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi pengawas?”. Persoalan ini hanya akan terakomodasi dalam konteks kekuasan otoritarian. Dalam sebuah struktur kekuasaan Negara yang egaliter, masyarakat dberikan akses control terhadap kekuasaan, sehingga fungsi pengawasan secara horisontal antar struktur yang sejajar, maupun pengawasan akan berjalan seimbang dengan control yang tajam terhadap penyelewengan.

Keempat, Penguatan institusi-institusi aparatur penegak hukum. Kejujuran penegak hukum (fair trial), harus mulai dibangun secara kuat. Hal ini dimaksudkan agar proses penanganan korupsi dapat berjalan secara efisien. Kredibilitas aparatur hukum kita dituntut untuk lebih berlaku adil, objektif dan tidak berpihak dalam memandang serta memilih-milih kasus. Kasus seorang koruptor harus diproses dan dapat diselesaikan secara cepat, layaknya penyelesaiaan kasus seorang pencuri ayam yang relative tidak membutuhkan waktu yang lama. Disinilah dituntut keprofesionalan para penegak hukum kita, jika pemerintah menginginkan penyelesaiaan kasus korupsi secara efektif.

Kelima, Perbaikan sistem dan mutu pendidikan. Hal ini memungkinkan untuk menamankan prilaku yang bersih, jujur dan bertanggung jawab bagi siswa-siswa sekolah sedari dini. Prilaku pengajar para (dosen, guru, dll) juga harus ikut diperbaiki. Selama ini, tak jarang dari para pengajar tersebut memberikan contoh yang buruk kepada anak didiknya yang bisa jadi kelak akan diadopsinya dalam kehidupan sehari-hari. Semisal jual ijazah dan nilai, bisnis buku/modul pelajaran, pungutan liar hingga cara mengajar yang kaku, otoriter dan cenderung menekan anak-anak didiknya. Jika hal tersebut di atas tidak mampu kita praktekkan secara serius, maka tidak ada jaminan bahwa prilaku korup masyarakat Indonesia akan hilang dengan sendirinya. Bisa jadi justru akan semakin subur tanpa dapat kita hentikan bersama-sama.

*Penulis adalah anggota Komite Persiapan Kota Samarinda

 

Otonomi Daerah dan Phobia Disintegrasi Bangsa

Oleh: Hardin

Berbagai sinyalemen negatif tentang pelaksanaan otonomi daerah yang dihubung-hubungkan dengan pemicu terjadinya disintegrasi bangsa dan negara, akhir-akhir ini sering diberitakan dan dipersoalkan di berbagai media massa dan forum-forum diskusi, seminar dan sebagainya. Sehingga kita melihat, ada upaya membangun image negatif dengan memberikan tuduhan-tuduhan yang bersifat sistematis ke arah itu, dengan menggunakan berbagai cara untuk meyakinkan publik bahwa memang pelaksanaan otonomi daerah itu kini sudah sedemikian berbahaya bagi terjadinya disintegrasi.

Apalagi kalau yang dicontohkan itu seperti kasus Aceh dan Irian Jaya (Papua), yang memang selama ini sangat kental menuntut kemerdekaannya. Secara umum dalam menyikapi hal tersebut, kita perlu menyadari bahwa pengesahan dan tuduhan seperti itu dalam kenyataannya sungguh terlalu berlebihan (disikapi sebagai phobia) dan hanya bersifat memojokkan pelaksanaan otonomi daerah yang sedang berjalan.

Justeru di balik adanya pengesahan dan tuduhan seperti itulah kita perlu menegaskankan adanya kesan sebaliknya.

Pertama, bagi mereka yang anti terhadap pelaksanaan otonomi daerahlah yang pertama kali harus dicurigai menyimpan keinginan-keinginan terjadinya disintegrasi bangsa. Lalu kemudian, kekuatan-kekuatan lama yang terlibat dalam pelanggaran HAM di daerah itu, karena takut, apabila otonomi daerah atau otonomi khusus berjalan ternyata berdampak pada mereka. Serta orang-orang yang masih berpola pikir gaya orde baru yang sentralistik yang tidak mampu membaca tanda-tanda perubahan zaman.

Kedua, dalam perspektif keadilan bahwa adanya tuntutan merdeka dari beberapa daerah itu mestinya dipahami sebagai akibat dan akumulasi kekecewaan rakyat di daerah itu yang sudah dirasakan sangat mendalam karena berpuluh-puluh tahun dizalimi, diinjak-injak rasa keadilan dan kemanusiaannya. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa akibat dari ketertindasan dan ketidakmerdakaan – yang asasinya bahwa hak untuk merdeka itu adalah hak setiap warga negara (termasuk warga Aceh dan Papua) -, akhirnya tidak ada pilihan lain yang dapat meyakinkan mereka, kecuali menuntut pemberlakuan otonomi khusus atau opsi yang lain yakni kemerdekaan.

Jadi, jelas sekali bahwa dari sisi yang terakhir ini, persoalan tuntutan merdeka bagi daerah-daerah (Aceh dan Papua) tersebut bukan karena pelaksanaan otonomi daerah (otonomi khusus) yang memang sama sekali tidak ada hubungan konteksnya, kecuali baru sekadar janji-janji otonomi khusus dari pemerintah pusat yang sangat mungkin diingkarinya kembali. Padahal itu merupakan tuntutan minimal dan lebih bersifat ekspresi daerah untuk memperjuangkan hak asasi dan keadilannya yang tidak pernah sungguh sungguh diperhatikan oleh pemerintah pusat.

Ketiga, berkaitan dengan komitmen pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, terutama pemerintah pusat yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda keseriusannya dan bahkan sebaliknya mensikapi pelaksanaan otonomi daerah dengan penuh kecurigaan dan ketidakkonsistenan kebijakan. Di samping kenyataan masih kuatnya bersarang ”penyakit-penyakit birokrat lama” atau birokrat bermental orde baru di dalam struktur pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan otonomi daerah.

Pada kenyataannya, memang sangat berat memperjuangkan pelaksanaan otonomi daerah tanpa dukungan pemerintah pusat. Akan tetapi begitulah kenyataan yang harus diterima daerah sebagai konsekuensi terburuk berpemerintahan di sebuah negara kesatuan yang ”tidak bertanggung jawab”. Daerah otonom harus berjuang sendiri mengatasi berbagai permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing, tanpa harus menunggu dan berharap lagi adanya ”politik baik hati” dari pemerintah pusat. Sebab, kalau pun ada ”perhatian” pemerintah pusat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, itu tidak lebih hanya sekadar ”politik basa-basi” dan ”basa-basi politik” saja, atau hanya janji-janji yang pasti akan dilanggarnya sendiri.

Apakah dengan pemerintahan di bawah Presiden Megawati Soekarnoputeri sekarang ini, keadaannya menjadi lebih baik, otonomi daerah semakin cerah, atau bahkan kemungkinan besar sebaliknya? Kecenderung-an sebaliknya inilah yang kelihatan menonjol. Otonomi daerah tidak lagi jalan di tempat, akan tetapi bisa lebih mundur ke belakang, karena ada spekulasi kekuatan yang berusaha terus menariknya kembali menjadi sistem yang sentralistik.

Keempat, isu-isu yang juga selalu dikaitkan dengan persoalan bahaya disintegrasi bangsa ini sebagaimana yang sering dipersoalkan adalah mengenai fenomena munculnya ego kedaerahan dan hilangnya rasa kebangsaan yang dianggap dapat mengancam disintegrasi bangsa. Alasan itu diperkuat lagi dengan terjadinya kasus berdarah di Sampit dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang oleh sementara pihak kasus itu dihubung-hubungkan dengan munculnya ego kedaerahan dari penduduk asli setempat, yang juga potensial terjadi di daerah-daerah lain, apabila pelaksanaan otonomi daerah tidak segera diantisipasi.

Berkaitan dengan terjadinya berbagai konflik kekerasan sosial di daerah, baik yang telah atau sedang berlangsung seperti di Sampit dan Palangkaraya, maupun di daerah-daerah lainnya yang juga berpotensi terjadinya konflik yang sama antar kelompok etnis dan umat beragama, maka tentu saja yang harus diupayakan terlebih dahulu adalah bagaimana memahami secara mendalam sebab-sebab terjadinya konflik atau potensi-potensi konflik kekerasan sosial itu, untuk kemudian baru segera ditindaklanjuti dengan melakukan langkah-langkah konkret, baik yang bersifat penyelesaian masalah maupun upaya antisipasinya.

Pemahaman mendalam terhadap permasalahan terjadinya konflik kekerasan sangat penting untuk memastikan langkah yang harus tempuh. Di samping juga meluruskan adanya kesalahan asuransi yang secara terburu-buru ”mengkambinghitamkan” pelaksanaan otonomi daerah sebagai penyebab terjadinya atau pemicu konflik kekerasan sosial itu.

Kendati harus diakui bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah memunculkan ekses ego kedaerahan yang sempit di beberapa daerah, akan tetapi hal itu tidak ada kaitannya dengan konflik kekerasan sosial seperti yang terjadi di Sampit dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebab dalam konflik yang terjadi itu telah lama ada permasalahan yang mendasar di luar konteks pelaksanaan otonomi daerah yang pada hakikatnya berakar pada masalah hubungan antar etnis itu sendiri.

Sedangkan dalam kasus-kasus seperti pertikaian antar nelayan di wilayah laut, terjadi di beberapa daerah, lebih disebabkan ketidakpahaman atau salah pengertian dari sekelompok nelayan terhadap apa yang maksudkan di dalam UU otonomi daerah itu. Untuk itu perlu disosialisasikan lebih luas lagi adanya Penjelasan Pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwa ”Khusus untuk penangkapan ikan secara tradisional tidak dibatasi wilayah laut”. Jadi ego kedaerahan dalam konteks ini bukan disebabkan pelaksanaan otonomi daerah, akan tetapi persoalan pemahaman yang salah kaprah dari sekelompok nelayan tradisional.

Sedangkan ego kedaerahan yang muncul dan mungkin relevan untuk dipersoalkan dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dalam hal pemilihan kepala daerah dan pengisian jabatan-jabatan penting di daerah yang mensyaratkan harus diisi oleh putera daerah setempat.

Kenyataan ini pun hanya terjadi di sebagian kecil daerah dan belum dapat dikatakan sebagai fenomena umum yang serius mengancam pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga dengan demikian, maka fenomena yang hanya terjadi di beberapa daerah ini tidak perlu dibesar-besarkan, apalagi dijadikan alasan untuk memojokkan dan menghentikan atau menarik kembali pelaksanaan otonomi daerah.

Percepatan Demokratisasi
Munculnya ego kedaerahan yang menghilangkan semangat kebangsaan dalam era pelaksanaan otonomi daerah, memang harus diantisipasi dengan salah satu caranya adalah mempercepat transpormasi demokrasi ke daerah-daerah. Percepatan ini sangat strategis dan dibutuhkan agar pelaksanaan otonomi itu dapat efektif berjalan, tanpa menimbulkan berbagai kendala negatif dan permasalahan serius di kemudian hari.

Upaya percepatan demokrasi dimulai dengan menumbuhkembangkan wacana-wacana demokrasi, menghidupkan forum-forum dialog dan mengintensifkan pemberdayaan demokrasi, baik yang bersifat kelembagaan, kelompok maupun individu warga masyarakat. Serta yang paling penting dalam upaya percepatan demokrasi itu adalah kesadaran semua pihak untuk menciptakan suasana yang kondusif, dengan penuh kesadaran dan kejujuran mengaktualisasikan diri sebagai insan-insan daerah yang demokratis.

Terutama kepada para pejabat daerah, sebagai pejabat yang digaji dan difasilitasi dengan uang rakyat, ia harus mencerminkan sikap ketauladanan yang tinggi dan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang demokratis. Mempercepat proses demokrasi di daerah, berarti menyelamatkan daerah itu dari berbagai ancaman konflik kekerasan sosial yang dapat setiap saat terjadi. Pelaksanaan otonomi daerah menjadi sangat kondusif dengan terbangunnya kesadaran demokrasi dari seluruh komponen di daerah. Dengan demikian, maka prinsip-prinsip demokrasi itu bukan hanya sekadar dijadikan dasar, akan tetapi juga harus secepatnya teraktualisasikan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Etika Berdemokrasi di Daerah
Bagaimanapun semangatnya berotonomi daerah saat ini, etika demokrasi tetap harus ditegakkan dan dipertahankan. Jangan sampai semangat atau euforia berdemokrasi di daerah justeru mengabaikan dan bahkan melanggar etika demokrasi itu sendiri.

Pelaksanaan demokrasi yang beretika dalam era otonomi daerah, terutama di bidang sosial politik, akan sangat menentukan keberhasilan mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Oleh sebab itu, maka etika yang berupa nilai-nilai demokrasi yang dijalankan harus mewarnai kehidupan sosial dan perpolitikan di daerah. Hal ini harus dimulai dengan suatu permahaman paradigma baru otonomi daerah, serta adanya tekad dan komitmen moral yang kuat dari semua pihak, terutama dari para pemimpin dan pejabat daerah yang pada umumnya mempunyai pengaruh sebagai figur tauladan masyarakat.

Kendati di sana-sini juga telah mengalami kemerosotan dan kehilangan kewibawaannya akibat dipolitisasi selama berpuluh-puluh tahun oleh orde baru sebagai perpanjangan tangan atau dijadikan alat kepentingannya yang tidak mencerminkan lagi jati dirinya sebagai pemimpin masyarakat setempat.

Harus disadari bahwa setiap pemimpin dan pejabat di daerah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pembentukan etika berdemokrasi dari masyarakatnya. Dan yang lebih utama tentu saja adalah mencontohkan etika berdemokrasi itu mulai dari dirinya sendiri sebagai pemimpin dan pejabat yang diberi kepercayaan. Sebab kalau para pemimpin dan pejabatnya tidak mencerminkan etika berdemokrasi, dan bahkan merusaknya, maka jangan diharap kehidupan sosial dan politik di daerah akan dapat berjalan secara wajar. Justeru yang terjadi adalah berbagai goncangan-goncangan politik, konflik yang menajam atau bahkan pertikaian fisik, baik antara sesama elite pejabat daerah itu sendiri, maupun antara elite atau pejabat itu dengan masyarakatnya.

Dalam hal ini patut diambil pelajaran yang sangat berharga terhadap apa yang dipraktekkan oleh para elite pemimpin dan pejabat di Jakarta, terutama di lembaga Kepresidenan, lembaga DPR dan MPR yang sangat memprihatinkan. Mereka-mereka ini pada umumnya tidak hanya sekadar melanggar etika berdemokrasi, akan tetapi yang sangat fatal telah menanamkan benih-benih pertikaian, saling balas dendam, teror politik dan kekerasan, menciptakan kekacauan sosial, ekonomi dan politik, menghancurkan harapan masa depan generasi muda serta mengancam kelangsungan kehidupan bangsa dan negara.

Dengan demikian, maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah ini, kebutuhan akan segera terciptanya demokratisasi yang beretika di daerah tidak dapat ditawar-tawar lagi, dan bahkan telah menjadi tugas penting semua pihak untuk selalu menegakkan dan mempertahankannya.

Penulis adalah Koordinator Front Mahasiswa Demokratik (FMD) Makassar

 

MEMBEDAH BUDAYA UPETI, SUAP, DAN BIROKRASI PUBLIK DI INDONESIA

MEMBEDAH BUDAYA UPETI, SUAP, DAN BIROKRASI PUBLIK DI INDONESIA
Muhammad Hardin

Di negeri Budaya Kuropsi  ibarat Penyakit kronis yang di idat hampir seluruh para Elit-elit politik dengan terungkapnya kasus penyuapan yang melibatkan pejabat hakim
dan jaksa belakangan ini, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum
tampaknya sudah sampai pada titik nadir. Belum lepas dari ingatan ketika bulan
September tahun lalu Irawady Joenoes (IJ), seorang hakim anggota Komisi
Yudisial, tertangkap tangan menerima suap sebesar Rp 3,7 M dalam kasus
pengadaan tanah. Pekan lalu Urip Tri Gunawan (UTG), jaksa penyelidik kasus
BLBI ditangkap karena menerima suap sebesar Rp 6 M. Pupus sudah
kepercayaan publik karena kasus-kasus beruntun yang melibatkan aparat
penegak hukum sendiri. Mustahil untuk mengharapkan pemberantasan korupsi
dan menjamin penggunaan kekuasaan yang bersih dan sejalan dengan
kepentingan publik apabila dua pilar penegak hukum ini, hakim dan jaksa, justru
menjadi pelaku korupsi dan menjadi bagian dari persoalan itu sendiri.
Namun di tengah skeptisisme tentang aparat penegak hukum, apakah
benar bahwa korupsi sudah menjadi semacam kutukan dalam demokratisasi di
Indonesia yang tengah berkembang ini? Apakah benar bahwa korupsi sematamata
hanya persoalan moralitas para penguasa atau penegak hukum saja? Dari
pengalaman sehari-hari tentang gambaran interaksi antara pejabat dan rakyat,
antara penguasa dan yang dikuasai, korupsi ternyata merupakan penyakit
sistemik yang melibatkan hampir semua unsur masyarakat. IJ dan UTG tidak
sendirian. Ada jutaan pejabat publik yang sudah biasa menerima suap. Sebagian
mungkin dilakukan tanpa rasa bersalah atau mungkin tanpa memahami bahwa
yang dilakukannya sudah termasuk korupsi. Sementara itu, sebagian
masyarakat yang berinteraksi dengan birokrasi publik juga sudah biasa
melakukan praktik suap. Jadi, korupsi adalah wajah buruk kita bersama.
Menarik untuk disimak pernyataan dari Menkeu Sri Mulyani (Kompas, 3
Maret 2008) yang mengimbau kalangan pengusaha supaya tidak memanjakan
dan merusak aparat birokrasi pemerintah dengan tawaran suap. Karena birokrat
bukan malaikat, jika terus digoda dengan suap suatu saat pasti akan terjerumus.
Pernyataan Menkeu ini tentu saja masih perlu ditelusuri dan dibuktikan. Tetapi
dari pengalaman sehari-hari, tampaknya keberhasilan bangsa kita memberantas
korupsi masih sangat terkendala oleh perilaku masyarakat sendiri yang memiliki
toleransi terlalu tinggi terhadap korupsi. Celakanya, upaya pemberantasan
korupsi ternyata bahkan bisa menjadi komoditas tersendiri bagi berkembangnya
korupsi. Tengok saja betapa banyak lembaga anti korupsi yang telah didirikan di
republik ini. Tetapi ternyata sebagian kasus bahkan dijadikan sebagai komoditas
bagi korupsi politik, ranah suap dan korupsi yang lebih besar.
“Kutukan” budaya upeti
Kosakata yang menunjukkan praktik penyuapan sangat banyak. Dalam
bahasa Inggris dikenal istilah bribe (suap), graft (pelicin), embezzlement (sogok),
atau fraud (penggelapan). Dengan demikian dapat dipastikan bahwa masalah
suap bukan hanya di Indonesia atau di negara-negara berkembang, tetapi juga
2
terdapat di negara-negara maju. Yang menjadi masalah ialah bahwa suap di
Indonesia sudah memiliki akar budaya yang demikian dalam. Di dalam bahasa
Indonesia, kosakata selain suap sangat banyak. Tetapi yang tampaknya paling
memiliki akar budaya adalah istilah upeti, berasal dari kata utpatti dalam bahasa
Sansekerta yang kurang-lebih berarti bukti kesetiaan. Menurut sejarah, upeti
adalah suatu bentuk persembahan dari adipati atau raja-raja kecil kepada raja
penakluk.
Dalam budaya birokrasi di Indonesia ketika kebanyakan pemerintahan
masih menggunakan sistem kerajaan yang kemudian dimanfaatkan oleh
penjajah Belanda, upeti merupakan salah satu bentuk tanda kesetiaan yang
dapat dipahami sebagai simbiosis mutualisma. Para adipati memberikan
persembahan kepada raja penakluk. Sebagai imbalannya, raja penakluk
memberikan perlindungan kepada kerajaan-kerajaan kecil yang diperintah oleh
para adipati tersebut. Sistem kekuasaan yang mengambil pola hierarkhis ini
ternyata mengalami adaptasi di dalam sistem birokrasi modern di Indonesia.
Dalam disertasi klasiknya yang berjudul The Making of A Bureaucratic Elite
(1979), Heather Sutherland menggambarkan betapa sistem upeti yang telah
berlangsung selama berabad-abad itu tetap menjadi pola transfer kekuasaan
antara rakyat dan penguasa ketika para birokrat di Indonesia sudah harus
bekerja dengan sistem administrasi modern. Pola patron-client di mana upeti
merupakan alat tukar kekuasaan dianggap sebagai standar yang wajar diantara
para birokrat modern atau pamong-praja di Indonesia.
Karena sudah mengakar dalam budaya birokrasi maka suap, atau yang
dipahami oleh masyarakat sebagai upeti, sangat sulit diberantas. Banyak orang
mengatakan bahwa karena sistem upeti dianggap sebagai sesuatu yang biasa,
maka korupsi sudah membudaya diantara bangsa Indonesia. Budaya upeti
sudah menjadi semacam kutukan bagi bangsa ini sehingga sulit maju. Apakah
memang benar demikian? Untuk memahami pengaruh budaya upeti terhadap
merebaknya penyakit birokrasi di Indonesia, ada dua hal yang harus
diperhatikan, yaitu: 1) sistem administrasi yang memungkinkan pertukaran
antara jabatan resmi dengan imbalan material, dan 2) kekeliruan persepsi
masyarakat tentang makna upeti atau gratifikasi.
Untuk yang pertama, sebenarnya sudah banyak pakar yang membahas
tentang bahayanya kecenderungan para pejabat yang memanfaatkan kekuasaan
atau “menjual” jabatan publik dengan imbalan material. Sejak awal Arnold
Laswell dan Harold Rogow (1963) dalam bukunya yang berjudul Power,
Corruption and Rectitude menguraikan bahwa suap terjadi karena
kecenderungan ini. Korupsi terjadi karena tatanan politik yang ada membuka
peluang lebar bagi adanya jual-beli jabatan publik, bahwa mereka yang memiliki
uang atau modal besar dapat menguasai jabatan penting. Terjadilah apa yang
disebut venal office, bahwa kekuasaan bisa dimiliki bukan karena integritas atau
kepemimpinan seseorang tetapi karena punya dana besar untuk kampanye,
punya modal untuk membeli perusahaan publik, bisa menggunakan uang untuk
membeli suara pemilih, dan sebagainya. Terlebih lagi, situasi seperti ini
diperparah oleh budaya dan persepsi masyarakat bahwa imbalan material yang
tidak resmi adalah sesuatu yang sah dan wajar.
3
Oleh sebab itu, untuk bisa menghindarkan bangsa ini dari cengkeraman
korupsi, hal mendasar yang harus dilakukan adalah dengan penyadaran
menyeluruh bahwa kita harus keluar dari budaya upeti. Inilah saatnya untuk
meyakinkan diri bahwa upeti sama saja dengan suap, dan suap adalah korupsi.
Strategi penyadaran ini sudah banyak diuraikan oleh para penulis yang
mengaitkan antara kebiasaan warga untuk menyuap para pejabat dengan
semakin melemahnya daya saing suatu negara. Luis G. Morales (2003)
misalnya, dalam bukunya yang berjudul The Economics of Corruption and
Bureaucratic Inefficiency in Weak States menjelaskan bahwa fenomena negara
lemah (weak states) sangat dipengaruhi oleh hubungan yang korup antara para
pejabat negara dengan warganya. Banyak analis yang mengatakan bahwa
setelah berdemokrasi seolah-olah bangsa Indonesia justru menjadi lemah. Yang
salah tentu bukan demokrasinya. Yang terjadi adalah bahwa disamping
demokrasi di Indonesia masih bersifat elitis dengan sistem kekuasaan yang
oligarkhis, korupsi ternyata justru semakin meluas sedangkan sebagian besar
warga tanpa sadar masih bersikap toleran terhadap korupsi dalam berbagai
bentuk transaksi suap.
Persoalan lain yang masih harus dihadapi ialah kekeliruan persepsi
masyarakat tentang upeti. Atau lebih tepatnya, warga masyarakat seringkali
gagal membedakan antara hadiah dan suap, antara gratifikasi dan korupsi.
Masalah ini sebenarnya dihadapi bukan hanya di negara-negara berkembang
tetapi juga di negara maju. Dalam sebuah artikel yang berjudul When Does A
Gift Become A Bribe? (2006), Judy Nadler menjelaskan betapa sulitnya
masyarakat, termasuk di negara maju seperti Amerika Serikat, untuk
membedakan antara hadiah (gift) dengan suap (bribe) ketika mereka
berhadapan dengan pejabat. Hadiah adalah sesuatu yang diberikan tanpa
ekspektasi adanya imbalan balik dan tidak akan mempengaruhi keputusan
seorang pejabat. Ini berbeda dengan suap yang selalu disertai dengan adanya
imbalan atau pembelokan terhadap keputusan yang seharusnya dibuat oleh
seorang pejabat. Meskipun warga sulit membedakannya, tetapi setidaknya di
negara-negara maju yang birokrasinya relatif bersih ada semangat untuk
membedakan antara keduanya dan ada kendali internal diantara warga
masyarakat untuk tidak memberikan suap. Di Indonesia, orang cenderung tidak
perduli dengan perbedaan antara hadiah dan suap. Bahkan, ketika KPK sudah
melarang segala macam bentuk gratifikasi atau upeti kepada para pejabat dalam
upaya memberantas korupsi, banyak yang masih mempertanyakan apa
alasannya.
Karena masyarakat umumnya tidak paham apa bedanya antara hadiah
dan suap, kebiasaan untuk memberikan gratifikasi atau menyuap seolah-olah
menjadi wajar atau bahkan menjadi prosedur standar. Maka suap menjadi
fenomena yang terjadi dan meluas dalam semua tingkatan birokrasi. Pada hal
harus dipahami bahwa ketika orang melakukan transaksi suap, titik persoalannya
bukan sekadar besaran atau modus operandinya. Apa yang dilakukan oleh
seorang pelanggar lalu-lintas yang memberikan uang “damai” kepada polisi yang
memergoki esensinya sama dengan apa yang dilakukan oleh Artalyta Suryani
yang membawa koper dengan uang sejumlah 660 ribu dolar untuk jaksa UTG.
4
Resiprokal
Untuk dapat mengatasi persoalan suap-menyuap yang kian hari semakin
suram dan menggerus ketidakpercayaan publik terhadap para pejabat publik,
harus dipahami bahwa transaksi suap dapat terjadi karena keterlibatan dua
pihak, yaitu penyuap dan pejabat yang disuap. Penyuapan adalah transaksi yang
bersifat timbal-balik atau resiprokal. Ini mirip seperti tari tango, yang hanya bisa
dilakukan oleh dua orang dengan saling bekerjasama. It takes two for a tango,
kata orang Inggris. Maka transaksi hanya bisa terjadi apabila kedua belah pihak
setuju tentang besaran uangnya, keputusan yang hendak dibengkokkan, dan
bentuk transaksinya.
Dengan demikian untuk memberantas korupsi dalam bentuk suap,
hukuman harus diberikan setimpal kepada kedua belah pihak, penyuap maupun
yang disuap. Maka sudah tepat prosedur yang dilakukan oleh penegak hukum
dalam kasus penyuapan hakim dan jaksa belakangan ini. Yang diseret ke
pengadilan bukan hanya hakim Irawady Joenoes tetapi juga Freddy Santoso
yang telah menyuapnya. Untuk kasus jaksa Urip Tri Gunawan, Artalyta Suryani
juga harus dikenai hukuman yang setimpal. Tentu saja proses hukum juga harus
mengarah ke Syamsul Nursalim yang selain mengemplang dana BLBI juga telah
menyuruh Artalyta Suryani untuk menyuap pejabat.
Dalam rangka penyadaran terhadap masyarakat tentang buruknya
tindakan penyuapan, hendaknya dilakukan pendekatan komprehensif. Karena
sifatnya yang resiprokal, pengendalian terhadap segala bentuk penyuapan harus
dimulai bukan hanya dari pejabat pemerintah tetapi juga dari kalangan
pengusaha atau masyarakat yang sering berhubungan dengan lembaga
pemerintah. Bukan rahasia lagi bahwa godaan bagi para pejabat yang jujur dan
memiliki integritas tinggi demikian banyak. Selain tuntutan material dari keluarga,
terdapat juga godaan terus -menerus untuk menerima suap dari para pengusaha.
Seandainya seorang pejabat gagal dibujuk untuk menerima suap, para
pengusaha yang cerdik biasanya juga akan segera mendekati isteri pejabat
tersebut, anak-anak atau anggota keluarganya yang lain. Karena tuntutan untuk
menyuap pejabat sudah umum di Indonesia, banyak diantara para pengusaha
yang bahkan sudah menganggarkan dana untuk suap ke dalam overhead cost
perusahaan. Inilah yang juga harus dikendalikan asosiasi pengusaha atau
kalangan swasta lainnya.
Pada tataran mikro, penyadaran bagi kedua belah pihak juga sangat
penting artinya. Pada dasarnya setiap bentuk mekanisme administrasi yang
melibatkan kekuasaan aparat birokrasi (discretionary power) selalu terdapat
peluang adanya transaksi suap. Maka korupsi dalam bentuk suap bisa terjadi
sejak tingkatan presiden hingga seorang kepala desa, dari tingkat menteri
sampai petugas pelayan KTP di kecamatan. Yang menjadi masalah di Indonesia
ialah bahwa hukuman seolah-olah hanya diberikan kepada pejabat yang disuap,
bukan warga yang menyuapnya. Karena budaya upeti dan suap-menyuap yang
sudah mengakar, seorang warga yang akan mengurus KTP, IMB, atau urusan
lainnya terkadang dari rumah sudah menyiapkan uang ekstra disamping biaya
resminya. Bagaimana mungkin kita bisa mengendalikan penyuapan atau korupsi
5
apabila dari urusan yang sangat kecil semua orang sudah biasa menyuap
aparat?
Tanpa disadari, semua warga yang selalu menyediakan uang ekstra
kepada para aparat birokrasi publik sebenarnya juga memperparah meluasnya
korupsi di Indonesia. Publik di Indonesia tampaknya masih bersikap mendua
ketika menyampaikan pendapat mereka tentang suap. Sebagian menganggap
bahwa suap harus diberantas dan pelakunya harus dihukum berat. Tetapi
sebagian menganggap bahwa suap tidak ada bedanya dengan hadiah atau
tanda terima kasih. Sementara itu sebagian lagi mengatakan bahwa suap
merupakan cara yang harus ditempuh untuk melancarkan urusan dengan
lembaga-lembaga pemerintah. Survai Governance Assessment (2006) yang
dilaksanakan di 12 provinsi dan 20 kabupaten menunjukkan bahwa 41,6 persen
responden mengatakan bahwa birokrasi yang korup adalah faktor penyebab
utama kegagalan usaha di daerah. Tetapi ketika responden ditanya pendapat
mereka tentang pemberian uang ekstra kepada aparat birokrasi publik, hampir
separuh (47 persen) mengatakan bahwa itu merupakan “sesuatu yang umum
dan wajar”.
Sekali lagi, letak masalahnya adalah bagaimana menerapkan sistem
reward and punishment yang sepadan bagi para pelaku transaksi suap. Di dalam
sistem birokrasi publik di negara-negara yang relatif bersih, kita selalu bisa
menyaksikan bahwa prinsip inilah yang sebenarnya ditegakkan. Kita bisa
perhatikan bagaimana mekanisme ini bisa berjalan di Singapura, sebuah negara
kecil yang relatif berhasil mengendalikan korupsi dalam bentuk suap. Ketika
seorang pengemudi mobil yang melakukan pelanggaran karena parkir tidak pada
tempatnya dan tertangkap basah oleh seorang petugas polisi, sistem reward and
punishment itu langsung berjalan. Seandainya pengemudi mobil akan menyuap
polisi, dia harus berhitung apakah polisi tersebut bisa disuap dan tidak akan
melaporkan niat menyuap tersebut kepada pejabat kepolisian yang lebih tinggi.
Jika setelah terjadi suap polisi itu melaporkan kasusnya, justru penyuap akan
mendapat denda lebih berat dan polisi tadi akan mendapatkan imbalan, misalnya
dalam bentuk credit point untuk kenaikan pangkatnya. Hal yang sama terjadi dari
pihak si polisi, seandainya dia ingin menerima suap dia harus memastikan
bahwa pengemudi mobil itu tidak akan melaporkan dirinya ke divisi Internal
Affairs di kepolisian. Jika ternyata pengemudi mobil melaporkan polisi tersebut,
dia akan mendapatkan keringanan denda sedangkan petugas polisi tadi akan
mendapatkan catatan kondite buruk, mungkin bisa diturunkan pangkatnya.
Situasi di Singapura itu berbeda kontras dengan yang ada di jalanan di
Indonesia. Tidak ada mekanisme reward and punishment yang seimbang bagi
kedua belah pihak. Yang ada justru reward untuk terjadinya transaksi suap.
Artinya, baik pelanggar lalu-lintas maupun petugas polisi sama-sama menikmati
kemudahan apabila melakukan transaksi suap. Pelanggar lalu-lintas merasa
tidak perlu repot-repot menghadiri sidang Tilang di Pengadilan Negeri dan
membayar dendanya, sedangkan polisi mendapat tambahan uang dari
pelanggar lalu-lintas karena gaji bulanannya yang dirasa kecil. Analogi dari
hubungan antara penegak hukum dan warga yang melanggar ini tampaknya juga
berlaku dalam jenjang lembaga pemerintah yang lebih tinggi. Tidak heran bahwa
6
seorang pengusaha bersedia menyediakan uang sogok sampai milyaran kepada
penegak hukum karena keuntungan yang akan diperolehnya juga sepadan.
Dengan demikian, untuk memberantas suap dan korupsi diantara para
pejabat birokrasi publik, pendekatan hukum perlu terus ditunjang dengan
pendekatan budaya. Reformasi birokrasi sejauh ini belum mendapatkan
perhatian yang serius dari pemerintah. Selain itu, pembenahan aparat publik
sampai saat ini masih belum mengedepankan unsur budaya. Dengan menelusur
budaya upeti yang mengakibatkan meluasnya penyuapan di Indonesia, kita bisa
melihat betapa pentingnya menyentuh aspek budaya birokrasi kita.
Sementara itu, untuk memperbaiki birokrasi publik yang penuh dengan
borok korupsi, generasi penerus aparatur pemerintah perlu disiapkan sejak dini.
Pendidikan budi-pekerti yang menjelaskan tentang apa fenomena suap dalam
kehidupan sehari-hari dan mengapa itu mengandung implikasi serius bagi
kemajuan bangsa perlu terus digalakkan. Untuk hal ini, beberapa upaya kecil
sudah dilakukan, tetapi perlu terus diperluas dan dikembangkan. Di Semarang,
ada sekolah yang menambah muatan khusus dalam kurikulum dengan pelajaran
anti-korupsi. Pelajaran semacam ini tentu akan membuka wawasan bagi para
peserta didik untuk memahami betapa berbahayanya pengaruh korupsi bagi
bangsa ini dan sekaligus menanamkan bahwa orang yang miskin tetapi jujur dan
bekerja keras adalah orang yang jauh lebih bermartabat daripada orang kaya
tetapi korup. Sebuah sekolah di Padang membuka “kantin kejujuran” di mana
tidak ada transaksi langsung antara siswa yang mengambil makanan-minuman
di kantin, tetapi sekadar meletakkan uangnya di tempat yang telah disediakan.
Ini benar-benar merupakan terobosan untuk menanamkan nilai-nilai integritas
dan kejujuran diantara para generasi muda.
Untuk memberantas suap dan korupsi secara tuntas, penegakan hukum
mutlak diperlukan. Pada saat yang sama, inilah saatnya untuk menyadari bahwa
kita sehari-hari mungkin sudah terbiasa memberi uang ekstra kepada aparat,
bahwa kita semua sudah berkontribusi bagi merebaknya suap-menyuap di
negeri ini. Sama sekali ini tidak bermaksud untuk melebih-lebihkan, tetapi justru
dari sinilah keberhasilan pemberantasan korupsi akan lebih terjamin karena
dimulai dan didukung oleh setiap elemen unsur masyarakat. Seperti
dikemukakan oleh Francis Fukuyama dalam buku Trust: The Social Virtues and
the Creation of Prosperity (1996), kepercayaan (trust) adalah modal utama bagi
bangsa yang ingin mencapai kemakmuran dan kemajuan peradaban. Ketika
kepercayaan kepada aparat penegak hukum sudah sampai titik nadir, tindakan
hukum yang tegas mutlak diperlukan. Namun pada saat yang sama semua pihak
perlu memikirkan apa yang dapat dilakukan untuk mencegah meluasnya
penyuapan dan korupsi. Jika faktanya menunjukkan bahwa kita semua punya
toleransi terlalu tinggi terhadap suap, atau secara tidak sengaja justru sering
melakukannya, inilah saatnya untuk mengakui dan menyadari hal itu. Pulihnya
kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik baru dapat diharapkan apabila
semua pihak mengakui hal-hal yang selama ini tidak disadari sebagai kekeliruan
umum.
*****
Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisopol Unismuh

Tantangan dan Bahaya Politik Lokal


Ada kemungkinan para elite dominan lokal akan memainkan politik identitas demi kepentingan sendiri.

MULAI Juli 2005 akan banyak pesta politik digelar di berbagai daerah: pemilihan kepala daerah secara langsung, bupati atau wali kota di tingkat kabupaten/kota, gubernur di tingkat provinsi. Inilah pendulum demokrasi yang bakal mengubah peta politik daerah, setelah selama lebih dari tiga dasawarsa masyarakat terbiasa dengan drop-dropan pejabat daerah yang dikendalikan dari pusat.

Bagaimana membaca bangkitnya politik lokal karena diterapkannya instrumen “pilsungkada” (pemilihan langsung kepala daerah) itu? Apakah praktek desentralisasi kekuasaan itu otomatis akan menumbuhkan demokratisasi lokal? Atau hanya akan mengembangkan gejala desentralisasi oligarki? Apakah pluralisme masih dimungkinkan? Apakah daerahisme akan lebih menonjol? Atau apakah sektarianisme dan separatisme berbasis politik etnisitas dan agama bakal menjadi praksis politik yang menguat?

Untuk menghitung mana yang paling mungkin, data penelitian Demos memperlihatkan indikasi-indikasi berikut. Para informan di berbagai provinsi masih percaya pada potensi politik pluralis yang cukup besar sebagai basis pengembangan masyarakat sipil. Tetapi mereka juga melihat besarnya kemungkinan berlanjutnya kekuasaan negara yang berwatak otoritarian, juga berbagai operasi politik kalangan elite dominan yang memainkan isu-isu pertentangan agama dan etnis dalam berbagai konflik sosial di seluruh wilayah.

Mereka mendeteksi pula, praktek oligarki untuk penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi masih jauh dari tertanggulangi. Tiga kecenderungan ini masih sama berlangsung di dalam proses politik lokal. Jika praksis politik pro-demokrasi lebih memilih pluralisme, mereka harus membangun basis konstituen pluralis yang bersifat lintas agama dan lintas etnis. Tetapi, karena mereka tidak punya cukup kapabilitas membangun konstituen politik seperti itu sebagai kekuatan nyata, pilihan mereka ini tidak akan cukup menarik kekuatan-kekuatan politik yang memperjuangkan aspirasi lokal, yang lebih cenderung memainkan politik identitas.

Di sinilah ketegangan akan terjadi, antara pilihan mengenai politik pluralis dan politik konsosiasional. Politik pluralis mencari solidaritas alternatif yang bersifat non-etnis dan non-agama, sementara politik konsosiasional mendasarkan diri pada solidaritas komunitarian. Jika politik pluralis tidak berkaitan dengan identitas lokal, politik konsosiasional dalam beberapa hal justru merupakan ekspresi komunitarianisme berbasis kedaerahan, atau bahkan komunalisme.

Meski desentralisasi belum menghasilkan munculnya identitas lokal yang kuat, di beberapa wilayah dengan preseden ketegangan etnis dan agama ada kemungkinan para elite dominan lokal akan memainkan politik identitas demi kepentingan sendiri. Mereka bisa menggunakan instrumen-instrumen demokrasi untuk membakar sentimen massa dalam kerangka penguatan politik identitas dan dalam skenario politik konsosiasional yang dimanipulasi. Beberapa kemelut di sekitar pemilihan bupati dan walikota selama ini membuktikan gejala seperti itu mulai muncul sebagai pola perebutan pengaruh dan perang legitimasi, untuk meraih jabatan kekuasaan lokal.

Tapi itu bukan satu-satunya model. Riset Demos yang menyimpulkan data putaran pertama (2003) dan kedua (2004) memperlihatkan ada cara lain yang digunakan para elite lokal itu untuk mencapai kekuasaan politik. Selain memanfaatkan sentimen etnis dan agama (8 persen), mereka juga menggunakan cara-cara otoritarian (16 persen), membeli dukungan suara (13 persen), atau menggunakan sumber daya publik (10 persen). Pelbagai cara ini dipakai untuk menguasai lembaga-lembaga demokrasi melalui jalan legislatif (60 persen) atau dalam rangka menguasai organ-organ eksekutif (40 persen) di tingkat lokal.

Para elite dominan di tingkat lokal-sama seperti yang dikerjakan oleh elite pusat-terutama bergerombol sesama mereka, khususnya untuk menguasai lembaga-lembaga politik. Aliansi intra-elite di kalangan politisi adalah jenis aliansi yang terbanyak dilakukan (38 persen), lebih besar jika dibandingkan dengan kalangan dunia bisnis (26 persen). Dalam mempertahankan aliansi seperti itu, mereka terutama memanfaatkan sumber daya kekuasaan yang berkaitan dengan ekonomi (42 persen), di antaranya sumber daya publik (17 persen). Sumber daya kekuasaan yang bersifat non-ekonomi (32 persen) adalah birokrasi, agen-agen represi di kalangan militer dan polisi, lembaga-lembaga peradilan, dan premanisme/mafia.

Dengan gambaran seperti ini, politik lokal tampaknya memang segera akan berkembang menjadi locus bagi perluasan praktek oligarkis. Desentralisasi kekuasaan yang dimanfaatkan oleh aliansi-aliansi kepentingan elite politik dan ekonomi di tingkat lokal tak lain hanya menjadi wahana bagi desentralisasi oligarki. Dengan demikian, masih adakah ruang tersisa bagi munculnya desentralisasi demokrasi?

ANALISA PENDIDIKAN INDONESIA PENDAHULUAN (Gambaran singkat pendidikan)

ANALISA PENDIDIKAN INDONESIA
PENDAHULUAN (Gambaran singkat pendidikan)
BAB I
DUNIA PENDIDIKAN
I. Filosofi Pendidikan
a. Landasan Pendidikan
Dahulu kala dalam masyarakat yunani kuno usaha untuk memperoleh pengetahuan tidak dilakukan dalam ruang kelas dengan kurikulum, jadwal, dan fasilitas yang serba sudah di tentukan sebelumnya, praktek penidikan dilakukan dengan mengunjungi pasar, mimbar pengadilan, istana atau suatu tempat yang tenang untuk melihat realitas secara langsung sehingga lebih memahami hakikat hidup. Dialog dan kontemplasi menjadi sesuatu yang harus dilakukan untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan guru hanya berfungsi melahirkan kebenaran dalam setiap individu, bukan sebagai pihka yang paling mempunyai kebenaran untuk dihadiahkan pada para murid. ―kebenaran: demikian kata Socrates., ―adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia sejak lahir, sehingga masing-masing individu tersebutlah yang dapat mewujud di dunia.‖
Paradigma pendidikan sokratik meyakini bahwa kebenaran adalah sesuatu yang inheren dalam diri manusia merupakan ekspresi dari tujuannya untuk mengembalikan fitrahnya sebagai makhluk yang bebas merdeka, lepas dari segala bentuk ketertindasan, rasa takut,dan tidak berdaya. Pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar (scholae) diesbutnya juga sebagai kebijaksanaan hidup yang memberi peta jalan bagi manusia untuk melepaskan diri dari kefanaan menyesatkan menuju hidup abadi.
Setiap pandangan zaman berimplikasi terhadap ranah pendidikan. Hal itu tampak pada semangat demokratik yunani kuno memberi warna pembebasan pada pola pendidikannya, sakralitas gereja di abad pertengahan membangun system pendidikan dogmatis dan spirit modernitas tak urung membawa pula perubahan konsepsi tentang pendidikan berikut institusinya. Modernitas menandai runtuhnya tradisi, mitos, dan ritus keagamaan sebagai momen yang irasional. Dan menganggap manusia sebagai subjek pembentuk dunia dengan akal budinya. Rasionalitaspun menjadi instrumen sentral pencarian kepada objektivitas (kebenaran hakiki) yang ideal. Konstruksi pikir ini membawa pada paradigma pendidikan pembentukan manusia yang penuh hasrat penaklukan material dan dimensi manusiawi. Tanpa disadari esensi belajar sebagai solidaritas bersama untuk membangun dunia telah hilang.
Institusi pendidikan modernpun terbangun diatas fundamen kepentingan kapital yang terus-menerus melakukan akumulasi dan ekspansi. Kompleksitas pengetahuan, peningkatan produktivitas, dan jumlah konsumen yang terus tumbuh mengharuskan spesialisasi dan peningkatan kapasitas kekuatan produksi. Pemunculan kelompok intelektual hanya menjadi eksperimen borjuasi untuk memperteguh system yang menguntungkan, dan pendidikan hadir sebagai sarana untuk melanggengkan status quo melalui hegemoni atas kesadaran setiap peserta didik. Teknisi dan ahli humaniora dikungkung di seputar elit pemilik modal untuk terus menerus melakukan reproduksi wacana dan sophistikasi alat alat produksi.
Manusia kemudian dibentuk oleh system besar kapitalisme yang melingkupinya. Ia tidak dibiarkan berkembang dan memiliki otoritas atas dunianya. Kekuatan yang merasuk mempersuasi emnuangkan ancaman menadi realitas yang tidak terbantahkan. Kebebasan berganti dengan ketertundukan. System pendidikan menjadi lapangan unjuk rasa intruksi dan arogansi otoritas-pengetahuan. Guru mendefinisikan diri sebagai subjek yang maha tahu, sedangkan murid adalah objek yang dijejali ilmu pengetahuan dan hanya terdiam bisu dalam kelas yang tidak demokratis.
Esensi sepihak melakukan produksi secara terus menerus, yang dikonstruksi sebagai realitas tunggal memberi dampak pada nihilnya wilayah reflektif, sebagai esensi yang lain. Gagasan dipisahkan dari kerja. Kerja yang seharusnya merupakan objektivasi gagasan direposisi menjadi sesuatu yang utama. Kerja hadir begitu saja sebagai akibat dari sebab tunggal peningkatan kualitas dan kuantitas barang dan jasa. Jika demikian adanya, lantas intelektual macam apa yang dibentuk oleh peradaban saat ini?
b. Beberapa teori pendidikan
– Paulo Freire
Untuk permasalahan subsistem pendidikan yang mendehumanisasi ini, freire menjawabnya dengan mengajak untuk mendekonstruksi seluruh struktur kesadaran yang menindas, dan memposisikan peserta didik sebagai objek, melenyapkan kepentingan ideologisasi dan penakluan. ―mereka bukanlah pihak luar‖, mereka dimanfaatkan oleh kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, seharusnya bukanlah menjadikannya ―orang dalam‖ namun mengarahkannya menjadi orang yang sanggup membebaskan dirinya sendiri, karena memang senyatanya mereka tidak termarginalkan, namun berada dalam struktur social yang menindas. Tidak ada jalan lain kecuali mengubah struktur yang mendehumanisasi.
– Antonio Gramscy
Gramsci menyatakan bahwa setiap manusia adalah intelektual, karena pada dasarnya ia mempunyai dan secara kontinu membentuk dunia/konteksnya sendiri. Tapi tidak setiap manusia mempunyai fungsi intelektual secara social.
Adalah Gramscy yang dibesarkan dalam keluarga kurang mampu yang membuatnya begitu menghargai pengetahuan merumuskan term baru tentang intelektualitas. Intelektualitas terbagi menjadi dua jenis. Pertama adalah intelektual ―tradisional ―. Kelompok ini membangun intelektualitasnya sendiri terpisah dari struktur ekonomi yang mendahului. Ia mengada dengan kontinuitas historisnya sendiri. Kedua adalah ―intelektual organic‖. Merupakan kelompok terpelajar yang hadir diatas wilayah orisinal sebuah fungsi esensi dari struktur produksi. Kaum proletar mempunyai struktur intelektualnya sendiri, begitu pula sekte kapitalisme.
Intelektual organic inilah yang akan menjadi mata pedang dan garda terdepan dalam perjuangan kelas. Selain itu, intelektual organic juga berfungsi membangun identitas
bersama, tujuan, dan watak entitas kelas rakyat-bawah vis a vis elit borjuasi. Dan pada akhrnya Gramscy pun meragukan bahwa intelektualitas merupakan kategori tunggal yang terpisah sama sekali dari struktur kelas. Intelektual tradisional yang memposisikan diri di tengah-tengah ketegangan konflik kelas adalah sebuah mitos.
II. Sejarah Pendidikan Dunia
(Perkembangan Pendidikan dunia hingga kini)
BAB II
PENDIDIKAN DI INDONESIA
I. Sejarah Pendidikan di Indonesia
Pendidikan sebagai sarana sosialisasi merupakan kegiatan manusia yang melekat dalam kehidupan masyarakat, sehingga usia pendidikan hampir sama tuanya dengan usia manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbagai rentang peradaban. Perjalanan panjang perkembangan pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan dapat di telusuri sejak zaman hindu budha pada awal abad ke-5. dari perkembangannya sejak masa itu, diperoleh gambaran bahwa pendidikan telah berlangsung sesuai dengan tuntutan zaman yang berbeda-beda dengan penyesuaian pada ideology, tujuan serta sistem penyampaiannya.
Pendidikan yang telah berkembang dari zaman ke zaman senantiasa memperlihatkan terjadinya pergeseran pandangan masyarakat terhadap pendidikan pada zamannya masing-masing. Secara garis besar, semula pendidikan hanya dipandang sebagai pembina budi pekerti, sikap dan perilaku, kemudian di pandang sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan warga negara yang dapat meingkatkan produktivitas nasional. Pendidikan bahkan dianggap sebagai sarana ampuh investasi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka mempersiapkan masa depan generasi muda kearah mencapai kemampuan dan daya saing bangsa dalam lingkungan global. Pergeseran pandangan ini penting untuk dikaji sehingga dapat mendorong timbulnya pemkiran baru melalui analisis kebijakan pembangunan pendidikan untuk waktu selajutnya
Sistem pendidikan Indonesia dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa berkembang secara dinamis pada lingkungan masyarakat yang juga berkembang baik dalam dimensi ideology, politk, ekonomi, maupun social budaya. Dalam perkembangannya dari waktu ke waktu, pendidikan di bumi nusantara secara konsisten dianggap sebagai wahana transformasi, transmisi, dan sosialisasi nilai-nilai, tradisi, ilmu pengetahuan serta teknologi dan seni dari masyarakatnya, yang berlangsung baik melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Sistem pendidikan dan pengajaran berubah-ubah sesuai dengan konteks lingkungan alam dan social budaya masyarakatnya. Sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan bukti-bukti empiris mengenai hal tersebut.
a. Masa Sebelum Kemerdekaan
Pemaparan sejarah pendidikan dalam rangka perjuangan mewujudkan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan, dimulai pada pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan, dan pendidikan yang berlandaskan pada kepentingan penjajah
1. Pendidikan berlandaskan penyebaran agama
Sebelum penjajahan belanda, bumi nusantara telah dikenal di dunia sebagai pusat pendidikan, pengajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnyapada masa kerajaan Hindu Budha, yang dalam perkembangan selanjutnya pendidikan banyak di pengaruhi oleh ajaran islam.
Pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha, pendidikan dipengaruhi oleh ajaran kedua agama tersebut sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat pada saat itu. Demikian juga pada zaman permulaan masuk dan berkembangnya agama islam, pendidikan dilaksanakan dalam rangka penyebaran agama islam. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan pendidikan dan pengajaran agama islam mulai berpengaruh terhadap tumbuhnya pusat-pusat kekuasaan islam di daerah-daerah pesisir sebagai pusat-pusat kekuasaan baru yang secara perlahan-lahan menggantikan pusat-pusat kekuasaan Hindu Budha di pedalaman.
Hindu Budha
Sistem pendidikan pada zaman hindu-budha dimulai dengan masuknya ajaran agama Hindu dan Budha ke Indonesia. Hinduisme dan Budhisme yang datang ke Indonesia tumbuh dan berkembang berdampingan secara harmonis. Meskipun hinduisme dan budhisme adalah agama yang berbeda, namun dalam perkembangannya tampak terdapat kecenderungan sinkretisme, yaitu keyakinan untuk mempersatukan figure syiwa dan budha sebagai satu sumber dari Yang Maha Tinggi. Sembyan Bhinneka Tunggal ika –yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua- adaah perwujudan dari keyakinan tersebut.
Di daerah kalimantan (Kutai) dan Jawa Barat (Tarumanagara) ditemukan adanya prasasti adanya kebudayaan dan peradaban hindu tertua, yaitu pada abad ke-5. Gambaran tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan di Indonesia, kurang lebih satu abad kemudian didapat dari sumber-sumber Cina. Cendekiawan, ulama-biarawan. Musafir dan peziarah Budha dalam perjalanannya ke India, singgah di Indonesia untuk mengadakan studi pendahuluan dan persiapan lainnya. India merupakan tanah suci dan merupakan sumber inspirasi spiritual, ilmu pengetahuan serta kesenian bagi pemeluk agama Budha.
Dari sumber-sumber Cina yang berasal dari zaman dinasti Tang diketahui bahwa pada masa pemerintahan Ratu Simo (Hsi-mo) di Ho-ling (Jawa) telah ada seorang pendeta agama Budha yang terkenal bernama Jnanabadra. Pendeta ini telah membantu seorang pendeta Cina bernama Hui-ning menerjemahkan kitab suci agama Budha dari bahasa sanskerta kedalam bahasa cina. Hui-ning tinggal di jawa selama tiga tahun (664-667). Kitab yang mereka terjemahkan ialah kitab nirwana yang tergolong dalam kitab-kitab sutra yang pertama dari aliran hinayana.
Seorang pendeta cendekiawandan musafir cina lain bernama I-tsing, singgah dan tinggal beberapa tahun di Sriwijaya. Dalam karya-karyanya yang ditulis di Sriwijaya antara tahun 689 dan 692, ia menyebutkan betapa mashurnya sriwijaya sebagai pusat agama Budha. I-tsing menyebutkan bahwa di ibukota kerajaan Sriwijaya yang dikelilingi benteng terdapat lebih dari seribu orang pendeta yang belajar agama Budha, seperti halnya di India (Madhyadesa). Kaum pendeta cina yang ingin belajar untuk mengerti dan membaca kitab-kitab Budha yang asli di India harus belajar dahulu di Sriwijaya.
Pada waktu I-tsing baru kembali dari belajar gama Budha di Nalanda, India, ia tinggal di Sriwijaya selama 4 tahun dari tahun 685-689, untuk meneerjemahkan kitab-kitab agama Budha dari bahasa sanskerta ke Bahasa Cina. Rupanya pekerjaan ini terlalu berat baginya, karena itu pada tahun 689 ia pulang ke Kanton dan kembali lagi ke Sriwijaya dan menulis dua buah buku. Pada tahun 692 buku itu dikirimkan ke cina melalui seorang pendeta lain, dan ia baru kembalike cina pada tahun 695.
Pada waktu itu pulau jawa dan sumatera merupakan pusat pengembangan agama Budha dengan guru-guru besar yang berasal dari wilayah itu sendiri. Diantaranya adalah Jnanabhadra yang dienal sebagai pujangga sastra dan bahasa, ia seorang juru tafsir kitabkitab agama Budha. Dalam pengelolaan karya-karya ilmiah selain bahasa sanskerta juga dipergunakan bahasa K‘un-lun, yang merupakan lingua franca di kawasan asia tenggara, dan bahasa jawa kuna.
Dalam Hinduisme dikenal sistem kasta, tetapi pelaksanaannya di Indonesia tidak setajam di India. Kaum Brahmana, yaitu kaum ulama menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Mereka mempelajari dan mengajarkan ilmu-ilmu teologi, sastra, bahasa, dan ilmu kemasyarakatan; eksakta, seperti ilmu perbintangan, ilmu pasti, seni bangunan, senirupa; dan ilmu pengetahuan lainnya.
Kebudayaan dan sistem pendidikan hindu di India pada masa itulah yang sangat berpengaruh dan berkembang diindonesia. Sebagaigambaran mengenai pendidikan tinggi di India, seorang penulis cina tersohor bernama Fa-Hian (pendahulu I-Tsing) melukiskan bahwa pada masa pemerintahan Candragupta II pada tahun 375 terdapat satu biara dengan ribuan orang biarawan yang membaktikan hidupnya dengan melakukan studi. Biara tersebut bertingkat tiga dan dilengkapi dengan 6 ruang, dan ruangan yang luas untuk mengadakankegiatan diskusi atau seminar. Seluruh kompleks dikelilingi oleh tembok setinggi 10 meter dengan tiga menara yang tinggi.
Dalam perkembangannya, kebudayaan Hindu telah membaur dengan unsure-unsur Indonesia asli dan memberikan ciri serta coraknya yang khas. Sampai jatuhnya kerajaan Hindu terakhir di Indonesia, yaitu Majapahit pada awal abad ke-16, ilmu pengeahuan terus berkembang, khususnya di bidang sastra, bahasa, ilmu pemerintahan, tata negara dan hukum. Kerajaan-kerajaan Hindu seperti Kalingga, Mataram, Kediri, Singasari, dan Majapahit melahirkan para empu, pujangga yang melahirkan karya-karya seni yang bermutu tinggi. Selain karya seni pahat dan seni bangunandalm arsitektur yang bernilai tinggi, juga ditemukan beberapa karya ilmiah dalam bidang filsafat, sastra dan bahasa.
Pendidikan keterampilan, seperti pertanian, pelayaran, perdagangan, seni dan ilmu bela diri termasukseni perang), diselenggarakan secara turun temurun melalui jalur kastanya masing-masing. Pada sekitar abad ke-14 sampai abad ke-16 menjelang atuhnya kerajaanHindudi Indonesia, kegiatan pendidikan tidak lagi dilakukan secara meluas seperti sebelumnya, tetapi dilakukan para guru kepada siswanya yang jumlahnya terbatas dalam suatu padepokan. Pada padepokan tersebut para siswa diajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum dan yang bersifat spiritual religius, selain mereka juga harus bekerja untuk kehidupannya sehari-hari.pendidikan pada saat itu, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi pada umumnya dikendalikan oleh para pemuka agama. Namun demikian pendidikan dan pengajaran tidakdilakukan secara formal, sehingga siswa yang merasa belum puas akanilmu yang diperolehnya dapat mencari dan pindah
dari guru yang satu ke guru yang lain. Kelompok bangsawan, ksatria, dan kelompok elit lainnya mengirimkan anak-anaknya kepada para guru untuk dididik, atau guru diundang untuk datang mengajar anak-anak mereka.
Islam
Pada abad ke-13, sebagai akibat perkembangan perdagangan internasional, banyak pedagang asing yang meluaskan perdagannya ke Indonesia. Selain saudagar cina, terdapat sekelompok pedagang berasal dari daerah Gujarat, India, yang mengadakan kontak secara teratur dengan pedagang Indonesia yang berasal dari sumatera dan jawa. Saudagar-saudagar dari Gujarat tersebut telah memeluk agama islam. Disamping berdagang mereka juga berupaya mengajarkan dan mengembangkan agama islam di kalangan pribumi dan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Pada waktu itu pola kekuasaan berpusat pada suatu kerajaan inti yang berkedudukan di pedalaman. Kerajaan-kerajaan pesisir hanya merupakan bawahan (vassal) dari kerajaan inti, yang banyak berhubungan dengan kerajaan asing justru kerajaan pesisir. Agama islam yang dibawa oleh pedagang-pedagang Gujarat dengan nilai-nilai budaya baru disambut dengan hangat dan diterima dengan baik oleh kerajaan pesisir. Oleh karena itulah merekalah yang lebih dulu masuk islam. Motivasi penyebaran agama itu, antara lain, agar kerajaan-kerajaan tersebut dapat melepaskan diri dari belenggu kerajaan pedalaman yang masih beragama Hindu.
Dengan beralihnya pusat kekuasaan dari daerah pedalaman ke daerah pantai, penyebaran agama islam lebih berkembang pesat ke seluruh kepulauan Indonesia. Peralihan dari agama dan kebudayaan Hindu Budha ke islam walaupun ada peperangan, pada umumnya berlangsung secara damai. Ketika agama islam memasuki Indonesia, pengaruh ajaran dan cara berpikir Hindu masih kuat dan berakar di kalangan penduduk. Pada masa itu ada dua tipe guru; yang pertama adalah guru untuk kalangan keraton dan bangsawan yang diundang atau hidup di lingkungan keraton untuk mengajar para putera raja dan ksatria lainnya; dan yang kedua adalah guru pertapa yang menyendiri bertapa di tempat-tempat jauh dari keramaian sambil belajar, seta mendalami ilmu-ilmu ketuhanan beserta ilmu-ilmu lain, dan muridnya berasal dari kalangan bangsawan atau orang kebanyakan. Para penyebar agama islam banyak menghubungi guru tipe kedua ini sehingga melalui merekalah agama islam tersebar luas di Indonesia. Beberapa tokoh agama islam di jawa, yang paling terkemuka berjumlah sembilan, kemudian disebut wali sanga, dan diberikan sebutan atau gelar sunan (berasal dari kata susuhunan) yang berarti yang dijunjung tinggi. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Kudus dan Sunan Muria.
Sejalan dengan semakin banyaknya pemeluk agama islam, atas swadaya masyarakat didirikan lembaga-lembaga pendidikan, yaitu langgar, pondok pesantren, dan madrasah.
Pendidikan di langgar; langgar merupakan tempat ibadah yang ada di desa-desa. Tempat tersebut umumnya dikelola oleh seorang imam, amil, modin, atau lebai (di sumatera). Imam suatu langgar mempunyai fungsi ganda, disamping membacakan doa pada waktu ada upacara keluarga atau desa, juga berfungsi sebagai gur agama. Tujuan pendidikan dan pengajaran di langgar ialah emmberikan kemampuan dasar kepada murid untuk dapat membaca ayat-ayat Alquran dengan baik. Pelajran agama di langgar sangat
sederhana, yaitu, menghafal rukun iman dan rukun islam, belajar tuntunan shalat, dan belajar membaca Alquran. Pelajaran agama di langgar dimulai dengan membaca Alquran. Para murid mengikuti guru dengan menirukan apa yang telah dibacakan dari Alquran. Murid-murid diajar secara peroranagn dengan cara mengahdap kepada gurunya satu persatu yang disebut Metode Sorogan. Dalam menunggu giliran untuk diajar, mereka duduk bersila di sekeliling dan di sekitar guru sambil berlatih membaca ayat-ayat suci Alquran menurut bagiannya masing-masing. Bila perlu, guru mengadakan koreksi kepada murid-murid yang salah membaca atau keliru melagukan ayat-ayat tersebut. Pelajaran diberikan pada pagi hari setelah shalat subuh berjamaah atau petang hari setelah shalat magrib kurang lebih 2 jam. Sesudah murid menyelesaikan pelajaran dalam arti tamat membaca Alquran, diadakan khataman dan murid yang telah khatam tersebut mendemonstrasikan kemampuannya. Hubungan antara murid dan guru umumnya tetap berlangsung, walaupun murid meneruskan pendidikan pada lembaga yang lebih tinggi.
Pendidikan pesantren; pelajaran utama yang diberikan pada pendidikan di pesantren adalah ilmu keagamaan (ushuluddin), yaitu dasar kepercayaan dan keyakinan islam serta ilmu fikih. Para santri, yaitu murid-murid yang belajar diasramakan dalam suatu kompleks yangdinamakn pondok. Pondok tersebut dibangun atas biaya guru yang bersangkutan ataupun atas biaya bersama dari masyarakat desa. Para santri belajar pada bilik-bilik terpisah dan belajar sendiri-sendiri, tetapi sebagian besar waktunya di gunakan untuk belajar di luar ruangan, baik untuk membersihkan ruangan, halaman atau bercocok tanam. Adakalanya untuk memenuhi kebutuhan pesantren secara keseluruhan, dalam bentuk materi, kerapkali para santri bergerak keluar pesantren untuk mencari dana pada umat islam, dan pada umumnya mereka dengan sukarela dan hati terbuka memberikan dana atau materi yang diperlukan.
Pendidikan madrasah; seorang perdana menteri terkenal dari irak di Kota Baghdad bernama Nizam-el-mulk (1019-1092) adlah pendiri dan pelopor dari lembaga pendidikan madrasah. Tokoh ini mengadakan pembaharuan dengan memperkenalkan sistem pendidikan yang semula bersifat murni teologi (ilmu ketuhanan) dan menambahkan ilmu-ilmu yang bersifat keduniawian seperti astronomi (ilmu perbintangan) dan ilmu obat-obatan. Dalam perkembangannya, madrasah ini ada yang berjenjang, sejajar dengan pendidikan dasar dan menengah. Pada madrasah guru-guru diperkenankan menerima imbalan dalam bentuk uang tunai secara tetap.
Katholik
Setelah menguasai Malaka pada permulaan abad ke-16, orang-orang Portugis bergerak mencari daerah sumber rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Mereka menguasai pulau-pulau Ternate, Tidore, Ambon dan Bacan, dan dalam gerakannya selalu diikuti oleh Misionaris Katholik Roma. Segera setelah mereka menduduki suatu daerah atau pulau, langlkah pertama yang dikerjakan adalah menjadikan penduduk setempat memeluk agama Katholik Roma. Tugas ini dilaksanakan oleh Padri-padri dari ordo Franciscan. Peran para misionaris dari ordo Franciscan ini kemudian terdesak oleh klaum Jesuit (salah satu kelompok Padri Katholik) di bawah pimpinan Franciscus Xaverius (1506-1552) yang kemudian menjadi peletak dasar Katholikisme di Indonesia. Pada tahun 1536, penguasa portugis di Maluku, bernama Antonio Galvao, mendirikan sekolah seminary untuk anak-anak dari pemuka pribumi. Selain belajar agama, mereka
juga belajar membaca, menulis dan berhitung. Penyebaran agama katholik di daerah kepulauan maluku, demikian pula penyelenggaraan pendidikannya, tidak banyak mengalami kemajuan yang berartikarena selain hubungan Portugis dengan Sultan ternate kurang baik, mereka harus bersaing dan berperang melawan spanyol dan kemudian dengan Inggris. Akhirnya, belandalah yang dapat menghalau orang Portugis dari Indonesia bagian timur dan kemudian mengambil alih segala harta benda termasuk gereja Katholik beserta lembaga pendidikannya.
2. Pendidikan berlandaskan kepentingan penjajah
Perkembangan pendidikan pada masa penjajahan di tanah air tidak terlepas dari peranan beberapa bahasa pergaulan/perdagangan. Bahasa Melayu dan bahasa Portugis telah bersaing secar ketat dalam fungsinya sebagai bahasa pergaulan/perdagangan di belahan bumi bagian timur, sedangkan bahasa belanda tidak berkembang kearah itu. Keadaan ini telah menimbulkan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengembangkan penggunaan bahasa belanda di lingkungan sekolah.
Bahasa Pergaulan/Perdagangan (Lingua Franca)
Jauh sebelum belanda datang ke timur, bahasa pergaulan/perdagangan pertama di kepulauan Indonesia adalah bahasa melayu. Sebelum tahun 700 di bagian barat dan abad ke-15 di bagian timur Indonesia, bahasa melayu yang digunakan ntuk berkomunikasi. Bahasa Melayu digunakan sampai ke Persia (Iran) dan sekitarnya, juga digunakan di Filiphina. Di Timur, mereka yang tidak mengerti bahasa melayu dianggap tidak terdidik. Korespondensi sultan Aceh, ternate, makassar dengan orang-orang eropa berlangsung dalam bahasa melayu. Baik misionaris islam maupun Kristen menyebarluaskan agamanya dalam bahasa melayu. Orang-orang portugis sendiri, sedikitnya di Maluku menggunakan bahasa melayu dalam pekerjaan misi dan pengajaran yang berhubungan dengan itu. Mereka menganggapnya bahasa latin dari timur. Antonio Pigafetta yang menyusun daftar kata-kata Italia-Melayu pada tahun 1522 mendasarkannya pada bahasa melayu yang digunakan di maluku.
Bahasa pergaulan/perdagangan kedua di kepulauan Indonesia adalah bahasa portugis mulai permulaan abad ke-17. bahasa ini digunakan di India, Malaysia, Birma, Muangthai, Cina sampai ke Persia, Saudi Arabia (Mekah), dan Turki. Bahasa portugis dianggap sebagai bahasa agama Kristen dan pengetahuan tentang bahasa ini dipandang sebagai suatu indeks kebudayaan Eropa. Sejak permulaan abad ke-17, bahasa portugis lebih banyak dipergunakan sebagai bahasa pergaulan daripada bahasa melayu. Bahasa portugis sampai abad ke-19 masih merupakan bahasa pergaulan di Indonesia, sedikitnya di lingkungan Eropa-Asia di mana bahsa ibu adalah bahasa portugis.
Ada sejenis persaingan antara kedua bahasa pergaulan/perdagangan ini (bahasa melayu dan bahasa portugis). Pada permulaan abad ke-18 bahasa portugis jauh lebih dominan dibandingkan dengan bahasa melayu. Namun mulai pertengahan abad ke-18 secara pelan namun pasti bahasa portugis memberi tempat kepada bahasa melayu, dan pada permulaan abad ke-19 menghilang kecuali di timur-timur (sampai tahun 1975 integrasi).
Pengajaran bahasa belanda dihalangi oleh kedua bahasa pergaulan/perdagangan (lingua franca) yakni bahasa portugis dan bahasa melayu yang sudah saling mengisi dan
melengkapi (melayu-portugis atau portugis-melayu) itu. Pada akhir abad ke-17 hanya 4% penduduk Batavia/Jakarta yang mampu berbahasa belanda; sekitar tahun 1740 turun menjadi 2 %, dan pada akhir abad ke-18 turun menjadi kurang dari 1%. Bahasa belanda disebut-sebut sebagai bahasa pengantar, namun tidak dilaksanakan terlebih sejak tahun 1758 di putuskan, bahwa Nederland diputuskan, bahwa Nederland tidak akan mengirimkan guru-guru lagi ke Hindia Belanda. Namun untuk abad-abad selanjutnya tetap diusahakan, agar bahasa belanda, disamping jalan ke agama, jalan ke peemrintahan dan jalan ke pengetahuan sains dan keterampilan barat, juga jalan ke identitas budaya. Salah satu cara ialah menjadikan bahasa belanda menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah.
Zaman Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
Kepentingan utama VOC mendirikan sekolah ialah agar penganut agama Kristen di kalangan penduduk pribumi dapat membaca kitab injil. Pada abad ke-17 dan ke-18 segala kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan dan pengajaran di negeri belanda dilaksanakan oleh lembaga keagamaan. Peemrintah tidak ikut campur tangan langsung dalam penyelenggaraannya sehingga gereja mempunyai kebebasan yang besar dalam bidang pendidikan. VOC pada waktu menguasai Hindia –Belanda (Indonesia) tidak menghendaki lembaga keagamaan mempunyai wewenang besar dalam mengatur masyarakat di daerah yang mereka kuasai. Kegiatan gereja merupakan sebagian saja dari kegiatan VOC yang bertujuan komersial untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
Pada akhir abad ke 18 di Hindia Belanda diselenggarakan berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Sistem pendidikan yang diselenggarakan
Zaman Kolonial Hindia Belanda
Pendidikan pada Abad Ke-20
Zaman Pendudukan Jepang
3. Pendidikan dalam rangka Perjuangan
b. Masa Pergerakan
c. Masa Kemerdekaan
II. Situasi Nasional Indonesia
Sebelum lebih jauh membedah system pendidikan di Indonesia, maka sangat penting bagi kita untuk dapat memahami situasi nasional Indonesia. Ekonomi, politik dan social budaya sangat erat kaitannya dengan pendidikan sebagai sub system dalam masyarakat modern. Pemahaman terhadap perkembangan masyarakat Indonesia akan menjadikan pandangan kita lebih obyektif dalam meneropong system pendidikan yang berlaku saat ini. Namun, situasi nasional yang terjadi dalam sebuah negara tidak lepas dari perkembangan situasi di negara lain tapi merupakan bagian yang integral dan mempengaruhi satu sama lain, karena adanya interaksi antar negara dalam system kapitalisme.
Kerjasama yang terjadi antara negara indonesia dengan negara lain di dunia, semenjak masa orde baru hingga saat ini terjadi dalam segala bidang. Hal ini di sebabkan, negara Indonesia
merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Negara kepulauan yang kaya akan hasil laut, juga pernah swasembada pangan di tahun 70-an, kaya akan hasil tambang dan hasil hutan serta hasil kerajinan tangan sebagai produksi budaya local yang berkualitas ekspor.
a. Ekonomi
Seiring dengan industrialisasi di Indonesia, terjadi pula pergeseran struktur masyarakat yang pada awalnya merupakan negara agraris dengan jumlah kekuatan produktif mayoritas menetap di desa dan bekerja di sector pertanian, menjadi negara industri. Data BPS pada tahun 2000 menunjukkan bahwa hanya 45,1% angkatan kerja Indonesia yang bekerja di sektor pertanian. Lainnya bekerja di berbagai macam industri, mulai dari Industri Manufaktur (13%); Pertambangan, Energi dan Konstruksi (4,5%); Perdagangan dan Perbankan (21,6%); dan sisanya (15,8%) di sektor Jasa. Perlu diperhatikan bahwa ―sektor pertanian‖ mencakup para petani pemilik tanah, petani penggarap dan proletariat desa yang bekerja pada agroindustri. Cara BPS mengambil data menunjukkan bahwa ia tidak memperhatikan kelas dalam pengambilan data tersebut. Pokoknya semua orang yang bekerja di sektor pertanian dimasukkan di sini. Sektor jasa memasukkan pula jasa transportasi.
Lebih jauh lagi, data Produk Domestik Bruto Indonesia tahun 1999 menunjukkan bahwa sektor pertanian hanya menyumbang 19,5% dari PDB. Sektor Industri Manufaktur menyumbang 25,9%; sektor Pertambangan, Energi dan Konstruksi menyumbang 17,8%; Perdagangan dan Perbankan menyumbang 11,3%. Sisanya yang 25,5% disumbangkan oleh sektor Jasa, termasuk transportasi.
PertanianManufakturTambang, Energi, KonstruksiPerdagangan, PerbankanJasa01020304050% Penyerapan Tenaga Kerja per Sektor
Mayoritas rakyat Indonesia tidak lagi bekerja di sektor pertanian. Sekalipun jumlah orang yang bekerja di sektor industri manufaktur hanya sedikit lebih dari sepersepuluhnya, jika kita total semua orang yang bekerja dalam salah satu industri telah lebih besar dari 50% dari seluruh kekuatan produktif Indonesia. Selain itu, sektor pertanian sudah sangat kehilangan produktivitasnya. Sekian banyak orang yang bekerja di sektor pertanian itu tidak lagi memberikan sumbangan yang berarti bagi perekonomian Indonesia. Mayoritas kekuatan produktif Indonesia tidak lagi terdapat di pedesaan, melainkan di perkotaan. Bukan saja secara kuantitatif yang bersangkutan dengan jumlah pekerjanya, melainkan (terutama) dari tingkat produktivitasnya. Data kependudukan Indonesia telah dengan meyakinkan menunjukkan pada kita bahwa Indonesia kini adalah sebuah negara industri.
Data ini juga menunjukkan bahwa Industri Manufaktur, poros sebuah Masyarakat Industrial, kita masih lemah. Sekalipun tetap menyumbang seperempat dari total produk negeri ini, hanya industri-industri ringan saja yang ada di negeri ini – sesuatu yang ditunjukkan oleh perbandingan angkatan kerja yang bekerja di sektor industri manufaktur dan tingkat output-nya.
Jumlah dan produktivitas dari mereka yang bekerja di sektor-sektor industri perdagangan, jasa dan perbankan jauh lebih besar dari mereka yang ada di sektor industri manufaktur. Ini menunjukkan bahwa sektor-sektor yang seharusnya hanya menjadi pendukung manufaktur malah menjadi tumpuan industrialisasi Indonesia.
Dengan demikian, kapitalisme Indonesia juga masih lemah. Fundamental ekonomi sebuah negeri kapitalis haruslah didasarkan pada tingkat produktivitas yang tinggi pada sektor industri manufakturnya. Dengan lemahnya sektor industri manufaktur Indonesia, dan penumpuan kekuatan industrinya pada jasa yang seharusnya menjadi industri sekunder, kapitalisme Indonesia sangat rawan krisis. Hal ini disebabkan karena kapitalisme yang ada di Indonesia merupakan kapitalisme suntikan dari penguasa politik di masa penjajahan.
Kapitalisme suntikan ini tentunya tidak dapat berkembang sesempurna kapitalisme di negeri-negeri di mana sistem sosialnya sudah siap untuk menerima sistem ekonomi-politik baru itu. Hukum-hukum dialektika mendiktekan bahwa sistem ekonomi-politik ini berkembang secara campur-aduk. Tentara kapitalis memungkinkan kapitalisme bertahan menghadapi gempuran dari para penguasa feudal setempat. Namun, ujung-ujungnya,
PertanianManufakturTambang, Energi, KonstruksiPerdagangan, PerbankanJasa01020304050% Sumbangan Sektor Pada PDB
kekuatan produktif pulalah yang menentukan perkembangan sistem ekonomi-politik. Karena kekuatan produktifnya tidak cukup untuk menunjang satu hubungan produksi kapitalistik yang utuh, maka yang terjadi kemudian adalah sebuah kapitalisme yang cacat.
Dalam bidang ekonomi, misalnya, kapitalisme yang muncul tidaklah mendasarkan diri pada penguatan kemampuan dan kapasitas produksi, melainkan pada penggunaan teknologi rendah dan kerja manual yang tinggi. Kita tahu bahwa salah satu bentuk pemberontakan buruh yang pertama terjadi Inggris adalah pemberontakan kaum Luddites yang menggunakan perusakan terhadap mesin sebagai bentuk perjuangannya. Jelas bahwa peningkatan produktivitas secepat-cepatnya melalui mekanisasi industri selalu menjadi prioritas dari kaum borjuasi Eropa ketika baru berkuasa. Ini tidak terjadi di negeri-negeri jajahan.
Akibatnya, susunan kependudukan (demografi) masyarakat di negeri jajahan juga timpang. Sebuah masyarakat industri seperti di Eropa mengandung jumlah proletar yang besar, merupakan mayoritas dari masyarakatnya. Namun, di negeri bekas jajahan, kelas proletar tidak pernah dapat menjadi mayoritas dalam masyarakatnya.
Dengan susunan demografis dan formasi kekuatan produktif yang sedemikian lemah, negeri-negeri kapitalis bekas jajahan tak akan sanggup mengembangkan kekuatan produktifnya sendiri. Perekonomiannya menjadi sangat tergantung pada catu modal asing – terutama dalam hal barang-barang modal (capital goods). Ketergantungan seperti ini (bukan ketergantungan dalam perdagangan, seperti yang dikampanyekan orang-orang ―Kiri Baru‖!) menyebabkan para penguasa borjuasi di negeri kapitalis bekas jajahan sangat rentan terhadap tekanan penguasa borjuasi asing, terutama dari para penanam modal utamanya. Jadi, para penguasa borjuasi setempat bukannya tergantung sama sekali, atau disetir total, oleh penguasa borjuasi asing (seperti halnya yang akan terjadi jika negeri itu adalah negeri semi-koloni), melainkan sangat berhati-hati dalam segala tindakannya: jangan sampai menyinggung perasaan para pemasok barang-barang modal.
Pada masa orde baru, ketergantungan kepada imperialisme ini dicoba untuk diputus oleh negara, pertama melalui kebijaksanaan negara, bantuan kredit dan fasilitas kepada unsur-unsur pribumi sehingga harapannya mengubah distribusi kekuatan ekonomi dan pemilikan aset-aset produksi ke tangan pribumi. Kedua, melalui delinking (pemutusan) dengan imperialisme (pasar internasional) dan melakukan pengambilalihan aset-aset produksi dan distribusi kekuatan ekonomi serta menggantikan sistem pasar dengan sistem ekonomi terpusat. Hasil dari kebijakan negara ini gagal juga karena terjadinya kontradiksi dalam kebijakan tersebut. Kebijakan pengambilalihan dan distribusi aset-aset produksi dibelokkan menjadi nasionalisasi oleh negara dan itu berarti oleh militer AD. Hal ini terjadi sejak keluarnya Dwi Fungsi TNI yang dicanangkan A.H Nasution yang memberikan kewenangan besar kepada militer untuk ambil bagian dalam kegiatan ekonomi. Sementara pada saat yang sama Soekarno dan kekuatan Komunis semakin menunjukkan posisi yang vis-à-vis dengan AD, sehingga kedua belah pihak saling menghimpun diri dan itu berarti termasuk dalam lapangan ekonomi. Di sinilah carut marut itu muncul, karena perekonomian yang dinasionalisasi merupakan peninggalan kolonial sehingga tergantung pada ekspor ekstraktif terpaksa terhambat oleh kebijakan untuk memutus diri dengan pasar internasional yang disokong oleh kelompok politik kiri dan Soekarno. Sehingga terjadi dislokasi dan stagnasi ekonomi besar-besaran yang mendorong terjadinya inflasi besar-besaran yang memuncak dengan penyingkiran kalangan kiri revolusioner (atau politik kelas) dari kancah politik
Indonesia pada tahun 1965. Militer AD bersama imperialis berhasil merangkai kembali produksi kapitalisme semi-kolonial Indonesa dengan pasar internasional (imperialis).
Orde Baru meletakkan pembangunan ekonomi dari sektor agraris menuju industri dengan menggantungkan diri pada modal internasional seperti yang terlihat dari UU yang pertama kali diundang-undangkan di era Orde Baru yaitu UU Penanaman Modal Asing. Pemerintah Orde Baru menjelma seperti pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1870 yang membuka peranan swasta sembari tetap memakai perusahaan-perusahaan negara untuk mendinamisir perekonomian. Terjadi penguatan luar biasa terhadap birokrasi yang bahkan melampaui birokrasi negara kolonial yang pernah dibangun oleh Belanda sehingga melahirkan kelas kapitalis birokrat yang semakin besar dengan indikasi-indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang luar biasa.
Di mana-mana rakyat, baik petani kecil, buruh, pengusaha kecil, dan kelas-kelas pinggiran lainnya berhadapan dengan kaki tangan negara ketika mengalami gempuran dari penanaman modal asing dan “pembangunan”. Jargon “pembangunan” mengisi hari-hari rakyat, di media massa, dalam pidato-pidato pejabat dan sebagainya. Penggusuran paksa tanah-tanah rakyat untuk pembangunan dan fasilitas publik merupakan hal biasa atas nama pembangunan. Serikat-serikat buruh di luar organisasi korporatis dianggap sebagai pembangkangan atau pemberontakan. Artikulasi politik kelas benar-benar dimampatkan dalam ruang-ruang yang sangat kecil dan terbatas karena terancam dengan pemenjaraan atau pidana. Orde Baru merupakan sebuah negara “mesin politik” yang menjadi sapi perahan bagi imperialisme.
Perekonomian yang mengandalkan diri pada ekspor ekstraktif semakin digalakkan menyusul terjadinya krisis minyak dunia pada tahun 1980-an. Industri yang sebelumnya digalakkan untuk substitusi impor dialihkan menjadi orientasi ekspor sehingga membuat stagnasi pertumbuhan kelas kapitalis industrialis baru di Indonesia karena sektor ekstraktif telah dimonopoli oleh imperialis-imperialis dan borjuis-borjuis komprador. Industrialisasi nasional yang terhambat oleh imperialisme ini mengakibatkan, pertama kelas kapitalis domestik sangat sulit mengembangkan diri menjadi industrialis (borjuis nasional) kecuali bergerak di bidang ekstraktif atau pengolahan hasil ekstraktif seperti makanan dsb. Kedua, ketika terjadi pengambilalihan populasi pertanian akibat penetrasi kelas kapitalis (baik domestik ataupun imperialis), kelas-kelas semi-proletar dan proletar yang dihasilkan tidak mampu tertampung dalam struktur industri yang berjalan lambat sehingga membuat penggembungan kelas tengah yaitu borjuis kecil, lumpen-proletariat, pengangguran dan semi-proletariat. Ketiga, industrialisasi atau penanaman modal asing diarahkan pada sektor padat karya dan padat alam namun tipis modal karena terjadinya surplus tenaga kerja dan berlimpahnya kekayaan alam. Hasil akhirnya adalah perekonomian Indonesia mengalami stagnasi atau lebih tepatnya perlambatan terus menerus karena akumulasi modal yang dihasilkan dari cara produksi kapitalisme banyak berada di luar negeri menjadi super profit, bukannya beredar dan diinvestasikan kembali di dalam negeri.
Penetrasi imperialisme ke dalam struktur ekonomi pertanian (yang ekstraktif) terus merangsek masuk sampai ke wilayah pedesaan. Terjadi pengambilalihan lahan pertanian, baik melalui pengkonsolidasian lahan-lahan kecil milik petani ataupun mengambilalih lahan “adat” yang berbentuk tanah marga (komunal) atau feodal pada daerah tertentu. Lahirnya bentuk Perkebunan Inti Rakyat yang mengarahkan populasi pertanian ke dalam sistem perkebunan yang kapitalistik merupakan sebuah contoh baik dari penetrasi modal ke
dalam struktur pertanian. Seringkali penetrasi modal ini didukung oleh aparatus negara baik birokrasi maupun militer. Kasus-kasus tani atau agraria yang muncul seringkali adalah kasus-kasus seperti ini, misalnya Tanah Tapos, PIR di banyak tempat, dan lain-lainnya.
Situasi Orde Baru ini menimbulkan konsekuensi bagi kelas kapitalis borjuis kecil yang tumbuh untuk bersikap pertama menjadi komprador bagi imperialis, kedua meminta fasilitas pada negara yang kuat (kapitalisme kroni), atau yang ketiga mengkombinasikan kedua pilihan tersebut. Namun pada perkembangannya sering terjadi konflik kepentingan antara pilihan pertama dan kedua, yaitu antara kapitalis komprador/ imperialis dengan kapitalis kroni misalnya pada kasus Mobil Nasional Tommy Soeharto. Konflik ini terus membesar seiring dengan makin bobroknya negara “mesin politik” Orde Baru sehingga menghambat bagi ekspansi imperialisme lebih lanjut untuk meningkatkan taraf eksploitasinya. Pada saat yang sama, borjuis-borjuis domestik juga semakin gerah dengan kapitalisme kroni Orde Baru sehingga mendorong kerjasama atau klik dengan imperialis. Inilah akhirnya yang membuahkan Reformasi ’98. Apalagi pada saat itu negara-negara di Asia diguncang oleh krisis. Di Indonesia, nilai rupiah merosot drastis sebesar 85 % (antara Juli- dan Februari 1998, bahkan pernah nilai rupiah menyentuh angka Rp. 16.000, per 1 US dollar) banyak pabrik-pabrik bangkrut: terutama industri yang berbahan baku impor, dan industri yang modalnya diperoleh dari hutang luar negeri; puluhan juta buruh kehilangan pekerjaan akibat PHK; harga-harga barang naik hingga lebih dari 100 %; inflasi tajam terjadi hingga menyentuh angka 77,6 % dari satu tahun sebelumnya. Krisis, telah menyebabkan pendapatan per kapita merosot dari 1.200 US dollar menjadi 500 US dollar. Dampak sosial yang paling nyata adalah jumlah penduduk miskin meningkat menjadi hampir 80 juta orang menurut BPS.
Reformasi ’98 merupakan contoh sukses dari kerjasama borjuis nasional baru dengan imperialis untuk menumbangkan Orde Baru. Kerjasama ini membuahkan hasil berjalannya program-program mutakhir imperialisme yang lebih liberal daripada sebelumnya. Deregulasi ekonomi, liberalisasi, dan privatisasi merupakan inti program dari rejim imperialisme neo-liberal ini. Artinya jika sebelumnya negara masih sah untuk melakukan peran-peran ekonomi, maka pada rejim ini peran pemerintah dipeloroti dalam bidang ekonomi.
Pada kondisi kekinian, setelah jatuhnya orde Baru yang menggulingkan Orde Lama yang sosialistik, dan sekarang berkuasanya rejim pro neoliberal, tentu saja perlahan tapi pasti kelas-kelas kapitalis terus berkembang dan pada saat yang sama proletar sebagai kelas berhari depan dalam sistem kapitalisme juga berkembang. Berdasarkan sensus industri dari tahun 1976-1986, setiap tahunnya terjadi pertumbuhan tenaga kerja di sektor manufaktur 12,2% setiap tahunnya. Bahkan pertumbuhan ini menunjukkan trend struktur industri (baik itu investasi asing atau dalam negeri) berbanding terbalik dengan struktur pertanian. Artinya ketika terjadi industrialisasi, sekecil apapun, akan mengakibatkan penurunan peran pertanian dalam perekonomian.
Krisis ekonomi menyebabkan bangunan sistem ekonomi Indonesia ambruk: sektor riil terseok-seok, terpuruknya perbankan nasional, tekanan terus-menerus terhadap nilai rupiah, dan beban hutang luar negeri menyebabkan pemerintah Indonesia kesulitan dana untuk me-recovery perekonomian.
Dengan alasan karena kebutuhan dana, pemerintah tunduk dan patuh pada saran dan kebijakan lembaga-lembaga keuangan Internasional (IMF, Paris Club, WTO, World Bank, CGI, dll). Kemudian yang dijadikan kambing hitam penyebab krisis, yaitu, KKN dan praktek konglomerasi.
Kebijakan neoliberalisme, dimana salah satuya adalah skema SAP (Structural Adjusment Program) atau Program Penyesuaian Struktural yang didiktekan IMF melalui LoI (letter of intents) kepada pemerintah Indonesia. Skema SAP tersebut secara garis besar, adalah:
1. Liberalisasi perdagangan
2. Swastanisasi BUMN
3. Penghapusan subsidi (BBM, listrik, pendidikan, kesehatan, telepon, dll)
4. Restrukturisasi keuangan
1. Liberalisasi Perdagangan dan Investasi
Kebijakan ini bertujuan untuk membuka pasar Indonesia lebih luas bagi barang-barang dari luar negeri — menghapus proteksi bagi barang-barang domestik — dan yang kedua adalah liberalisasi investasi. Jadi pasar domestik harus didasarkan pada mekanisme pasar (kompetisi), regulasi dan birokrasi yang menghambat harus dihapuskan. Proses terebut ditempuh dengan cara menghapus tarif bea masuk beras dan gula impor hingga 0 % — dan komitmen dalam jangka panjang penghapusan secara keseluruhan bea masuk produk agroindustri. Kebijakan tersebut sangat menyengsarakan petani padi dan tebu, harga beras dan gula jatuh. Jutaan petani menjerit, bahkan petani tebu harus merugi 2,1 juta per hektar (Kompas, 27 Desember 1999). Demikian pula petani yang memproduksi beras menderita kerugian, tidak mengherankan jika kemudian banyak petani tidak mampu mengembalikan KUT. Bahkan, jika keadaan ini terus berlangsung, dimana beras dan gula impor membanjiri pasar domestik sampai pada tingkat over produksi, petani akan kehilangan semangat untuk menanam padi dan tebu–bukankah dalam jangka panjang sangat mungkin terjadi krisis pangan domestik ditengah kemelimpahan produksi pangan dunia.
Kebijakan ini mendapat kritikan dimana-mana, sehingga kemudian terjadi perubahan kebijakan tarif bea masuk beras impor ditetapkan sebesar 30 % dan bea masuk gula impor ditetapkan sebesar 25 % per 1 Januari 2000. Tetap saja perubahan kebijakan ini masih merugikan petani karena harga beras dan gula impor lebih rendah, dengan kualitas yang lebih bagus dibandingkan harga dan kualitas produk lokal.
Modal internasional sangat diuntungkan dengan kebijakan ini karena mereka membutuhkan pasar untuk produk-produk industri pertaniannya, terutama Kanada dan AS, juga Uni Eropa. Bahkan, Amerika Serikat sendiri mengenakan tarif bea masuk gula impor sebesar 200 %. Jadi liberalisasi pasar ini maknanya negara dunia ketiga secepatnya meliberalkan pasarnya, sementara negara maju tetap mengenakan proteksi (dengan tarif ataupun hambatan non tarif) terhadap pasarnya sendiri.
Pengurangan tarif produk kimia, besi/baja, impor kapal, produk kulit, aluminium, dan semen adalah sektor-sektor perdagangan yang juga harus diliberalkan. Jadi, produk domestik yang rendah kualitas, karena teknologi produksinya yang rendah dipaksakan untuk bersaing dengan produk negara-negara maju, yang karena teknologi produksinya lebih maju, produknya menjadi lebih murah dan lebih berkualitas. Sementara disisi lain
pemerintah tidak membantu dan mendorong pengembangan teknologi produksi (pertanian, farmasi, baja, dsb).
Di bidang investasi, sebagai syarat pencairan hutang direkomendasikan kepada pemerintah untuk: menghapus batasan kepemilikan saham 49 % bagi investor asing, menghapuskan larangan berinvestasi pada sektor perkebunan, dan mencabut larangan investasi asing dalam perdagangan eceran (supermarket, mall, waralaba, dsb). Dengan dicabutnya larangan-larangan tersebut, modal internasional akan leluasa mengeksploitasi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan menggusur pasar-pasar rakyat.
2. Privatisasi (Swastanisasi) BUMN
Untuk menutupi kekurangan (defisit) anggaran APBN, tidak ada jalan lain, terpaksa pemerintah harus menjual BUMN-BUMN untuk memperoleh devisa. Pemerintah mengatakan: BUMN-BUMN selama ini menjadi sarang korupsi, dan pengelolaan oleh swasta akan lebih menguntungkan negara. Tidaklah mengherankan jika kemudian puluhan BUMN dijual, atau sedang dalam proses penjualan. BUMN-BUMN tersebut, antara lain: PT Pupuk Kaltim, PTP Nusantara IV, PTP Nusantara V, PTP VI, PT Tambang batubara Bukit Asam, PT. Indofarma, PT. Kimia Farma, PT Angkasa Pura II, PT. Aneka Tambang TBK, PT. Semen Padang, PT. Semen Gresik (sudah terjual), PT. Pelindo II Tanjung Priok, PT. Pelindo III Surabaya, PT Jasa Marga, PT. Krakatau Steel, dan PT. Indosat — dari keseluruhan BUMN yang dimiliki pemerintah, yang berjumlah sekitar 160 BUMN. Tidak terhitung lagi perusahaan yang semula bukan BUMN, tetapi karena tersangkut kredit macet dan BLBI, akhirnya disita dan dikelola oleh BPPN, yang juga dijual lagi kepada swasta seperti: PT. Astra, Bank BCA, dll.
Dampak dari swastanisasi BUMN bagi rakyat adalah, pertama, mayoritas rakyat akan kehilangan jaminan untuk membeli komoditi dan jasa vital/pokok dengan harga murah/terjangkau oleh rakyat. Untuk selanjutnya rakyat harus membeli komoditi dan jasa tersebut sesuai dengan mekanisme pasar — dan pasti lebih mahal. Padahal, jika BUMN-BUMN tersebut berada dibawah kontrol rakyat, komoditi dan jasa yang dihasilkan bisa lebih berkualitas dan lebih murah. Kedua, pengelola yang baru (swasta) segera melakukan kebijakan merasionalisasi (mem-PHK) buruh guna mencapai efisiensi biaya produksi dan atau melakukan mekanisasi alat-alat produksi yang berujung juga pada pengurangan buruh. Tujuannya agar pencapaian profit bisa lebih maksimal.
Keuntungan bagi modal internasional dengan adanya kebijakan ini adalah :
Pertama, modal internasional berkepentingan untuk meluaskan lahan bagi investasi modal mereka. Apalagi, konsumen produk komoditi dan jasa dari BUMN-BUMN adalah mayoritas rakyat Indonesia (dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia). Bukankah ini potensi pasar yang sangat besar, dan jaminan bagi investor dalam mengejar profit. Kedua, ditengah keterpurukan perekonomian dan keterdesakan kebutuhan dana dari pemerintah tentu nilai jual dari BUMN-BUMN tersebut bisa sangat murah, ditengah kemelimpahan kapital di negeri-negeri kapitalisme maju dan keterpurukan borjuasi domestik. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, PT. Astra Internasional, dan PT. Bentoel telah berpindah kepemilikan ke tangan George Soros. Karena saat ini, yang paling siap untuk membeli BUMN dijual adalah modal internasional. Argumentasi-argumentasi ini, tidaklah ditujukan untuk membela borjuasi
domestik yang sedang terpuruk, tapi bertujuan untuk menggambarkan kenyataan ekonomi politik yang sedang berkembang dan apa dampaknya bagi mayoritas rakyat (buruh, kaum miskin kota, petani, dan mahasiswa). Dampak swastanisasi surplus lari ke MNC, bukan untuk rakyat. Contoh-contoh (freeport, dll).
3. Penghapusan subsidi
Pencabutan subsidi tanpa terkecuali terjadi di semua sector. Mulai dari subsidi BBM, TDL, Telpon, Air, Pupuk, pendidikan, kesehatan, dll. Pencabutan subsidi di hampir semua sector ini mengakibatkan melonjaknya harga kebutuhan pokok masyarakat. Kebijakan pencabutan subsidi berarti juga ikut menambah beban biaya produksi. Kenaikan biaya produksi ini, jelas akan dibebankan kepada naiknya harga produk barang maupun jasa. Hal ini juga bisa berarti perusahaan-perusahaan akan melakukan efisiensi dengan menurunkan jumlah upah yang diberikan kepada buruhnya atau dengan melakukan PHK. Pada saat kebijakan pencabutan subsidi berlaku efektif, di Indonesia kemudian terjadi PHK besar-besaran, karena banyak perusahaan yang gulung tikar.
Pencabutan subsidi untuk pupuk, membawa dampak yang sangat besar bagi petani. Sehingga patut dimaklumi petani melakukan perlawanan karena tidak mampu membeli pupuk, bahkan di beberapa daerah seperti Blora petani beramai-ramai menjarah gudang-gudang pupuk milik KUD dan agen penyalur pupuk, atau memaksa KUD menjual dengan harga lama. Akibat pengurangan subsidi tersebut, harga pupuk melonjak naik hampir 100 %, sementara harga jual (riil) produk pertanian mengalami penurunan. Bahkan penderitaan petani semakin parah, pemerintah demi mengakomodir kepentingan modal internasional, me-liberalkan tarif impor beras dan gula, seperti sudah diuraikan dimuka.
Kenaikan TDL yang dianggap tidak akan memberatkan rakyat, karena untuk konsumen golongan 900 watt ke bawah, yang banyak dikonsumsi mayoritas rakyat menengah ke bawah tidak dinaikkan. Juga menimbulkan efek domino bagi masyarakat. Sekalipun tarif 900 watt ke bawah tidak naik, dengan naiknya listrik untuk sektor industri kenyataannya menyebabkan kenaikan harga produk yang dihasilkannya. Tidak akan mungkin pengusaha mau menanggung beban kenaikkan biaya produksi ini, atau pun jika tidak menaikkan harga jual produknya, mereka akan mengurangi biaya untuk upah buruh atau menunda kenaikkan upah buruh. Fakta lainnya adalah, terancam gulung tikarnya puluhan pabrik baja di Indonesia, demikian juga pabrik-pabrik tekstil sangat terancam kelangsungan produksinya akibat kenaikan TDL — karena listrik adalah energi pokok dalam dunia industri. Di sisi yang lain pemerintah menghambur-hamburkan dana untuk membeli listrik swasta — kasus kontrak listrik PT. Paiton dan Tanjung Jati — dimana harga listrik swasta tersebut 3 kali lipat dari harga pasar.
4. Restrukturisasi keuangan.
Restrukrisasi keuangan ini menyangkut dua hal yaitu, rekapitalisasi perbankan dan penyelesaian hutang (hutang luar negeri pemerintah dan swasta, penyelesaian kredit-kredit macet domestik oleh BUMN-BUMN maupun oleh swasta). Biaya untuk rekapitalisasi perbankan menelan dana yang luar biasa besar, hingga ratusan trilliun rupiah. Keseluruhan dana tersebut (baca: BLBI) dipergunakan untuk menutupi dampak kredit macet dari segelintir orang.
Maka, tidaklah mengherankan anggaran untuk rekapitalisasi perbankan dari APBN 2000 sangat besar, yaitu, RP. 58, 9899 triliun ( 30 % lebih dari total pengeluaran APBN 2000), dengan rincian; untuk membayar utang bunga obligasi pemerintah sebesar Rp. 42,3649 triliun, dan untuk cicilan bunga utang luar negeri Rp. 16,625 triliun. Dana rekapitalisasi perbankan tersebut jelas sekali sangat membebani APBN. Padahal pemerintah terus mengeluarkan obligasi (hakekatnya adalah hutang pemerintah) untuk keperluan dana bagi biaya rekapitalisasi perbankan. Artinya, setiap tahun beban APBN untuk biaya rekapitalisasi perbankan ini akan semakin besar.
Modal internasional sangat berkepentingan terhadap pulihnya dunia perbankan, karena perbankan adalah instrumen penting dalam penyediaan modal bagi beroperasinya sistem kapitalisme. Perbankan yang sehat, akan menopang kelancaran eksploitasi surplus value dari Indonesia. Maka, bukan menjadi persoalan bagi pemerintah demi tercukupinya dana rekapitalisasi perbankan dilakukan dengan memotong subsidi-subsidi untuk rakyat banyak (pupuk, BBM, listrik).
Persoalan lain yang juga sangat membebani perekonomian, adalah, penyelesaian hutang luar negeri, yang hingga saat ini mendekati angka 155 millyar US dollar — lebih dari setengah total hutang tersebut adalah hutang pemerintah. Rezim Orde Baru, setelah era ‗Oil Boom‘ pada akhir dekade 70‘-an berlalu, dimana devisa negara tidak bisa diraup lagi dari ekspor minyak, segera mengalihkan sumber pendanaannya, yaitu, hutang luar negeri. Dari tahun-ke tahun ketergantungan terhadap hutang luar negeri ini bukannya semakin berkurang tetapi justru semakin meningkat. Dengan jumlah hutang yang sangat besar itu, maka Indonesia saat ini berada dalam kondisi Fischer Paradox. Suatu situasi dimana nilai pinjaman baru lebih kecil dibandingkan dengan nilai hutang dan bunga hutang yang harus kita bayarkan untuk hutang-hutang lama lebih besar jumlahnya untuk tahun yang sama. Dan ironisnya lagi, dana dari hutang ini peruntukannya tidak jelas, bahkan menurut banyak pengamat tingkat kebocoran dana pinjaman ini mencapai 30 % — prosentase kebocoran tersebut menurut pernyataan Jeffrey Winters, seorang pengamat Bank Dunia — dari total hutang luar negeri pemerintah. IMF, World Bank, ADB, dan institusi-institusi keuangan internasional lain sebagai lembaga kreditur bukannya tidak mengetahui persoalan ini, tapi mereka terus mengucurkan pinjaman
Bahkan lebih jauh, lembaga-lembaga keuangan internasional sebagai kreditur, sudah cukup banyak memperoleh keuntungan dari pinjaman-pinjaman ini, baik dalam bentuk bunga hutang, pemakaian jasa konsultan proyek yang dari negara kreditur, tender proyek yang diberikan kepada perusahaan dari negeri kreditur, ataupun konsesi-konsesi ekonomi yang selalu menyertai pinjaman-pinjaman tersebut. Sangat masuk akal sebenarnya, jika rakyat Indonesia mengajukan tuntutan pemutihan hutang luar negeri. Dengan kebijakan ekonomi yang demikian, dari tahun ke tahun pembayaran hutang luar negeri ini akan semakin membebani APBN.
5. Upah Buruh Murah, Jaring Pengaman Sosial, Dana Kompensasi
Langkah yang dilakukan peerintah untuk menarik dana dari investor (terutama investor asing), yaitu dengan tetap dipertahankannya kebijakan upah buruh murah. Jadi, tidak jauh berbeda dengan kebijakan-kebijakan Orde Baru yang lalu. Maka, tidak mengerankan jika kenaikkan UMR 2000 hanya 25 %, kenaikkan yang sangat kecil,
dibandingkan nilai riil upah buruh yang mengalami penurunan sekitar 100 % (sebagai dampak dari inflasi). Kebijakan yang tentu saja disambut gembira oleh pemodal internasional.
Bahkan, beberapa waktu yang lalu untuk menakuti-nakuti kaum buruh agar tidak melakukan pemogokan menuntut kenaikkan upah, beberapa investor mengancam buruh-buruhnya bahwa jika pemogokan dilakukan mereka akan memindahkan investasinya ke negeri lain — kejadian ini dialami oleh buruh PT. Sony dan PT. Kong Tai. Bagaimana cara peemrintah meredam dampak kebijakan Neoliberalisme yang sangat merugikan rakyat tersebut? pemerintah menggulirkan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan dana kompensasi bagi peningkatan pendidikan. Program JPS dan dana kompensasi pencabutan subsidi ini menjadi lahan korupsi yang besar — karena tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.
b. Politik dan Hukum
Cacat yang di derita oleh negara Indonesia bukan hanya di bidang ekonomi saja, melainkan juga dalam bidang sosial dan politik.
Kita tahu dari sejarah bahwa segala norma demokratik yang kini dianggap standar ―demokrasi-liberal‖ – seperti hak pilih yang bebas dan rahasia bagi segenap lapisan masyarakat, pendidikan untuk semua, upah minimum, jam kerja maksimum, parlemen yang keanggotaannya dipilih langsung – merupakan hasil perjuangan kaum buruh di seluruh Eropa (dan juga Amerika Serikat) selama kurang-lebih satu abad. Perjuangan kaum Chartist di Inggris merupakan satu contoh klasik dari adu kekuatan antara kelas pekerja dan para penguasa borjuisnya. Kekuatan kelas pekerja merupakan gada yang mampu memaksa kaum borjuis untuk memberikan ruang demokrasi.
Dengan kondisi kependudukan di negeri bekas jajahan, di mana kelas pekerjanya lemah, jelaslah bahwa demokrasi adalah sebuah barang mewah. Penguasa borjuis di negeri-negeri bekas jajahan tidak merasa perlu untuk memberikan demokrasi – apalagi demokrasi liberal – karena, toh, kelas pekerjanya tidak akan mampu merebut demokrasi liberal itu. Terlebih lagi, lapisan borjuis kecil, yang watak politiknya mendukung untuk timbulnya kediktatoran, cukup tebal. Ini merupakan kantung dukungan yang tak habis-habisnya bagi siapapun yang mampu muncul sebagai diktatur di negeri bekas jajahan.
Di samping itu, hanya kediktaturan politik yang akan memungkinkan kapitalisme di negara bekas jajahan untuk berkembang menjadi sebuah kapitalisme-negara (state capitalism). Sistem kapitalisme-negara, seperti yang terjadi di Uni Sovyet (di jaman Stalin) dan blok Eropa Timur, telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas industri berlipat-lipat. Ketika Inggris hanya mampu melipatduakan output-nya pada dasawarsa pertama setelah Perang Dunia II, Polandia mampu melipatkan sampai tujuh kali lipat dan Hungaria sampai lima kali lipat. Sekalipun hal ini hanya berlaku untuk jangka pendek, prospek pengembangannya sangat menarik hati borjuasi nasional di negara-negara bekas-jajahan yang struktur ekonominya lemah. Mereka, sebagai kelas, membutuhkan kediktaturan untuk mampu bersaing dengan borjuasi internasional.
Telah sedikit di urai di atas bahwa kediktaturan pada masa orde baru, yang berhasil dihancurkan semakin membuka keran masuknya program-program neo-liberal ke Indonesia.
Dengan demikian, kehancuran perekonomian Indonesia yang semakin bertambah parah akan melahirkan ekses baru yakni gejolak perlawanan. PHK, penurunan upah, liberalisasi impor, pencabutan subsidi, penggusuran dan berbagai kebijakan neo-liberalisme lainnya berbuah pemogokan, aksi-aksi politik baik dari gerakan mahasiswa maupun gerakan rakyat. Gejolak perlawanan yang bermunculan secara sporadic di berbagai daerah di Indonesia, kemudian coba diredam dengan memberikan konsesi ekonomis, yang kemudian melahirkan beberapa program-program social, seperti Jaring Pengaman Sosial, dana kompensasi, dll. Idealnya, program tersebut sangat efektif dalam mengurangi gejolak perlawanan rakyat, akan tetapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sangat dalam sehingga konsesi ekonomi tersebut hanya akan berlangsung dalam waktu yang singkat dan gejolak social akan kembali berkobar. Selain itu, praktek KKN yang telah tumbuh subur dan membudaya akan membuat pelaksanaan program-program social tersebut berjalan tidak efektif.
Seperti yang terjadi di negeri-negeri Amerika Latin, jika program JPS tidak efektif memanipulasi kesadaran rakyat dan tetap tidak mampu meredam perlawanan-perlawanan rakyat, pemerintah akan kembali menggunakan kekuatan militer untuk meredam perlawanan kaum buruh, kaum miskin kota, dan petani yang menjadi korban kebijakan neoliberalisme. Apakah penggunaan kekuatan militer untuk meredam perlawanan rakyat yang menjadi korban kebijakan neoliberalisme akan, atau sedang terjadi di Indonesia? Bagaimana nasib transisi demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia? Dengan melihat realitas ekonomi politik yang sedang berkembang tentu kita bisa melihat kecenderungan dan ke arah mana muara kebijakan neoliberalisme tersebut bagi kelangsungan demokrasi.
Praktek kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi juga ikut didukung dengan dilahirkannya berbagai perundang-undangan yang akan mengekang dan mencegah terjadinya gejolak social. Seperti UU Ketenagakerjaan, RUU PPHI, UU TNI, UU Pendidikan, RUU BIN, dll. Produk perundang-undangan tersebut jelas mengundang aksi protes masyarakat dari semua sector.
Sejumlah pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia hingga saat ini belum juga diusut tuntas. Sementara jumlah tersebut kian hari kian bertambah banyak seiring dengan terjadinya perlawanan dalam bentuk aksi massa menolak penggusuran serta gejolak social, seperti yang terjadi di aceh, serta beberapa daerah lainnya di Indonesia. Beberapa diantaranya memang telah diajukan dan di proses oleh Komnas HAM. Namun, hanya sebagian kecil saja, itupun tidak sampai menyeret para aktor-aktor besar yang berada di belakangnya.
Demikian halnya dengan program pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di Indonesia, yang seakan terdengar seperti angin lalu. Gerakan pemberantasan korupsi yang mendapat dukungan yang besar dari sejumlah LSM dan organisasi-organisasi mahasiswa pada awalnya bagaikan angin segar yang akan membawa perubahan bagi masyarakat. Akan tetapi program tersebut ternyata tidak sampai pada penangkapan koruptor-koruptor kakap yang telah merugikan negara hingga trilyunan rupiah.
Krisis ambalat dan menguatnya nasionalisme adalah sebuah variasi tema lain dari krisis politik yang dipicu oleh krisis minyak secara khusus, dan krisis ekonomi secara umum. Persaingan yang semakin tajam di tengah industri minyak dunia dan fluktuasi (naik-turunnya) harga minyak membuat sumber minyak menjadi satu hal yang layak diperebutkan
melalui perang sekalipun. Ribuan orang telah mendaftar sebagai sukarelawan untuk dikirim jika perang pecah.
Yang paling menarik untuk dicermati adalah pelaksanaan pemilihan Presiden dan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang dialektikanya pada pemilihan kepala daerah langsung. Strategi yang dijalankan untuk membangun legitimasi pemerintahan yang kuat sehingga kekuatan oposisi semakin melemah. Hasil dari proses politik pemilihan presiden langsung telah menempatkan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang membawa janji perubahan dengan perolehan suara sebesar 67.345.331 suara atau sekitar 60,8817 % dari jumlah total suara. Di ssi lain jumlah masa yang golput atau tidak meggunakan hak pilihnya dinyatakan sebesar 33.981.479 atau sekitar 22,56 % dari jumlah pemilih terdaftar sebanyak 150.644.148 jiwa. Bila di tengok jauh ke belakang, dalam pemilihan uum legislative 2004 yang diselenggarakan sebelumnya didapatkan beberapa fakta, yakni kemenangan partai golkar untuk mendapatkan kursi di DPR dan DPRD di berbagai kota dengan menggususr PDIP sebagai partai yang berkuasa. Munculnya kekuatan baru yang di pimpin oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan suara cukup besar dan tingginya angka golput yang mencapai hampir sekitar 20% dari total pemilih. Dari dua proses pemilihan yaitu legislative dan eksekutif didapat kenaikan jumlah golput. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah : restorasi kekuatan orde baru, Golkar-Militer telah nyata dalam politik Indonesia.
UU No.22/1999 telah mengubah praktek bernegara kita secara fundamental: dari sentralisme kekuasaan di tingkat pusat ke daerah (kabupaten/kota dan propinsi). Kendali pemerintah pusat yang penuh hanya di empat bidang (pertahanan, keamanan, kebijakan moneter, dan politik luar negeri). Perubahan mendasar ini berlangsung dalam tempo yang sangat singkat apabila dibandingkan dengan pengalaman Filipina dan Amerika Serikat, misalnya. Pegawai pusat yang dialihkan menjadi pegawai daerah sekitar 2 juta orang dan praktis berlangsung tanpa gejolak.
Hingga tahun ketiga penerapan otonomi daerah tentu saja dijumpai berbagai masalah dan kendala. Sejumlah ekses juga muncul, misalnya: daerah cenderung memaksimumkan pendapatan asli daerah (PAD) ketimbang ―kue‖ daerah atau produk domestik regional bruto (PDRB). Ekses dalam bentuk euporia terjadi di mana-mana sebagaimana tercermin dari pemekaran propinsi dan kabupaten/kota, tuntutan putra daerah untuk menduduki jajatan-jabatan kunci, praktek korupsi yang merata baik di eksekutif maupun legislatif, dan beberapa jenis pelayanan publik yang memburuk. Namun berbagai ekses tersebut tidak sepatutnya dijadikan pembenaran untuk kembali ke format semula. Dengan segala kelemahannya, kita sepatutnya semakin memperkuat sendi-sendi otonomi sehingga bisa mengembalikan karakteristik keberagaman—sebagai suatu kekuatan—yang selama Orde Baru justru diseragamkan. Kami meyakini bahwa tingkatan otonomi yang paling tinggi dan optimal adalah federalisme. Preseden ke arah sana sudah terwujud dengan diterapkannya undang-undang otonomi khusus bagi propinsi Aceh dan Papua. Menyusul selanjutnya adalah propinsi Yogyakarta. Ketiga propinsi ini bisa dijadikan benchmark bagi propinsi-propinsi lain untuk menghasilkan bentuk otonomi yang lebih optimal.
Sejauh ini yang kerap menjadi salah satu sumber masalah ialah ketakjelasan batas-batas kewenangan antara pusat, propinsi dan kabupaten. Peraturan pemerintah yang ada hanya merinci secara eksplisit kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi. Oleh karena itu perlu dirumuskan secara eksplisit pula kewenangan perintah kabupaten/kota.
Kendala lainnya ialah UU No.25/1999 masih berjiwa sentralistik, sehingga jiwanya tak selaras dengan UU No.22/1999. Dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menarik pajak-pajak yang selama ini sepenuhnya dikendalikan oleh pusat—dengan aturan tarif maksimum, misalnya 5 persen untuk pajak penghasilan dan atau 5 persen untuk pajak penjualan—diharapkan muncul kompetisi antar daerah yang lebih sehat.
c. Sosial Budaya
Negara indonesia memiliki budaya yang sangat beragam dan terdiri dari ratusan suku bangsa dengan berbagai macam corak tradisi yang hingga saat ini di beberapa tempat, masih terus di jaga dan di lestarikan. Pelestarian tradisi turun temurun oleh masyarakat local, biasanya bertentangan dengan norma-norma social yang berlaku secara umum. Pergesekan antar budaya dan penghancuran nilai-nilai budaya local kerap terjadi di daerah-daerah yang dilewati modal. Hal ini juga dipengaruhi oleh akses masyarakat terhadap perkembangan informasi dan teknologi yang semakin modern. Masih ada daerah di Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap perkembangan informasi dan teknologi serta masih terdapat suku terasing. Di sebut suku yang terasing karena tidak mampu bersosialisasi dengan masyarakat/suku lain yang berada di sekitar lingkungannya. Bahkan lebih parah lagi, biasanya justru terjadi bentrokan. Inilah wujud resistensi masyarakat local terhadap perkembangan kapitalisme yang tidak merata di Indonesia.
Perubahan (shifting) secara permanen trend PDB ke bawah sangat mungkin akan diikuti oleh trend pengangguran dan kemiskinan. Cerra dan Saxena (2003) menunjukkan bahwa krisis perbankan di Swedia awal tahun 1990-an diikuti oleh tingkat pengangguran secara permanen yang lebih tinggi. Dalam kasus Indonesia ada dua hal yang perlu dicermati, yaitu: pertama, definisi pengangguran terbuka yang sangat fleksibel; dan kedua, sulit bagi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki jaminan sosial memadai untuk sepenuhnya menganggur (too poor to be unemployed). Pengangguran terbuka meningkat dari 4,7 persen di tahun 1997 menjadi 5,4 persen di tahun 2001, sedangkan pengangguran terselubung justru turun dari 37,5 persen (1997) menjadi 30,6 persen (2001). Naiknya angka pengangguran terbuka menunjukkan semakin banyak masyarakat kelas menengah yang menganggur. Turunnya pengangguran terselubung memperlihatkan bahwa krisis ekonomi memaksa sektor produksi untuk memaksimalkan penggunaan para pekerjanya ataupun para pekerja harus mengorbankan lebih banyak waktu senggangnya untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan tambahan untuk mempertahankan tingkat hidupnya.
Akibat terpaan krisis, tingkat kesejahteraan rakyat merosot jatuh. Daya beli rakyat menurun sementara harga-harga barang membumbung tinggi, jauh tak terbeli oleh mayoritas rakyat yang tingkat pendapatannya sangat minim. Bahkan lebih buruk lagi dampak menurunnya daya beli rakyat menimbukan kekhawatiran hilangnya satu generasi akibat ketidakmampuan mengkonsumsi gizi, kesehatan yang buruk karena mahalnya obat-obatan dan jasa pendidikan.
Gelombang aksi massa yang terjadi secara sporadic di berbagai daerah akibat pencabutan subsidi oleh SBY-JK di Tahun 2004, terinterupsi dengan terjadinya musibah internasional yang melanda bagian barat Indonesia, yakni di pulau sumatera. Di Aceh terjadi gelombang Tsunami yang gelombangnya sampai di Pantai Malindi di Kenya, yang jaraknya 4500 km dari pusat gempa. Selain itu, gempa terjadi juga di pulau Nias, Nabire, dan Sulawesi
Tenggara. Bencana alam tersebut merebut korban jiwa yang tidak sedikit, serta bencana lain yang menyusul seperti : Kelaparan, Muntaber serta wabah penyakit lainnya.
Kebijakan penataan keindahan kota mendorong terjadinya pengusuran PK-5 dan pemukiman kumuh yang berada di pinggiran kota. Pembangunan secara massif, diwilayah yang dianggap produktif bagi akumulasi modal, akan semakin meningkatkan jumlah kaum miskin kota.
III. Sistem Pendidikan di Indonesia
Situasi pendidikan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan situasi nasional Indonesia. Satu sama lain sangat erat kaitannya. Hal-hal yang telah diurai dalam situasi nasional Indonesia tersebut memberikan dampak langsung terhadap proses pendidikan yang ada di Indonesia. Situasi nasional yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi ekonomi politik internasional merembes ke sector pendidikan kita, artinya secara tidak langsung pendidikan di Indonesia di pengaruhi oleh perkembangan situasi ekonomi politik di negara lain. Selain itu, pendidikan di Indonesia memiliki factor kesejarahan yang unik, sehingga tercipta sebuah system pendidikan unik pula.
Mendiknas: ‘Pendidikan Indonesia Terendah di Asia’
Jakarta(info-ri), Apa yang patut di banggakan di negeri ini. Di samping krisis ekonomi masih terus menyerimpung, ternyata sistem pendidikan kita berada di urutan 12 dari 12 negara Asia. Temuan itu diungkap oleh sebuah lembaga konsultan di Singapura (PERC – The Political and Economics Risk Consultancy) September 2001.
Pada Pertemuan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM bidang Pendidikan, di Jakarta, Rabu (17/10/01), Mendiknas A Malik Fadjar mengatakan hasil survei PERC itu menyebutkan Korsel menduduki urutan I dan Singapura II.
Sedang Indonesia menduduki urutan ke-12 dari 12 negara yang disurvei dan Vietnam menduduki urutan ke-11. ”Hasil survei itu didasarkan pada kualitas pendidikan yang menjadi tenaga kerja dengan argumentasi bahwa untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas didasarkan sistem pendidikan yang berkualitas,” kata Mendiknas.
Hasil penilaian Program Pembangunan PBB (UNDP) pada 2000 menunjukkan bahwa kualitas SDM Indonesia menduduki urutan ke-109 dari 174 negara, atau jauh dibanding Singapura (24), Malaysia (61), Thailand (76), dan Filipina (77).
Karena itu, katanya, pemerataan pendidikan perlu dibarengi peningkatan mutu pendidikan, antara lain pengajaran bahasa Indonesia, Inggris, dan teknologi untuk menyiapkan siswa terjun di dunia kerja.
Menurut Mendiknas, hanya sekitar 11 persen lulusan SLTA yang melanjutkan ke perguruan tinggi, sedangkan 89 persen masuk ke dunia kerja, sehingga perlu menekankan pendidikan pada keterampilan siswa untuk kerja.
Untuk itu, katanya, materi pendidikan pada SD hingga SLTA harus memiliki kurikulum
kemampuan hidup (life skill), seperti membaca dan menulis bahasa Indonesia, bahasa asing, menghitung tanpa bantuan teknologi, dan berpikir ilmiah.
Di samping itu, pelajaran kemampuan teknologi (pertanian, peternakan, kerajinan, kesehatan, kesenian, olahraga), mengelola sumber daya lama, sosial, budaya, kemandirian, lingkungan hidup, dan kemampuan bekerja dalam tim.(republika)
Secara nominal anggaran pembangunan yang tersedia dalam tahun 2002 adalah sebesar Rp47,1 triliun, yang bersumber dari Pembiayaan Rupiah Murni sebesar Rp22,7 triliun dan dana pinjaman luar negeri Rp24,4 triliun.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar manusia dialokasikan dana untuk sektor pendidikan sebesar Rp11,6 triliun
untuk sektor pendidikan sendiri mencapai 24,7% dari seluruh anggaran pembangunan
Dana untuk sektor pendidikan digunakan antara lain untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dasar dan menengah terutama percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, meningkatkan mutu pendidikan, pemberian beasiswa kepada anak-anak keluarga tidak mampu, penyediaan buku pelajaran, peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik lainnya melalui berbagai pelatihan.
Tabel jumlah siswa dan mahasiswa terhadap penduduk seluruhnya
Tahun Ajaran
Siswa Tingkat I SD
Jumlah Siswa SD sampai PT
Jumlah Penduduk
% Siswa Tk.I SD terhadap Siswa seluruhnya
% Jumlah Siswa ter hadap Penduduk
1985/1986
5.131.557
36.569.288
165.154.800
14,03
22,14
1986/1987
5.175.897
37.340.982
166.158.848
13,86
22,47
1987/1988
5.393.727
38.069.695
169.338.634
14,17
22,48
1988/1989
5.410.496
38.448.006
172.579.272
14,07
22,28
1989/1990
5.266.544
37.897.855
175.881.926
13,90
21,55
1990/1991
5.106.085
37.525.754
179.247.783
13,61
20,94
1991/1992
5.056.351
37.544.658
182.940.100
13,47
20,52
1992/1993
5.008.587
37.477.741
186.042.700
13,36
20,14
1993/1994
4.948.443
38.036.486
189.135.600
13,01
20,11
1994/1995
4.885.970
38.864.678
192.216.500
12,57
20,22
1995/1996
4.808.218
39.423.290
195.283.200
12,20
20,19
1996/1997
4.849.131
40.128.739
198.342.900
12,08
20,23
1997/1998
4.856.096
40.184.816
201.390.300
12,08
19,95
1998/1999
4.987.500
40.631.758
204.423.400
12,27
19,88
1999/2000
4.897.361
41.120.161
204.783.931
11,91
20,08
Laporan terbaru dari UNDP tentang Human Development Index pada tahun 2000 melaporkan bahwa peringkat indeks pembangunan manusia Indonesia berada di posisi 109 dari 174 negara anggota PBB (Kompas, 4 Desember 2001). Bandingkan dengan negara-negara tetangga seperti
malaysia dan Philipina yang berada di kisaran puluhan. Juga bisa dilihat, pada tahun 2000, World Competitiveness Yearbook menempatkan peringkat daya saing manusia Indonesia pada urutan 46 dari 47 negara yang diberi peringkat. Bahkan peringkat ini, baik yang indeks pembangunan manusia dan daya saing manusia, selalu turun dari tahun ke tahun, terutama sejak krisis menimpa Indonesia. Belum lagi publikasi Asia Week (Juni 2000) yang membuat studi dan laporan mengenai kualitas pendidikan. Dalam publikasi tersebut disajikan peringkat-peringkat perguruan tinggi di Indonesia dalam segi kualitas maupun fasilitas. Beberapa perguruan tinggi Indonesia seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada hanya berada di posisi 60-an, dari banyak universitas-universitas lainnya di seluruh Asia. Inilah kualitas pendidikan Indonesia dan tentunya akan menentukan juga kualitas lulusannya.
Belum lagi memakai ukuran kuantitas. Prof Dr. Sutjipto, rektor Universitas Negeri Jakarta, mengatakan bahwa hanya 10% penduduk usia perguruan tinggi yang belajar di perguruan tinggi, pendidikan menengah 60%, dan pendidikan dasar 70%. Bahkan tahun 1998/1999 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sebelum namanya diganti menjadi Depdiknas) memperkirakan sekitar 5-6 juta anak tidak melanjutkan ke tingkat SLTP (Kompas, 7/8/1998). Kemudian di awal tahun 1999, Menko Kesra Haryono Suyono mengatakan bahwa terdapat 6-10 juta keluarga kesulitan menyekolahkan anaknya karena tidak mampu (Suara Pembaharuan, 23/3/1999). Statistik yang dikeluarkan oleh Balitbang Depdiknas, yang dikutip oleh Kompas (19/ 04/ 2001), juga melihatkan kenaikan angka putus sekolah dari tahun ajaran 1996/ 1997 ke tahin 1997/ 1998 (tabel 1). Tentunya ini bukanlah deretan angka-angka yang tidak sedikit. Angka-angka ini menunjukkan konsekuensi dari kemiskinan. Penduduk dengan penghasilan kurang dari 60 dollar Amerika Serikat setahun, yang berjumlah lebih dari 40 juta ini lebih memilih membeli makanan demi bertahan hidup daripada untuk membayar sekolah yang mahal dan penuh pungutan liar di sana sini. Sehingga akhirnya yang miskin semakin terpuruk dalam kemiskinan karena tidak bisa meningkatkan daya saingnya dalam dunia kapitalistik yang kompetitif ini.
Tabel 1
ANGKA PUTUS SEKOLAH 1996/ 1997 DAN 1997/ 1998
Tingkat Pendidikan
1996/ 1997
1997/ 1998
Sekolah Dasar
803.108
932.150
SLTP
226.007
389.346
SLTA
208.786
289.700
Sumber: Balitbang Depdiknas (1999) dikutip dari Kompas, 19 April 2001
Lalu kenapa ini bisa terjadi? Jawaban yang paling mendasar dan konkrit adalah pemerintah telah mengurangi anggaran untuk pendidikan dan lebih memilih prioritas anggaran untuk sektor lainnya seperti militer dan restrukturisasi perbankan. Perbandingan atau ratio anggaran untuk pendidikan di Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 1981 sampai sekarang (Nota Keuangan, Statistik Indonesia 1980-1998, BPS). Terakhir, dalam APBN 2001, pemerintah hanya menganggarkan 4,4% dari total APBN atau sekitar Rp. 5,5 triliun. Bandingkan dengan Malaysia yang biasanya mengalokasikan sekitar 20-25% dari total anggaran negaranya. Bayangkan dengan ratio yang seperti itu, Indonesia harus menghidupi 141.345 sekolah dasar, 30.710 sekolah menengah pertama, 15.645 sekolah tingkat menengah atas, dan 1.931 perguruan tinggi negeri dan swasta.
a. Tenaga Pengajar
Persatuan Guru Tidak Tetap Indonesia (PGTTI) menuntut realisasi dana senilai Rp 39 milar untuk tunjangan honorer daerah (Honda) bagi ribuan guru tidak tetap (GTT) di Jatim. Mereka meminta kejelasan tentang tunjangan Honda yang sampai kini ini tidak jelas.
“Sesuai SK Mendiknas dana sebesar Rp 39 miliar itu seharusnya sudah dialokasikan ke para GTT di Jatim sejak Januari 2001 lalu. Tapi hingga kini mengapa dana itu tidak kami terima sedikit pun,” tandas Ketua Umum PGGTI, Sapardi di Surabaya, kemarin (2/8).
Menurut Sapardi, para GTT di Jatim menerima gaji di bawah standar upah minumum regional (UMR). “Gaji mereka tidak lebih dari Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu per bulannya,” ungkap dia. Hal itu dibenarkan beberapa guru yang kemarin hadir di DPRD Jatim. Diungkapkannya, sejumlah tunjangan, seperti dari badan BP3 yang ditetapkan sebesar Rp 75.000 per orang ternyata banyak yang tidak diberikan. “Sehingga nasib kami lebih buruk dari para buruh pabrik,” tandas Sekretaris Umum PGGTI, Rima Damayanti menimpali.
Selain itu para guru yang mewakili 800 GTT di Jatim itu, juga mendesak kepada dewan agar dibuatkan Perda dan UU tentang kesejahteraan bagi para guru. Selama ini, papar dia, mereka hidup untuk mengabdi dengan gaji pas-pasan. Padahal, sambung dia, semua harga kebutuhan hidup saat ini sangat mahal. “Kalau gaji GGT saja tidak dibayarkan, lantas gaji tetap bagaimana?” keluh dia.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Nasioal (Kadiknas) Jatim, Drs Rasiyo mengatakan bahwa dana tunjangan untuk Honda itu memang masih belum terealisir. “Jadi anggaran dari pusat itu masih dalam rencana,” papar dia. Untuk itu, dia heran mengapa para guru itu ada yang mengatakan pemotongan dana, padahal dari pusat memang belum diterima. Rasiyo menambahkan, untuk sirkulasi penerimaan dana itu tidak melalui diknas, melainkan melalui pos khusus yang meneruskan langsung ke para GGT itu. Namun dia mengharapkan agar para GTT itu meminta ke masing-masing pemerintah daerah setempat.
Dalam era otoda, papar dia, dana alokasi umum (DAU) dari pusat langsung ke daerah-daerah, sehingga tidak hanya pemerintah pusat saja yang menanggung kesejahteraan para guru itu. Cho
b. Buta Aksara
Anak-anak Indonesia masih banyak yang belum bisa mengikuti proses belajar. Buktinya, kata Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Dr Faslih Djalal kepada wartawan di Jakarta kemarin, masih ada sekitar 5,2 juta anak usia sekolah yang tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung.
Angka ini, lanjut Faslih, belum termasuk angka putus sekolah. Padahal sejak krisis terjadi
beberapa tahun lalu, jumlah anak usia belajar yang putus sekolah terus meningkat tajam. Diperkirakan saat ini setiap tahun ada sekitar 1 juta anak usia belajar yang putus sekolah.
Faslih memperkirakan tingginya angka putus sekolah ini karena kondisi ekonomi orangtua siswa yang tidak memungkinkan, kondisi geografis sekolah yang berjauhan dengan tempat tinggal siswa, atau anak yang harus bekerja membantu orangtuanya mencari nafkah.
Ironisnya lagi, tak hanya anak usia sekolah ini saja yang mengalami nasib tak bisa baca, tulis dan hitung. Sekitar 40 persen kaum ibu juga mengalami nasib serupa.
Menurut Faslih bila ibu buta aksara ada kecenderungan anaknya akan putus sekolah. Artinya, lingkungan keluarga akan sangat mempengaruhi kelangsungan pendidikan si anak. Ini berdasarkan hasil penelitian yang mengaitkan antara tingkat pendidikan ibu dengan anaknya. Berdasarkan Human Development Index (HDI) tahun 2000, Indonesia berada di peringkat 109 dari 157 negara. “Diharapkan tahun ini HDI Indonesia bisa diperbaiki dan meningkat seiring dengan adanya penguatan mata uang rupiah terhadap dolaar Amerika Serikat,” ungkap Faslih di sela acara Lomba Karya Nyata Pamong Pelajar Tingkat Nasional kemarin.
Kendati begitu banyak masalah yang berkaitan dengan anak usia belajar namun bukannya tidak ditemukan jalan keluar. Menurut Faslih angka ini bisa diturunkan. Asalkan masyarakat khususnya dunia usaha dan industri lebih giat membantu mengentaskan masyarakat buta aksara ini. Misal, dengan mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di lingkungan mereka.
Selama ini baru ada sekitar 100 PKBM yang didirikan oleh industri. Mereka melatih anak miskin untuk mengikuti program belajar Paket A setara SD, Paket B setara SLTP dan Paket C setara SMU. “Pemerintah sendiri siap membantu memberikan modul matrikulasi secara gratis,” kata Faslih.
Dalam kesempatan itu, Direktorat Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda kemarin menggelar lomba karya nyata Pamong Belajar dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dan HUT RI 2001. Ini bertujuan untuk mendorong para Pamong Belajar yang saat ini jumlahnya 4137 orang untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.
Dari data yang ada pada pihak panitia lomba ini diikuti oleh 127 Karya Nyata Pamong Belajar, dengan rincian 80 karya perorangan dan 47 karya kelompok. Dari jumlah ini terpilih 26 karya terbaik yang akan dipilih lagi menjadi 5 karya terbaik tingkat nasional. Mereka akan mendapat penghargaan dari Menteri Pendidikan Nasional. Mag
c. SD dan SLTP
Sekolah Murah untuk Keluarga Miskin, masih Sebatas Obsesi
Andaikan di tengah melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok, pemerintah masih sanggup mewujudkan terselenggaranya pendidikan yang murah, terutama bagi kelompok masyarakat miskin di Tanah Air, maka optimisme masyarakat kelas bawah menyongsong masa depan agaknya masih bisa dipelihara. Benarkah selama ini upaya pemerintah
memberikan pelayanan pendidikan yang “murah” bagi kalangan rakyat miskin, kurang lebih masih sebatas obsesi dan belum bisa dikatakan mencapai sasaran yang diidealkan?
BERBAGAI program kebijakan pendidikan seperti Wajib Belajar Sembilan Tahun, yang idealnya dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis mulai dari sekolah dasar hingga lanjutan pertama (SLTP), agaknya hanya merupakan slogan yang tak realistis. Sebab, meskipun pemerintah mewajibkan anak Indonesia mendapatkan pendidikan hingga SLTP, kenyataannya masih banyak orangtua yang tak mampu menyekolahkan anaknya hingga jenjang SLTP tersebut.
Bagaimana mungkin semua orangtua — terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan — mampu menyekolahkan anaknya hingga SLTP, jika untuk membayar biaya “uang gedung” saja mereka tak sanggup. Sebagai contoh, jika seorang anak yang lulus SD tak bisa diterima di SLTP negeri (di lingkungan Jabotabek), dia harus mendaftar di SLTP swasta. Di sekolah swasta ini, dia harus mengeluarkan (rata-rata) Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Dalam kondisi perekonomian yang masih krisis seperti sekarang ini, orangtua yang pendapatannya pas-pasan tentu tak mungkin mengeluarkan biaya sebesar itu untuk menyekolahkan anaknya. Akibatnya, sang anak pun putus sekolah di tengah jalan. Dia lalu mungkin memilih menjadi pekerja anak, yang kalau di kota-kota besar bisa diimplementasikan dengan menjadi pengasong di jalanan atau penjaja koran.
Program “orangtua asuh” atau “aku anak sekolah”, yang sering diiklankan di media massa juga belum menjadi jawaban komprehensif atas persoalan pendidikan di Indonesia. Sering kali program-program semacam itu hanya membantu siswa secara sporadis, dan tak berkesinambungan. Dalam situasi semacam inilah maka seruan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof Dr Sutjipto tentang perlunya peningkatan alokasi anggaran pemerintah untuk bidang pendidikan menjadi kontekstual. Dalam konteks otonomi daerah, dia antara lain menyerukan agar Pemda kabupaten/walikota mengalokasikan anggaran sektor pendidikan minimal 25 persen dari total APBD agar terwujud peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan bagi semua kalangan masyarakat.
Sutjipto mengatakan, alokasi anggaran pendidikan 25 persen sesuai tuntutan zaman, membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi orang yang tak mampu dan untuk pemenuhan kebutuhan kesejahteraan dan peningkatan SDM tenaga pendidikan. Di samping itu, dana tersebut juga penting untuk memenuhi sarana pendidikan yang memadai seperti gedung sekolah, perpustakaan dan buku-buku pelajaran.
Ketinggalan Hasil pendidikan Indonesia, kata Sutjipto, ketinggalan dibanding negara tetangga, akibat anggaran pendidikan dalam 30 tahun terakhir hanya berkisar 8 – 10 persen dari APBN sehingga jumlah penduduk yang belajar di perguruan tinggi sekitar 10 persen, pendidikan menengah 60 persen sedang pendididan dasar sekitar 70 persen. Negara-negara yang telah menganggarkan dana pendidikan 25 persen dari APBN, telah memiliki kemajuan baik ekonomi maupun SDM, seperti Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, AS dan Eropa Barat. Karena itu, kata Sutjipto, dengan anggaran memadai, Pemda kabupaten/walikota akan mampu memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat secara optimal, seperti semua penduduk usia 7-15 tahun bisa bersekolah pada SD dan SLTP, yang berdampak pada berkurangnya jumlah penduduk usia produktif yang buta aksara.
Seruan peningkatan anggaran dana pendidikan sebenarnya berkali-kali dikemukakan oleh berbagai pihak baik dari kalangan profesional pendidikan maupun dari kalangan Parpol. Di setiap menjelang kampanye pemilu, partai politik berlomba-lomba untuk menjanjikan penyelenggaraan pendidikan yang murah, namun realitasnya jauh panggang dari api. Rektor Universitas Paramadina-Mulya Prof Dr Nurcholish Madjid bahkan menyayangkan kenapa pemerintah Orba dulu tidak memfokuskan perhatian dan dana pembangunan untuk bidang pendidikan. Gagalnya Indonesia membangun pendidikan yang tangguh, konon oleh berbagai kalangan dianggap menjadi penyebab kenapa krisis multidimensional yang melanda Indonesia tak kunjung teratasi.
Tampaknya, keteledoran masa lalu, yang bermula dari kurang ditanganinya sektor pendidikan secara serius, harus disikapi secara bijaksana. Itulah sebabnya, Sutjipto mengimbau agar pemda tak mengulangi kesalahan masa lalu, dan mulai memberikan perhatian yang ekstra pada pembangunan bidang pendidikan.
Sutjipto juga mengingatkan bahwa Program Pembangunan PBB (UNDP) dalam menentukan keberhasilan pembangunan di suatu negara melalui “Indeks Pembangunan Manusia (HDI)” setiap tahun selalu menggunakan tiga kriteria utama keberhasilan pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indonesia dalam HDI 1999 menduduki urutan ke-109 dari 174 negara, sedang pada tahun 1998 baru ke-105, sedang pada 1997 menduduki urutan 99 sehingga Pemda dituntut meningkatkan pembangunan pendidikan lebih intens lagi.
Jika seruan Sutjipto itu bisa dilaksanakan dalam waktu yang tak terlalu lama lagi, orang yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia, yang konon mencapai sekitar 40 juta jiwa itu, agaknya bisa hidup dengan memiliki optimisme yang tersisa. Sebab, meskipun harga-harga kebutuhan pokok sering mengalami kenaikan sebagai akibat dikuranginya subsidi BBM, rakyat miskin — dengan dinaikkannya dana anggaran untuk bidang pendidikan — masih sanggup menyekolahkan anak mereka sedikitnya hingga lulus SLTP. Itupun kalau dana pendidikan yang sudah dinaikkan itu dimanfaatkan untuk subsidi biaya pendidikan bagi mereka yang miskin.
MALANG — Akibat kesulitan biaya, sedikitnya 10.000 siswa di Kota Malang terancam putus sekolah. Para siswa Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Umum (SMU) itu, kini tengah menunggu/berharap uluran tangan dermawan.
Ketua Yayasan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) Kota Malang Dyah Supiah mengatakan, selama ini masalah biaya memang menjadi faktor utama penyebab siswa putus sekolah. Saat ini saja tercatat sebanyak 11.500 siswa di Kota Malang kesultan biaya pendidikan.
”Yayasan GN-OTA sendiri tidak mungkin membantu biaya para siswa itu karena dananya terbatas. Hingga Agustus 2001, kami baru bisa mengabulkan permintaan bantuan kepada 6.000 siswa. Sisanya harus menunggu giliran dan bila tidak segera mendapat bantuan, mereka tak akan mampu lagi melanjutkan pendidikannya” ujar Dyah didampingi Kabag Humas Pemkot Malang Supriyadi, kemarin (28/8).
Meski mengaku prihatin, Dyah mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk membantu para
siswa yang terancam putus sekolah tersebut. ”Sejak tiga tahun belakangan, pemasukan dana dari para donatur juga seret,” paparnya.
Untuk tahun 2001 saja, lanjut Dyah, Yayasan GN-OTA Kota Malang baru bisa mengumpulkan dana Rp 106 juta. Dari jumlah tersebut sudah disalurkan sebesar Rp 64,475 juta dalam bentuk beasiswa kepada 600 siswa, awal Agustus lalu. Masing-masing untuk 449 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah, 123 siswa SLTP dan Madrasah Tsanawiyah, dan 28 siswa SMU atau Madrasah Aliyah.
Setiap siswa SD, tambah Dyah, mendapatkan beasiswa Rp 100 ribu per tahun. Sedangkan siswa SLTP dan SMU masing-masing sebesar Rp 125 ribu dan Rp 150 ribu per anak per tahun. ”Siswa SMU tidak termasuk dalam program pemberian beasiswa dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 56 tersebut,” cetus Dyah.
Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa sebanyak 600 orang itu, sambungnya, sudah meningkat cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 1999, katanya, GN-OTA Kota malang hanya bisa menyalurkan beasiswa kepada 192 siswa dan tahun 2000 sebanyak 366 siswa. aim•
Pendidikan neo-liberal
d. SMU se-derajat
e. Perguruan Tinggi
– Otonomi Kampus
Akibat kekurangan dana UI selain menaikkan biaya SPP, juga mencari-cari jalan untuk menambah pemasukan dana. Beragam cara sudah mulai direncanakan oleh pihak Rektorat. Akankah efektif upaya-upaya tersebut?
Mau tahu posisi Indonesia di komunitas internasional? Kali ini dalam bidang pembangunan manusia. Dari 173 negara yang disurvei oleh UNDP Indonesia menduduki urutan ke-110.
Demikian isi siaran pers Patnership-UNDP Perwakilan Indonesia tentang Laporan Pembangunan Manusia (LMD) 2002, yang diterima detikcom Rabu (24/7/2002) pagi.
Menurut UNDP (United Nations Development Programme), posisi ke-110 itu merupakan kemelorotan yang beruntun jika dibandingkan posisi Indonesia dua tahun sebelumnya. Pada 2001 Indonesia berada pada posisi 109 dari 174 negara, sedang pada 2000 Indonesa menduduki urutan 102 dari 162 negara.
Selain berdasarkan indikator-indikator indeks pembangunan manusia dan indeks kemiskinan, LMD juga memberikan penilaian terhadap praktik demokrasi dan analisis atas kecenderungan dalam mencapai Sasaran Pembangunan Melinium, yaitu sasaran yang ditetapkan para pemimpin dunia dalm KTT Melinium PBB pada 2000.
Menurut LMD, demokrasi bukan suatu kemewahan atau obat mujarab untuk negara-negara miskin. ―Namun kebebasan dan pilihan, yang memberikan harga diri dan
pemuasan kepada orang atau kelompok adalah suatu yang hakiki dalam pembangunan manusia,‖ katanya.
Karena itu LMD menekankan pentingnya kebebasan politik sebagai sasaran pembangunan manusia, dan menyelidiki bagaimana institusi-institusi demokrasi membantu mempromosikan kemajuan sosial dan pertumbuhan ekonomi.
Ya pantaslah Indonesia masuk urutan bawah 100, karena lembaga-lembaga politik yang ada, seperti DPRD dan DPR justru jadi ajang untuk memperkaya diri para anggotanya. Banyak orang bermasalah (baca: tersangka) yang menghuni lembaga tersebut.
Hari ini, Rabu (24/7/2002) pukul 08.45 WIB, isi lengkap LMD 2002 akan diluncurkan oleah Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Bo Aslund bersama Ketua Patnership-UNDP Indonesia Erna Witular di Hotel Mandarin, Jakarta. Dalam acara tersebut akan digelar diskusi dengan nara sumber Ketua Bappenas Kwik Kian Gie, Dr. Chusnul Mariyah, Fajrul Falakh dan Bambang Harimurti. Rencana otonomi memicu kekhawatiran naiknya uangkuliah. Lihat saja UGM. PTN yang beradi di urutan 67 versi Asiaweek ini menaikkan uang kuliah (SPP) dua kali lipat untuk mahasiswa baru. Kalau mahasiswa sekarang dikenakan biaya Rp 200 ribu per semester, maka mahasiswa baru tahun ajaran 1999/2000 terkena Rp 400 ribu per semester. Ditambah dengan kewajiban lain seperti uang KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang dicicil per semester Rp 50 ribu dan asuransi kesehatan Rp 18 ribu per semester. Mahasiswa baru harus membayar totalnya Rp 468 ribu per semester.
ITB pun melakukannya. Sebelumnya, mahasiswa ITB membayar uang kuliah Rp 400-500 ribu rupiah. Awal tahun ajaran 1999-2000, mahasiswa baru dibebani biaya SPP dan PRP Rp 750 ribu. Ditambah biaya pelayanan balai kesehatan Rp 15 ribu, KTM Rp 35 ribu, perpustakaan Rp 7.500, santunan kecelakaan Rp 2.500, seragam olahraga Rp 90 ribu, program pengenalan kampus Rp 25 ribu serta biaya ikatan orang tua mahasiswa Rp 100 ribu, totalnya Rp 925 ribu.
UI juga tidak ketinggalan. Sebelum pengumuman penerimaan mahasiswa jalur UMPTN, rektorat mensosialisasikan total biaya yang membebani mahasiswa baru fakultas eksakta Rp 2.275.000, dan fakultas non eksakta Rp. 2.025.000 di awal tahun. Biaya per semester yang harus dibayar mahasiswa angkatan ’99 fakultas eksakta Rp 1.785.000 dan non eksakta Rp 1.535.000. Rinciannya: SPP sebesar Rp750.000, dana peningkatan kualitas pendidikan (DPKP) Rp 1juta untuk fakultas eksakta dan Rp 750 ribu untuk fakultas non-eksakta, serta biaya DKFM (dana kegiatan dan fasilitas mahasiswa) Rp 35 ribu.
Kepada Suara Mahasiswa, Pak Umar sempat menjelaskan alasan kenaikan SPP. Pertama, krisis ekonomi yang menyebabkan biaya pendidikan naik. “Beberapa fakultas sudah menjerit. MIPA misalnya, praktikum tidak berjalan baik, harga bahan kimianya naik empat kali lipat,” sahutnya. Bachtiar menolak hal ini dijadikan alasan. “Logikanya harus dibalik! Ekonomi jadi lemah. Mahasiswa kan orangtuanya pas-pasan,” tegasnya. Ia menolak sikap membebankan kekurangan dana PTN kepada mahasiswa. “Rektorat harus lebih pandai mencari duit,” tuturnya.
Lalu Pak Umar menyebut krisis ekonomi ini juga mempengaruhi subsidi pemerintah.”Bantuan pemerintah makin kecil. Bukan saja dalam nilai, tapi juga nominal,” jelas Pak Umar.
Tetapi, Dirjen Dikti, Dr Satryo Soemantri Brodjonegoro kepada Suara Pembaruan mengatakan, pemerintah tetap mensubsidi dengan besar yang sama dengan yang diterima selama ini. “Mereka tetap mendapat subsidi dan mempunyai dana taktis yang disediakan pemerintah, agar tetap menampung siswa yang tidak mampu atau berasal dari keluarga ekonomi lemah,” ujarnya.
“Satu hal yang sangat prinsipil, otonomi kampus, ” tegas Pak Umar menambahkan alasan kenaikan SPP. Namun, Hermawan Sulistiyo menyanggah, “Otonomi itu adalah masalah pendidikan dan substansi. Sekarang ini pemerintah tidak mau direcoki soal uang, jadi yang dinamakan otonom adalah PTN disuruh mencari uang sendiri. Itu kan gila!” serunya.
BEM UI berinisiatif menggelar forum diskusi dialog demokratisasi dan otonomisasi PTN (2/8). Bertempat di auditorium FE UI, BEM UI menghadir-kan Usman Chatib dan Prof dr Mohammad Kamil Tadjudin sebagai wakil dari rektorat. Sebagai pem-banding, hadir Hermawan Sulistyo, direktur RIDEP (Research Institute for Democracy and Peace). Juga Hanri Basel, mantan Presidium FKSMJ (Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta) tahun 1997/1998.
PR I Usman Chatib menjabarkan sebab rek-torat memutus- kan kenaikan SPP. Ia menunjukkan dana yang dida-pat UI dari SPP tahun 1998 Rp 61,373 milyar. Ditambah pinjaman dari pemerintah berupa Que Project sebesar Rp 14, 214 milyar, serta dana isian kegiatan (DIK) Rp 40,644 milyar yang juga dari pemerintah. Jumlah ini belum termasuk proyek-proyek “kecil” di fakultas.
Sementara perkiraan jumlah dana untuk otonomi PTN Rp 300 milyar. Di masa mendatang UI memperoleh sumber dananya sekitar sepertiga dari SPP, sepertiga dari pemerintah dan sisanya didapat atas usaha sendiri .
Kenaikan biaya kuliah yang awalnya mencapai empat lipat akhirnya diturunkan oleh pihak universitas menjadi sekitar dua sampai tiga kali lipat. Para mahasiswa fakultas eksakta angkatan ’99 harus membayar Rp 1,475 juta setiap semester. Sementara yang dari fakultas non eksakta dikenakan biaya Rp 1,225 juta. Rinciannya, DPKP fakultas eksakta Rp 1 juta dan fakultas noneksakta Rp 750 ribu. Ditambah biaya SPP Rp 475 ribu dan dana pelengkap Rp 275 ribu ( yang dibaayarakan ketika pertama kali masuk UI).
Tahun-tahun sebelumnya, UI tetap berjalan dengan dana sekitar Rp 100 milyar. Ini didukung dengan proyek-proyek kecil di fakultas. Menurut pihak rektorat, sebelumnya PTN yang mampu mencari dana harus menyerahkan dana terkumpul itu kepada pemerintah. Dalihnya, PTN milik pemerintah. Akibatnya UI tidak mendapatkan apa-apa.
Jika ingin minta dana untuk universitas, rektorat harus mengusulkan semacam proposal dengan anggaran yang dibutuhkan. Kemudian rektorat menunggu turunnya dana. Menurut pengalaman Pak Umar, dana biasanya cair setengah dari jumlah yang diajukan proposal.
Dalam praktiknya, sedapat mungkin proyek-proyek untuk universitas tidak dilaporkan pada pemerintah. Proyek-proyek ini pun berupa “proyek kecil”. Fakultas-fakultas yang gagal mendapat bantuan dari rektorat berusaha sendiri memenuhi kebutuhannya. Ini pun tanpa izin rektorat. Jika kegiatan ini ditegur, rektorat selalu berdalih mereka tidak tahu.
Dana memang selalu menjadi masalah klasik. Rektor UI Asman Boedisantoso menyampaikan, unit biaya kuliah mahasiswa lebih tinggi dibanding penerimaan dari SPP dan sumber dana masyarakat. Pemasukan finansial dari masyarakat yang didapatkan melalui pengelolaan jasa penelitian, jasa pakar dan konsultasi sampai saat ini baru mencapai 4% sampai 5% dari total kebutuhan biaya pendidikan.
Padahal idealnya pemasukan universitas dari mahasiswa dan unsur penelitian sebanding. Menurut pengamat pendidikan yang sekaligus juga Rektor Trisakti, Thoby Muthis, dikutip Media Indonesia, “PT perlu lebih mengoptimalkan unsur research and development sehingga bisa bersinergi dengan unsur litbang tiap departemen. Kalau itu sudah tercapai, maka pemasukan PT bukan semata-mata melalui tuition fee saja.”
Daftar Jenis Unit Usaha PT GMUM
No. Jenis Usaha Lokasi
1. Perumahan Sebelah Utara Amik Aster
2. Swa-Griya (kredit BTN) Tanah milik dosen/karyawan UGM
3. Bengkel Mesin Bengkel Pusat UGM
4. Murbei dan Ulat Sutera Mangunan, Imogiri
5. Medical Center Bulaksumur
6. “GAMA BOGA” Boga dan catering Timur Gedung Pusat
7. “GAMA WISATA” Tpurs 7 Travel Kantor PT GMUM
8. Radio Swaragama Sekip
9. Kebun tanaman obat Mangunan, Imogiri
10. Penggemukan Sapi Mangunan, Imogiri
11. Wisma UGM Kemang Jakarta
12. Graha Sabha Pramana Bulaksumur
13. Wisma UGM Kaliurang
14. Peternakan sapi perah Sedang dalam survey
15. Budidaya Ikan dan Udang Sedang dalam survey
16. Warung Internet Perpustakaan Unit II
17. Guest House UGM Kampus UGM
18. Pengolahan Hasil Pertanian Dalam survey
– Lembaga Kemahasiswaan
Meski hanya dapat memberi usulan nama bakal calon rektornya, pemilihan rektor (Institut Teknologi Bandung) ITB adalah pemilihan rektor paling demokratis yang pernah ada. Bagaimana tidak, selama ini mahasiswa sama sekali tidak dilibatkan pada pemilihan rektor. Yang mempunyai peran dalam pemilihan rektor hanyalah senat universitas–yang beranggotakan para guru besar–saja. Itupun hanya sebatas mengusulkan pada menteri saja. Nama yang diusulkannya pun belum tentu diangkat
menjadi rektor. Seringkali pemerintah pusat sudah memiliki calonnya sendiri yang sering disebut dengan pejabat drop-dropan. Proses panjang di ruang senat universitas kemudian tak punya arti.
Mekanisme ini juga penuh dengan kolusi atau paling tidak kompetisi yang tidak sehat. Di Universitas Indonesia (UI) Jakarta misalnya, selama ini yang terpilih menjadi rektor UI adalah guru besar dari Fakultas Kedokteran. Maklumlah fakultas itu adalah fakultas tertua dan paling banyak memeliki guru besar.
Perubahan paradigma pendidikan tinggi seiring penerapan konsep otonomi kampus, mengubah mekanisme pemilihan rektor yang selama ini diterapkan. Kini pengangkatan rektor adalah kewenangan Majelis Wali Amanat (MWA) yang beranggotakan perwakilan menteri pendidikan, senat akademik, masyarakat universitas (karyawan, dosen, mahasiswa), masyarakat (Industri pengguna lulusan, stakeholders, dll) serta wakil dari rektor. MWA akan memilih satu calon dari nama calon yang diusulkan senat akademik. Senat akademikyang merupakan badan normatif tertinggi dalam bidang akademik mempunyai kewenangan menyeleksi nama dari usulan-usulan yang masuk untuk ditetapkan menjadi calon rektor.
Berjiwa Dagang
Dalam paradigma otonomi, ada perubahan tanggung jawab yang dimiliki rektor. Tak lagi hanya sebagai pemegang birokrasi tertinggi, rektor ke depan diharuskan mempunyai jiwa entrepreuner untuk dapat menjual kampusnya serta mempunyai ide-ide inovatif untuk mengembangkan kampus. Memenuhi tuntutan demokratisasi kampus dan akuntabilitas pada masyarakat, memberi peluang pada orang luar lingkungan perguruan tinggi untuk menjadi rektor.
Seperti dalam pemilihan rektor ITB, panitia membuka kesempatan pada orang diluar civitas akademika ITB untuk menjadi rektor disana. Asalkan bergelar doktor (Non honoris causa), berwarga negara Indonesia dan mempunyai keinginan serta kemampuan mengembangkan ITB, boleh mencalonkan dirinya menjadi rektor ITB.
Dalam PP No. 153 tahun 2000 yang menetapkan UGM menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) pun juga mengatur hal serupa yang sedang dilakoni masyarakat ITB sekarang. Tahun 2002 nanti mungkin akan kita lihat pemilihan rektor UGM yang beda dengan pemilihan rektor-rektor UGM sebelumnya.
Pilih Langsung
Para penentu kebijakan pun sepertinya sudah sadar dengan tuntutan perkembangan jaman yang mengharuskan sebuah kampus yang demokratis, mempunyai akuntabilitas tinggi serta transparan. Dengan alasan itu seharusnya setiap anggota komunitas mempunyayi hak pilih untuk menentukan rektornya. Sudah seharusnya pejabat publik dipilih langsung oleh publik. Mulai dari presiden sampai kepala desa harus ditentukan oleh publik. Di lingkungan kampus pun harusnya dekan dan rektor dipilih langsung oleh ‘warganya’.
Yang tercetak dalam peratuaturan pemerintah yang menetapkan perubahan status menjadi BHMN (seperti yang dilakukan ITB sekarang) masih memposisikan pemerintah pusat sebagai pemain utama dalam menentukan nema rektor. Dalam aturan itu, satu anggota MWA wakil menteri pendidikan mempunyai suara 35% dalam menentukan nama rektor. Sisanya, 65% dibagi rata pada anggota MWA yang lain.
Sudah saatnya kampus memberi contoh baik dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi,akuntabilitas dan transparasi dengan memilih setiap pejabat publik di lingkungan kampusnya.
Pilih rektor langsung!!!
f. Lembaga Pendidikan Swasta
Yang kemudian lebih menarik kita ialah dari dana pendidikan yang relatif kecil tersebut ketika didistribusikan ke bawah ternyata tidak adil dan merata; dalam hal ini sekolah dan siswa swasta yang secara umum jumlahnya lebih besar justru mendapatkan bagian yang lebih sedikit dibandingkan sekolah dan siswa negeri yang jumlahnya lebih kecil.
– Religius
Untuk MTs di bawah pembinaan departemen agama kondisinya tidak jauh berbeda; siswa madrasah negeri yang jumlahnya 355.000 mendapat dana penyelenggaraan dan dana pengembangan sebesar 105 milyar rupiah sehingga setiap anak rata-rata memperoleh subsidi sebesar 296 ribu rupiah, sedangkan siswa madrasah swasta yang jumlahnya 1.103.000 mendapatkan dana penyelenggaraan dan dana pengem-bangan sebesar 23 milyar rupiah, sehingga setiap anak rata-rata hanya memperoleh subsidi sebesar 21 ribu rupiah.
– Umum
Marilah kita kutip data konkritnya sbb: untuk SLTP, siswa sekolah negeri yang jumlahnya 4.684.000 mendapat dana penyelenggaraan dan dana pengembangan sebesar 1.760 milyar rupiah hingga setiap anak rata-rata memperoleh subsidi sebesar 376 ribu rupiah, sedangkan siswa sekolah swasta yang jumlahnya 2.262.000 mendapat dana penyelenggaraan dan dana pengembangan sebesar 29 milyar rupiah, sehingga setiap anak rata-rata hanya memperoleh subsidi sebesar 13 ribu rupiah
Untuk satuan SMU, SMK dan MA petanya sama saja. Dalam hal ini sekolah dan madrasah negeri mendapatkan bantuan dana penyelenggaraan dan dana pengembangan sebesar 1.693 milyar rupiah sementara untuk sekolah dan madrasah swasta hanya mendapatkan bantuan duit sebesar 21 milyar rupiah. Jadi, dana pendidikan yang dikucurkan ke sekolah dan madrasah negeri sebanyak 81 kali lipat daripada yang diuapkan ke sekolah dan madrasah swasta.
Untuk tingkat perguruan tinggi, PT dan PTAI, pun tidak ada kebijakan yang berbeda. Pada perguruan tinggi negeri mendapat subsidi dana penyelenggaraan dan dana pengembangan sebesar 1.465 milyar rupiah, sementara itu untuk perguruan tinggi swasta hanya 73 milyar rupiah. Artinya, subsidi untuk perguruan tinggi negeri mencapai 20 kali lipat daripada swasta; padahal jumlah perguruan tinggi swasta mencapai 20 kali lipat daripada negeri. Hal ini tidak saja tidak fair akan tetapi sudah tidak rasional.
Potensi pendidikan swasta di Indonesia sebenarnya demikian besar dan dahsyat. Berdasarkan catatan Balitbang Depdiknas maka pada tahun 1999/2000 ini untuk SD dan MI terdapat 141.345 sekolah, dan 21 persen diantaranya sekolah swasta; sedangkan untuk SLTP dan MTs terdapat 30.716 sekolah, dan 62 persen di.antaranya adalah sekolah swasta. Untuk SMU dan MI terdapat 11.478 sekolah, dan 70 persen diantaranya merupakan sekolah swasta; sedangkan untuk SMK terdapat 4.169 sekolah, dan 81 persen diantaranya merupakan sekolah swasta. Sementara itu untuk PT dan PTAI terdapat 1.931 perguruan tinggi, dan 94 persen diantaranya merupakan perguruan tinggi swasta.
IV. Pendidikan dan Lapangan Pekerjaan
Ironis! Di tengah tingginya tingkat pengangguran ternyata 30% pasar tenaga kerja di dalam negeri diisi pekerja asing. Menurut Menakertrans Jacob Nuwa Wea, situasi ini diakibatkan oleh rendahnya mutu tenaga kerja Indonesia sendiri.
Hal ini diungkapkan secara tersirat oleh Jacob Nuwa Wea di sela-sela acara peresmian gedung baru Serikat Pekerja Pertamina di Jl. Ridwa Rais, Jakarta, Selasa (16/4/2002).
―Untuk memenuhi kebutuhan (tenaga kerja-red) dalam negeri kita hanya mampu memenuhi 60-70% saja. Sisanya tak dapat diisi tenaga kerja Indonesia karena kualitas yang rendah,‖ kata Jacob Nuwa Wea. Jacob menunjuk buruknya sistem pendidikan sebagai pangkal penyebabnya. ―Sistem pendidikan yang harus direformasi,‖ ujarnya.
Rendahnya kualitas pekerja Indoensia juga tercermin pada prosentase tenaga kerja yang bekerja di luar negeri (TKI). Menurut Jacob, statistik menyebutkan 51% TKI di luar negeri bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT), sedang 49% bekerja di sektor formal.
Sementara ini, dalam jangka pendek, menurut Jacob, pemerintah akan mengatasi masalah ini dengan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja Indonesia. Dengan langkah ini, diharapkan tingkat pengangguran Indonesia yang mencapai 7,9 juta orang dapat diantisipasi.
Perbaikan mutu TKI juga diharapkan membawa pengaruh positif pada TKI di luar negeri. Jacob berharap angka TKI yang bekerja di sektor informal dapat dikurangi. ―Target saya, di tahun-tahun mendatang, angka perbandingan 51%-49% (formal-informal-red) dapat dibalik,‖ kata Jacob.
Bila hal ini bisa diwujudkan, Jacob optimis angka penerimaan devisa dari sektor TKI bisa ditingkatkan menjadi US$ 4 miliar pada tahun ini. Tahun lalu, devisa dari TKI mendulang US$ 1,1 miliar. Angka ini dipandang masih terlampau kecil jika dibandingkan perolehan Filipina yang bisa meraup US$ 4,3 miliar dari para TKI-nya.
a. Lembaga –lembaga pelatihan
b. Program Diploma
c. Program Ekstensi
d. Kebijakan Publik
BAB III
PERBANDINGAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI BEBERAPA NEGARA
Mau tahu posisi Indonesia di komunitas internasional? Kali ini dalam bidang pembangunan manusia. Dari 173 negara yang disurvei oleh UNDP Indonesia menduduki urutan ke-110.
Demikian isi siaran pers Patnership-UNDP Perwakilan Indonesia tentang Laporan Pembangunan Manusia (LMD) 2002, yang diterima detikcom Rabu (24/7/2002) pagi.
Menurut UNDP (United Nations Development Programme), posisi ke-110 itu merupakan kemelorotan yang beruntun jika dibandingkan posisi Indonesia dua tahun sebelumnya. Pada 2001 Indonesia berada pada posisi 109 dari 174 negara, sedang pada 2000 Indonesa menduduki urutan 102 dari 162 negara.
Selain berdasarkan indikator-indikator indeks pembangunan manusia dan indeks kemiskinan, LMD juga memberikan penilaian terhadap praktik demokrasi dan analisis atas kecenderungan dalam mencapai Sasaran Pembangunan Melinium, yaitu sasaran yang ditetapkan para pemimpin dunia dalm KTT Melinium PBB pada 2000.
Menurut LMD, demokrasi bukan suatu kemewahan atau obat mujarab untuk negara-negara miskin. ―Namun kebebasan dan pilihan, yang memberikan harga diri dan pemuasan kepada orang atau kelompok adalah suatu yang hakiki dalam pembangunan manusia,‖ katanya.
Karena itu LMD menekankan pentingnya kebebasan politik sebagai sasaran pembangunan manusia, dan menyelidiki bagaimana institusi-institusi demokrasi membantu mempromosikan kemajuan sosial dan pertumbuhan ekonomi.
Ya pantaslah Indonesia masuk urutan bawah 100, karena lembaga-lembaga politik yang ada, seperti DPRD dan DPR justru jadi ajang untuk memperkaya diri para anggotanya. Banyak orang bermasalah (baca: tersangka) yang menghuni lembaga tersebut.
Hari ini, Rabu (24/7/2002) pukul 08.45 WIB, isi lengkap LMD 2002 akan diluncurkan oleah Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Bo Aslund bersama Ketua Patnership-UNDP Indonesia Erna Witular di Hotel Mandarin, Jakarta. Dalam acara tersebut akan digelar diskusi dengan nara sumber Ketua Bappenas Kwik Kian Gie, Dr. Chusnul Mariyah, Fajrul Falakh dan Bambang Harimurti.
pertengahan tahun 90-an yang lalu Indonesia hanya berani mengalokasikan dana pendidikan sebesar 2,8 persen terhadap GNP; sementara negara-negara dekat seperti India sudah mencapai angka 3,8 persen, Sri Lanka 3,2 persen, Thailand 3,8 persen, Singapura 3,3 persen, dan tetangga terdekat Malaysia sudah 5,3 persen.
Australia misalnya; negara yang mulanya tidak terbuka bagi pendidikan swasta itu kini mulai membuka diri terhadap sekolah dan perguruan tinggi swasta. Mulanya tak satupun PTS boleh berdiri di Australia, sekarang sudah ada satu PTS di daerah Goldcoast. Dan ketika satu-satunya PTS tersebut dapat menunjukkan kinerja yang maksimal maka kebijakan pemerintah mulai bergeser. Kini pemerintah Australia mengijinkan berdirinya PTS yang baru dan dalam lima tahun ke depan diperkirakan sudah muncul sepuluh PTS di negara Kangguru tersebut. Jelas sekali kini pemerintah Australia memberi komitmen yang positif dalam pengembangan pendidikan swasta.
Taiwan lebih konkrit lagi. Ketika akhir tahun 1997 saya dan rombongan PAPE diterima presiden, Lee Teng-hui, kepada beliau saya tanyakan mengapa pendidikan di Taiwan di dalam dua dekade terakhir ini dapat maju dengan pesat. Jawabnya jelas; yaitu karena pemerintah secara konkrit memberikan komitmen, termasuk bantuan keuangan, kepada sekolah swasta di dalam kerangka pengembangan pendidikan nasionalnya.
I. Negara Maju
II. Negara Berkembang
III. Negara Miskin
BAB IV
MEMBANGUN PENDIDIKAN NASIONAL
JAKARTA. Depdiknas harus segera menciptakan standar mutu minimal pendidikan untuk setiap mata pelajaran SD-SLTA, sehingga dapat ditetapkan tolok ukur mutu pendidikan secara nasional, kata Ketua Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan, Fuad Hassan, Seusai menyerahkan rekomendasi Komnas Pendidikan tentang Kebijakan Pendidikan kepada Mendiknas A Malik Fadjar, di Jakarta, Kamis siang.
Menurutnya, tolok ukur mutu pendidikan harus dikembangkan sesuai tuntutan sistem pendidikan.
Tuntutan penciptaan standar mutu pendidikan itu merupakan rekomendasi Komnas Pendidikan, untuk menghadapi tantangan pendidikan yang kompleks pada era desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah.
Karena itu, kata mantan Mendikbud (1985-1993) itu, Komnas Pendidikan mengharapkan, rekomendasi itu menjadi landasan pengembangan kebijakan pendidikan nasional sehingga dapat meningkatkan mutu SDM Indonesia.
Selain itu, salah satu kelemahan sistem pendidikan di Indonesia adalah belum dirumuskannya pola dan mekanisme pendanaan pendidikan yang memadai.
Untuk itu, Komnas Pendidikan menekankan perlunya penciptaan mekanisme pendanaan sektor pendidikan dengan formulasi yang transparan dari pemerintah pusat ke kab/kota maupun dari kab/kota ke sekolah.
Dengan demikian, dapat meningkatkan tanggungjawab publik atas sektor pendidikan serta pendidikan adalah tanggungjawab pemerintah dan masyarakat, sehingga pembiayaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama.
Komnas Pendidikan mengharapkan, agar ada mekanisme subsidi silang yakni subsidi yang diprioritaskan bagi golongan rakyat miskin, sehingga anak-anak dari keluarga miskin dapat menikmati pendidikan dengan standar mutu minimal.
“Anggaran pendidikan di negara maju berjumlah 4,5 – 7 persen dari jumlah produk domestik bruto (PDB), sedang di negara berkembang berjumlah 2,5 – 7,5 persen dari PDB,” kata Fuad.
Sementara anggaran pendidikan Indonesia untuk tingkat nasional rata-rata satu persen dari PDB, sehingga Depdiknas perlu meningkatkan koordinasi departemen terkait untuk meningkatkan anggaran pendidikan.
Fuad Hassan menambahkan, Pemerintah harus segera mewujudkan kejelasan penjabaran secara operasional tentang kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota. [ant/ton]
I. Anggaran Pendidikan
URABAYA — Kalangan pemerhati dan praktisi pendidikan meminta kepada pemerintah agar memberi subsidi pendidikan sebesar 30 persen. Selama ini, subsidi yang diberikan tak lebih dari 10-11 persen dari APBN. Akibatnya, dana operasional pendidikan ditanggung wali murid lewat sumbangan pembangunan pendidikan (SPP).
Pernyatan tersebut disampaikan ketua yayasan institut bisnis manajemen dan teknologi Indonesia (IBMT), Prof Marsetio Donosepoetro, dalam forum seminar di Surabaya, pekan lalu (4/8). Menurut dia, fenomena tersebut semakin diperparah dengan tidak adanya keseragaman SPP serta uang masuk sekolah dari tahun ke tahun.
“SPP bulanan dan uang masuk sekolah antara yang satu dan lainnya tidak sama. Apalagi sekolah swasta malah jor-joran pasang tarif. Akibatnya banyak sekolah dituduh melenceng dari misinya, dan hanya mementingkan profit oriented saja. Meskipun zaman sekarang realita semacam itu sudah merambah semua bidang,” tandas Marsetio.
Mantan Dubes Indonesia untuk Prancis ini lebih lanjut mengungkapkan, jika tarif biaya mahal diimbangi dengan kualitas pendidikan dan ekstrakulikuler yang baik, maka tidak menjadi masalah. “Yang menjadi masalah besar adalah tarif mahal namun kualitas sedang, atau bahkan di bawah standar,” papar dia.
Dikatakannya, di era pemerintahan Soeharto subsidi pendidikan diberikan hanya 16 persen. “Lha kok di era reformasi ini, subsidi justru turun menjadi 10-11 persen. Terlepas dari itu, pendidikan berkualitas jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit terutama untuk operasionalnya,” imbuh dia.
Untuk itu, ia memberi contoh bahwa sekolah murah dapat dipastikan kualitasnya rendah. Jika dibiarkan terus kualitas SDM-nya bagaimana? “Saya amati sektor pendidikan sering dianaktirikan, sementara tunjangan pejabat yang notabene sudah kaya terus disejahterakan,” tukas dia dengan heran.
Diterangkan, pemerintah seharusnya tanggap terhadap masalah tersebut. Dalam hal ini yang dirugikan adalah rakyat kecil, karena mereka merasa tercekik dengan biaya SPP dan uang masuk sekolah. Padahal tak sedikit anak cerdas datang dari keluarga tak mampu. “Anak cerdas yang putus sekolah karena tak punya biaya adalah tanggung jawab pemerintah. Subsisdi 11 persen jelas tak mencukupi apapun alasannya,” urai mantan Rektor Unair ini.
Di era perdagangan bebas, kata dia, SDM asing yang mempunyai skill mumpuni diberi keleluasan bekerja di Indonesia. Ironisnya, tambah dia, SDM lokal yang rata-rata punya skill pas-pasan, bahkan jauh di bawah standar akan dihadapkan persaingan ketat dengan mereka. “Persaingan ini jelas tidak fair. Namun apapun yang terjadi SDM lokal bakal kalah total ketika mereka bersaing di pasar global,” papar dia.
Hal senada disampaikan Direktur Sekolah Ciputra, Ir Ciputra ketika membuka sekolah Cyber Institute di Citraland, belum lama ini. “Saya sangat prihatin dengan kondisi SDM lokal. Karena itu saya ingin mencetak SDM yang berkualitas melalui sekolah saya ini,” tandas Ciputra.
Dijelaskan, berdasarkan data yang diketahuinya, dari 230 juta penduduk Indonesia, 4 juta tidak memiliki mata pencaharian alias pengangguran. Dan mayoritas pengangguran berpendidikan strata 1. Hal ini menunjukkan kualitas pendidikan perlu perhatian.
Untuk itu, ia sangat mendukung jika pemerintah menganggarkan subsidi pendidikan lebih tinggi dari sebelumnya. “Mumpung era AFTA belum berjalan, sudah saatnya pendidikan dibenahi secara serius. Jika tidak ditangani secepat mungkin habislah kita, sebab hanya orang-orang tertentu yang dapat menikmati pendidikan layak,” tukas Pak Ci, panggilan akrabnya.
Menurut pengusaha properti papan atas Indonesia ini, tak dapat disangkal jika faktor SDM sangat berpengaruh di segala sektor. Bahkan ambruknya perekonomian yang berakibat likuidasi sejumlah bank ditengarai kuat akibat SDM yang melempem. Sudah saatnya Indonesia, imbuh dia, menerapkan sistem fit and proper test (tes kelayakan) secara menyeluruh, tak terkecuali pendidik.
“Sekolah berkualitas dengan para pendidik yang berkualitas akan menciptakan SDM yang berkualitas pula. Kami berharap pemerintah merespon positif, tidak setengah-setengah dalam menyikapi masalah ini. Memperoleh pendidikan layak adalah hak setiap warga negara. Sudah saatnya kita semua peduli. Peningkatan subsidi tidak akan mengakibatkan negara bangkrut,” ungkap Ciputra sambil tersenyum. ita•
II. Kurikulum Pendidikan
III. Pendidikan Demokratis
IV. Lembaga Kemahasiswaan
BAB V
KESIMPULAN
Laporan terbaru dari UNDP tentang Human Development Index pada tahun 2000 melaporkan bahwa peringkat indeks pembangunan manusia Indonesia berada di posisi 109 dari 174 negara anggota PBB (Kompas, 4 Desember 2001). Bandingkan dengan negara-negara tetangga seperti malaysia dan Philipina yang berada di kisaran puluhan. Juga bisa dilihat, pada tahun 2000, World Competitiveness Yearbook menempatkan peringkat daya saing manusia Indonesia pada urutan 46 dari 47 negara yang diberi peringkat. Bahkan peringkat ini, baik yang indeks pembangunan manusia dan daya saing manusia, selalu turun dari tahun ke tahun, terutama sejak krisis menimpa Indonesia. Belum lagi publikasi Asia Week (Juni 2000) yang membuat studi dan laporan mengenai kualitas pendidikan. Dalam publikasi tersebut disajikan peringkat-peringkat perguruan tinggi di Indonesia dalam segi kualitas maupun fasilitas. Beberapa perguruan tinggi Indonesia seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada hanya berada di posisi 60-an, dari banyak universitas-universitas lainnya di seluruh Asia. Inilah kualitas pendidikan Indonesia dan tentunya akan menentukan juga kualitas lulusannya.
Belum lagi memakai ukuran kuantitas. Prof Dr. Sutjipto, rektor Universitas Negeri Jakarta, mengatakan bahwa hanya 10% penduduk usia perguruan tinggi yang belajar di perguruan tinggi, pendidikan menengah 60%, dan pendidikan dasar 70%. Bahkan tahun 1998/1999 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sebelum namanya diganti menjadi Depdiknas) memperkirakan sekitar 5-6 juta anak tidak melanjutkan ke tingkat SLTP (Kompas, 7/8/1998). Kemudian di awal tahun 1999, Menko Kesra Haryono Suyono mengatakan bahwa terdapat 6-10 juta keluarga kesulitan menyekolahkan anaknya karena tidak mampu (Suara Pembaharuan, 23/3/1999). Statistik yang dikeluarkan oleh Balitbang Depdiknas, yang dikutip oleh Kompas (19/ 04/ 2001), juga melihatkan kenaikan angka putus sekolah dari tahun ajaran 1996/ 1997 ke tahin 1997/ 1998 (tabel 1). Tentunya ini bukanlah deretan angka-angka yang tidak sedikit. Angka-angka ini menunjukkan konsekuensi dari kemiskinan. Penduduk dengan penghasilan kurang dari 60 dollar Amerika Serikat setahun, yang berjumlah lebih dari 40 juta ini lebih memilih membeli makanan demi bertahan hidup daripada untuk membayar sekolah yang mahal dan penuh pungutan liar di sana sini. Sehingga akhirnya yang miskin semakin terpuruk dalam kemiskinan karena tidak bisa meningkatkan daya saingnya dalam dunia kapitalistik yang kompetitif ini.
Tabel 1
ANGKA PUTUS SEKOLAH 1996/ 1997 DAN 1997/ 1998
Tingkat Pendidikan
1996/ 1997
1997/ 1998
Sekolah Dasar
803.108
932.150
SLTP
226.007
389.346
SLTA
208.786
289.700
Sumber: Balitbang Depdiknas (1999) dikutip dari Kompas, 19 April 2001
Lalu kenapa ini bisa terjadi? Jawaban yang paling mendasar dan konkrit adalah pemerintah telah mengurangi anggaran untuk pendidikan dan lebih memilih prioritas anggaran untuk sektor lainnya seperti militer dan restrukturisasi perbankan. Perbandingan atau ratio anggaran untuk pendidikan di Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 1981 sampai sekarang (Nota Keuangan, Statistik Indonesia 1980-1998, BPS). Terakhir, dalam APBN 2001, pemerintah hanya menganggarkan 4,4% dari total APBN atau sekitar Rp. 5,5 triliun. Bandingkan dengan Malaysia yang biasanya mengalokasikan sekitar 20-25% dari total anggaran negaranya. Bayangkan dengan ratio yang seperti itu, Indonesia harus menghidupi 141.345 sekolah dasar, 30.710 sekolah menengah pertama, 15.645 sekolah tingkat menengah atas, dan 1.931 perguruan tinggi negeri dan swasta.
I. Pengaruh Neo-Liberalisme terhadap Dunia Pendidikan
Apakah ini semata-mata masalah pemerintah yang tidak becus? Satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa proses pembodohan rakyat ini terjadi beriringan dengan liberalisasi ekonomi Indonesia yang dibawa oleh kepentingan modal internasional. Tahun 1981, pasca oil boom, negara-negara dunia ketiga kepayahan dalam melunasi hutang karena menurunnya harga minyak dunia. Indonesia sebagai salah satu korban akhirnya harus mengikuti segala kemauan dari IMF dan Bank Dunia, sang penghutang, untuk melakukan liberalisasi ekonomi termasuk pada akhirnya liberalisasi di bidang pendidikan. Berbagai aturan yang dibuat dalam paket Structural Adjustment Programmes (SAPs) telah meletakkan dasar bagi imperialisme Indonesia.
Pendidikan yang seharusnya dibiayai negara, sedikit-sedikit mulai dikurangi sehingga memaksa institusi-institusi pendidikan mencari biaya tambahan. Biaya tambahan inilah yang dibebankan pada pemakai jasa pendidikan sehingga membuat pendidikan mahal dan banyak pungutan liar
di sana sini. Atau sekolah-sekolah ini mencari biaya tambahan dengan membuat badan usaha—yang berarti melakukan industrialisasi sekolah. Bahkan pemerintah sendiri, dalam Peraturan Pemerintah No. 153 tentang Otonomi Perguruan Tinggi tahun 2000, telah mengakui posisi kaum pemodal dalam komposisi pengambilan kebijakan di sebuah perguruan tinggi. Otonomi Kampus yang pada tahun 1980-an menjadi isu bersama yang dituntut mahasiswa dipelintir menjadi privatisasi kampus. Bank Dunia kemudian menurunkan grant atau hutang kepada kampus-kampus negeri sebagai modal awal untuk persiapan cerai dengan negara. Lalu sekarang ini menjadi fenomena yang lumrah di kampus-kampus negeri terjadi penjualan aset-aset kampus kepada pemilik modal yang berminat dengan imbalan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan bentuk-bentuk imbalan lainnya seperti kontrak belajar yang dikenakan pada mahasiswa.
Pada proses transisi menuju pendidikan neoliberal ini, pertama kali yang akan merasakan efeknya adalah perguruan tinggi negeri (PTN), terutama perguruan tinggi negeri yang secara kualitas dan fasilitas biasa-biasa saja. Pengurangan subsidi memaksa PTN-PTN untuk melakukan komersialisasi pendidikan di mana biaya dibebankan pada pemakai jasa pendidikan. Bagi sebuah PTN yang memiliki reputasi bagus tentunya ini tidak masalah, namun bagi sebuah PTN berkualitas rendah tentunya akan menimbulkan masalah karena siapa yang mau berkuliah di sana.
Bagi PTN seperti UI dan UGM, yang memiliki reputasi bagus, proses neoliberalisasi ini justru bisa mendorong murahnya biaya yang ditanggung oleh konsumen (baca mahasiswa) karena sudah ditanggung oleh perusahaan-perusahaan multinasional besar. Namun ini mensyaratkan sebuah standar yang bisa dikatakan represif dan tidak adil bagi mahasiswa. Dikatakan tidak adil, karena yang akan menikmati fasilitas-fasilitas ini tentunya program-program studi yang berorientasi pasar seperti fakultas ekonomi, teknik, farmasi, MIPA, dan banyak lagi lainnya. Bagi program-program studi yang tidak berorientasi pasar tentunya harus menyesuaikan diri dengan merubah kurikulumnya supaya lebih sesuai dengan kebutuhan pasar.
Mungkin bagi sebuah PTS yang bagus kualitasnya tidak akan menjadi masalah, namun malang bagi PTS yang pas-pasan karena para calon mahasiswa akan mencari kampus negeri. Mekanisme pasar nantinya akan berlangsung, siapa yang tangguh dan kompetitif akan bertahan. Perguruan tinggi yang berkualitas semakin lama akan semakin kuat, sementara yang biasa-biasa saja akan kesulitan untuk meningkatkan kualitasnya karena kehilangan konsumen. Biaya murah akan mendapatkan mutu yang rendah, biaya mahal akan mendapatkan mutu yang tinggi.
II. Pendidikan Kerakyatan
DAFTAR PUSTAKA
Detik.com
Sumber: Balitbang Depdiknas (1999) dikutip dari Kompas, 19 April 2001
Gramsci Sejarah dan budaya
Freire, Politik Pendidikan ; kebudayaan, kekuasaan dan pembangunan

Studi : Teori Dasar Negara

Oleh : Muhammad hardin
Abstak
“…… Manusia membutuhkan pergaulan, pergaulan menimbulkan masyarakat, dan masyarakat memerlukan adanya Negara yang mengatur masyarakat itu.”
Ibnu kaldun
PENAHULUAN
Sejak dulu manusia sering disebut sebagai mahkluk yang hidup berkongsi atau berkelompok (Mahkluk social). Kongsi yang primer adalah keluarga dan suku. Kongsi tersebut memahami dalam dua dimensi. Satu dimensi yaitu kekinian atau kehidupan yang sekarang dimana dia setiap harinya harus mempertahankan dan menjamin kehidupannya. Hidup bersama dalam dan dengan alam sekitar maupun tetanggganya. Dimensi yang kedua yaitu menyeberang atau berada diluar kekinian atau kehidupan yang sekarang dan mengaitkannya dengan asal-muasalnya sekaligus juga dengan kehidupan di masa depani. Sehingga dari dua dimensi tersebut ada titik penghubung sebagai garis melingkar antara masa lampau, sekarang dan mendatang. Begerak dalam garis yang melingkar bukan saja dengan lawan seorang diri melainkan disitu ia terkait dengan sesama kerabatnya diruangannya yang melintas garis yang sama. Jadi manusia berada dalam sebuah paguyuban dan berinteraksi dalam sebuah kelompok/ masyarakat.
Dari interaksi individu dengan individu lain dalam menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya, maka bertambah besar kebutuhan tersebut dan juga bertambah besar pula kebutuhan terhadap kelompok yang lebih besar sehingga dapat melindungi dan memelihara keselamatan hidupnya. Jika masyarakat itu teratur karena cita-cita yang sama maka timbullah perasaan senasib dan seperjuangan sehingga disebut “ natie ” atau bangsa. Didalam bangsa inilah terdapat persamaan-persamaan yang akan dijunjung tinggi dengan kesepakatan-keepakatan bersama dalam hal menjamin dan mempertahankannya.
Selanjutnya masyarakat yang sudah teratur dan mencpai tahap kesempunaan, yaitu anggota-anggota masyarakat menundukkan dirinya bersama-sama dengan jalan mufakat terlebih dahulu atau tidak,kepada suatu pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh seorang pemimpin atau kepala Negara yang mereka akui bersama-sama, dengan batas-batas tertentu. Inilah yang dinamakan dengan” staat ” dalam bahasa Indonesia disebut “Negara” bahasa arobnya “Daulah”.
Dengan proses tumbuhnya Negara sebagai mana diatas, sehingga mencapai bentuk yang sempurna dapatlah diambil kesimpulan awal bahwasanya Negara adalah suatu organisme yang hidup dan tumbuh yang mesti mengalami peristiwa dalam perjalan tiap menata kesempurnaannya.

Tidak mudah mencari dan menentukan definisi Negara yang disepakati oleh semua orang, karena definisi tentang Negara berjumlah hampir sebanyak para pemikirnya. dan dipikirkan orang sejak lama. Dan disini harus kita ketahui bahwa pemikiran Negara tidak bersamaan dengan adanya Negara . sebelum ada pemikiran tentang Negara, Negara telah ada, kita ingat Negara-negara : Babylonia, Mesir dan Assyria. Negara-negara ini adanya sekitar abad ke XVIII sebelum masehi, dengan system pemerintahannya yang bersifat absoluteii. Dan dibawah ini teori-teori tentang Negara :

 
A.Teori pada zaman Yunani kuno (Socrates, plato, Aristoteles, Epicurus, Zeno)
1.Socrates (meninggal pada tahun 399 SM)
Socrates merupakan pemikir pertama tentang kenegaraan yang berpandangan bahwa Negara bukanlah semata-mata merupakan keharusan yang bersifat obyektif, yang asal mulanya terpangkal pada pekerti manusia. Sedangka tugas Negara adalah menciptakan hokum, yang harus dilakukan oleh pemimpin, atau penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Darisini tersimpan pemikiran demokratis Socrates, sehingga dia meninggal karena dipaksa minum racun karena pikirannya dianggap merusak alam pikiran pada saat itu. Socrates hidup terus dalam alam pikiran tentang Negara dan Hukum adalah berkat muridnya yang termashur yaitu Plato.iii
2.Plato (429-347 SM)
Plato adalah murid terbesar Socrates. Pemikirannya tentang Negara, menurutnya Negara merupakan persekutuan hidup, “ didalam sebuah Negara kamu semua bersaudara, you are all brother in the city” Negara terbentuk karena kita tidak sanggup mandiri, kita membutuhkan banyak hal, “A city comes into being because each of us is not self-sufficient but needs many thing”iv
3.Aristoteles (384-322 SM)
Aristoteles adalah murid terbesar dari Plato. dalam pemikirannya sangat berbeda dengan Plato yang bersifat idealis kemudian dari gaya berfikir itulah Aristoteles menemukan pemikirannya yang sifat Realis.
Sehingga pemikirannya tentang Negara berpandangan bahwa Negara adalah satu kesatuan, yang tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggi.v

B.Teori pada zaman Romawi kuno

Pada zaman romawi kuno pemikiran tentang Negara tidak berkembang pesat disebabkan bangsa Romawi adalah bangsa yang menitik beratkan praktis daripada berpikir teoritis. Tokoh-tokoh Polybius, Cicero dan Seneca . Polybius dengan teorinya Cyclus teori, menurutnya Negara merupakan bentuk akibat dari Negara-negara sebelumnya dan hanya saja Negara berikutnya merubah dalam perbaikan atau hanya menyemprnakan saja.

C.TEORI ABAD PERTENGAHAN
Jaman abad pertengahain ini umurnya agak panjang, yaitu dimulai dari abad ke V –ke XV dan dimulai pada saat jatuhnya Imperium Romawi, sejarah pemikiran Negara memasuki jaman baru. Jaman ini bersamaan dengan berkemmbangnya agama Kristen, dan dijaman ini pula berkembang dalam dua periode yaitu:
a.Jaman abad pertengahan sebelum perang salib, dari abad ke V sampai abad ke XII. Ajaran yang berkembang disini bersifat teokrasi mutlak, artinya mendasarkan ajarannya itu kepada kekuasaan dan keagungan tuhan. Dengan tokohnya yaitu:
1.Agustinus (354- 430)
Agustinus asalah seorang Kristen , dalam bukunya yang bernama De Civita te Dei, tentang Negara Tuhan yang ajarannya bersifat teokratis, dikatakan bahwa kedudukan gereja yang dipimpin oleh Pau situ lebih tinggi daripada kedudukan Negara yang dipimpin oleh raja.
2.Thomas Aquinas (1225-1274)
Pemikiran Thomas Aquinas banyak ditemukan dalam bukunya De Regimine Principum atau pemerintahan raja-raja, dan juga di buku yang lain Summa Teologica atau pelajaran tentang ketuhanan, menurutnya kedudukan Negara yang dipimpin oleh raja sama kedudukannya dengan organisasi gereja yang dipimpin oleh Paus. Pemikiran dari Thomas Aquinas sangat dipengaruhi oleh alam Yunani yaitu Aristoteles. Dan Thomas Aquinas berpendapat ada tiga kemungkinan bentuk daripada pemerintahan dari suatu Negara, pertama pemerintahan oleh satu orang(Monerki) lawannya Tyrani, kedua Pemerintahan oleh beberapa orang (Aristokrasi) lawannya Oligarki, ketiga pemerintahan oleh seluruh rakyat (Republic Konstitusionil) lawan dari Demokrasi.
b.Jaman abad pertengahan sesudah perang salib, dari abad ke XII sampai abad ke XV. Ajaran yang berkembang disini bersifat kritis menjadi teokratis kritis. Ini dipengaruhi oleh ajaran Yunani kuno terutama ajaran Aristoteles padawaktu terjadinya perang salib.

D.Teori zaman Renaissance (abad ke XVI)
Jaman renaissance terjadi perubahan-perubahan besar terutama dibidang ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu kenegaraan. Hal ini dikarenakan faham-faham kenegaraan yang berkembang pada saat itu seperti Yunani kuno(budaya Yunani yang lebih mengedepankan rasio) dan jerman kuno(system feudal) sehingga berimbas pada faham keagamaan pada waktu itu, seperti Dante, Luther, Melanchton, Zwingli, Calvijn. Akan tetapi disini tidak akan dikupas pada persoalan tersebut, karena kita harus membatasi pada ranah kenegaraan saja separti
1.Niccolo Machiavelli (1469-1527)
Ia berpandangan bahawa Negara dalah cara meraih kekuasaan dan menjalankan kekuasaan itu. Dia menolak ajaran moralitas, agama dan kebudayaan kerena akan melemahkan raja dalam memerintah negara. Pemerintah dalam menjalankan kekuasaan harus bersifat srigala dan singa. Keduanya akan menghancurkan segala bentuk musuh Negara, Penguasa harus licik, bila perlu ia boleh ingkar janji untuk kepentingan negaravi

2.Thomas Morus (1478-1535)
Dalam bukunya De OPtimo rei pubilicae statu dequenova insula Utopia; ia mencoba menggambarkan Negara model yang tersusun dari pemerintahan yang lebih baik dan tentang pulau yang tidak dikenal, yang entah berantah, atau disebut dengan Utopia.
3.Jean Bodin (1530-1596)
Dalam bukunya Les Six Livres de la Republique, dia berpendapat sama halnya dengan Miccolo Machiavelli bahwasanya tujuan Negara itu adalah kekuasaan. Sedangkan Negara itu sendiri adalah keseluruhan dari keluarga-keluarga dengan segala miliknya, yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat.
E.Kaum Monarkomaken (tokoh-tokohnya : Hotman, Brutus, Buchaman, Mariana, dan yang terpenting Althusius yang ajarannya akan kita perbincangakan sebagai wakil dari kaum Monarkomaken ini.
F.Jaman perkembangan teori hokum Alam
Jaman perkembangan teori hokum ala mini terjadi pada dua abad yaitu abad ke XVII dan ke XVII, meskipun dari keduanya sama dalam hal materi ajarannya akan tetapi ada perbedaan yang terletak pada abad ke XVII berfungsi menerangkan, dan abad ke XVIII berfungsi menilai. Adapun tokoh-tokohnya :
a.Teori hokum alam abad ke XVII
1.Grotius (Hugo de Groot)
Dalam bukunya Sejure Belli ac Pacis( hokum perang dan damai) Grotius disebut-sebut sebagai peletak dasar pertama daripada hokum alam modern, dalam ucapannya yang sangat lantang “ bahwa Tuhan sendiri tidak dapat mengadakan perubahan suatu apapun pada kebenaran, bahwasanya dua kali dua adalah empat”, sehingga dai pernyataan itulah yang bersifat umum. Sedangkan tentang kenegaraan ia mengatakan Negara terbentuk karena adanya perjanjian.
2.Thomas Hobbes
Ia berkata , bahwa Negara adalah suatu perhimpunan atau organisasi yang dibuat olh orang banyak untuk menciptakan kedamaian.viidan melihat manusia secara mekanistik semata.viii
3.Benedictus de Spinoza
Ia berpendapat bahawa kekuasaan Negara mutlak terhadap warga negaranya.
4.Jhon Locke
Hokum alam tetap memiliki dasar rasional dari perjanjian yang timbul dari hak-hak individu dari keadaan alamiah, sesingga nanti berkmbang bagai mana Negara melindungi hak-hak tersebut . selanjutnya berkembanglah teori pembagian kekuasaan yang merupakan perwakilan dari hak-hak tersebut yang akan di jabarkan oleh Montesquieu.
b.Teori Hukum Alam abad ke XVIII
1.Frederik Yang Agung
2.Montesquieu (pemisahan kekuasaan yang kita kenal dengan trias politikanya)
3.J.J Rousseau berpendapat bahwa raja itu berkuasa sebagai wakil dari rakyat(kedaulatan rakyat)
4.Immanuel kant mengatakan bahwa Negara sebuah keharusan adanya, karena Negara harus menjamin kepentingan umum didalam keadaan hokum.

G.Jaman berkembangnya teori kekuatan( kekuasaan)
Teori ini berkembang pada permualaan abad-abad modern, tokoh-tokohnya:
1.F. Oppenheimer
Dalam bukunya Die Sache mengataka bahwa Negara merupakan suatu alat dari golongan yang kuat untuk melaksanakan tertib masyarakat.
2.H.J. laski
Dalam bukunya The State in Theory and practice, juga pengantar ilmu politik mengatakan bahwa Negara merupakan suatu alat pemaksa.
3.Karl Mark
Negara sebagai alat kekuasaan bagi Negara untuk menindas kelas manusia.
H.Teori Positivisme
Teori ini sebagai reaksi dari teori taradisional (yang disebut diatas), sedangkan tokohnya adalah Hans Kelsen dalam teorinya tentang Negara adalah Negara bgai mana kita melihat Negara sekatrang. Tanpa menoleh kebelakang.

I.Teori modern
Teori ini sifatnya modern, karena sudah menyesuaikan dengan keadaan serta perkembangan ilmu pengetahuan modern. Sedangkan tokoh-tokohnya yang akan dibicarakan adalah
1.Prof. Mr. R. kranenburg, mengatakan bahwa Negara pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut dengan bangsa.
2.Prof. Dr. J.H.A. logemann, berpendapat bahwa Negara adalah suatu organisasi yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa.